LHP BPK RI Terhadap Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Ada 15 PNS Terima Honor Lebih dari Empat Kali, Terjadi Selisih Bayar Honor Rp251 Juta Lebih

Ada 15 PNS Terima Honor Lebih dari Empat Kali, Terjadi Selisih Bayar Honor Rp251 Juta Lebih
Penyerahan LHP Terhadap Laporan Keuangan Pemkab Aceh Besar kepada Sekda, Suhaimi. (Foto: acehbesarkab.go.id)
Rubrik

Sekretaris Daerah Aceh Besar Sulaimi menyatakan; tidak sependapat dengan temuan BPK karena pembatasan jumlah penerimaan honorarium SK tim/kepanitiaan maksimal 4 orang dan hanya berlaku bagi PNS atau ASN dalam status diperbantukan pada SKPK di lingkungan Kabupaten Aceh Besar.

Aceh Besar | Entah asyik melakukan pencitraan, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar Mawardi Ali-Husaini A. Wahab memang terkesan kurang melakukan pengawasan internal. Terutama pada tata kelola keuangan.

Memang, tugas tersebut menjadi ranahnya Setdakab Aceh Besar Sulaimi serta sejumlah kepala dinas (SKPK), namun tak berarti pemimpin yang terpilih pada Pilkada 2017 lalu itu bisa dengan leluasa "melepaskan diri".

Akibatnya, berbagai temuan masih terjadi dibalik perolehan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Aceh untuk tahun anggaran 2020 lalu.

Lihat saja temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh terhadap Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang diserahkan beberapa waktu lalu di Banda Aceh.

Terungkap, adanya permasalahan dan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Misal, pembayaran honorarium Rp251.090.750,00,- pada sembilan SKPK sehingga dinilai telah membebani keuangan daerah.

Berdasarkan data  BPK, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mengganggarkan Belanja Pegawai Rp711.768.671.375,49 dengan realisasi Rp671.430.409.146,00 atau 94,33 persen.

Belanja Pegawai tersebut antara lain digunakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk pembayaran honorarium PNS Rp38.8 miliar lebih.

Dalam LHP Nomor 7/LHP-DTT/XVIII.BAC/12/2020, tanggal 29 Desember 2020 itu tertulis. Pemeriksaan atas kepatuhan belanja daerah yang dilakukan BPK telah mengungkapkan adanya kelebihan pembayaran pada belanja pegawai dan insentif pemungutan pajak daerah sebesar Rp854 juta lebih.

Lalu, pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah Rp37.673.089,00, dan pembayaran honorarium Tim Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp101.960.625,00. Semua temuan tadi dinilai auditor BPK telah memboroskan keuangan daerah.

Menurut  BPK, kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp892.054.060,00,- dan telah membebani keuangan daerah Rp101.960.625,00. 

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan untuk masa datang, Bupati Aceh Besar menetapkan SK Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada PP No. 69 Tahun 2010.

Selanjutnya, BPK memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) supaya lebih cermat dalam menganggarkan Belanja Honorarium PNS dan Honorarium Non PNS, sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan pemberian kompensasi lain yang relevan.

Selain itu menarik kelebihan pembayaran insentif pemungutan pajak Rp854.380.971,00,- dan menyetorkan ke kas daerah.

Namun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sampai dengan pemeriksaan LKPD berakhir, belum selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut.

Itu sebabnya, BPK melakukan pengujian lebih lanjut atas belanja pegawai secara uji petik terhadap sembilan SKPK. BPK melakukan  pemeriksaan terhadap 50 SK Tim Bupati di sembilan SKPK. Hasilnya, lagi-lagi terdapat 15 orang PNS menerima honor lebih dari empat kali selama tahun 2020.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 31 tahun 2019, tentang Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 antara lain mengatur.Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diperbantukan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, hanya diperbolehkan menerima honorarium maksimal pada empat tim/kepanitiaan yang bersifat simultan/terus menerus.

Maka, dari hasil rekapitulasi pembayaran honorarium kepada 15 PNS pada 50 SK Tim Bupati (sembilan SKPK), setelah diperhitungkan maksimal empat SK Tim/Kepanitian, diketahui adanya selisih pembayaran honorarium PNS, Rp251 juta lebih.

BPK menilai, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 3 ayat 1 menyatakan; Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk sejumlah peraturan lainnya.

Hal tersebut disebabkan, PA/KPA tidak sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan aspek kepatutan dalam merealisasikan pembayaran honorarium SK Tim/Kepanitiaan.

Menjawab atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah Aceh Besar menyatakan tidak sependapat atas temuan BPK karena pembatasan jumlah penerimaan honorarium SK tim/kepanitiaan maksimal 4, hanya berlaku bagi PNS atau ASN dalam status diperbantukan pada SKPK di lingkungan Kabupaten Aceh Besar.

Sedangkan 15 penerima selisih pembayaran honor tersebut adalah PNS Kabupaten Aceh Besar dan tidak termasuk dalam status pegawai yang sedang diperbantukan.

Atas tanggapan tersebut, BPK berpendapat bahwa ketentuan pembatasan maksimal keikutersataan dalam empat tim/kepanitiaan adalah hal yang wajar dilakukan untuk memastikan efektivitas kegiatan yang dilakukan masing-masing pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya maupun kontribusi yang dapat diberikan dalam tim/kepanitiaan yang diikuti.

BPK merekomendasikan, Bupati Aceh Besar agar segera merevisi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 31 tahun 2019. Pasal 4 misalnya, agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran/pemahaman dan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaanya.

Termasuk mengatur secara tegas pembatasan keikutsertaan seluruh pegawai dalam tim/kepanitiaan sesuai dengan beban kerja dan kepatutan dalam rangka memastikan efektivitas kegiatan dan kewajaran pembayaran honorariumnya.

Selain itu, memerintahkan Sekretaris Daerah menerbitkan mekanisme pengendalian dalam penerbitan SK Tim/Kepanitian dan melaksanakannya secara tertib.***

Komentar

Loading...