Breaking News

Aceh Tawarkan Insentif Lebih Atraktif Untuk Menarik Investor

Aceh Tawarkan Insentif Lebih Atraktif Untuk Menarik Investor

Banda Aceh | Guna mengundang minat investor agar menanamkan modal di Aceh, Pemerintah Aceh akan menawarkan insentif yang lebih atrktif, berupa pengurangan pajak dan restribusi provinsi hingga 60 persen.

Kepala Seksi (Kasi) Deregulasi DPMPTSP Aceh, Zulkifli Hamid mengatakan. Dari banyak cara menggaet investor, salah satunya dan dinilai realistis adalah dengan memberikan insentif penanaman modal berupa pengurangan pajak dan restribusi provinsi.

Kata Zulkifli Hamid, jika insentif dengan besaran 60 persen benar-benar terwujud, maka nilai potongan yang ditawarkan Pemerintah Aceh lebih tinggi dari yang ditawarkan Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB) untuk investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, dengan potongan insentif sebesar 50 persen.

Menurut Zukifli Hamid, pemberian insentif telah diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018, tentang Penanaman Modal bagi badan usaha atau pelaku usaha.

Disebutkan, Pemerintah Daerah (Pemda) akan memberikan insentif pengurangan atas pajak Aceh, dan restribusi Aceh paling tinggi 60 persen dari pendapatan pokok pajak yang terutang. Ini diperkuat lagi dalam Pasal 31 untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pada Pasal disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kemudahan, dan fasilitas penanaman modal atas pajak Aceh, dan restribusi Aceh dalam KEK di Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh.

Zukifli Hamid menengaskan. Saat ini, pihaknya sedang menyusun Rancangan Pergub Aceh tentang tata cara pemberian insentif penanaman modal di Aceh.

Diharapkan, tahun depan sudah dapat diterapkan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa, fasilitas-fasilitas penanaman modal dapat berbentuk;

Pertama, pemberian insentif pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Aceh. Kemudian, pemberian insentif pengurangan, keringanan atau pembebasan restribusi Aceh.

Kedua, pemberian insentif pengurangan besaran tarif dari Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kenak Pajak (NJOPTKP) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tahan dan Bangunan (BPHTB) dan Restribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ketiga atau terakhir, pemberian insentif pengurangan atau keringanan sewa lahan pada lahan Pemerintah Aceh.

“Qanun ini juga berlaku mutatis mutandis. Artinya tak hanya berlaku untuk penanaman modal di level Pemerintah Aceh saja, melainkan juga di Kabupaten/Kota se- Aceh, sehingga Kabupaten/ Kota tak perlu lagi membuat Qanun Penanaman Modal,” jelas Zukifli Hamid.

Ia menambahkan, qanun ini juga sudah terintegrasi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 dan PP 24/ 2019, tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah.

“Kita berharap terobosan kibijakan dapat terlaksana sesegera mungkin agar peluang investasi ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan membuka banyak lapangan kerja bagi anak-anak Aceh,” harap Zukifli Hamid.***

Komentar

Loading...