Breaking News

Aceh Sudah Terbitkan 3.600 NIB Melalui OSS

Aceh Sudah Terbitkan 3.600 NIB Melalui OSS
Petugas di DPMTSP Aceh (Foto: Ist)

Banda Aceh | Perkembangan teknologi dan informasi membuat proses membangun bisnis jadi mudah. Sebagai pemegang kebijakan, pemerintah ikut aktif mendorong kemudahan tersebut. Salah satunya dengan keberadaan sistem OSS.

Selama ini, salah satu keluhan yang disuarakan pelaku usaha adalah, masih berbelitnya birokrasi di negeri ini. Bayangkan, proses pendirian dan perizinan perusahaan yang dalam aturan harusnya dalam hitungan hari selesai. Nyatanya, karena birokrasi berbelit bisa berbulan-bulan bahkan tahunan.

Padahal, legalitas perusahaan merupakan hal yang amat penting. Sebab usaha kecil atau besar pada saatnya pasti akan menjalin hubungan dengan pihak lain.

Itu sebabnya, segala dokumen legalitas tersebut dibutuhkan sebagai sarana perlindungan hukum. Dengan keberadaan surat perizinan tersebut, usaha lebih terjamin dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Beruntung, kini pemerintah mengeluarkan produk baru yang dirancang untuk mempermudah pelaku bisnis memperoleh perizinan. Produk tersebut bernama Online Single Submission (OSS) yang berada di bawah naungan Lembaga OSS.

Lembaga ini sendiri menginduk pada Kementrian Koordinator Perekonomian.

Sebut saja untuk pengurusan izin usaha perkebunan yang memerlukan izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), maka petugas dinas tersebut harus melakukan verifikasi dalam waktu yang sudah ditentukan.

“Misalnya waktu verifikasi itu sepuluh hari, jika petugas kami tak melakukan dalam waktu yang sudah ditentukan tersebut, maka izin usaha untuk pelaku usaha itu secara otomatis sah dan tak bisa kami stop lagi. Dan, Aceh telah menerbitkan 3.600 NIB melalui OSS,” jelas Kabid Perizinan DPMTSP Aceh, Marzuki beberapa waktu lalu di Banda Aceh.

Marzuki menjelaskan, untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau usaha perseorangan. Sementara, pengurusan NIB dan izin usaha itu lebih mudah lagi karena tak perlu lagi akta pendirian perusahaan, cukup memasukkan nomor NPWP dan NIK saat registrasi melalui OSS ini.

“Karena berbagai kemudahan tersebut, Marzuki mengimbau setiap pelaku usaha, baik yang berbentuk badan usaha PT, CV dan lain-lain, serta pelaku UMKM agar memanfaatkan OSS dalam mengurus NIB dan izin usaha, sehingga usahanya itu sah secara hukum,” harap Marzuki.

Tak Perlu SITU dan SIUP

Marzuki menjelaskan kemudahan lainnya melalui OSS ini adalah pemohon dipersilakan mengajukan NIB dan izin usaha, tanpa harus menunggu lengkap syarat lainnya.

Namun, berbagai syarat terkait lainnya itu menyusul belakangan saat mengurus izin operasional ke dinas teknis sebagaimana izin trayek angkutan ke Dinas Perhubungan.

Menurut Marzuki, hal ini sangat berbeda dengan dulu yang setiap pelaku usaha harus terlebih dahulu mengurus atau mengantongi berbagai syarat dulu, baru mengurus izin usaha.

Antara lain harus terlebih dahulu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Hal ini sesuai tujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan PP ini, yaitu untuk memudahkan setiap pelaku usaha maupun investor di Indonesia, termasuk di Aceh dalam mengurus perizinan usaha, bukan seperti sebelumnya yang dinilai masih lama.

Adapun cara registrasi itu, kata Marzuki, pemohon dipersilakan membuka website www.oss.go.id. Kemudian memasukkan email, nomor NPWP, NIK pemohon, akta pendirian perusahaan yang sudah mendapat pengesahan pihak Kemenkumham.

Jika semua data yang diminta di dalam akun tersebut sudah dimasukkan, maka tinggal klik.

“Semua nomor data itu terkoneksi dalam sistem, jika semuanya sudah cocok dan tak ada masalah, maka langsung keluar NIB dan izin usaha, tetapi belum efektif,” ujar Marzuki.

Maksud belum efektif, jelas Marzuki, pemohon harus menyelesaikan syarat pemenuhan komitmen ke dinas teknis terkait. Misalnya, untuk izin angkutan L300 antarkota dalam Provinsi Aceh, maka pemohon harus mengurus izin trayek ke Dinas Perhubungan Aceh.

“Sebab, mereka yang tahu soal semua trayek angkutan di Aceh,” jelas Marzuki.

Ada kepastian waktu

Lebih dari itu, Marzuki menambahkan kelebihan lainnya mengurus izin via OSS selain cepat, juga ada kepastian waktu untuk pengurusan izin yang memerlukan verifikasi petugas DPMPTSP.

Sebut saja untuk pengurusan izin usaha perkebunan yang memerlukan izin Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), maka petugas dinas tersebut harus melakukan verifikasi dalam waktu yang sudah ditentukan.

“Misalnya waktu verifikasi itu sepuluh hari, jika petugas kami tak melakukan dalam waktu yang sudah ditentukan tersebut, maka izin usaha untuk pelaku usaha itu secara otomatis sah dan tak bisa kami stop lagi,” jelasnya.

Sedangkan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau usaha perseorangan, menurut Marzuki pengurusan NIB dan izin usaha itu lebih mudah lagi.

Mereka tak perlu akta pendirian perusahaan, namun cukup memasukkan nomor NPWP dan NIK saat registrasi melalui OSS ini. Karenanya, berbagai kemudahan tersebut, Marzuki mengimbau setiap pelaku usaha, baik yang berbentuk badan usaha PT, CV dan lain-lain, serta pelaku UMKM agar memanfaatkan OSS dalam mengurus NIB dan izin usaha, sehingga usahanya itu sah secara hukum.***

Komentar

Loading...