Walau tanpa persetujuan 81 anggota DPR Aceh (2014-2019) melalui sidang paripurna. Sejumlah proyek tahun jamak (multy years) yang dimulai pada APBA 2020, ternyata jalan terus. Padahal, Komisi IV DPR Aceh Periode 2019-2024 juga telah menolak. Alasannya tak sesuai mekanisme penganggaran serta ketentuan lainnya. Namun, rencana ini berjalan mulus, karena ada dugaan telah terjadi “perselingkuhan setengah kamar" empat pimpinan dewan (2014-2019) dengan Pemerintah Aceh yang dipimpin Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Bagaimana kisahnya? Muhammad Saleh dan Juli Saidi, wartawan MODUSACEH.CO menulisnya.

Kami sepakat dengan keputusan yang telah diambil Komisi IV DPRA sebelumnya (2014-2019) yaitu, menolak anggaran tahun jamak

Saifuddin Yahya Ketua Komisi IV DPR Aceh (2019-2024)

Teungku Anwar Ramli, mantan Ketua Komisi IV DPR Aceh Periode 2014-2019 hanya bisa mengaku heran, terkait perjalanan proyek tahun jamak (multy years), Rp2,7 triliun yang dimulai tahun ini (APBA 2020).

Selebihnya, kader dan politisi Partai Aceh (PA) itu cuma geleng-geleng kepala alias tak bisa lagi berbuat banyak.

Maklum, dia sudah tidak menjadi wakil rakyat di DPR Aceh. Pada kontestasi Pileg 2019 lalu, Anwar “pindah perahu” bersama Partai NasDem.

Dia maju atau mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Aceh.

Begitupun, saat ditanya soal proyek multy years, Tgk Anwar mampu menjelaskan secara rinci. Dia sangat paham dan tahu betul.

“Ada mekanisme yang dilanggar. Jadi, inilah masalahnya,” kata Anwar Ramli pada media ini, Senin pekan lalu di Banda Aceh.

Alasannya jelas, pengalokasian anggaran proyek multy years Rp2,7 triliun tersebut, tidak masuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Itu sebabnya, tak tertera tandatangan pada  MoU KUA-PPAS,  tanggal 10 September 2019. “Tidak ada anggaran untuk proyek multy years,” tegas Anwar Ramli.

Dia mengaku, saat itu Komisi IV DPRA memang ada menerima surat Plt. Gubernur Aceh, tanggal 2 September 2019 dan diterima Komisi IV, tanggal 6 September 2019.

Surat ini, disposisikan salah seorang pimpinan DPR Aceh ke Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk diteruskan ke Komisi IV DPRA.

Lalu, surat Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah itu, dibalas Komisi IV melalui surat Nomor:86/Komisi IV/IX/2019, tanggal 9 September 2019. Salinannya, disampaikan pada pimpinan DPRA.

Nah, pada poin tiga tegas dinyatakan; menolak penganggaran tahun jamak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020.

“Komisi IV DPR Aceh, berdasarkan pertimbangan di atas belum dapat memberikan Rekomendasi Izin Persetujuan (tidak setuju) penganggaran Tahun Jamak (Multy Years Contract) pada APBA tahun anggaran 2020-2022, seperti usulan Plt. Gubernur Aceh,” tulis isi surat Komisi IV DPRA, yang ditanda tangan Anwar Ramli (ketua) dan Zulfadli (sekretaris), 9 September 2019.

Tak hanya itu, Anwar Ramli mengaku. Ada yang lebih rawan lagi yaitu alokasi anggaran untuk Bendungan Sigulai, Kabupaten Simeulue. Proyek ini berada pada Dinas Pengairan Aceh.

Ungkap Anwar Ramli, surat usulan Plt. Gubernur Aceh yang ditolak Komisi IV DPRA ketika itu, karena tidak ada usulan anggaran untuk proyek tersebut.

“Yang lebih rawan bendungan Simelue, karena tidak ada dalam usulan Plt. Gubernur ke DPRA,” ujar Anwar Ramli, Senin, 6 April 2020.

Syahdan, soal anggaran proyek tahun jamak yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Diakui Anwar Ramli, nasibnya setali tiga uang dengan proyek pembangunan Gedung Oncology pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

Pengakuan Anwar Ramli, juga diamini Hendri Yono, mantan anggota Komisi IV, DPRA dari PKPI. Saat ini, Hendri Yono dipercayakan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR Aceh, hasil Pileg 2019 lalu.

Senin malam lalu,  Hendri Yono mengungkap. Dia juga tidak pernah tahu ada pembahasan anggaran untuk proyek multy years.

“Sebagai mantan anggota, saya juga tidak pernah tahu kalau ada pembahasan itu,” ujarnya.

Dok. MODUS ACEH

Lantas, muncul beberapa pertanyaan. Misal, kenapa proyek itu terus berjalan? Bagaimana proses lelang atau tender sedang berlangsung dan siapa yang bermain alias telah melakukan “perselingkuhan” dengan eksekutif atau Pemerintah Aceh?

Data atau dokumen yang diperoleh media ini mengungkapkan. Berdasarkan lembar disposisi surat dari Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang diterima tanggal 6 September 2019.

Ada disposisi dari Wakil Ketua I DPR Aceh, Drs. H. Sulaiman Abda, M. Si kepada Sekretaris Dewan (Sekwan), untuk disampaikan atau teruskan kepada Komisi IV saat itu.

Nah, dalam surat Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Nomor: 602/144465, sifat segera dengan perihal permohonan izin penganggaran tahun jamak (multy years) tadi. Surat itu memang ditujukan kepada Ketua DPR Aceh, tanggal 2 September 2019.

Pada poin satu menyebutkan, usulan tahun jamak disampaikan, sehubungan surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Nomor: 910/550/PUPR/2019, tanggal 5 Agustus 2019.

Disebutkan, Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) telah membuat program kegiatan pembangunan konstruksi berskala besar.

Itu sebabnya, pada poin empat surat Plt. Gubernur Aceh tadi, tertulis; pada prinsipnya kegiatan tersebut diproses dengan sistem penganggaran tahun jamak. Maka, Plt. Gubernur Aceh meminta pertimbangan dari DPRA untuk mendukung kontrak tahun jamak tersebut.

Selain itu, ada lampiran surat Plt. Gubernur Aceh yang membagi tiga kegiatan usulan penganggaran multy years tadi.

Misal, dari nilai total anggaran multy years yang diusulkan Rp 2,7 triliun lebih untuk masa kegiatan 2020-2022, diperuntukan untuk pembangunan jalan Rp2,6 triliun lebih, jembatan Rp108 miliar dan pengawasan Rp79,2 miliar lebih.

Namun, ada perbedaan jumlah antara usulan pertama Plt. Gubernur Aceh, tanggal 2 September 2019, dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dan Pimpinan DPR Aceh, tanggal 10 September 2019.

Dalam lampiran kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Nomor: 903/1994/MoU/2019 dan Nomor: 11/MoU/2019, tercantum jumlah total anggaran yang disepakati Rp2,6 triliun lebih.

Lalu, dalam surat permohonan izin penganggaran yang disurati Plt. Gubernur ke DPRA, juga tidak ada usulan anggaran untuk pembangunan bendungan irigasi di Simeulue.

Sementara, dalam surat MoU Pemerintah dengan pimpinan DPRA Periode 2014-2019, justeru tersebutkan anggaran pekerjaan pembangunan dan pengawasan Bendung Daerah Irigasi Sigulai Kabupaten Simeulue, Rp181 miliar lebih untuk masa kegiatan tiga tahun (2020-2022).

Lagi-lagi muncul pertanyaan, siapa yang bermain di balik semua ini? Sebab, terkesan sangat siluman dan sarat kepentingan.

Dok. MODUS ACEH

Lihat saja surat MoU antara DPRA dan Pemerintah Aceh. Pihak pertama ditandatangani Ir. Nova Iriansyah, MT (Plt. Gubernur Aceh) sedangkan pihak kedua ada nama Muhammad Sulaiman, SE, M.S.M (Ketua DPRA), Dalimi, SE.Ak, Teuku Irwan Djohan, ST, dan Drs. H. Sulaiman Abda, M. Si (masing-masing Wakil Ketua DPRA).

Isinya, mereka bersepakat untuk mengikat diri dalam satu kesepakatan bersama, tentang pekerjaan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamak-tahun anggaran 2020-2022.

Tak hanya itu, pada halaman 17 dari MoU tadi, tersebut juga ada kententuan lain-lain yaitu, kesepakatan bersama berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2021.

Begitu beranikah empat pimpinan DPR Aceh saat itu, padahal tanpa ada pembahasan dan persetujuan bersama anggota DPR Aceh melalui sidang paripurna?

Wakil Ketua DPR Aceh dari Partai Demokrat Dalimi, SE.Ak yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, Selasa, 7 April 2020 mengaku belum pernah melihat surat rekomendasi yang dikeluarkan Komisi IV DPR Aceh, tentang penolakan penganggaran proyek multy years.

“Sepengetahuan saya belum pernah melihat rekomendasi yang dikeluarkan Komisi IV bahwa ada penolakan,” balas Dalimi, terkesan aneh.

Namun saat media ini melakukan konfirmasi lanjutan, apakah kesepakatan bersama antara pimpinan DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh soal penganggaran proyek multy years diketahui 81 anggota DPRA? Dalimi tak menjelaskan lebih rinci. “Untuk sementara no comment,” balas Dalimi, melalui pesan WhatsApp, Selasa lalu. Ada apa ya?

Mantan Wakil Ketua DPR Aceh dari Partai NasDem Teuku Irwan Djohan, ST hingga Rabu siang, 8 April 2020, media ini belum dapat balasan konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp, yang dikirim, Senin malam (6/4/2020). 

Padahal penjelasan lebih jauh soal MoU penganggaran proyek multy years tersebut sangat diperlukan. Sebab, mantan Ketua Komisi IV DPR Aceh Tgk. Anwar Ramli mengaku proyek tahun jamak tersebut, tidak ada persetujuan dari DPR Aceh, kecuali MoU antara pimpinan DPRA dengan Pemerintah Aceh, tanggal 10 September 2019 lalu.

Menariknya, ibarat pepatah; anjing menggong-gong, kafilah tetap berlalu. Meski ada dugaan anggaran proyek multy years tak sesuai prosedur, namun kegiatan proyek tersebut sudah mulai ditender atau lelang.

Lihat saja proyek lanjutan pembangunan Jembatan Kilangan Ruas Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti (P.045.13).

Nilai pagu paket kegiatan proyek ini, berdasarkan data di LPSE Provinsi Aceh, Rp14 miliar lebih. Pada tanggal pembuatan disebutkan, 28 Februari 2020 dengan kode tender 29801106.

Sebagai satuan kerja berdasarkan LPSE Provinsi Aceh adalah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh.

Untuk sistem pengadaan disebutkan tender-pascakualifikasi satu file-harga terendah dengan sistem gugur dan anggarannya berasal dari APBD 2020.

Dok. MODUS ACEH

Untuk penetapan pemenang direncanakan pada 21 April 2020 pukul 08:00 WIB sampai pukul 16:00 WIB. Sedangkan pengumuman pemenang akan dilakukan 21 April 2020 pukul 16:01 WIB sampai pukul 23:59 WIB.

Sementara masa sanggah diberi waktu pada 22 April pukul: 08:00 WIB sampai 28 April 2020, pukul 10:00 WIB. Dan, hingga Kamis, 9 September 2020, berdasarkan data informasi LPSE Provinsi Aceh disebutkan, sudah ada 62 peserta tender.

Menariknya, kode ruas pekerjaan konstruksi yang diumumkan di LPSE Provinsi Aceh dengan kode ruas dalam lampiran surat Plt. Gubernur Aceh, tanggal 2 September 2019 yang ditujukan pada Ketua DPR Aceh, dokumennya sama, yaitu (P.045.13).

Itu saja? tunggu dulu. Ada juga lanjutan pembangunan Jembatan Kilangan Ruas Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti, yang mulai tender.

Berdasarkan laman LPSE Provinsi Aceh, ada informasi tender terkait pengawasan teknis lanjutan pembangunan Jembatan Kilangan Ruas Jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil-Telaga Bakti (P.045.13).

Namun tanggal pembuatannya lebih awal dilakukan yaitu, 9 Desember 2019. Sedangkan nilai pagu paket ini disebutkan Rp 511.503.300, berasal dari APBD 2020. Bahkan tahap tender saat ini berdasarkan lama LPSE Provinsi Aceh, itu sudah selesai.

Pemenangnya adalah, CV. BEINJOHN CONSULTANT, yang beralamat di Jalan Syiah Kuala, Kelurahan Banda Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Perusahaan ini mematok harga penawaran Rp 505.807.500. Jumlah harga penawaran ini sama dengan harga terkoreksi dan hasil negosiasi.

Nah, lagi-lagi muncul pertanyaan, apakah dugaan “perselingkuhan setengah kamar” antara empat pimpinan DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh berjalan mulus? Sebab, dua pimpinan sudah tak lagi menjabat yaitu; Muhammad Sulaiman (Ketua-PA) dan Sulaiman Abda (Wakil Ketua-Partai Golkar).

Sisanya, Dalimi (Wakil Ketua-Partai Demokrat) serta T. Irwan Djohan (Wakil Ketua-Partai NasDem) masih tercatat aktif. Hanya saja,  T. Irwan Djohan tak lagi duduk di kursi wakil pimpinan.

Ketua Komisi IV DPR Aceh (Periode 2019-2024) Saifuddin Yahya atau akrab disapa Pak Ciek menegaskan. Pihaknya sepakat dengan keputusan yang telah diambil Komisi IV DPRA sebelumnya (2014-2019) yaitu, menolak anggaran tahun jamak.

Penolakan itu telah disampaikan melalui surat Nomor: 26/Komisi IV/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, yang ditujukan kepada pimpinan DPRA. Isinya, minta proyek tahun jamak (multy years) tahun 2020-2022 dibatalkan.

Surat penolakan itu menjelaskan berbagai hal. Mulai dari surat Plt. Gubernur Aceh, surat Komisi IV DPRA Periode 2014-2019, surat MoU antara empat pimpinan DPRA dengan Pemerintah Aceh serta argumentasi peraturan-perundang-undangan.

Dok. MODUS ACEH

Misal, terhadap nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, Nomor: 903/1994/MoU/2019 dan Nomor: 11/MoU/2019, tanggal 10 September 2019, tentang pekerjaan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek, melalui anggaran tahun jamak, minta batalkan.

Alasan lain, terdapat kesalahan prosedur dan tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014, tentang administrasi pemerintahan.  

Selain itu, Komisi IV DPRA berpendapat, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 tahun 2011-perubahan kedua Permendagri Nomor: 13 tahun 2006, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Selasa lalu, Ketua Komisi IV DPRA Saifuddin Yahya, SE pada media ini membenarkan jika pihak telah mengirim surat dan meminta pada pimpinan dewan untuk membatalkan proyek multy years.

“Kita minta dibatalkan. Menurut kami, setelah dibuat telaah kesepakatan dan kebijakan ini tidak sesuai mekanisme, karena tidak pernah ada pembahasan. Baik dalam Banggar maupun komisi,” ungkap Saifuddin Yahya atau akrab disapa Pak Cik ini.

Kader dan politisi Partai Aceh (PA) ini menegaskan, jika alokasi anggaran tahun jamak untuk membiayai beberapa kegiatan sesuai mekanisme, tentu tidak ada persoalan.

Namun, untuk proyek multy years, tidak cukup dengan keputusan pada tingkat pimpinan saat itu saja, tanpa melibatkan 81 anggota DPR Aceh.

“Kalau sesuai mekanisme tetap kita ikuti. Tidak cukup dengan tanda tangan pimpinan saja, tanpa pembahasan dalam sidang paripurna,” tegas Saifuddin Yahya.

Ampuhkah penolakan ini? Sepertinya tak membuat eksekutif atau Pemerintah Aceh bergeming. Sebab, ada beredar kabar miring, sejumlah proyek multi years tersebut sudah ada pemiliknya.

Bahkan, sudah ada pengusaha yang setor uang muka (fee) agar proyek tersebut tak jatuh kepada orang lain. Gawat!***