Naiknya harga gula pasir, tak hanya disebabkan wabah virus corona (Covid-19), yang membatasi ruang gerak petani tebu dan produksi pabrik gula di Indonesia. Siklus tahunan, menjelang ramadhan dan Idul Fitri, dinilai sebagai salah satu faktor pengerak lainnya. Lantas, apakah kebijakan impor gula untuk Aceh menjadi satu-satunya solusi dan membuat harga gula pasir menjadi turun atau stabil? Bisa jadi, inilah siasat cerdas dan cara manis para importir, menggunakan kesempatan dan peluang pasar untuk meraih untung besar. Berikut laporan wartawan MODUS ACEH, Muhammad Saleh.

Ini berarti, impor gula belum tentu efektif untuk meredam harga pasar

Bhima Yudhistira Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef)

Jika ditanya pada pejabat Pemerintah Aceh, pasti jawabannya tunggal; inilah solusi nyata untuk mengatasi kelangkaan gula pasir di pasaran. Karena itu, selain meminta bantuan pada pemerintah pusat yaitu, Kementerian Perdagangan RI, untuk memasok bantuan gula pasir ke Aceh.

Solusi lain adalah, memberi izin impor kepada pengusaha (importir) gula di Aceh. Maklum, permintaan ini sejalan dengan kelangkaan dan naiknya harga gula pasir di pasaran saat ini.

Masuk akal memang, sebab Aceh membutuhkan 10 ribu sampai 20 ribu ton gula pasir per tahun. Termasuk untuk mengantisipasi bulan ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Hingga pekan lalu misalnya, harga gula pasir pada pedagang grosir di Pasar Peunayong, Kota Banda Aceh berkisar antara Rp670 ribu sampai Rp675 ribu per sak. Sebelumnya, Rp610 hingga Rp615 ribu per sak.

Kenaikan ini tak lepas dari harga tebus gula pasir pada tingkat pedagang grosir di Medan, Sumatera Utara yang mencapai Rp13 ribu per kilo atau Rp650 ribu per sak.

Untuk tiba di Banda Aceh, maka ada ongkos angkut Rp300 ribu per kilo, sehingga, harga beli saat di Banda Aceh menjadi Rp665 ribu per sak dan dijual pada pengecer Rp 670 sampai Rp675 ribu per sak. Akibatnya, pedagang pegecer menjualnya Rp20 ribu hingga Rp22 ribu per kilo.

Itu sebabnya, berdalih mengatasi masalah tadi, sejumlah pengusaha (importir) gula di Aceh, menyarankan Pemerintah Aceh untuk mengajukan kuota impor gula kepada pemerintah pusat.

Nah, itu bisa dilakukan melalui pelabuhan bebas Sabang dibawah otoritas, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Dan selama ini, usaha tersebut sudah beberapa kali dilakukan Pemerintah Aceh, melalui “perpanjangan tangan” mereka yaitu, para importir atau perusahaan tertentu pula.

Foto: zerosabangacehnews.blogspot.com.

Tapi, cara pintas ini tak semudah dibayangkan, sebab harus ada kuota izin impor dari Kementerian Perdagangan RI.

Asisten II Setda Aceh, H T Ahmad Dadek mengaku, untuk mengatasi lonjakan harga gula, Pemerintah Aceh akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Bulog, PT. PPI dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Menurutnya, kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas Sabang, harus difungsikan sebagai tempat persinggahan gula yang mau diimpor ke daerah pabean di Indonesia, khususnya Pulau Sumatera. “Saya kira, ini bukan kebijakan yang salah,” ujarnya.

Alasan utamanya sebut Dadek, Pemerintah Aceh perlu segera mengatasi lonjakan harga gula, meski belum memasuki bulan puasa dan lebaran.

Toh, harga gula pasir perlu ditekan untuk menekan laju inflasi harga kebutuhan pokok. “Kalau tidak dikendalikan, gula akan memberi andil yang besar terhadap kenaikan inflasi kelompok makanan,” jelas Dadek berpendapat.

Sebelumnya, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah melalui surat Nomor: 551/5365, Selasa 24 Maret 2020, mengirim surat kepada Menteri Perdagangan RI di Jakarta. Isinya, meminta tambahan kuota gula untuk Aceh. Maklum, hingga 26 Maret 2020 lalu, harga harga gula pasir terus bergerak naik hingga Rp22 ribu per kilogram.

Foto NET

Gayung bersambut, Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto, Kamis, 26 Maret 2020, telah mengirim 20 ton gula ke Aceh. Ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi krisis gula di Serambi Mekah.

Informasi ini disampaikan Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan RI, Susi Herawaty. Untuk tahap awal dikirim 20 ton.

“Alhamdulillah Kementerian Perdagangan RI melalui Dir. Bapokting sudah merespon surat Plt Gubernur Aceh terkait, permintaan tambahan kuota gula untuk Aceh. Kemendag akan mengirim secepatnya gula untuk Aceh. Tahap awal 20 ton,” kata Plt Kadis Perindag Aceh Muslem Yacob dalam siaran persnya.

Muslem Yacob berharap, para pedagang tidak menaikkan harga gula secara tidak wajar. “Pedagang di pasaran harus menjual dengan harga yang wajar, patut dan layak. Tidak melebih-lebihkan. Dalam kondisi musibah Covid-19, marilah kita bersama mendukung Pemerintah Aceh dalam rangka menstabilkan harga pangan,” kata Muslem.

Begitupun, Muslem Yacob tetap berpendapat perlunya membuka kesempatan kepada importir gula di Aceh untuk mendaftar diri. Dan, hingga pekan ini, sejumlah perusahaan (importir) sudah mendaftar yaitu, PT. Raja Pase, PT. Multazam Sabang Grup, PT. Amsco Tujuh Enam dan PT. Menara Aceh Madani.

Masalahnya adalah, apakah impor gula yang dilakonkan sejumlah importir tadi, merupakan solusi terbaik serta menguntungkan rakyat? Kedua, apakah setelah impor gula dilakukan, mampu menekan harga pasar, jika tak elok disebut lebih murah dari harga normal?

Inilah  yang jadi soal berikutnya. Sebab, apa pun  dalihnya, tetap berlaku hukum pasar; apabila permintaan meningkat, maka harga naik. Sebaliknya, jika permintaan menurun, maka harga akan turun.

Nah, alih-alih membantu rakyat, pengalaman dan fakta selama ini menunjukkan. Impor gula tak akan mampu meredam harga gula yang terjadi di pasaran, meski pemerintah mengaku melakukan impor gula karena secara pasokan dalam negeri masih terbatas.

Lihat saja data Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI. Kebutuhan konsumsi GKP di Indonesia mencapai 2,8 juta ton per tahun. Sedangkan Indonesia hanya mampu memproduksi 2,2-2,3 juta ton GKP. Artinya, ada kekurangan kebutuhan GKP di Indonesia 500-600 ribu ton.

Karena itu, pemerintah sudah sepakat membuka impor raw sugar  (gula mentah) 495 ribu ton dengan menjajaki Negara India.

Namun di sisi lain, gula merupakan produk yang inelastis (suatu keadaan dimana konsumen kurang peka terhadap perubahan harga. Contoh beras, walau harga naik, konsumen tetap akan membelinya karena beras menjadi salah satu kebutuhan pokok).

Artinya, walau impor gula konsumsi dibuka tapi belum tentu dan menjamin harga turun. Alasannya, karena struktur pasar oligopoly (penawaran satu jenis barang dikuasai beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh). Oligopoli juga memiliki struktur pasarnya sendiri.

Kedua, gula dari rafinasi (pabrik) telah bocor duluan kepada para spekulan dan distributor.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada CNBC Indonesia, Selasa, 18 Februari 2020 menilai. Gula rafinasi (gula kristal putih atau gula mentah yang telah mengalami proses pemurnian untuk menghilangkan molase sehingga berwarna lebih putih dibandingkan gula mentah yang lebih berwarna kecokelatan), yang selama ini digunakan untuk kebutuhan industri bisa saja bocor dan menambah stok gula konsumsi di masyarakat.

Ini berarti, impor gula belum tentu efektif untuk meredam harga pasar. Sebab,  pada dasarnya, persoalan data dan pengawasan menjadi krusial dalam kebijakan pergulaan termasuk kebijakan impor.

"Selama ini pengawasan lemah. Apalagi diimpor gula konsumsi. Padahal di luar negeri setahu saya gula cuma satu. Masuk Indonesia 'dikotor-kotorkan' rafinasinya biar jadi gula konsumsi," ungkap Bhima.

Masih kata Bhima, impor gula atau pangan lainnya selama ini ditempuh saat menghadapi kebutuhan hari raya keagamaan. Alasannya, untuk mengantisipasi stok dan lonjakan harga.

Memang, kenaikan harga gula perlu diantisipasi pemerintah, namun menurut Bhima, harus dengan menata tata niaga gula produksi dalam negeri. Mulai dari distribusi yang lebih efisien hingga meningkatkan kualitas produksi dalam negeri.

Sebenarnya, program pemerintah melakukan peningkatan produksi gula sudah lama dilakukan, tapi masih menyisakan pekerjaan rumah impor gula yang terus menahun.

Lantas, bagaimana dengan Aceh? Seorang mantan importir gula pada media ini, Rabu malam mengaku. Praktik yang terjadi selama ini, tak lepas dari pat gulipat  dengan melibatkan banyak pihak. Dari hilir hingga hulu. Mulai dari oknum Bea dan Cukai, Kepolisian hingga TNI. Termasuk oknum pemerintah daerah sebagai regulator.

Dia memberi contoh, dirinya pernah beberapa kali mendapatkan kuota impor dari Pemerintah Aceh dan Kementerian Perdagangan RI. Mulai dari Gubernur Aceh Abdullah Puteh, Azwar Abu Bakar, Tarmizi Karim  (Pj) hingga Irwandi Yusuf. Semuanya diperoleh, karena dia dekat dengan penguasa daerah ketika itu.

Hanya saja, kuota tadi tidaklah gratis. “Dari Aceh hingga Jakarta untuk memperoleh izin impor, semua harus di atur atas meja alias tidak gratis,” sebut dia tersenyum.

Plt Kadis Perindag Aceh Muslem Yacob, saat melakukan sidak ke pasar Peunayong Banda Aceh pada 18 Maret 2020 lalu. Foto: acehtoday.com

Persoalan tak berhenti di sini. Masalah jumlah kuota juga jadi masalah. Misal, saat itu dia memperoleh izin impor 10 ribut ton gula dari Thailand. Namun, dia memasok 20 ribu ton. Sisanya 10 ribu ton, merupakan kuota titipan dari sejumlah pejabat daerah.

“Ya, sudah rahasia umumlah ini terjadi. Kalau tidak, mana mungkin ada surat rekomundasi dari pimpinan daerah,” katanya memberi sinyal.

Tak hanya itu, dia juga harus mengeluarkan “biaya tak terduga” lainnya, untuk berbagai pihak yang ikut mengawal masuknya gula tersebut ke Sabang.

“Bayangkan, jika dalam satu kilo saya wajib mengeluarkan seribu rupiah saja, maka ada sekitar Rp500 juta dana ekstra yang harus keluar, ungkap dia.

Itu sebab, jika ada niat Pemerintah Aceh melakukan impor untuk menekan harga pasar, justeru kondisi ini terbalik.

“Sekedar memenuhi kebutuhan saya kira ndak soal. Tapi, mengenai harga lebih murah dari pasar, itu mustahil. Bayangkan, beda harga di Sabang dengan daratan Aceh saja tidak begitu signifikan. Jadi, itu akal-akalan saja,” ujarnya.

Alasan dia memang sederhana, setelah mengeluarkan dana besar, maka dia wajib meraih untung sebesar-besarnya. Maklum, dia mengkalkulasi biaya yang telah dia keluarkan dengan keuntungan yang diraih.

Mulai dari mengurus izin di Aceh hingga Jakarta, harga dasar tembus di Thailand, biaya angkut serta dana tak terduga lainnya.

“Misal, harga gula pasir di Thailand saat itu Rp7000 per kilo, setelah ditambah ongkos angkut dan keuntungan bersih, harusnya saya bisa menjual di Aceh Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per kilo. Tapi, itu tak mungkin. Akhirnya saya jual dengan harga sesuai di pasaran,” ungkap dia.

Karena itulah sebut mantan importir gula Aceh ini. Begitu terjadi kondisi kelangkaan gula pasir di Indonesia dan Aceh, maka ramailah para importir mengajukan diri, sebagai pemasok.

“Sejujurnya, bisnis impor gula memang “manis” sekali,” katanya, tersenyum.

Lalu, bagaimana dengan rencana Pemerintah Aceh meminta kuota impor gula kepada Menteri Perdagangan?

Menurut dia, keinginan itu sah-sah saja. Tapi, soal diberikan atau tidak, hanya waktu yang bisa menjawabnya.

“Pengalaman saya selama ini tak semudah membalik telapak tangan. Saat Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah ada belasan permohonan impor gula yang masuk ke meja menteri, tapi tak satu pun diberikan,” ungkap dia.

Itu sebabnya, dia mengaku tak sepakat bila pemerintah pusat (Menteri Perdagangan RI), memberi izin impor gula untuk importir Aceh.

“Saya mantan pelaku, tahu persis bagaimana permainan yang terjadi. Kalau alasannya untuk rakyat, omong kosong itu. Mana ada pengusaha yang tak mau untung besar. Karena itu, biar pemerintah mengimpor melalui Bulog dan didistribusikan ke Aceh seperti beberapa hari lalu,” ujar dia.***