Iklan Sisi Lain Special Ramadhan

Terkait Draf Qanun Badan Dayah Aceh

Abiya Doktor: Rancangan Draf Qanun Itu Salah Kaprah

Abiya Doktor: Rancangan Draf Qanun Itu Salah Kaprah
Penulis
Rubrik

Bireuen | Setelah membaca dua berita di MODUSACEH.CO mengenai rancangan draf Qanun Aceh tentang penyelenggara Badan Dayah Aceh, yang dicopy paste dari Qanun Pendidikan Aceh. Ulama dan intelektual muda Bireuen, Dr. Saifullah, S.Ag,M.Pd mengaku isi dalam draf Qanun itu sangat kacau-balau. Menurutnya, draf Qanun itu juga salah kaprah.

“Kenapa salah kaprah, ketika disebutkan Dinas Dayah, itu artinya hanya agama Islam saja. Sedangkan agama lain tidak masuk didalamnya. Beda dengan kita sebut dengan Dinas Pesantren. Kalau pesantren masih memungkinkan bisa masuk agama lain,” ungkap Rektor IAI Almuslim Aceh, Dr. Saifullah, S.Ag,M.Pd yang kerap disapa Abiya Doktor, kepada MODUSAACEH.CO, Senin, 22 Januari 2018 di Kampus IAI.

Alumini Dayah Darul Istiqamah, Geulanggang Teungoh, Kota Juang, Bireuen itu kembali menggulanginya, kalau disebut Dinas Pesantren masih memungkinkan memasukan agama lain dalam draf Qanun itu. “Kalau dayah tidak bisa,” tegasnya.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen itu menyebutkan, perbedaan antara pesantren dan dayah. Pesantren itu sebutnya bukan bahasa Islam, “Itu Hindu punya, pesantren tempat belajarnya kitab suci Hindu,” jelas Abiya Doktor.

Nah, kata Abiya ketika Islam masuk ke Indonesia orangnya dikejar pesantrennya diambil. Kemudian diganti orangnya, kalau dulu pesantren tempat orang menghafal kitab suci Hindu. Sekarang diganti orang mempelajari Islam, namun nama pesantren tetap.

“Maka kalau Dinas Pesantren memungkinkan kalau mengurusi lima agama. Tapi ini lucu. Kalau Dinas Dayah tidak bisa,” katanya.

Dayah sendiri jelas Abiya berasal dari bahasa Arab yaitu Zayiwah. Zawiyah arti pojok Masjid Madinah. Nabi Muhammad waktu itu mengajar di pojok Masjid Madinah. “Zawiyah kemudian dalam dialek bahasa Aceh berubah menjadi dayah. Maka dayah identik dengan Nabi, dengan Islam, maka tidak mungkin ada agama lain di dalam Dayah,” jelas Abiya.

Kabupaten Bireuen katanya sudah ada peraturan bupati (Perbub) sistim Pendidikan Dayah. Sistim itu melalui pembahasan panjang dengan para ulama, pimpinan dayah dan pimpinan balai pengajian di Kabupaten Bireuen.

“Sudah 85 persen sangat aspiratif. Artinya direspon oleh semua kinerja di dayah dan balai pengajian. Kami siap memberikan sistem Pendidikan Dayah itu, bila Dinas Dayah Aceh membutuhkan,” ungkapnya.

Disisi lain dia mengatakan, lembaga pendidikan Islam yang murni dari Islam di Aceh hanya dayah dan meunasah. “Ini murni karena meunasah itu lahir dari kata madrasah,” katanya.

Sebut Abiya draf itu cocoknya untuk Kementerian Agama atau pendidikan di bawah Kementerian Agama.

”Karena Kementerian Agama itu bukan Kementerian Agama Islam. Tapi Kementerian Agama Indonesia. Sehingga semua agama di Indonesia berhak untuk direspon,” jelas Abiya.***

Komentar

Loading...