Tim Penyidik, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh mulai mengusut masalah sapi kurus dan mati di UPTD IBI Saree, Dinas Peternakan (Disnak) Aceh. Langkah hukum ini untuk menjawab berbagai dugaan adanya praktik pat gulipat yang mungkin melibatkan orang-orang di lingkaran kekuasaan saat ini. Maklum, kisah miris tersebut bukan “skandal” pertama di tubuh Pemerintah Aceh. Berikut laporan wartawan MODUSACEH.CO, Muhammad Shaleh.

Pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang

Dr. Amri Pakar Ekonomi Manajemen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Sejak Minggu pekan lalu, Kepala dan Sekretaris Dinas Peternakan (Disnak) Aceh, drh. Rahmandi dan Farhan, terpaksa bermalam di Unit Pelaksana Teknis Daerah Inseminasi Buatan dan Inkubator (UPTD-IBI) Saree, Desa Sukadamai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Bersama mereka, ada juga sejumlah staf.

Langkah itu dilakukan, kabarnya untuk menindaklanjuti instruksi Kadis Peternakan Aceh, drh. Rahmandi MSi, Nomor: 524/1188/2020 yang dikeluarkan Sabtu, 6 Juni 2020.

Menariknya, instruksi ini tak hanya ditujukan kepada Kepala UPTD IBI, tapi juga untuk para kepala seksi, kepala bagian sub tata usaha, pejabat fungsional, serta seluruh staf PNS maupun kontrak di lingkungan UPTD tersebut.

Kepada mereka, Rahmandi, meminta untuk menetap dan bertugas di lokasi UPTD IBI Saree, terhitung sejak 7 Juni 2020 hingga batas waktu yang akan ditentukan lebih lanjut.

“Betul, karena kawan-kawan masih perlu kita dampingi di lapangan,” begitu jawab Rahmandi saat dikonfirmasi media ini, Jumat malam.

Bahkan ada kabar, selama berada di Saree sejumlah pejabat dan staf, tidak dibenarkan mengunakan telpon seluler. Ini dimaksudkan, untuk mensterilkan informasi yang mungkin muncul ke luar. Terutama media pers.

Tapi, informasi ini dibantah Rahmandi. “Mana mungkin Bang, kami justru bekerja malam hari dengan hot sport,” kata Rahmandi.

Nah, kebijakan yang bisa disebut “luar biasa” ini bukan tanpa sebab. Paska beberapa hari tersiarnya kondisi sapi kurus dan mati di UPTD-IBI Saree. Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, langsung mengunjungi lokasi itu.

Di sana, Nova melepaskan sapi-sapi di kandang karantina ke padang penggembalaan, yang juga berada di lahan UPTD. Kunjungan Nova bukan tanpa alasan. Dia melihat secara langsung dan mendengarkan penjelaan dari Kepala Dinas Peternakan Aceh drh. Rahmandi, terkait kondisi sapi-sapi di kandang karantina yang terlihat kurus dan ada yang mati.

Sejumlah solusi dan langkah cepat pun berhasil dirumuskan dalam kunjungan hari itu.

“Sapi-sapi yang kurang sehat dan terlihat kurus ini memang sapi-sapi yang sedang di karantina karena beberapa alasan, baik karena sakit maupun dalam masa penyesuaian. Ada sekitar 50 ekor. Nah untuk itu, ada penyelesaian-penyelesaian yang sedang kita rancang solusinya. Salah satunya hari ini kita lepaskan sapi-sapi ini ke padang penggembalaan seluas 9 hektar, yang berada di dalam komplek UPTD IBI Saree ini,” ujar Nova ketika itu.

Nova menambahkan, beberapa upaya lain yang telah dirumuskan adalah, mendistribusikan sapi-sapi ini ke masyarakat. Menyegerakan revisi anggaran pengadaan konsentrat, menjajaki kerjasama antar dinas, menjajaki kerjasama dengan kabupaten/kota dan kerjasama dengan Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki jurusan, berkaitan dengan peternakan, pertanian dan perkebunan.

Sayangnya, langkah cepat Nova Iriansyah, tak membuat niat aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit. Reskrimsus) Polda Aceh surut. Buktinya, mereka mulai melakukan penyelidikan soal pengelolaan sapi Disnak Aceh ini.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Pol. Margiyanta SH membenarkan langkah hukum tersebut. Dia mengaku telah menugaskan tim penyidik untuk bekerja.

“Ya, kami menjawab tuntutan dan keprihatian masyarakat, sesuai dengan pemberitaan media pers mengenai masalah dimaksud. Dan, ini bukan delik aduan,” kata pada media ini, Jumat malam.

***

Bergerak lurus, tentu banyak pertanyaan yang harus dijawab dan diungkap. Syahdan, di kandang sapi di sana ada 1.386 ekor sapi yang diibeli tahun anggaran (APBA) 2016-2017. Namun, hingga per 6 Juni 2020, pengakuan Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Aceh Rahmandi berjumlah 490 ekor dan selama kurun waktu 2017-2019 ada 70 ekor yang mati.

Logikanya, bila jumlah sapi di kandang ditambah jumlah sapi yang mati (490+70) berarti totalnya 560 ekor. Asumsi lain, jika selisih antara jumlah sapi  (2016-2017) yaitu jumlah sapi di kandang dan yang mati (1.368-560), berarti berjumlah 826 ekor.

Nah, jika asumsi tidak ada induk sapi yang melahirkan baik secara alamiah maupun inseminasi buatan. Maka yang jadi soal adalah, kemana 826 ekor sapi lainnya?

Pertanyaan ini penting. Sebab, berkurangnya sapi tadi berarti raib pula barang (aset) milik daerah. Karena itu, wajib dijelaskan kepada publik dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Misal, apakah sapi-sapi tadi dicuri, mati atau hilang atau mungkin digelapkan? Karena, bila dicuri, mati dan hilang. Maka, penatausahaannya telah diatur melalui Permendagri 19 Tahun 2016.

Bila terjadi penggelapan barang milik daerah, itu diatur berdasarkan UU No: 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.

Dari kondisi serta logika tersebut, maka persoalan sapi kurus dan mati di UPTD IBI Saree, Kabupaten Aceh Besar, tidaklah sederhana seperti yang dibicarakan.

Karena, bukan hanya menyangkut sapi kurus, tapi juga jumlahnya yang berkurang. Bisa jadi dicuri, hilang, mati atau diduga telah digelapkan. Belum lagi berapa jumlah anak sapi yang sudah dihasilkan selama ini.

Pertanyaan lain, mengapa Disnak Aceh harus melakukan revisi anggaran pengadaan pakan? Adakah yang salah dari alokasi anggaran tersebut? Atau, jangan-jangan ada “permainan” dari jumlah anggaran yang telah disediakan sehingga dibutuhkan revisi?

Padahal, Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan anggaran (APBA 2020), Rp65 miliar. Dana ini diperuntukkan bagi belanja bahan pakan ternak.

Selain itu ada bibit ternak Rp 88 miliar dan belanja barang yang tertera pada  rekening belanja modal Rp6,1 miliar.

Itu sebabnya, Dr. Amri, pakar ekonomi manajemen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, mendesak aparat terkait  untuk melakukan audit investigasi (bukan audit normatif) atau audit biasa, terutama soal pengadaan pakan sapi.

Menurut Dr. Amri, permasalahan sapi kurus yang kini jumlahnya tidak sesuai lagi dengan jumlah pengadaan awal yang dilakukan Pemerintah Aceh pada 2016 dan 2017. Bukan kasus biasa.

“Pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang,” ungkap dia.

Karena itu, salah satu cara untuk menemukan berbagai indikasi dan dugaan penyimpangan. Tak ada cara lain, kecuali melakukan audit investigasi. “Segera lakukan audit investigasi guna mengetahui permasalahan yang terjadi untuk mengungkap inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.

Dia berpendapat, dengan audit investigasi maka periode pengelolaan ternak sapi baik di UPTD Saree maupun UPTD Ie Suum tidak dibatasi pada tahun anggaran tertentu saja.

Misal hanya 2019, tapi juga bisa anggaran tahun 2016, 2017 dan 2018. Amri berpendapat, audit ini jangan dipersepsikan sebagai alat untuk mencari kesalahan atau penyimpangan semata, tapi juga untuk mengetahui mismanajemen yang terjadi guna menjadi masukan untuk perbaikan.

“Audit investigasi jangan dipersepsikan hanya untuk mencari-cari kesalahan atau penyimpangan, tapi hasil audit ini bisa untuk memperbaiki sistem dan kinerja UPTD dan Dinas Peternakan Aceh,” saran Amri.***

Foto: tagar.id

Anggaran Gemuk di Proyek Sapi Kurus

Persoalan ini memang bukan masalah biasa. Maklum, buka dan lihat kembali alokasi dana untuk pengadaan pakan ternak di UPTD IBI Saree dan UPTD IBI Ie Suum. Anggaran gemuk, tapi sapi tetap kurus dan mati.

Nah, dari dua jenis pengadaan Konsentrat Ternak Ruminansia contohnya, ada anggaran Rp4,1 miliar, sementara pengadaan Hijauan Pakan Ternak Ruminansia, Rp2,9 miliar. Ini berarti, untuk kedua UPTD tersebut ada dana Rp7 miliar.

Persoalan kian rumit, karena keterangan Kepala UPTD IBI Saree Fadli tentang jumlah ternak sapi berbeda dengan informasi yang ada pada laman Pemerintah Aceh.

Misal, Zulfadli menyebut, yang ada saat ini berada di UPTD IBI Saree 480 ekor sapi, sedangkan berdasarkan informasi yang diperoleh melalui laman Pemerintah Aceh, junlah sapi yang saat ini di UPTD IBI Ie Suum sebanyak 300 ekor sepi.

Rincinya, ada 250 ekor sapi jenis Brahman Cross dan 50 ekor jenis sapi Bali. Nah, total anggaran untuk pengadaan pakan pada dua UPTD ini Rp7 miliar, dibagi dengan total jumlah sapi di kedua UPTD tersebut yang berjumlah 780 ekor, maka anggaran pakan setiap sapi per tahunnya Rp8,97 juta. Jumlah itu tidak termasuk pengadaan obat-obatan, serta vitamin.

Menariknya, Kepala UPTD IBI Saree, Zulfadli menyebut. Pengadaan sapi itu sudah ada sejak tahun 2016 dan 2017. Dan, hasil penelusuran media ini membuka tabir bahawa, setidaknya terdapat 11 paket pekerjaan pengadaan sapi dengan total pagu Rp22,4 miliar.

Selain itu, dari dokumen berikutnya (laman SiRUP LKPP), muncul total akumulasi pengadaan sapi berjumlah 1.386 ekor dari berbagai jenis yang ditempatkan di UPTD IBI Saree.

Ternyata, setelah tiga tahun berlalu, jumlah sapi-sapi tadi bukanya bertambah. Sebaliknya terus berkurang alias menyusut. Dari jumlah awal 1.386 ekor, hanya tersisa 490 ekor per Juni 2020.

Disinilah muncul tidak singkronnya soal berapa jumlah sapi yang pasti. Bayangkan, Kepala UPTD IBI Saree Zulfadli kepada media ini pekan lalu mengaku. Jumlah sapi 392 ekor. Rincinya, ada sapi PO (peranakan ongole), Limousin, Simmental, Brahman, Bali dan juga ada sapi Aceh alias lokal.

“Totalnya data pada saya 392 ekor. PO pengadaan tahun 2016, Limousin, Simmental, Brahman dan Bali itu pengadaannya 2017, termasuk sapi Aceh juga. Terus kalau kerbau murah itu hibah dari Ditjen Peternakan lima ekor, satu betina empat jantan," ungkap Zulfadli.

Sementara, saat sejumlah wartawan berkunjung ke peternakan di Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar, Jum’at, 5 Juni 2020, Zulfadli merevisi keterangannya. Kata dia, jumlah sapi berbagai jenis di UPTD IBI Saree 480 ekor.

Ironisnya, satu hari kemudian, melalui siaran pers yang dikeluarkan. Kepala Dinas Peternakan Aceh Rahmadin menyebut, jumlah sapi di UPTD IBI Saree sebanyak 490 ekor.

“Ada yang perlu kami klarifikasi supaya masyarakat menerima informasi yang utuh dan tidak terjadi bias. Luas UPTD Sare sekitar 19 hektar dan di dalamnnya terdapat 490 ekor sapi, yang menempati beberapa areal dan kandang. Masing-masing kandang ini beda peruntukannya,” kata Rahmandi dalam wawancara dengan media ini.

Begitupun, lepas dari adanya perbedaan angka atau jumlah sapi. Kondisi sapi tadi memang sangat berbanding terbalik dengan yang seharusnya jika terjadi. Padahal, setiap tahun alokasi anggaran digelontorkan melalui APBA untuk memenuhi kebutuhan pakan, vitamin, obat-obatan, vaksin serta fasilitas pendukung lainnya.

Untuk tahun 2019 misalnya, Disnak Aceh melakukan pengadaan pakan untuk ternak di UPTD IBI Saree dengan anggaran Rp3,5 miliar. Jumlah ini terdiri dari paket pengadaan pakan konsentrat untuk peternakan Saree, dengan pagu Rp2,3 miliar.

Paket pengadaan ini dimenangkan CV. JAYA GUNA dengan nilai kontrak Rp2,2 miliar. Lalu, ada pengadaan hijauan pakan rumanansia untuk Sapi di Saree dengan anggaran Rp1,8 miliar. Paket pengadaan ini dimenangkan CV. Pin Technology dengan harga penawaran Rp912 juta.

Selanjutnya, pengadaan konsentrat untuk pakan Bull sapi Aceh (non tender) dengan pagu Rp180 juta. Pengadaan ini dilaksanakan CV. Firami Putra dengan kontrak Rp 107 juta. Pekerjaan fermentasi jerami pakan rumanansia di Saree (non tender). Pagu anggaran Rp230 juta. Paket ini dikerjakan CV. Gaharu Mulia dengan kontrak Rp121 juta.

Terakhir, pekerjaan peningkatan padang pengembalaan di Saree (non tender) dengan pagu Rp150 juta yang dimenangkan CV. Mulia Rifki dengan kontrak Rp149 juta. Selain itu, tahun 2019, Dinas Peternakan Aceh juga mengalokasikan dana untuk pengadaan obat-obatan, vaksin, vitamin, pupuk untuk tumbuhan pakan serta material dan peralatan Inseminasi Buatan (IB) untuk peternakan UPTD IBI Saree. Anggarannya Rp2,9 miliar dengan 14 paket kegiatan.

Lalu, pengadaan pupuk sebanyak 3 paket dengan anggaran Rp252 juta. Pengadaan obat-obatan dan vaksin terdiri dari pekerjaan pengadaan obat roburansia dan tonika pada ternak besar dan kecil Rp300 juta.

Sedangkan pengadaan obat antibakterial pada ternak besar dan kecil Rp250 juta dan pengadaan multivitamin sebesar Rp74 juta. Termasuk pengadaan obat penanggulangan penyakit septikimia epizotika ternak besar, Rp345 juta, obat anti defiensi, vitamin dan mineral pada ternak besar dan kecil Rp468 juta. Obat pengobatan luka dan infeksi kulit untuk ternak Rp280 juta.

Masih ada, obat anthelmentika pada ternak besar dan kecil, Rp275 juta. Pengadaan obat-obatan dan vitamin ternak Bull, Rp75 juta. Obat anti tympani/bloat pada ternak Rp167 juta. Obat penyakit suraa untuk ternak Rp180 juta. Vaksin hewan ternak Rp140 juta. Obat anthelmentika pada ternak untuk puskeswan Rp100 juta, pengadaan pallet plastik Rp150 juta dan obat-obatan klinik hewan Rp150 juta.

Sementara, anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan pupuk terdiri dari pekerjaan perawatan kebun HMT Rp88 juta, paket pekerjaan pengadaan pupuk NPK 10 ribu kilogram, Rp70 juta dan pengadaan pupuk Urea 11.800 kilogram, Rp94,4 juta.

Hanya itu? Tunggu dulu. Tahun 2020, Disnak Aceh juga mengalokasikan anggaran untuk pengadaaan pakan di UPTD Saree dan Ie Suum. Semula anggaran untuk kegiatan ini Rp11.4 miliar.

Namun, terjadi pergeseran anggaran atau turun menjadi Rp8,5 miliar karena berhubungan dengan pemenuhan pakan untuk ternak sapi yang terdiri dari; pengadaan pupuk untuk padang penggembalaan dan kebun rumput, Rp389,4 juta, pengadaan pupuk untuk pemeliharaan kebun HMT pola padat karya Rp44 juta. Kegiatan pengadaan bahan pakan ternak Rp7,6 miliar (pengadaan konsentrat ternak ruminansia) di Saree dan Ie Suum Rp4,5 miliar serta pengadaan hijauan ternak ruminansia di Saree dan Ie Suum Rp 3,1 miliar.

Begitupun, dari penelusuran di laman LPSE, pengadaan konsentrat ternak ruminansia di Saree dan Ie Suum nilainya turun atau menjadi Rp4,1 miliar. Begitu pula nilai pengadaan hijauan ternak rumansia menjadi Rp2,9 miliar. Ini berarti, total pengadaan pakan hanya tersisa Rp7 miliar.

Selain itu ada pengadaan kegiatan pengembangan laboratorium inseminasi buatan. Kegiatan mendapat suntikan anggaran Rp342 juta. Rincinya, pengadaan fermentasi jerami Rp92,5 juta, pengadaan konsentrat untuk pakan Bull sapi Aceh Rp128,1 juta.

Ada lagi, pengadaan mineral blok/kotak ternak Bull sapi Aceh Rp33,2 juta, pengadaan Molases Rp35,7 juta, serta pengadaan molases pakan ternak UPTD IBI Rp52,5 juta. Nah, total alokasi anggaran untuk pengadaan pakan pada UPTD IBI Saree dan Ie Suum yaitu Rp7,7 miliar.

Nah, dari sederet catatan pengunaan uang negara tadi, khususnya soal pengadaan pakan, vitamin dan lainnya, maka sangat janggal rasanya bila sapi-sapi di sana kurus dan mati.

Bisa jadi dan muncul dugaan, pengadaan pakan tersebut tidak sesuai jumlahnya. Selain itu, bukan mustahil terjadi praktik pat gulipat yang dimainkan orang-orang di sekitar kekuasaan daerah saat ini, sehingga menempatkan Rahmandi pada posisi serba salah di kursi panasnya. Entahlah!***