Berawal dari beredarnya rekaman 2 menit, 45 detik sejak 2019. Isinya menyebut penyaluran kredit PT. Bank Aceh Syariah (BAS) kepada Makmur Budiman. Lalu, sejak awal 2020 berkembang hingga ke ranah media pers. Penyidik Polda Aceh merespon. Nah, wartawan MODUS ACEH, Muhammad Saleh menulisnya.

MOBIL yang saya tumpangi, terus melaju di tengah suasana sepi membalut Kota Banda Aceh, Senin, 27 April 2020 pagi.

Kondisi udara yang relatif “redup” membuat saya ingin menikmati musik yang sedikit lebih menggigit.

Searah jari bermain, telunjuk saya berhenti pada tombol tape yang terpasang di bagian depan mobil.

Seketika syair bertajuk: Antara Aku Kau dan Bekas Pacarmu dari vokalis Iwan Fals mengalir deras, membuat kuping saya beberapa saat berpaling dari pembicaraan “on air” di telpon seluler dengan seorang rekan di seberang sana.

Ingatan saya tiba-tiba tertuju pada tabir gelap tentang isi rekaman 2 menit, 45 detik, mengenai kebijakan kredit Bank Aceh Syariah kepada Makmur Budiman.

Tabir gelap yang dulu hinggap. Lambat laun mulai terungkap. Labil tawamu tak pasti tangismu. Jelas membuat aku sangat ingin mencari. Apa yang tersembunyi. Di balik manis senyummu. Apa yang tersembunyi. Di balik bening dua mata mu,” begitulah beberapa syair yang terus berulang-ulang.

Pagi itu, jarum jam menunjukkan pukul 09.45 WIB. Dan, saya harus tiba di Polda Aceh persis pukul 10.00 WIB. Berarti, dari kantor di kawasan Beurawe menuju Lingke hanya butuh waktu 15 menit.

Kedatangan saya ke sana bukan tanpa alasan. Sesuai surat dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, tanggal 20 April 2020, terkait laporan Ketua Kadin Aceh Makmur Budiman bersama tiga rekannya.

Saya disangkakan telah melakukan pencemaran nama baik, karena berita yang saya tulis di laman MODUSACEH.CO,  12 Maret 2020.

Judulnya; Antara Rumor dan Fakta. Beredar Kabar Polda Aceh Mulai Sidik Kredit Rp108 Miliar di Bank Aceh. 

Ini sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/117/IV/YAN.2.5/2020/SPKT, tanggal 15 April 2020, rupanya telah mengusik dan  Makmur Budiman merasa namanya tercemar.

Begitupun, karena laporan itu adalah produk jurnalistik, saya pun tak begitu ambil pusing.

Alasannya sederhana saja, redaksi media ini tak ada satu kata pun yang menulis nama Makmur Budiman. Yang ada hanya inisial; Mr. M.

Nah, jika Makmur Budiman dan dua rekannya berimajinasi bahwa Mr. M itu adalah dirinya. Tentu ini soal tafsir. Tapi, apakah  hanya ada satu inisial M di dunia dan Aceh ini?

Kedua, dari jumlah angka kredit memang sempat silang pendapat di masyarakat dan sejumlah sumber. Ada beragam sebutan. Karena itu, jika Makmur Budiman tak merasa mendapat kucuran kredit Rp108 miliar dari Bank Aceh Syariah, kenapa harus kebakaran jenggot?

Ketiga, andai dia merasa berita di media ini adalah dirinya, maka Makmur Budiman berhak meminta dan melakukan klarifikasi serta hak jawab.

Waktu terus bergulir, seiring alunan suara Iwan Flas.  "Dapat kutemui. Mengapa engkau tak pasti. Lalu aku coba untuk mengerti. Saat engkau tiba di simpang jalan. Kau bimbang tentukan arah tujuan. Jalan gelap yang kau pilih. Penuh lubang dan mendaki. Jalan gelap yang kau pilih. Penuh lubang dan mendaki”. 

Nah, ketika mobil saya matikan dan kaki melangkah, menuju ruang Subdit I Kamneg Dit. Reskrimum Polda Aceh. Entah mengapa tiba-tiba saya ingin kembali mendengar satu rekaman berdurasi 2 menit, 45 detik, yang sebenarnya menjadi data dan bahan awal media ini, melakukan reportase dan investigasi.

Jangan kaget, isinya menyebut kisah dan riwayat penyaluran kredit puluhan miliar dari PT. Bank Aceh Syariah (BAS) kepada Makmur Budiman.

Dari suara terdengar, sekilas si narasumber masih orang dekat dan diduga Pengurus Kadin Aceh.

Sebenarnya, rekaman itu sudah diterima redaksi dan wartawan media ini sejak Juli 2019 lalu. Namun, karena wabah virus Corona (Covid-19), persoalan itu pun nyaris terlupakan.

Maklum, memang tak ada yang janggal serta aneh dari kebijakan tersebut. Tapi, jika ditelisik lebih dalam, konon muncul berbagai pertanyaan susulan.

Ironisnya, media pers dan jurnalis berpaling dari rekaman ini. Mungkin masih dalam suasana eforia. Tapi puncaknya, pekan kedua November 2019. Kadin Aceh mendapat sorotan publik dan media pers.

Ini terkait alokasi anggaran untuk kebutuhan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh, Rp2,7 miliar yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Perubahan 2019.

Alasannya, kucuran anggaran untuk lembaga non-pemerintah itu dinilai telah membebani anggaran daerah.

Seperti diwartakan kumparan.com, 14 November 2019. Alokasi dana tadi untuk pengadaan 18 item barang yang dilakukan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh.

Mulai dari kendaraan operasional hingga pengadaan kulkas. Informasi alokasi anggaran untuk organisasi ini sempat viral dan heboh dibicarakan pengguna sosial media di Aceh.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian menilai, pengalokasian anggaran untuk pengadaan kebutuhan Kadin Aceh itu irasional di tengah upaya Pemerintah Aceh mengejar ketertinggalan. Menurut Alfian, ini menunjukkan ketidakpekaan Pemerintah Aceh dalam pengalokasian anggaran.

“Pemerintah Aceh menekankan Pengurus Kadin untuk mengembangkan dunia usaha, memperbaiki angka indikator makro ekonomi, menekan angka kemiskinan dan inflasi. Tapi kenyataannya organisasi ini membebankan anggaran daerah. Pertanyaan mendasar, output apa yang ingin dicapai dengan pengalokasian anggaran tersebut,” kata Alfian di Banda Aceh, Kamis, 14 November 2019.

“MaTA mendesak Pemerintah Aceh secara tegas untuk membatalkan realisasi anggaran dari APBA kepada Kadin Aceh tersebut sehingga rasa keadilan rakyat Aceh terjaga,” ungkapnya saat itu.

Masih menurut kumparan.com, 14 November 2019. Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, mengatakan jika melihat dari nomenklatur dan tata organisasi, Kadin bukan bagian yang berhak mendapatkan anggaran secara terus menerus dari Pemerintah Aceh. 

“Ini menunjukkan proses pemberian anggaran tersebut memiliki hubungan conflik of interest dan dapat dipastikan adalah bagian dari barter politik anggaran antara pemerintah Aceh dengan pengusaha,” ujarnya. 

Jika merujuk pada kebutuhan hibah dan bansos, kata Askalani, sifatnya harus berpedoman untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBA. 

Mengutip Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 123 Tahun 2018, tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBA.

“GeRAK Aceh secara resmi akan mengirimkan surat kepada KPK-RI, kami melihat seluruh pengusulan anggaran Kadin adalah ilegal dan memiliki hubungan korelasi politik kepentingan,” tambahnya. 

Namun, penilaian MaTA dan GeRAK ketika itu dijawab Juru Bicara Kadin Aceh, Hendro Saky. Dia membenarkan akan menerima item pembelian barang, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

Hendro menjelaskan, Kadin Aceh adalah pihak yang menerima manfaat, dan barang yang diberikan diatur melalui skema pinjam pakai, dan semua hal itu telah dilakukan dengan sistem pengadministrasian yang diatur dalam sistem pemerintahan.

"Jadi barang yang dibeli Disperindag Aceh, adalah aset pemerintah yang dipinjam pakai oleh Kadin," ujarnya. 

Makmur Budiman dikukuhkan sebagai Ketua Kadin Aceh. Foto: ajnn.net 

Selesaikah masalah? Tunggu dulu. Entah ada kaitan atau tidak. Tiba-tiba saja, rekaman 2 menit, 45 detik terkait penyaluran kredit yang kemudian diketahui berjumlah Rp85 miliar dari Bank Aceh Syariah kepada Makmur Budiman, mencuat kembali, bersamaan dengan proses lelang (tender) sejumlah paket proyek di Pemerintah Aceh.

Mulai dari “kisruh” lelang Gedung Oncology di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zaionel Abidin Banda Aceh yang sempat dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta hingga proyek Multy Years 2020.

Terakhir, usai terjadi pengranatan rumah pribadi Plt Kepala ULP Pemerintah Aceh, Said Azhary dan pengaduan Hidayat, wartawan media daring Indojayanews.com ke Polda Aceh.

Dia melaporkan Makmur Budiman dengan sangkaan pengancaman. Saat ini, laporan tersebut sedang berproses di Polda Aceh.

Selain itu, proses serupa juga terjadi terhadap penyaluran kredit Rp83 miliar dari Bank Aceh Syariah kepada Makmur Budiman.

Laman atjehwatch.com, 12 Maret 2020 mewartakan. Jajaran Polda Aceh dilaporkan mulai menelisik kasus kuncuran kredit Rp108 miliar di Bank Aceh kepada salah seorang pengusaha lokal.

Kuncuran kredit ini dilaporkan merupakan terbesar yang pernah ditangani Bank Aceh yang saham mayoritasnya dikuasai Pemerintah Aceh. Kasus ini tulis atjehwatch.com, sedang ditangani jajaran Reskrimsus Polda Aceh.

Sejumlah petinggi Pemerintah Aceh dan Direksi Bank Aceh menurut media daring ini, dilaporkan mulai dipanggil satu persatu untuk mengungkap kasus tersebut.

“Ini kasus besar. Jumlah kredit terbesar yang pernah dicairkan Bank Aceh sepanjang sejarah,” ujar sumber atjehwatch.com, Kamis 12 Maret 2020.

Di hari yang sama, laman MODUSACEH.CO, juga menurunkan liputan bertajuk; Antara Rumor dan Fakta, Beredar Kabar Polda Aceh Mulai Sidik Kredit Rp108 Miliar di Bank Aceh.

Muncul sas sus, aparat penegak hukum sedang mendalami dan melirik kasus penyaluran kredit Rp108 miliar dari PT. Bank Aceh Syariah (BAS) kepada salah seorang pengusaha kelas atas Aceh, berinisial M.

Nah, salah satu sumber dari liputan tadi adalah, rekaman yang menyebut adanya dugaan aliran dana dari Bank Aceh Syariah kepada salah satu pengusaha di Aceh berinisial M.

Disusul kemudian berita di laman aceHTrend, 16 Maret 2020 dengan tema; Terkait Dugaan Kredit Macet di Bank Aceh, Polda Masih Kumpulkan Alat Bukti. Media daring ini berhasil melakukan konfirmasi kepada Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Ery Apriyono.

Kepada aceHTrend, Senin (16/3/2020) Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol. Ery Apriyono, mengatakan kasus dugaan kredit macet tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Sampai sekarang pihak penegak hukum masih terus mengumpulkan alat bukti dan mengumpulkan keterangan saksi.

“Kami masih tahap pengumpulan informasi. Lidik itu bisa terbukti bisa tidak, kalau terbukti bisa dilanjutkan kepada proses pidana, untuk angkanya kerugian, karena masih lidik belum bisa kita berikan keterangan, ini masih penyelidikan sehingga belum menjadi laporan polisi,” katanya.

Media siber aceHTrend menulis, pengusaha Aceh yang dilakap sebagai Mr. M, yaitu Makmur Budiman dan dia membantah kabar tersebut. Ia mengaku tidak ada kredit macet di Bank Aceh atas nama dirinya. Proyeknya pun masih terus berjalan hingga saat ini.

Masih menurut aceHTrend, beredar isu pengusaha yang diasosiasikan sebagai Makmur Budiman tadi, disebut-sebut telah dipanggil polisi dua kali. Akan tetapi ia tidak pernah memenuhi panggilan tersebut.

Menurut aceHTrend, Makmur Budiman membantah bahwa ia terlibat kredit macet di Bank Aceh. Ia juga membantah telah dipanggil polisi. “Tidak benar itu. Itu dikarang-karang semua. Insya Allah semuanya masih lancar. Bulan April ini akan ada peresmian pabrik baru,” terang Makmur.

Pada kesempatan tersebut Makmur juga mengaku, ada sejumlah upaya pembunuhan karakter terhadap dirinya. Namun, dia tidak begitu menaruh perhatian, karena dari beberapa berita yang beredar di sejumlah media, mengabarkan selentingan itu dengan mengutip sumber anonim.

“Nanti biar BPD (Bank Aceh-red) dan Polda (Aceh) yang jawab. Apalagi kemarin banyak berita tidak pakai sumber. Ya..ya kita sedang dibunuh karakter, tapi enggak apa-apa. Nanti biar BPD yang menjawab,” pungkas Makmur ketika itu pada aceHTrend.

Sayangnya, konfirmasi yang dilayangkan media ini, 14 Maret 2020 kepada Makmur Budiman tak berbalas. Upaya serupa juga dilakukan media ini melalui salah satu putranya, 17 Maret 2020. Namun, tetap saja tak mendapat respon.

Nah, 15 April 2020, Makmur Budiman bersama dua rekannya, melaporkan pimpinan media ini ke Polda Aceh dengan sangkaan telah melakukan pencemaran nama baik. Saat ini, laporan itu pun sedang berproses di Polda Aceh.

Setelah lebih dari satu jam atau pukul 11.30 WIB, akhirnya saya meninggalkan Polda Aceh, menuju kantor redaksi MODUSACEH.CO di Beurawe, Kota Banda Aceh. Dalam perjalanan, saya membuka kembali isi rekaman berdurasi 2 menit, 45 detik tadi.

Diantara arus lalu lintas yang mulai sibuk, saya pun memutar lirik lagu Iwan Fals yang masih tersisa. “Apa yang tersembunyi. Di balik manis senyummu. Apa yang tersembunyi. Di balik bening dua matamu. Jalan gelap yang kau pilih. Penuh lubang dan mendaki,” lantun Iwan Fals, mengantar saya tiba kembali di kantor.

Ya, apa yang tersembunyi dan gelap dari kebenaran isi rekaman 2 menit, 45 detik tadi?***