Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda.

Aceh, Negeri Tanpa Pemimpin?

Aceh, Negeri Tanpa Pemimpin?
Ilustrasi.

Di tengah merabaknya virus corona (Covid-19) dalam beberapa pekan terakhir. Sadar atau tidak, telah terjadi kepanikan (panic buying) pada masyarakat dunia. Tak terkecuali Indonesia dan Aceh.

Itu terjadi, pasca Presiden RI Joko Widodo mengumumkan ada dua pasien yang positif covid-19 asal Depok, Provinsi Jawa Barat. Kini, menurut data terakhir yang di rilis Kemenkes RI, 25 Maret 2020, pukul 12.00 WIB. Sudah 790 jiwa yang positif, 31 jiwa sembuh, dan 58 jiwa meninggal.

Dari beberapa daerah yang terpapar Covid-19 seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara, pemimpinnya (gubernur) begitu sigap dengan langkah-langkah nyata, mencegah penyebaran virus ini.

Nah, sebagai Aneuk Nanggroe Aceh  (anak negeri Aceh), saya ingin mengurai dan membahas, bagaimana langkah-langkah konkrit yang di lakukan Pemimpin Aceh?

Selama masa tanggap darurat Covid-19, Pemerintah Aceh hanya terlihat menerbitkan beberapa surat himbauan. Salah satunya, surat Gubernur Aceh, Nomor: 440/5242, perihal Menutup Sementara Tempat Keramaian yang hanya ditujukan kepada Wali Kota Banda Aceh.

Pertanyaannya, apakah hanya di Banda Aceh ada tempat keramaian? Lantas, bagaimana dengan 22 kabupaten/kota lain? Inilah yang menurut saya sebagai bentuk "diskriminasi".

Hingga saat ini, terlihat tidak ada peran dan langkah konkrit dari pemimpin Aceh dalam upaya pencegahan virus mematikan tadi. Padahal, sudah ada dua pasien yang positif Covid-19 dalam pengawasan (PDP), yang akhirnya meninggal dunia. Tentu, sesuatu yang muskil adanya.

Lalu, muncul pertanyaan, dimana keberadaan pemimpin Aceh? Sadar atau tidak hingga kini tidak ada langkah nyata dari Pemerintah Aceh, terkait pencegahan Covid-19. Kecuali, mengeluarkan surat-surat himbauan yang didistribusikan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh.

Pemimpin terlihat gugup dan gagap, tak ada solusi bagi warga di negeri Serambi Mekkah ini, kecuali diminta berdoa pada Illahi, Allah SWT.

Sejak kepemimpinan tempo dulu hingga kini, konon baru kali ini Aceh di pimpin orang-orang yang tidak tegas, apalagi lugas. Sudah miskin ide, juga tak bernyali.

Padahal Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), Nomor: 11 Tahun 2006. Pasal 1 ayat 2 menyatakan, Aceh merupakan daerah istimewa dan memiliki wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

Rasanya sudah jelas apa yang diamanatkan dalam UUPA, hanya saja pemimpin kita tak berani, ia tak bernyali.

Sederhananya, jika Aceh ingin belajar dari beberapa negara yang melakukan lockdown, maka niscaya langkah itu belum terlambat untuk dilakukan di Aceh. Karena apa gunanya jika pusat-pusat keramaian ditutup seperti warung kopi dan lain sebagainya, namun pintu masuk ke Aceh terbuka lebar bagi siapa pun.

Aceh memiliki keistimewaan sendiri, berhak mengurus dan mengatur selama itu untuk kepentingan masyarakat. Yang diinginkan dalam point ini adalah, melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19, tetapi kebijakan dan keputusan itu tidak berani dilakukan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Lagi-lagi, pemimpin kita gagap dan belum berani mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat.

Jika yang menjadi dasar untuk tidak melakukan lockdown adalah faktor ekonomi, justru kita punya banyak keuntungan pada tingkat lokal atau dalam lingkup Provinsi Aceh. Karena yang kita lakukan adalah menutup pintu masuk ke Aceh, bukan menutup dagangan orang-orang di Aceh.

Walaupun nantinya kita juga harus menyadari, ada beberapa kebutuhan pokok yang harus terpenuhi dan didatangkan dari Sumatera Utara. Tetapi itu masih bisa diakali dengan cara-cara yang ada, selama ada kemauan untuk berbuat.

Aceh memiliki cukup uang dari APBA ditambah Dana Otonomi Khusus (Otsus), setidaknya itu masih cukup untuk mensubsidi masyarakat Aceh yang tergolong dalam pendapatan menengah ke bawah. Sekali lagi, semua hal bisa dilakukan jika memiliki niat baik untuk berbuat hal-hal yang positif.

Memang dalam kehidupan ini kita dihadapkan dengan segala dualisme, baik buruk, putih dan hitam serta lain sebagainya.

Tapi, yang dibutuhkan rakyat Aceh saat ini adalah, kepedulian dan kepekaan pemimpin terhadap rakyatnya, tentang bagaimana hubungan yang sama bisa dijalin seperti saat kampanye Pilkada 2017 dan Pileg 2019 lalu.

Ini hanya tentang perhatian dan rasa rindu, bukan tentang tender-tender besar seperti Gedung Oncology, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh dan lainnya.

Sudah cukup rasanya jika pemimpin itu #dirumahaja dan itu tidak masalah. Asalkan pemimpin mampu mengintervensi bawahannya dan memanfaatkan telunjuknya agar para anak buahnya mampu bekerja dengan baik sesuai kepentingan rakyat Aceh.

Ada pepatah menyebutkan, di bawah pemimpin yang bodoh, anak buah cerdas pun bisa kocar kacir. Sebaliknya, di bawah pemimpin yang cerdas, anak buah bodoh pun bisa berguna.

Semoga pemimpin Aceh cepat dan sigap dalam merespon berbagai kepentingan yang menyangkut rakyat bukan hanya untuk pejabat, pengusaha apalagi konglomerat, ditengah wabah virus Corona (Covid-19) yang kian membuat panik, gelisah dan galau.***

Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi!
Rubrik

Komentar

Loading...