Breaking News

Abdya Dapat Opini WTP Hingga Temuan Belanja Untuk Instansi Vertikal

Abdya Dapat Opini WTP Hingga Temuan Belanja Untuk Instansi Vertikal
Bupati Abdya, Akmal Ibrahim (tengah) bincang-bincang dengan Bupati Aceh Barat Ramli MS dan Bupati Nagan Raya, Jamin Idham sebelum menerima penyerahan LHP BPK RI. (Foto: Juli Saidi)
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, Arif Agus, di Aula BPK RI, Banda Aceh, Jumat, 30 April 2021 siang, membaca secara bersamaan opini empat Kabupaten: Pidie, Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Barat Daya (Abdya). 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) tahun anggaran 2020 keempat kabupaten itu mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Namun, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh, Arif Agus tetap meminta kepala daerah untuk menindak lanjuti temuan, baik urusan terkait belanja modal maupun jasa. 

Limit tidak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan jelas Arif Agus, selambat-lambatnya selama 60 hari sejak LHP BPK RI itu diterima. 

Maka, Aceh Barat Daya dibawah kepemimpinan Akmal Ibrahim, ada beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti.

Hasil audit BPK RI menemukan, pertangungjawaban belanja perjalanan dinas tidak sesuai realisasi sebenarnya. 

Tak hanya itu, BPK RI juga mempersoalkan pemberian belanja hibah barang dan jasa kepada instansi vertikal.

Ditegaskan BPK RI, tidak seluruhnya disertai dokumen usulan hibah dan naskah perjanjian hibah daerah. 

Bahkan sebut BPK untuk belanja hibah pada instansi vertikal tersebut tidak dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. 

Sedangkan temuan lainnya, realisi APBK Abdya tahun anggaran 2020 terkait kekurangan volume pada belanja barang dan jasa. 

Serta belanja modal pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Dan, temuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

LHP BPK RI tersebut terkait , diterima langsung Bupati Akmal Ibrahim.***

Komentar

Loading...