Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah sepertinya tak bisa jauh dari istri pertamanya, Dyah Erti Idawati. Lihatlah Keputusan Gubernur Aceh, Nomor: 440/1021/2020, tanggal 1 April 2020, tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh. Wakil Ketua PKK Aceh ini berada pada posisi wakil ketua bersama 16 nama lainnya. Termasuk Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haytar. Berbeda dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dia hanya menempatkan tujuh wakil ketua. Dan, istrinya Atalia Praratya (Ketua PKK Jabar) malah di posisi Wakil Ketua 3, di bawah Divisi Pengamanan dan Penanganan. Luar biasa memang peran Dyah Erti Idawati! Berikut laporan wartawan MODUS ACEH, Muhammad Shaleh.

Keputusan Gubernur Aceh, Nomor 440/1021/2020 tadi, tidak sejalan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri.

Imran Mahfudi Praktisi Hukum

Buka dan lihatlah akun media sosial facebook Imran Mahfudi. Advokat (praktisi hukum) dan kader PDIP ini, secara terbuka menulis; Keputusan Gubernur Aceh, Nomor: 440/1021/2020, tentang Pembentukan Gugus Tugas Corona, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mendagri, Nomor 440/2622/SJ, tanggal 29 Maret 2020.

Unggahan Boim, begitu dia akrab disapa, juga melampirkan surat Keputusan Gubernur Aceh beserta lampirannya.

Masih tulisan Boim. “Karena Ketua DPRA Dahlan Sabena juga merangkap sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas Corona Aceh, apakah mungkin DPRA melaksanakan fungsi pengawasan terhadap gugus tugas corona,” kata dia bertanya.

Lantas, unggahan ini mendapat tanggapan dari sejumlah warganet, rekan facebook Boim.

Pilipus Tarigan Girsang misalnya menulis. “Orang yang bertindak sebagai pelaksana tentu secara logika tidak bisa bertindak sebagai pengawas, makanya dalam sistem ketatanegaraan kita dikenal dengan pemisahan kekuasaan trias politika".

Disusul rekan lainnya, pemilik akun Fuadri Fuadri Yatim. “Sangat mungkin, semua anggota DPRA bersama rakyat harus ikut mengawasi termasuk insan pers. Ada juga akun Nurul Ikhsan. “Jeruk makan jeruk, perumpamaannya ya maksud Bung Imran Mahfudi,” tulis dia.

Lalu, ada juga Zahrial Lamno yang ikut memberi komentar. “Penuh penumpang kali nyo, tolong juga dilisting biaya-biaya peu mantong yang ditimbulkan dengan lahirnya SK nyan Pak Imran Mahfudi (penuh penumpang kali ini, tolong juga dilisting biaya-biaya apa saja yang timbulkan dengan lahirnya SK itu Pak Imran Mahfudi),” saran dia.

Apa yang dikatakan Boim dan warganet lainnya, tentu tidak asal ucap.

Lihatlah Keputusan Gubernur Aceh, Nomor: 440/1021/2020, tanggal 1 April 2020, tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh.

Nah, di sana tertera 17 nama sebagai wakil ketua yaitu, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Wali Nanggroe Aceh, Ketua DPR Aceh, Kajati Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Ketua MPU Aceh, Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Kepala Kanwil Pertanahan Aceh, Kabinda Aceh, Kepala BNNP Aceh, Dan Lanal Sabang, Dan Lanud Sultan Iskandar Muda, Ketua Mahkamah Syar’iayah.

Terakhir, Wakil Ketua PKK Aceh Dyah Erti Idawati yang juga istri pertama Nova Iriansyah.

Berbeda dengan Provinsi Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil hanya menempatkan tujuh wakil ketua dan satu ketua harian.

Ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat, Nomor: 443/Kep.209-Hukham/2020, tanggal 2 April 2020.

Sebut saja pada jajaran wakil ketua, Kang Emil (sebutan akrab Ridwan Kamil), menempatkan Pangdam III Siliwangi, Pangdam Jaya, Kapolda Jabar, Kapolda Metro Jaya, Ketua DPRD Jabar, Kajati Jabar dan Wakil Gubernur Jabar. Sementara ketua harian dipegang Setda Jabar.

Menariknya, istri Kang Emil yang juga Ketua PKK Jabar Atalia Praratya hanya pada posisi Wakil Ketua 3, di bawah Divisi Pengamanan dan Penanganan.

Dok. MODUS ACEH

Berbeda dengan Wakil Ketua PKK Aceh, Dyah Erti Idawati yang juga istri pertama Plt. Gubernur Aceh. Nova Iriansyah menempatkannya pada posisi wakil ketua yang ke-17. Luar biasa!

Padahal, secara kalkulasi matematis, Provinsi Jabar memiliki jumlah penduduk 49,94 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat 2020) dengan 27 kabupaten dan kota. Sementara Aceh diproyeksi mencapai 5,3 juta jiwa, hanya ada 23 kabupaten dan kota.

Tak hanya itu, soal pandemi wabah virus corona (Covid-19) misalnya, posisi Jabar berada pada peringkat kedua setelah DKI Jakarta.

Artinya, kondisi provinsi ini jauh lebih prihatin dari Aceh. Namun, tak menempatkan wakil ketua gugus tugas hingga 17 orang.

Hingga Rabu lalu, Jabar sudah ada 343 yang  terkonfirmasi positif Covid-19. Ada 17 pasien dinyatakan sembuh dan meninggal 29 orang. Sedangkan kategori orang dalam pemantauan (ODP) totalnya 25.594 orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.231 masih dalam proses pemantauan dan 8.363 selesai pemantauan.

Sedangkan, kategori pasien dalam pengawasan (PDP) di Jabar totalnya mencapai 1.916 orang. Sebanyak 1.279 orang masih dalam pengawasan, sedangkan 637 orang selesai pengawasan.

Dok. MODUS ACEH

Sementara berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh, 12 April 2020, pukul 15.00 WIB. Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) di Aceh 1.373 orang.

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 60 orang. 3 masih dirawat, 55 sudah pulang, dan 2 meninggal dunia. Adapun jumlah positif Covid-19 5 orang, satu masih dirawat, 3 sudah sembuh dan 1 meninggal.

Bisa jadi penempatan hingga 204 personil (orang) gugus tugas yang ditetapkan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, sebagai bentuk melibatkan semua pihak dalam pencegahan virus Covid-19 di Aceh.

Namun, jika ditelisik dari nama dan posisi yang ada, terkesan hanya untuk memenuhi tempat bagi sebagian besar tim pendukungnya.

Tapi, lepas dari semua itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah mengeluarkan surat edaran (SE), Nomor: 44012622/SJ, tanggal 29 Maret 2020, tentang PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2O19 (COVID-19) di lingkungan pemerintah daerah.

Surat edaran ini bertujuan sebagai langkah pencegahan penyebaran Corona di Indonesia.

Ini sesuai Keputusan Presiden Nomor: 9 Tahun 2O2O, tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2O2O, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan corona Virus Desease 2O19 (COVID-19).

Surat edaran Mendagri itu berisi lima poin penting.  Termasuk penyusunan susunan organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksana.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, berpedoman pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat edaran ini,” tegas Mendagri Prof. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D pada poin 2 hurup B.

Pada hurup c juga ditegaskan, pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, dibebankan pada ABPD.

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, didampingi Istri Dyah Erti Idawati, melakukan pengguntingan pita peresmian Gedung Penginapan TIM Medis Covid-19 RSUDZA di BPSDM Aceh, Kamis (2/4/2020). Foto: acehherald.com

Salinan surat edaran ini disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukutn, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19 dan Sekretaris Kabinet.

Nah, yang disoalkan Imran Mahfudi adalah, Keputusan Gubernur Aceh, Nomor 440/1021/2020 tadi, tidak sejalan dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri.

“Surat edaran Mendagri tersebut telah menguraikan format struktur gugus tugas corona baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Kenapa Aceh begitu membengkak,” gugat Boim.

Dia juga mempertanyakan 17 posisi wakil ketua, termasuk nama Wakil Ketua  PKK Aceh yang juga istri Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

“Saya kira ini bentuk pembangkangan terhadap kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat. Dan lebih miris lagi, menempatkan Wali Nanggroe Aceh sebagai wakil ketua gugus tugas. Itu tidak sesuai dengan tupoksi kelembagaan Wali Nanggroe Aceh. Secara tidak langsung telah mengkerdilkan kedudukannya, karena ditempatkan dibawah gubernur,” kritik Boim.

Dia menduga, komposisi sebanyak itu sengaja dilakukan. Tujuannya, untuk mengelabui publik agar penempatan Wakil Ketua PKK Aceh, yang juga istri Plt Gubernur Aceh ini, tidak terlalu mencolok.

“Ini harus dievalusi, ikuti saja kebijakan yang telah dikeluarkan Mendagri. Memperbanyak jumlah wakil ketua sampai 17 orang justru akan membebani anggaran daerah,” nilai Boim.

Dyah Erti Idawati ikut rapat Forkopimda Aceh. Foto: Humas Pemerintah Aceh

Memang dugaan Boim ada benarnya. Sebab, berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh, Nomor: 440/1021/2020, tanggal 1 April 2020, tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh.

Pada diktum memutuskan, poin keenam disebutkan; segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada APBA dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai peraturan perundang-undangan.

Lantas, bagaimana dengan posisi Wakil Ketua PKK Aceh Dyah Erti Idawati sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas?

Bisa jadi rakyat Aceh tak tahu jika Dyah memang sungguh berarti bagi Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Itu terlihat sejak Gubernur Aceh terpilih Irwandi Yusuf terjerat hukum karena korupsi dana DOKA 2018.

Akibatnya, posisi Darwati A.Gani sebagai Ketua PKK Aceh nyaris lumpuh dan tak aktif.

Nah, posisi itu kemudian beralih ke tangan Dyah. Maka wajar, dalam berbagai kesempatan seperti rapat maupun kegiatan resmi lainnya, Nova melibatkan Dyah disampingnya. Termasuk pada rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh.

Yang jadi pertanyaan kemudian, apakah Wakil Ketua PKK Aceh termasuk dalam unsur Forkopimda Aceh?

Sebab, sesuai PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 19 TAHUN 2010, TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI, dijelas dinyatakan.

Pada BAB III, TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG. Pasal 5 ayat 1. Gubernur dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melalui: a. musyawarah perencanaan pembangunan provinsi; dan b. rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta penyelesaian berbagai permasalahan.

Ayat (2), musyawarah perencanaan pembangunan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3), rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6 (1), untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas gubernur dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah dibentuk forum koordinasi pimpinan daerah.

Ayat (2), forum koordinasi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Panglima Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Ayat (3), forum koordinasi pimpinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri atas Gubernur, Wali Nanggroe, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Panglima Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Jadi, tidak disebutkan adanya unsur; Wakil Ketua PKK Aceh sebagai bagian dari Forkopimda Aceh.

Lalu, bagaimana dengan posisi Wali Nanggroe Aceh yang ditempatkan dibawah Plt. Gubernur Aceh. Benarkah ini sama artinya dengan mengkerdil posisi dan Lembaga Wali Nanggroe seperti dikatakan Imran Mahfudi?

Dalam UUPA No:11/2006, BAB XII, LEMBAGA WALI NANGGROE pada Pasal 96 ayat 1 dinyatakan; Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.

Ayat (2), Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh dan ayat (3), Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.

Jadi, eloknya bila Wali Nanggroe hanya ditempatkan pada penasihat atau pengarah, bukan wakil ketua dibawah Plt. Gubernur Aceh. Ada-ada saja.***