Dua surat M. Ramli Tarigan SH, MH, kuasa hukum PT. Bahari Dwikencana Lestari milik Boy Hermansyah kepada Dirut PT. Bank Aceh Syariah, membuka tabir baru tentang “kejanggalan” penyaluran kredit Rp83 miliar kepada Makmur Budiman. Lantas, mengapa dirut dan direksi bank plat merah ini tak bergeming dan benarkah ada tekanan dari penguasa? Berharap penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh mengusut tuntas.

Pencairan baru kami lakukan, setelah ada telaah dari lembaga independen yaitu KJPP tadi

Haizir Sulaiman Direktur Utama (Dirut) PT. Bank Aceh Syariah

Persis setahun atau medio Januari-Februari 2020. Dugaan “bau amis” tentang kebijakan penyaluran kredit dari PT. Bank Aceh Syariah (BAS) kepada Makmur Budiman, Rp83 miliar akhirnya masuk dalam “radar” penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh.

Entah bagaimana ceritanya, kisah tak elok ini pun akhirnya menjadi konsumsi publik melalui media sosial (medsos) dan media daring di Aceh, Medan bahkan Jakarta. Terutama di kalangan pebisnis berdarah Aceh. Sebut saja, Aceh Bisnis Club (ABC) yang bermarkas di Medan, Sumatera Utara.

Padahal, Juli 2019 sempat beredar satu rekaman berdurasi 2 menit 45 detik. Isinya, satu cerita tentang hikayat kredit Rp83 miliar yang sempat menebar bau tak sedap pula.

Kabarnya, aura “panas” ini pun sempat tercium Ditreskrimus Polda Aceh yang saat itu dijabat Kombes Pol. T. Saladin. Tapi alih-alih mengusutnya hingga tuntas, yang terjadi justeru tersimpan rapi dalam lemari dan dingin seperti es.

Begitupun, lupakan sejenak persoalan tadi. Meliriklah pada informasi terkini. Ternyata, M. Ramli Tarigan SH, MH kuasa hukum Boy Hermansyah, pemilik pabrik kepala sawit dibawah bendera PT. Bahari Dwikencana Lestari yang kemudian beralih kepada PT. Bumi Sama Ganda milik Makmur Budiman, sudah dua kali menyurati Dirut PT. Bank Aceh Syariah (BAS) dan meminta bank itu untuk tidak mencairkan kredit kepada Makmur Budiman.

Lihatlah surat pertama tanggal 14 Januari 2019, Nomor : 05/KA-RR/SU/I/2019 dengan perihal; mohon untuk tidak memberikan fasilitas kredit atas anggunan pabrik kelapa sawit (PKS) Ex. PT. Bahari Dwikencana Lestari.

Alasan Ramli, peralihan Pabrik Kelapa Sawit ex. PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada PT. Bumi Sama Ganda milik Makmur Budiman, yang dilelang Kurator PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit), melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe, tanggal 17 April 2018, Rp. 27.353.000.000. Tidak sesuai aprisial KOP (Kantor Jasa Penilaian Publik) dan dibawah harga pasar.

Tak hanya itu menurut Ramli, objek  terjual dalam pelelangan yang dilakukan kurator terhadap sebidang tanah (berdiri bangunan Pabrik Kelapa Sawit). Ada pula sebahagian mesin pabrik, peralatan workshop, peralatan laboratorium dan prasarana lainnya.

Pabrik itu terletak di Desa Kebun Rantau, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dengan luas 199.998 M2 dan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU), Nomor: 02 atas nama PT. Bahari Dwi Kencana Lestari.

“Dengan harga ini kami mohon kepada pimpinan Bank Aceh untuk tidak memberikan fasilitas kredit kepada subjek hukum, badan hukum pemerintah, TNI/Polri maupun swasta terkait dengan agunan Pabrik Kelapa Sawit ex. PT. Bahari Dwikencana Lestari,” tulis Ramli dalam suratnya itu.

Kedua, masih banyak aset milik PT. Bahari Dwikencana Lestari seperti, Turbin, Lori, Genset, Loader, Boiler dan peralatan-peralatan lainnya.

“Dan klien kami sedang mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas PT. Dwi Kencana Semesta (Dalam Pailit) Reg. Nomor: 06/Pdt.Sus.Pailit/2016/PN.Niaga Mdn, terhadap perbuatan pelelangan yang dilakukan Kurator PT. Dwi Kencana Semesta,” ungkap Ramli.

Dok. MODUSACEH.CO

Selain itu, pihaknya masih melakukan upaya hukum dengan membuat laporan pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kepolisian Republik Indonesia.

Ketiga, aset dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor: 02 atas nama PT. Bahari Dwi Kencana Lestari tadi, saat itu masih dalam sitaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ini sesuai Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : Print-03/N.2/Fd.1/08/2011, tanggal 12 Agustus 2011. Selain itu, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 25/ SIT/ PID.SUS.K. 2011/ PN.MDN. tanggal 10 Nopember 2011 sebagai barang bukti tindak pidana korupsi.

Keempat, terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada PT. Bahari Dwikencana Lestari, sesuai dengan Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-4837/N.2.5/Ft.2/10/2018 tanggal 26 Oktober 2018.

Kelima, terhadap barang bukti tersebut tidak dibenarkan untuk diubah maupun dipindah tanggankan, sebelum adanya keputusan berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Bewijs), atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Nah, mengaku tak mendapat respon dari Dirut PT.Bank Aceh. Ramli kembali membuat surat kedua kepada Dirut Bank Aceh yaitu, tanggal 13 Februari 2019, dengan Nomor: 26/KA-RR/SU/II/2019 dan perihal; mohon untuk meninjau ulang angunan kredit PT. Bumi Sama Ganda.

Isinya, Ramli menyebut, melanjutkan surat terdahulu Nomor : 05/KA-RR/SU/I/2019, Perihal: Mohon Untuk Tidak Memberikan Pasilitas Kredit Atas Agunan PKS ex PT. Bahari Dwikencana Lestari, tanggal 14 Januari 2019, maka disampaikan agar Direktur Utama Bank Aceh, segera meninjau ulang agunan fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. Bumi Sama Ganda.

Alasannya, barang-barang yang menjadi agunan merupakan barang bukti (BB) dan dalam sitaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ini sesuai Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: Print-03/N.2/Fd.1/08/2011, tanggal 12 Agustus 2011 dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 25/ SIT/ PID-SUS.K) 2011/ PN.MDN, tanggal 10 Nopember 2011, sebagai barang bukti tindak pidana korupsi.

Terhadap barang-barang yang disita Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tersebut tulis Ramli, akan dikembalikan kepada kliennya (Boy Hermansyah),  sesuai Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B.4837/N.2.5./R.2/10/2018, Perihal: Peninjauan Lapangan SHGU No. 02 yang berlokasi di Desa Kebun Rantau Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. “Semua itu, untuk kepentingan Pengembalian Barang Bukti/Benda Sitaan, tanggal 26 Oktober 2018,” ungkap Ramli.

Nah, untuk lebih jelasnya duduk perkara ini, kuasa hukum PT. Bahari Dwikencana Lestari meminta  Direktur Utama Bank Aceh, dapat mengkonfirmasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus), terhadap barang-barang atau Pabrik Kelapa Sawit HGU No.02 di Desa Kebun Rantau Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, yang dijadikan agunan pada Bank Aceh oleh Makmur Budiman.

Alasan Ramli, berdasarkan isi Pasal 46 KUHAP yang menerangkan; "Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak".

Dok. MODUSACEH.CO

Itu sebabnya ungkap Ramli, agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru, pihaknya mengingatkan Direktur Utama Bank Aceh dalam waktu 14 hari tanggal surat tersebut, untuk segera memulihkan sebagian aset-aset Pabrik Kelapa Sawit SHGU No. 02 di Desa Kebun Rantau Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh kepada kliennya atau Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Sayangnya, surat yang ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;  Bank Indonesia di Banda Aceh;  Otoritas Jasa Keuangan di Banda Aceh dan  Kapolres Aceh Tamiang; ternyata tidak menyurutkan niat PT. Bank Aceh Syariah untuk tetap mencairkan kredit Rp83 miliar kepada Makmur Budiman.

Nah, adakah yang salah? Lagi-lagi penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh yang pantas mengungkap dan membukanya. Langkah hukum ini perlu dilakukan, untuk menjawab praduga masyarakat tentang adanya “intervensi” penguasa daerah ini, untuk memuluskan cairnya dana Rp83 miliar dari PT. BAS kepada Makmur Budiman.

Selain itu, untuk menjawab keraguan dan adanya kepastian hukum bagi masyarakat Aceh. Maklum, persis setahun lebih kasus tersebut bergulir dan sempat singgah di Mapolda Aceh. Baru saat ini, ketika tongkat komando Rencong 1 (Kapolda Aceh) berada di tangah Irjen Pol. Wahyu Widada.

Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT. Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman mengaku. Status kredit yang disalurkan kepada H. Makmur Budiman berjumlah Rp68 miliar untuk kebun sawit dan Rp 15 miliar modal kerja, sehingga totalnya Rp83 miliar. Dan itu dicairkan, setelah melalui proses dan telaah yang matang serta panjang.

Salah satunya, melibatkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Cabang Medan. “Jadi, pencairan baru kami lakukan, setelah ada telaah dari lembaga independen yaitu KJPP tadi,” jelas Haizir pada media ini, Selasa, 14 April 2020 di Banda Aceh.

Dikonfirmasi ulang media ini, Rabu, 15 April 2020 sore, Haizir menjelaskan.  Setelah proses kredit disalurkan atau dicairkan, sebagai kreditur, Makmur Budiman tetap menyelesaikan kewajibannya dengan lancar. “Selama ini tidak ada masalah dan tetap lancar,”  jelas dia.

Memang sempat beredar berbagai informasi terkait penyaluran kredit itu. Ada yang menyebut jumlahnya, Rp108 miliar, kemudian Rp98 miliar. Namun, jumlah pasti baru diketahui setelah mendapat keterangan resmi dari Dirut Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman. “Jumlahnya totalnya Rp83 miliar,” jelas Haizir.

Penjelasan Haizir memang agak berbeda dari isi surat M. Ramli Tarigan, kuasa hukum Boy Hermansyah. Haizir menyebut, keputusan pemberian kredit tadi kepada Makmur Budiman, setelah adanya penilaian dari pihak independen yaitu, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Cabang Medan.

Tapi, Ramli Tarigan menyebut, peralihan Pabrik Kelapa Sawit ex. PT. Bahari Dwikencana Lestari kepada PT. Bumi Sama Ganda milik Makmur Budiman, juseru tidak sesuai aprisial KOP (Kantor Jasa Penilaian Publik) dan dibawah harga pasar. Nah, mana yang benar?***