Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2019, Selasa, 16 Juni 2020 di Kota Banda Aceh memutuskan. PT. Bank Aceh Syariah menyumbang deviden Rp265 miliar sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Muncul pertanyaan, sudahkah sesuai dengan hitungan laba sebenarnya? Lantas, apakah sajian laba tersebut sejalan dengan ketentuan syariah yang disandang bank plat merah ini atau masih berbau “riba”? Wartawan MODUSACEH.CO, Muhammad Shaleh menulisnya.

Saya sudah membayar 3xRp2.777.778 = Rp8.333.334,. Artinya selama tiga bulan itu, dia sudah membayar sebanyak Rp8,3juta. Namun kreditnya hanya berkurang Rp1,3juta.

Budi Azhari Nasabah PT. Bank Aceh Syariah (BAS)

Sebagai perusahaan perbankan milik daerah (Pemerintah Aceh dan kabupaten serta kota). Memang sudah sepantasnya, PT.Bank Aceh Syariah (BAS) memberi yang terbaik untuk daerah ini. Terutama bagi pejabat daerah serta pimpinan maupun karyawannya.

Tapi, jangan tanya soal keberpihakan mereka pada rakyat kelas bawah, khusus pegiat usaha kecil dan menengah (UMKM). Jika tak elok disebut harus urut dada. Mereka pun terpaksa pasrah menerima kenyataan pahit tersebut. Terutama, “terjerat” suku bunga yang relatif tinggi.

Entah itu sebabnya, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam berbagai kesempatan, selalu meminta dan menegaskan agar manajemen Bank Aceh Syariah (BAS), mengoptimalkan pembiayaan untuk sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dan usaha produktif lainnya.

“Pertumbuhan pembiayaan untuk sektor produktif di Bank Aceh terus mengalami pertumbuhan dan saya minta agar dapat mencapai 20 persen,” kata Nova Iriansyah di Banda Aceh, Minggu, 16 Februari 2020.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela malam penganugerahan Sayembara Desain Gedung Kantor Pusat Bank Aceh Syariah yang berlangsung di Banda Aceh.

Menurut Nova, sebagai bank milik Pemerintah Daerah, Bank Aceh Syariah memegang peranan penting untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Peranan penting itu, katanya, dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pembiayaan kepada pelaku usaha dan UMKM di Aceh yang tidak hanya meningkatkan pertumbuhan pembiayaan, tapi juga memberi dampak ekonomi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Ia juga mengatakan Bank Aceh Syariah juga dapat berkolaborasi dengan BUMD dengan memberikan pembiayaan pada sektor usaha yang ada sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Kami berharap target pembiayaan produktif yang harus disalurkan oleh bank Aceh harus dapat terealisasi dalam tahun ini,” katanya.

Ia menambahkan dana yang dialokasikan baik melalui APBN, APBA, APBK dan Desa merupakan dana stimulan dan Bank Aceh Syariah dapat berkolaborasi untuk meningkatkan pengembangan dari dana awal yang telah ada.

Tak ada asap bila tidak ada api. Tentu, Nova Iriansyah tak asal ucap. Khusus soal pembiayaan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta usaha produktif lain. Setidaknya, Nova telah menerima berbagai laporan dari banyak pihak. Terutama para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta usaha produktif tadi.

Nah, selain Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Tuntutan serupa juga disampaikan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman SE Ak MM. Dia meminta manajemen PT Bank Aceh Syariah (BAS), fokus pada penyaluran pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Sudah seharusnya kita bantu Pak Gubernur untuk memberantas kemiskinan di Aceh. Caranya, memperjelas berapa yang akan digunakan dari anggaran yang ada untuk membiayai dunia usaha,” kata Aminullah saat itu.

Menurut dia harus ada kejelasan (penetapan modal) bagi dunia UMK. “Sehingga kita sudah bisa memastikan berapa porsi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Jadi, bisa otomatis membantu program Pak Gubernur dalam pengentasan kemiskinan melalui Bank Aceh ini,” usul dia.

Di Kota Banda Aceh sendiri sebut Aminullah, sebagian besar pelaku usaha bergerak di bidang dagang dan jasa. Untuk tahun 2019 contohnya, tercatat 12.012 UMKM dan 507 koperasi ada di Banda Aceh.

“BAS dan perbankan lainnya punya peran penting dalam menumpaskan kemiskinan di Aceh. Meningkatkan perhatikan bagi kalangan pelaku usaha kecil dengan memberikan kemudahan pembiayaan juga merupakan solusi yang tepat,” kata Aminullah.

Gayung bersambut.  Direktur Utama Bank Aceh Syariah Haizir Sulaiman mengaku, Untuk meningkatkan pembiayaan UMKM, pihaknya telah membentuk UKM Center yang bertujuan memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang ada di provinsi setempat.

“Kami terus berupaya meningkatkan pembiayaan kepada seluruh pelaku UMKM dan target kita melebihi dari yang telah disyaratkan oleh otoritas,” kata Haizir ketika itu. Tapi, soal kebenaran dari pengakuan Haizir, tentu harus diuji dengan data yang sesungguhnya.

Misal, apakah  alokasi pembiayaan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM serta usaha produktif yang ada selama ini lebih besar dari gaji, tunjangan serta fasilitas lain, yang diperoleh manajemen, staf serta karyawan PT. BAS?

Atau sebaliknya, malah lebih kecil jumlahnya. Termasuk dengan total gaji, tunjangan serta fasilitas lain, yang diterima jajaran komisaris maupun pejabat pemegang saham seperti Pemerintah Aceh, Bupati dan Walikota di Aceh?

Begitupun, lupakan sejenak masalah itu dan liriklah tentang kinerja bank plat merah ini untuk tahun 2019 lalu.

Nah, sesuai informasi yang dipaparkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2019, Selasa, 16 Juni 2020 di Pendopo Gubernur Aceh,  Kota Banda Aceh. Jumlah deviden terus meningkat.

Bayangkan, dari Rp5 miliar dari tahun 2018, menjadi Rp260. Selanjutnya, deviden tadi akan disetorkan ke kas daerah masing-masing pemegang saham yaitu, pemerintah provinsi dan kabupaten serta kota di Aceh.

Pemasukan ini tercatat dalam bentuk penerimaan daerah murni, sesuai dengan share saham atau modal masing-masing daerah.

Tentu, laporan tadi diterima dengan penuh suka cita dari para pemegang saham. Maklum, ini bergerak lurus dengan deviden yang mereka terima. Selain itu, menjadi pembenaran bagi manajemen PT. BAS untuk “menuntut” peningkatan berbagai fasilitas dan tunjangan lainnya.

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman SE Ak MM misalnya menyarankan, adanya peningkatan kesejahteraan pegawai, dan jasa produksi. Menariknya, usulan ini disetujui pihak manajemen BAS serta para pemegang saham lainnya.

Rilis yang dikirim Bagian Humas PT. BAS beberapa waktu lalu menyebut. Penyelenggaraan RUPS, merupakan agenda rutin yang diadakan PT Bank Aceh Syariah (BAS). Ini sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan AD/ART PT. Bank Aceh Syariah Nomor 47 Tahun 2016.

Hasil RUPS Tahun Buku 2019, laba yang dibukukan Rp545, 850 miliar dengan total aset Rp25 triliun, sehingga pembagian devien kepada pemegang saham berjumlah Rp265 miliar.

Itu sebabnya, tak ada alasan bagi seluruh pemegang saham untuk tidak menamini (memerima) hasil laporan pertanggungjawaban kinerja Bank Aceh tahun buku 2019  dan pengesahan rencana kerja dan anggaran bank tahun 2020.

Pertanyaannya kemudian, sudahkah semua perolehan laba tadi raih sesuai aturan syariah atau masih berselemak dengan praktik riba? Untuk menjawab secara pasti memang sulit. Tapi, pengalaman dan pengakuan seorang nasabah yaitu; Budi Azhari, pegawai negeri sipil (PNS) di Banda Aceh. Setidaknya dapat dijadikan cermin.

Foto: serambinews.com

Melalui akun media sosial facebook (FB) yang diunggah kabar aceh, 8 Juli 2017 lalu contohnya. Pengakuan Budi Azhari, seorang nasabah PT. Bank Aceh Syariah (BAS), sungguh menyentak. Apalagi dia memilih judul: Apakah benar ini Bank Aceh Syariah atau "Bank Bani Israel"?

Lalu, Budi mengurai kisah atau pengalaman pahitnya saat berutang (kredit) pada Bank Aceh Syariah. “Sedikit saya ingin bercerita kembali tentang utang (kredit) saya di Bank Aceh Syariah,” tulis dia memulai cerita.

Kata Budi, 3 bulan lalu, setelah membayar selama 33 bulan. Seperti status facebook saya tanggal 24 Maret 2017 dengan judul "Bang, Kau Menjerat Leherku". Sisa kredit saya Rp.185.383.333,” sambung dia.

Menurut Budi, setiap bulan gajinya dipotong oleh bank Rp2.777.778,- dengan rincian pemotongan untuk margin (bunga dalam istilah konvensional) Rp1.666.667,. Sedangkan pemotongan pokok utang hanya Rp1.111.111,.

“Bulan ini, setelah membayar angsuran kredit ke-36 saya menanyakan sisa utang. Ternyata masih Rp184.000.000,-" ungkap Budi.

Ini menarik papar dia, karena selisih angsuran kredit ke-33 dengan angsuran ke-36 lebih besar atau Rp185.383.333-Rp184.000.000 = Rp. 1.383.333,. Padahal tulis Budi, selama 3 bulan (April, Mei, Juni) dia sudah membayar.

“Saya sudah membayar 3xRp2.777.778 = Rp8.333.334,. Artinya selama tiga bulan itu, dia sudah membayar sebanyak Rp8,3juta. Namun kreditnya hanya berkurang Rp1,3juta. Sehingga sisa utang saya jika pelunasan Rp184.000.000,-" ulas Budi.

Lantas, dengan sedikit mengelitik, Budi Azhari mengajukan pertanyaan yang menurutnya sederhana tapi “sangat mengigit” nurani ummat Islam. “Apakah benar ini Bank Aceh Syariah atau "Bank Bani Israel"?

Adakah yang salah dari kekesalan Budi Azhari yang juga akademisi di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh ini?

Jauh sebelum munculnya kritik dari Budi Azhari, bank yang berdiri tanggal 7 September 1957 itu, memang dikenal sangat ngetol menawarkan dan menyalurkan pinjaman kepada para pegawai negeri sipil (PNS). Untuk menarik minat para kreditur, syarat yang dipatok pun cukup mudah.

Ini dilakukan, karena pinjaman kepada pegawai negeri dinilai sebagai cara dan langkah paling aman dalam menjalankan bisnisnya. Apalagi, pegawai negeri sipil menerima pembayaran gaji melalui Bank Aceh. Jadi, hampir tak ada risiko.

Selain itu, margin keuntungan dari meminjamkan uang kepada PNS juga lebih besar. Berbeda kepada pengusaha yang justru untungnya kecil tapi risikonya besar.

Ambil contoh, untuk kredit usaha dan pinjaman selama setahun misalnya, bank ini sempat mematok margin pengembalian sebesar 7,32 persen. Sedangkan margin untuk pinjaman dua tahun sebesar 7,19 persen, dan 7,24 persen untuk tiga tahun.

Katakanlah dengan alokasi pinjaman Rp100 juta, maka peminjam diwajibkan mengembalikan uang menjadi Rp 107,3 juta yang dicicil Rp 8,9 juta per bulan. Nasabah juga tidak menerima uang itu penuh, karena bank mengenakan biaya administrasi sebesar Rp 3 juta sampai Rp 4 juta ditambah biaya notaris.

Bagi mereka yang meminjam uang untuk modal usaha, maka diwajibkan memiliki agunan. Bentuk macam-macam, boleh kendaraan bermotor atau bangunan serta tanah. Tak hanya itu, mereka juga harus melengkapi persyaratan lain. Misal, daftar gaji (PNS), rincian laba dan rugi usaha, profil usaha, serta surat izin usaha.

Ironis? Bisa jadi demikian. Dan ternyata, meminjam uang (kredit) di PT. Bank Aceh Syariah (BAS), tak ada beda dengan bank konvesional lain yang menerapkan praktik kapitalis alias riba. Mudah di awal, tapi justru “menjerat” leher di akhir.***