Aceh kembali tercatat sebagai salah satu provinsi dengan skor Tes Potensi Skolastik (TPS) terendah secara nasional. Padahal, saban tahun ratusan miliar dana digelontorkan untuk mendongkrak kualitas dan prestasi generasi muda Bumi Serambi Mekah. Diduga, berbagai penyimpangan lelang seperti alat peraga, mobiler, buku bacaan dan komputer juga terjadi di Dinas Pendidikan Aceh. Tapi, tak satu pun berlabuh di pengadilan. Ironis!

Jika ini tidak diatasi dengan serius, dapat memberikan dampak besar bagi generasi Aceh ke depan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan perguruan tinggi di Aceh akan diserbu siswa dari luar Aceh

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng Rektor Universitas Syiah Kuala

UNTUK kesekian kali, jika tak elok disebut; marah! Bolehlah dikata, Rektor Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Prof Samsul Rizal, sedang gerah.

Ini terkait posisi Aceh sebagai salah satu provinsi dengan skor Tes Potensi Skolastik (TPS), terendah secara nasional (Indonesia).

“TPS tersebut dirilis Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), berdasarkan hasil evaluasi Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) tahun 2020,” ungkap Samsul Rizal, Rabu, 23 September 2020 di Banda Aceh.

Katanya, laporan tersebut menjabarkan penilaian rata-rata Tes Potensi Skolastik (TPS) siswa sekolah dari seluruh provinsi di Indonesia yang mengikuti UTBK SBMPTN.

TPS ini merupakan salah satu jenis tes yang mengukur kemampuan kognitif, yaitu penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi.

Kemampuan tersebut meliputi empat penilaian yaitu penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum dan pengetahuan kuantitatif.

“Berdasarkan keseluruhan penilaian tadi, Provinsi Aceh tercatat sebagai salah satu provinsi dengan skor TPS terendah secara nasional,” ungkap Rektor Unsyiah, yang juga Wakil Ketua I LTMPT.

Dia memyebut, di Pulau Sumatra, Aceh tercatat satu-satunya provinsi dengan nilai terendah. Posisi Aceh sejajar dengan provinsi di kawasan timur Indonesia, seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan sebagian provinsi di Sulawesi.

Menurut Samsul, penilaian tersebut menjadi cerminan kualitas dan kemampuan siswa SMA Aceh, dalam bersaing dan merebut kursi masuk ke perguruan tinggi tahun 2020.

“Jika ini tidak diatasi dengan serius, dapat memberikan dampak besar bagi generasi Aceh ke depan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan perguruan tinggi di Aceh akan diserbu siswa dari luar Aceh, dan kondisi ini telah terlihat,” katanya.

Ia menambahkan dalam beberapa tahun terakhir, peminat Unsyiah dari luar Aceh sangat tinggi dan ada dari mereka yang berhasil lulus di jurusan favorit di kampus “jantong hatee” rakyat Aceh ini.

Maklum, Unsyiah semakin dikenal secara nasional, karena itu tidak bisa menutup dan membatasi diri dari serbuan pendaftar dari luar Aceh. Sebab, sistem ujian masuk perguruan tinggi di Indonesia, telah dibuka bebas dan dapat diikuti siapa saja.

Itu sebabnya, dia berharap kondisi ini dapat disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Aceh menyusul merosotnya potensi skolastik siswa SMA Aceh.

“Peningkatan fasilitas sekolah dan laboratorium, skill tenaga pengajar, serta akses kemudahan belajar secara merata di seluruh kabupaten kota harus menjadi prioritas. Dinas Pendidikan Aceh juga harus menjadi garda terdepan menjaga dan meningkatkan kualitas guru dan siswa sekolah,” katanya.

Ia juga mengatakan dalam mengatasi persoalan tersebut, peran orang tua sangat dibutuhkan, guna membimbing dan menyadari anak-anak bahwa kompetisi dunia saat ini semakin ketat.

Nah, yang jadi pertanyaan, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah kerja apa? Mengapa semua itu bisa terjadi? Karena faktor kekurangan anggaran, sarana dan prasarana seperti alat peraga dan mobiler atau faktor lain?

Seperti tidak! Sebab, sabab tahun ada ratusan miliar dana APBA murni yang dialokasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah di Aceh. Belum lagi program “sampingan” berbentuk pokok pikiran (Pokir) anggota DPR Aceh. Tahun 2019 misalnya, disebut-sebut berjumlah Rp150 miliar.

Lantas, bagaimana dengan APBA 2020? Angka pasti memang masih misteri. Tapi, sedikit bocoran diperoleh dari anggota Komisi I DPRA Fuadri Yatim (Fraksi PAN). Tentu, bukan hanya soal angka atau jumlah alokasi anggaran, tapi juga terselip berbagai kejanggalan.

Dia mengungkap, kejanggalan itu terlihat pada rencana belanja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Dinas Pendidikan. Nilainya cukup fantastis, Rp 103,3 miliar. Anggaran ini dialokasikan pada pos Belanja Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tahun Anggaran 2020.

Yang aneh kata Fuadri, karena dalam Qanun APBA 2020, belanja tersebut tidak tercantum. Eeh, justeru muncul kemudian pada Peraturan Gubernur, Nomor: 38 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh, Nomor: 80 Tahun 2019, tentang Penjabaran APBA 2020, Rp103,3 miliar.

Padahal, antara legislatif dan eksekutif tak ada kata sepakat, terkait Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2020. Begitu juga dengan Rancangan Qanun Perubahan APBA 2020, yang sampai saat ini tak kunjung disetujui bersama.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra Abdurahman Ahmad juga menyebut. Pemerintah Aceh tak perlu lagi melakukan perubahan Qanun APBA 2020. Tapi, cukup melakukan penyesuaian APBA, melalui Peraturan Gubernur Aceh, tentang Perubahan Penjabaran APBA 2020.

Kejanggalan lainnya, kata Fuadri, terdapat lonjakan belanja pos pembangunan gedung tempat pendidikan. “Dari sebelumnya Rp1,9 miliar menjadi Rp75,3 miliar,” katanya. Padahal sebut Fuadri, sesuai Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/20200, tentang Penyesuaian APBD 2020, Dalam Rangka Penanganan Covid-19. Belanja pembangunan gedung adalah salah satu yang harus dirasionalisasi sekurang-kurangnya 50 persen.

“Tapi kok malah naik hingga ribuan persen,” kritik Fuadri. Makanya dia mengaku curiga, kenapa Pemerintah Aceh terlalu "bernafsu" mengalokasikan anggaran untuk belanja-belanja tersebut.

“Saya yakin jika kita sisir lebih dalam lagi, masih banyak ditemukan penggunaan anggaran yang tidak sesuai, terutama dengan semangat untuk menangani pandemi Covid-19 pada SKPA-SKPA lainnya,” kata politisi Partai Amanat Nasional ini.

Itu sebabnya, Faudri curiga dan menduga, Pemerintah Aceh sengaja membuat lakon tersebut. Tujuannya, enggan membahas perubahan anggaran (APBA-P) tahun 2020 dengan DPRA. “Mungkin mereka takut kita pertanyakan penggunaan anggaran 2020 tersebut,” kata Fuadri.

Bergerak lurus, Lembaga Pemantau Lelang Aceh (LPLA), sebenarnya pernah meminta Kapolda Aceh, mengusut tuntas dugaan adanya persekongkolan mengenai Pengadaan Mobiler dan Komputer pada Dinas Pendidikan Aceh yang nilainya berjumlah hampir mencapai Rp 150 Miliar.

Ketika itu, melalui rilisnya, Rabu, 5 Februari 2020. Koordinator LPLA, Nasruddin Bahar, mengungkapkan adanya dugaan modus operandi persekongkolan antara pejabat Dinas Pendidikan Aceh dengan oknum pengusaha ternama Aceh, yang juga orang dekat Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Lagi-lagi, Nasruddin Bahar menduga, persekongkolan itu dimulai sejak perencanaan, pengaturan spek dan harga serta pemenang lelang. Dugaan lain, tidak pernah dilakukan analisa kebutuhan sekolah yang bakal menerima bantuan.

"Dinas Pendidikan Aceh, telah melakukan rekayasa dokumen sewaktu penarikan atau pencairan dana pada Dinas Keuangan Aceh," ungkap Koordinator LPLA, Nasruddin Bahar.

Sekedar informasi, anggaran pengadaan mobiler dan komputer tersebut dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahaan (APBA-P) 2019.

Diduga, program pengadaan tersebut berasal dari pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRA Periode 2014-2019, bukan murni dari program Dinas Pendidikan Aceh.

"Kejanggalan sudah terjadi sejak proses pengadaan secara e-catalog. Saat "klik" barang yang akan dipesan dengan proses kontrak, hanya selisih 2 hari langsung uang dicairkan ke rekening masing-masing perusahaan. Keanehan kembali terjadi, panitia pemeriksaan barang, menandatangi dokumen tanpa adanya persetujuan PHO dari penerima barang," ungkap Nasruddin saat itu.

Lanjut Nasruddin Bahar, setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata alasan Dinas Pendidikan Aceh tidak memberikan data sekolah penerima bantuan, karena program bantuan tersebut terkesan dipaksakan.

"Karena program bantuan tersebut terkesan dipaksakan untuk menghabiskan anggaran di akhir tahun, sehingga tidak sempat melaporkan sekolah-sekolah mana saja yang dibantu," sebutnya.

Karena itulah, dia berharap kepada Kapolda Aceh, khususnya Direktorat Kriminal Khusus, dapat membuka tabir ini secara tuntas. "Kepada Bapak Kapolda yang baru dan Direktur Kriminal khusus yang baru dilantik, kita berharap bisa membuka tabir ini secara terang benderang. Rekayasa seperti ini terus berlangsung dari tahun ke tahun," ujar Nasruddin, berharap saat itu.

Nasruddin kembali menduga, banyak rekayasa dalam proses dikeluarkannya SPM dari Dinas Pendidikan Aceh saat itu, sebagai syarat dikeluarkannya SP2D di dinas tersebut.

"Jika dibiarkan kejadian tersebut berulang, maka dapat dipastikan akan ada kerugian negara akibat dugaan persekongkolan tersebut," tutupnya.

Bisa jadi, dugaan Nasruddin Bahar adanya benarnya. Lihat saja hasil menelusuran Fuadi, anggota DPR Aceh terhadap belanja alat peraga pada Dinas Pendidikan Aceh, yang muncul tiba-tiba dalam APBA-P 2020.

Lalu, apa kata Kepala Dinas Pendidikan Aceh Drs H Rachmat Fitri? Berulang kali dihubungi media ini melalui telpon seluler tidak aktif dan menjawab. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp (WA) juga tak berbalas.

Begitu bebaskah mereka menikmati uang negara saban tahun, namun tanpa tersentuh aparat penegak hukum dan tak satu pun kasus sampai ke pengadilan. Dan, benarkah ada sama bagi dengan sejumlah oknum? Entahlah?***