Dibalik Perjalanan Reintegrasi Aceh

Abu Razak: Jangan Sampai Ikrar Lamteh Berulang!

Abu Razak: Jangan Sampai Ikrar Lamteh Berulang!
Abu Razak bersama Zulkarnen Masri, wartawan Harian Kompas Jakarta (Foto: MODUSACEH.CO)
Penulis
Rubrik
Sumber
Reporter Banda Aceh

Empat belas tahun paska MoU Damai antara GAM dengan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2005 di Helsinki. Berbagai hal masih dirasakan belum sepenuhnya direalisasikan pemerintah Indonesia. Termasuk adanya upaya untuk “mengkriminalisasikan” sejumlah petinggi mantan kombatan GAM. Caranya, dengan berbagai dalih. Termasuk mengungkit kembali persoalan masa lalu. Padahal, Aceh telah damai dan pemerintah Indonesia telah memberi amnesti.

Dikhawatirkan, jika terus berlarut-larut, bukan tak mungkin rakyat Aceh akan kembali trauma dengan kisah kelam; Ikrar Lamteh. Satu kesepakatan damai (rekonsiliasi) paska pemberontakkan Darul Islam (DI) pimpinan Daud Breueh dengan Presiden Soekarno tahun 1959 di Aceh Besar. Nah, pesan moral itulah yang disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPA Partai Aceh (PA), H. Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak), saat wawancara khusus wartawan MODUSACEH.CO, Muhammad Saleh dan Zulkarnen Masri dari Harian Kompas Jakarta, Liputan Aceh. Wawancara berlangsung di ruang kerja, Kantor KONI Aceh, Kamis pekan lalu di Banda Aceh. Berikut penuturannya.

20191014-abu2

Usia perdamaian sudah 14 tahun. Apa yang Anda rasakan?

Paska MoU mantan kombatan GAM hanya menerima dana Rp 75 miliar dari pemerintah pusat. Itu pun harus dibagi untuk tiga ribu orang. Berarti, setiap orang kira-kira mendapat sekitar Rp 25 juta.

Cukupkah?

Tentu tidak. Walau dalam MoU disebutkan jumlah kombatan GAM itu tiga orang. Sesungguhnya lebih. Mencapai seratusan ribu lebih. Ditambah korban konflik 10 ribu orang. Padahal, dalam MoU disebutkan ikut mendapatkan lahan dua hektar per orang.

Lalu?

Alhamdulillah, dua bulan lalu Pemerintah Aceh sudah memerintahkan seluruh bupati dan walikota di Aceh untuk memberi atau melaksanakan perintah itu. Pertanyaanya, setelah tanah atau lahan, bagaimana dengan isinya? Susah juga.

Upaya yang dilakukan?

Wali Nanggroe Aceh Tengku Malek Mahmud Al-Haytar, Ketua KPA/PA H. Muzakir Manf (Mualem) dan saya telah berjumlah dengan Wapres Jusuf Kalla (JK), termasuk Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu diakhir masa tugasnya.

Apa isi pertemuan itu?

Kami menceritakan kondisi yang ada. Termasuk pemberdayaan ekonomi rakyat Aceh umumnya dan mantan kombatan GAM khususnya. Pak JK berpesan untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Alasannya?

Ini bagian dari komitmen perdamaian antara GAM dengan Republik Indonesia, mengisi dan memperkuat perdamaian yang telah terwujud.

Kondisi ekonomi mantan kombatan GAM saat ini seperti apa?

Masih banyak yang belum berubah. Secara personal baru 20 persen. Termasuk ada yang jadi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wali Kota, anggota DPRA dan DPRK. Sisanya 80 persen masih susah.

Kenapa 80 persen masih susah?

Ya, seperti saya sebutkan tadi. Pemerintah pusat hanya memberi bantuan dana untuk tiga ribu orang, sementara jumlah yang ada lebih, sehingga setiap orang tidak mendapatkan Rp 25 juta.

Kenapa?

Karena kita bagi lagi kepada sejumlah mantan kombatan GAM atau lebih dari tiga ribu orang. Maka, satu orang dapat Rp 10 juta. Ini untuk pemerataan dan keadilan. Walau pun ketika itu sempat muncul tudingan bahwa pimpinan telah memotong dana reintegrasi. Padahal, yang terjadi sesungguhnya seperti saya sebutkan tadi.

Berarti tidak cukup?

Benar, mau dikerjakan apa dengan dana Rp 10 juta. Padahal, mereka sudah berjuang belasan tahun. Tapi, itulah realita yang ada dan banyak pihak yang tidak tahu, sehingga selalu menuding mantan kombatan GAM secara negatif.

Misalnya?

Soal anggaran dari Pemerintah Aceh Rp 650 miliar yang dihebohkan itu. Apakah kami terima secara kontan? Tidak, itu dikelola  melalui program pada dinas-dinas terkait. Mantan kombatan GAM di lapangan atau wilayah hanya pihak penerima manfaat saja. Kabarnya, hanya Rp 300 miliar yang tersalurkan.

Program apa saja?

Contohnya petani kopi di Takengon, Jagung di Gayo Lues dan beberapa daerah lainnya, yang disesuaikan dengan lokasi dan tempat. Termasuk peternakan dan bot bagi nelayan.

Jadi, menurut Anda, point apa saja yang sangat mendesak untuk direalisasikan saat ini?

Kalau ditanya mendesak, semua mendesak. Sebab,  itu amanah MoU dan UUPA. Harusnya, setahun setelah damai, semua point point tadi sudah direalisasikan.

Faktanya?

Anda nilai sendiri, sudah 14 tahun kita damai. Tentu, semua ini menjadi tugas  Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Keduanya harus duduk kembali.

Misalnya?

Bendera dan Lambang Aceh, itukan sudah final walaupun pemerintah pusat hari ini belum menyelesaikannya. Itulah harapan kami.

Jika tidak?

Tentu ada resiko. Kita tak mau sejarah Ikrar Lamteh berulang. Karena itu, Pemerintah Pusat benar-benar berkomitmen dengan perjanjian damai atau MoU dan UUPA.

Kenapa?

Kalau terus menerus seperti ini akan berbahaya. Ok lah, saat ini kami masih ada. Ketika kami telah tiada dan generasi muda Aceh atau anak-anak kami nantinya, tentu akan berpikir ulang. Anak para syuhada yang dulu masih anak-anak, kini sudah tubuh dewasa, usia mereka antara 20 hingga 25 tahun. Jangan sampai mereka mengklaim bahwa Indonesia tidak komit dengan perdamaian yang telah ada.

Baik, soal bendera apakah tidak boleh berubah sedikit pun?

Keinginan itu tentu sah-sah saja. Tapi jangan sepihak. Ajaklah kami duduk bersama, jangan mengambang seperti ini. Sejak era Pak SBY hingga periode pertama Pak Jokowi. Jangan sampai rakyat Aceh dan mahasiswa menilai Republik Indonesia mengkhianati Aceh. Ini sulit kita kontrol.

Hari ini coba lihat Papua. Tidak mudah mengawasi 15 ribu orang yang keluar dari provinsi itu. Harusnya diamankan, jangan sampai ada yang keluar dari Papua. Kalau sudah ada yang keluar seperti saat ini, ceritanya bisa jadi panjang.

Pemerintah Indonesia memberikan dana Otsus untuk Aceh sebagai kompensasi dari berakhirnya konflik. Menurut Abu, seberapa besar pengaruhnya terhadap kesejahteraan para penerima dana?

Dana Otsus tidak terima oleh kombatan. Itu harus jelas dulu. Tapi melalui Pemerintah Aceh. Kombatan tidak pernah menerima secara langsung dana Otsus. Hari ini, yang menikmati adalah pemerintah daerah atau para PNS.

Makanya seperti saya sebutkan tadi. Ketika ada persoalan, mantan kombatan GAM selalu dicerca dan maki. Tapi, begitu ada enaknya, kami dilupakan. Yang diingat adalah, saat kami menuntut bendera. Tapi, nikmat lain dari buah perjuangan dan perdamaian, kami seolah-olah tidak ada.   

Pemerintah dan PNS yang menikmati. Maksud Anda?

Yang mengelola itukan aparatur pemerintah. Baik di Aceh maupun kabupaten dan kota. Dalam pengaturan anggaran, mereka pasti mendahulukan kepentingan mereka sendiri. Misal, honor serta  tunjangan lainnya.

Begitukah?

Ya, coba buka secara detail, berapa dana aparatur dan berapa dan untuk publik dalam bentuk pemberdayaan sosial dan ekonomi rakyat. Tidak sampai 50 persen kan? Malah, kalau tidak 70:30 atau 80:20. Sedih kami melihat kondisi ini.

Dana Otsus itukan kompensasi dari perang. Ternyata orang yang berperang tidak menikmati kompensasi itu?

Begitulah. Dana Otsus itu kan untuk tiga sektor. Infrastuktur, kesehatan, dan pendidikan. Coba cek, berapa anak korban konflik dan mantan kombatan GAM yang mendapat dana pendidikan (beasiswa) secara khusus dari Pemerintah Aceh? Kalau ada jumlahnya kecil sekali. Malah, banyak anak pejabat yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Alasannya, karena tak mampu berbahasa asing. Itu jelas, justeru anak pejabat yang mampu. Tapi, didiklah untuk mampu. Jadi, banyak usulan kami yang tidak dipenuhi.

Nikmat lain?

Ya, sempat ada manfaat saat dijalankan JKA. Begitu sakit, datang ke rumah sakit dan cukup bawa KTP. Tapi sekarang, dengan BPJS, rakyat kembali merasa. Birokrasinya terlalu panjang dan berbelit.

Artinya komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dipertanyakan ?

Setidaknya begitulah. Kami harap, ambillah pelajaran berharga dari setiap peristiwa yang ada. Termasuk, jangan lupakan kisah kelam Ikrar Lamteh! Itu sejarah dan jangan sampai terjadi dua kali.

Persoalannya Jakarta Iklas atau tidak?

Begitulah. Kami mantan kombatan GAM meminta dan berharap, pemerintah pusat jangan main-mainlah. Jangan nanti timbul perang lagi, jadi kacau. Jangan lihat Aceh sebelah mata.

Kenapa begitu?

Karena damai ini harganya mahal sekali. Kami mengambil resiko ini dari orang Aceh yang hingga saat ini tidak mau damai. Termasuk Doktor Husaini Hasan. Beberapa waktu lalu, ada demo di KBRI di Belanda. Mereka gabungan dari Papua, Aceh dan Maluku. Termasuk Asnawi Ali yang merong-grong perdamaian Aceh.

Kami sudah menerima perdamaian dengan nyawa, darah dan air mata. Menerima ini atas persetujuan Wali Neugara Aceh, Alm. Dr. Muhammad Hasan Ditiro. Tetapi ada beberapa kelompok yang tidak setuju dengan Aceh damai. Kami mempertaruhkan ini. Namun, Jakarta jangan masih bermain-main. Nanti,  resiko harus dibayar mahal. Pusat harus menghargai MoU Helsinki dan UUPA.***

Komentar

Loading...