Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Aceh Syariah (BAS), Rabu, 14 Juli 2021 menuai berbagai spekulasi. Mulai dari kritik terhadap keberpihakan pada usaha ekonomi mikro hingga usulan pengantian direksi. Desakan itu juga muncul saat Milad Ke-48 bank plat merah ini. Benarkah sarat intrik “politik” dan upaya “kudeta” dari para pemegang saham? Muhammad Saleh dan tim redaksi MODUS ACEH menelusurinya. Berikut laporannya.

SETELAH 47 tahun sejak berdiri, tanggal 19 November 1958 (saat itu bernama NV. Bank Kesejahteraan Atjeh-BKA). Baru tahun ini atau jelang HUT Ke-48 tahun 2021. Rencana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), bank plat merah itu berlangsung hingga empat kali dalam rentang waktu satu bulan (Juni-Juli 2021).

Alasannya memang wajar dan masuk akal. Aceh, Indonesia dan dunia sedang dilanda wabah mematikan yaitu, Covid-19. Dan, beberapa kabupaten dan kota di Aceh, sempat masuk zona merah.

Tapi, sumber media ini mengungkap. Kondisi tersebut sempat memancing perhatian pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebab, terjadi di luar kelaziman.

Sebelumnya atau tanggal 8 Juni 2021, dilakukan rapat pendahuluan RUPS Tahun Buku 2020 PT Bank Aceh Syariah secara virtual bersama Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Hasilnya, muncullah jadwal tanggal 10 Juni 2021 untuk dilakukan RUPS.

Saat itu, Direksi dan Komisaris PT BAS sudah berada di ruang rapat kerja Sekda Aceh, sedangkan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, berada di Pendopo Gubernur Aceh.

Dia  menyampaikan pidato pengarahan RUPS PT BAS. Sementara 23 Bupati/Walikota yang juga sebagai pemegang saham PT BAS, sudah berada di masing-masing ruang kerjanya.

Namun, beberapa menit pelaksanaan RUPS PT BAS yang berlangsung secara virtual itu, tiba-tiba suara dari daerah hilang karena adanya gangguan jaringan internet.

Padahal, para bupati/walikota ingin menanggapi laporan tahunan direksi dan rencana program direksi tahun depan. Termasuk mengusulkan saran.

Walau terkesan aneh dan penuh tanda tanya. Tapi itulah faktanya. Segenap pemegang saham pun tak kuasa dibendung untuk melontarkan berbagai kritik tajam. 

“Bank Aceh harus berani memberikan kredit pengembangan usaha masyarakat, jangan hanya berani mengandal kredit konsumtif untuk ASN (Aparatur Sipil Negara),” tegas Ramli MS, Rabu, 14 Juli 2021.

Hari itu, PT. Bank Aceh Syariah (BAS) memang sedang mengelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Meuligo Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Namun, sebelum perhelatan akbar itu dilakukan. Sempat diawali dengan pra RUPS, Senin, 28 Juni 2021 di Pendopo Bupati Kabupaten Aceh Besar, Kota Jantho. 

Puncaknya, pada RUPS-LB tadi, para pemegang saham (bupati dan walikota) se-Aceh sepakat untuk melakukan perombakan jajaran pengurus (direksi dan komisaris) Bank Aceh Syariah.

“Saya setuju usulan agar sejumlah direksi Bank Aceh Syariah diganti, ini sebagai usaha agar bank milik daerah ini lebih maju dan diisi oleh pejabat yang kompeten dan profesional,” kata Ramli MS kembali.

Usulan Ramli tentu bersayap dan diamini sejumlah pemegang saham lain.

"Ya satu orang diganti. Salah satu direktur. Tapi siapa orangnya tidak jelas. Itu tergantung PSP (pemegang saham pengendali)," sebut Aminullah Usman, Wali Kota Banda Aceh kepada media ini, usai pelaksanaan RUPS-LB.

Sementara mengenai penganti komisaris utama (Komut), pemegang saham menunjuk Taqwallah (Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, setelah Bustami Hamzah (Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), mengundurkan diri, 30 Mei 2021. 

Tapi, Ramli MS berpendapat, pejabat yang ditempatkan di Kantor Pelayanan Operasional di Banda Aceh, harus diisi pejabat yang lebih profesional dan memiliki keahlian di bidang pekerjaan masing-masing.

Begitupun, Ramli tak menyebut siapa saja nama di jajaran direksi yang diusulkan untuk diganti.

“Sudah, sudah ada di kantong Pak Gubernur sebagai Pemegang Saham Pengendali. Kita tunggu saja waktu yang tepat,” ungkap sumber media ini di jajaran Pemerintah Aceh, yang juga dikenal dekat dengan Gubernur dan Setda Aceh, Senin, 16 Agustus 2021.

Saat ini, Direksi Bank Aceh masih dipegang Haizir Sulaiman (Direktur Utama), Lazuardi (Direktur Operasional), Bob Rinaldi (Direktur Bisnis) dan Amal Hasan (Direktur Dana dan Jasa) serta Yusmal Diansyah (Direktur Kepatuhan). 

Nah, dalam waktu tak lama lagi atau tahun depan, Haizir Sulaiman memasuki masa persiapan pensiun atau MPP. Karena itu, kursi yang ditinggalkan Haizir kabarnya semakin mengoda empat direksi (internal) BAS.

Selain itu, ada pula figur eksternal yang mulai mendekat dan digadang-gadang orang dekat Taqwallah.

Bisa jadi muncul nama Bob Rinaldi (Direktur Bisnis) dan Amal Hasan (Direktur Dana dan Jasa) serta Yusmal Diansyah (Direktur Kepatuhan). Semua itu sangat tergantung pada para pemegang saham (Bupati dan Walikota) serta Gubernur Aceh selaku pemegang saham pengendali.

Di sudut lain, sosok yang diprediksikan akan tergusur atau diganti mengarah pada satu direksi yang dinilai terlalu lamban alias “kurang cakap”.

Kabarnya tertuju pada Lazuardi. Pengantinya, disebut-sebut Fadil Ilyas (Pemimpin PT Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh).

Dia berasal dari Kabupaten Aceh Besar dan memiliki hubungan keluarga dengan Walikota Sabang Nazaruddin dan satu daerah dengan Taqwallah (komut), Mirza Tabrani dan Muslim Jalil (komisaris).

Begitu juga soal kursi Dirut BAS penganti Haizir. Disebut-sebut, posisi ini akan dipegang Yusmal Diansyah (Direktur Kepatuhan), yang juga berasal dari Aceh Besar.

Munculnya berbagai prediksi dan asumsi tadi, tak lepas dari “permainan politik” yang mulai bergetar sejak Nova Iriansyah menduduki kursi Plt Gubernur Aceh, paska ditangkapnya Irwandi Yusuf oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Gerakan” ini terus berlanjut hingga Nova ditetapkan sebagai Gubernur Aceh definitif.

Itu sebabnya, jika asumsi dan dugaan ini benar. Maka dapat dipastikan penganti Haizir dan salah satu direksi nantinya berasal dari Aceh Besar. Maklum, sebagai pemegang saham, Bupati Kabupaten Aceh Besar Mawardi Ali disebut-sebut sebagai motor pengerak untuk memuluskan rencana tadi.

Langkah ini didukung Taqwallah dan Mirza Tabrani yang juga berasal satu daerah dengan Yusmal.

Entah itu sebabnya, di berbagai kesempatan. Komisaris Utama (Komut) PT BAS, Taqwallah, selalu mengingatkan jajaran manajemen PT Bank Aceh Syariah (BAS) untuk terus berbenah di semua lini dan sektor.

Semua itu kata dia, sebagai upaya untuk meraih kepercayaan dari nasabah serta memenangkan persaingan di tataran usaha perbankan yang kini terasa makin ketat dan kompetitif. 

Itu dikatakan Taqwallah, Sabtu (14/8/2021), saat memberikan motivasi kepada pimpinan cabang dan seluruh karyawan BAS Cabang Samudera Lhokseumawe dan Kantor Cabang Merdeka Lhokseumawe, di Aula Kantor PT BAS Cabang Merdeka Lhokseumawe. 

“Sesuai amanat RUPS dan instruksi Pak Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP), maka terlaksanalah pertemuan untuk langkah konsolidasi ini,” tutur Taqwallah. 

Menurut dia, diperlukan penegakan the trust yang juga bagian utuh dari upaya peningkatan kinerja BAS, terutama dari sisi pelayanan dan kenyamanan bagi nasabah, saat memanfaatkan jasa BAS di seluruh unitnya, mulai dari kantor induk hingga Kantor Kas sekalipun. 

Taqwallah mengingatkan, kesuksesan besar tidak hadir secara serta merta, karena butuh gerakan bersama untuk berubah. Mulai dari pembenahan pada hal-hal kecil untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan menambah pengalaman. Seiring waktu, pengalaman serta kolektifitas gerak dan persepsi akan menuntun menuju kesuksesan besar. 

Sebelumnya, penegasan serupa juga disampai Nova Iriansyah pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa waktu lalu. Selaku Pemegang Saham Pengendali PT BAS, menginstruksikan seluruh jajaran bank ini untuk melakukan pembenahan di semua lini.

Salah satunya, melakukan asesmen ke semua cabang PT BAS untuk menemukan kendala dan merumuskan solusi terbaik bagi upaya pembenahan BAS.

Itu sebabnya, Taqwallah mengajak seluruh jajaran PT BAS untuk mematuhi dan menjalankan hasil RUPS yang mengamanatkan perubahan di berbagai sektor. 

“Mari kita ubah cara pandang masyarakat terhadap BAS. Apalagi kita sudah mengkonversi ke sistem syariah. Ini tentu harus terus kita sosialisasikan, agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar terhadap apa yang saat ini sedang dilakukan oleh BAS,” sambung Taqwallah. 

Sejumlah upaya pembenahan yang diamanatkan RUPS BAS adalah terkait struktur, sumber daya insani, pengembangan bisnis, peningkatan produktifitas, penanganan pembiayaan macet (non performing loan-NPL) , penerapan Gerakan Bereh dan terkait syariah. 

Taqwallah juga terus menerus mengingatkan pentingnya kekompakan, loyalitas dan dedikasi dalam upaya pembenahan BAS saat ini. 

“Kekompakan, loyalitas dan dedikasi sangat penting dalam upaya kita memperbaiki kinerja BAS. Bangun kekompakan tim, terus berinovasi, rumuskan formulasi terbaik terhadap sejumlah kendala yang ada. Mulai sekarang hapus sekat dan ego sektoral. Tutupi kelemahan rekan kerja. Tak ada kata persaingan dalam sebuah tim, semua harus saling melengkapi,” ujar Taqwallah berpesan. 

Selain itu, Sekda juga minta kepada setiap pimpinan cabang untuk mempersiapkan regenerasi di BAS. Nah, disinilah asumsi adanya “gerakan politik” jika tak elok disebut; “kudeta” itu terjadi dan mulai dimainkan.

“Pimpinan harus mampu mentransfer ilmu, mendidik dan mengorbitkan bawahan. Persiapkan para karyawan sebaik mungkin, selaku pemegang estafet kepemimpinan di masa mendatang, karena karyawan muda saat ini akan menjadi pemimpin di masa mendatang,” kata Taqwallah berdalih. Karyawan muda jangan hanya diam, terus berkontribusi, terus belajar, sebutnya memberi motivasi.

Sayangnya, untuk membuktikan secara pasti masalah ini masih sulit dilakukan. Sebab, tak ada satu pun jajaran staf maupun Direksi PT BAS yang mau berbicara dan buka suara saat dikonfirmasi media ini.

Setali tiga uang, Setda Aceh Taqwallah juga enggan menjawab dan merespon berbagai konfirmasi yang dilakukan media ini. Harapan terakhir tentu, hanya waktu yang bisa menjawabnya.***