Pemerintah Aceh melalui Tim Seleksi dan Tim Fit and Propertest calon manajemen BPKS, akhirnya memutuskan. Tak ada satu pun kandidat yang dinilai layak untuk memimpin lembaga non struktural itu. Padahal, diduga ada sekitar Rp300 juta dana yang telah dihabiskan dengan melibatkan tiga guru besar untuk proses seleksi ini. Benarkah karena putra mahkota undur diri? Berikut laporan wartawan MODUS ACEH, Muhammad Saleh.

Jangan lagi perolok-olok lembaga BPKS dengan tontonan konyol. Malu, kita dilihat generasi muda

Usman Lamreung Akademisi Universitas Abulyatama Aceh

Usman Arifin (36) hanya bisa pasrah. Untuk sementara, peluangnya menjadi Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), pupus sudah.

Ini sejalan dengan keputusan “anomali” Pemerintah Aceh melalui Tim Seleksi dan Tim Fit and Propertest, 30 Maret 2020 lalu di Banda Aceh.

Bayangkan, dari 15 kandidat yang ada, ternyata tak satu pun dinilai layak. Alasannya, tidak memenuhi syarat maksimal atau memiliki total nilai ambang batas minimal 80.

Padahal, mereka telah mengikuti serangkaian tes. Mulai dari seleksi administrasi, assessment (kemampuan calon) hingga wawancara khusus (fit and propertest) dengan penasihat BPKS Adnan Ganto di rumah pribadinya, Jakarta, Desember 2019 lalu.

Selain itu, tak ada pemberitahuan dari awal kepada peserta calon tentang nilai ambang batas tersebut. Termasuk persyaratan yang begitu ringan (lihat syarat calon manajemen BPKS), sehingga membuka ruang bagi siapa pun untuk mengikuti tes, mengadu nasib. Bahkan, satu nama bisa memilih dua posisi dalam waktu bersamaan.

Tapi apa lacur, keputusan pahit itu sudah keluar, sesuai pengumuman Nomor: 04/TIMSEL/BPKS/2020, tanggal 30 Maret 2020, tentang hasil seleksi calon manajemen BPKS yang ditandatangani Ketua Tim Seleksi, Teuku Ahmad Dadek.

“Ya benar, selanjutnya akan kami pertimbangkan suasana dulu. Tidak mudah mencari Kepala BPKS yang profesional sesuai standar. Nanti akan kita pikir dengan sistem hunting head. Kami panggil yang dianggap kualifaid untuk kita test secara profesional head to head. Tapi, ini masih rencana belum kami konsultasi dengan Plt. Gubernur Aceh,” jelas Teuku Ahmad Dadek, Rabu siang lalu di Banda Aceh.

Begitupun, tak jelas sistem hunting dan head to head yang dimaksud Teuku Dadek, sehingga semakin menuai tanda tanya besar, jika tak elok disebut; ibarat satu pertunjukan humor yang tak lucu.

Bersama Usman, ada 14 calon kepala dan wakil kepala lembaga non struktural itu, yang menerima nasib serupa. Sementara, satu calon kepala yaitu Ramli Rasyid, lebih dulu mengundurkan diri. Padahal, disebut-sebut, dia calon kuat yang dipersiapkan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Sekilas, memang tak ada yang aneh dari keputusan ini. Sebaliknya bila ditelisik lebih dalam. Putusan tadi memang sarat kejanggalan jika tak pantas disebut, penuh kepentingan. Benarkah karena calon putra mahkota yaitu, Ismail Rasyid mundur?

Dari kualifikasi dan kualitas penguji (fit and propertest) misalnya, Pemerintah Aceh dibawah kendali Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, ikut melibatkan tiga dua guru besar yaitu, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, Prof. Dr. Aliyasa’ Abu Bakar dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh serta Prof. Dr. Abdi A Wahab (mantan Rektor Universitas Syiah Kuala) Banda Aceh.

Dua nama terakhir, merupakan akademisi satu daerah dengan Nova, dari dataran tinggi Gayo. Selain itu, ada nama Adnan Ganto, putra Aceh yang katanya ahli dalam dunia bisnis internasional perbankan.

Entah itu sebabnya, dia sudah dua periode dipercaya Pemerintah Aceh sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPKS. Hasilnya, lembaga non struktural ini juga tak mengalami kemajuan yang berarti, bila tak pantas disebut; stagnan!

Ada juga nama Dr. Mirza Tabrani (pakar marketing bisnis) yang kini dipercaya kembali sebagai Komisaris Independen pada PT. Bank Aceh Syariah (BAS) serta Mawardi Ismail SH. MH (ahli hukum perdata). Keduanya juga dari Unsyiah serta mantan Kepala BPKS Ir. Zubir Sahim.

Dok. MODUS ACEH

Nah, hengkangnya Ismail Rasyid dari bursa calon memang mengundang berbagai tanda tanya berikutnya. Sebab, dari 11 calon Kepala BPKS, disebut-sebut dua nama sebagai calon kuat, selain Ismail ada Usman Arifin.

"Saya ingin fokus diinvestasi agar bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah untuk percepatan serta menghindari conflict of interest. Apabila saya berada dalam posisi pemerintahan, tentu hal ini sulit saya lakukan," ungkap Ismail Rasyid pada media ini beberapa pekan lalu.

Ismail Rasyid juga menjelaskan kenapa dia mundur. “Hanya ingin fokus pada percepatan pengembangan bisnis dan investasi di Aceh yakni di KIA Ladong, KEK Lhokseunawe dan rencana serta prospek lainnya di Aceh,” katanya saat itu.

Sementara untuk empat posisi wakil kepala, muncul nama Islamuddin dan Zulfikar Syahbudin yang dijagokan. Makanya jadi aneh, ketika Teuku Dadek menyebut tak ada satu pun calon yang memenuhi syarat.

Menariknya, setelah Ismail Rasyid mundur, Teuku Dadek mengaku pihaknya hanya memiliki satu calon tunggal untuk posisi Kepala BPKS. “Ini juga yang menyebabkan kami berpikir untuk menunda pengumuman karena yang dianggap layak setiap posisi ada dua orang. Nah, kalau satunya mundur berarti tinggal calon tunggal,” ungkap dia pada media ini beberapa waktu lalu.

Diakui Teuku Dadek, panitia seleksi (pansel) memilih dua orang tiap posisi. Bila satu mundur, seharusnya yang diajukan nomor tiga. “Sementara pansel hanya mengusulkan dua kandidat untuk tiap posisi. Berarti menjadi tunggal dan itu perlu kami kaji kembali,” ulasnya.

Jika pengakuan Teuku Dadek benar, maka munculnya dua nama yang pantas disebut telah memenuhi nilai ambang batas minimal yaitu 80, Ismail Rasyid (yang mundur) dan nama berikutnya, Usman Arifin.

Sayangnya, ibarat menelan ludah sendiri, tiba-tiba saja Teuku Dadek mengaku tak ada calon yang layak. Padahal, sebelumnya dia menyebut, ada dua nama yang dipilih pada posisi kepala dan wakil kepala BPKS.

Teuku Dadek berkilah. "Wah, saya hanya panitia bukan penyeleksi. Itu ada tim sendiri. Agak berat memang mencari Kepala BPKS yang memenuhi kriteria,” kata Plt. Asisten II Setda Aceh ini, buka kartu.

Namun di tengah tuntutan akal sehat dari masyarakat, yang muncul justeru “sikap dungu”. Maklum, seleksi Kepala dan Wakil Kepala BPKS Sabang, baru dalam dua periode terakhir dilakukan Pemerintah Aceh dengan berbagai syarat mengikat seperti, fit and propertest.

Pertama, ketika dijabat Said Fadhil dan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Irwandi Yusuf. Said akhirnya diberhentikan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah di tengah jalan.

Sebelumnya, tak lebih hanya karena faktor pilihan politik penguasa daerah dan kedekatan atau head to head. Misal, saat dipegang Zubir Sahim, dia menjadi pilihan Gubernur Aceh, Syamsuddin Mahmud saat itu.

Lalu, Syahrul Sauta (Abdullah Puteh), T. Saiful Ahmad (Azwar Abu Bakar), Ruslan Abdul Gani (Irwandi Yusuf) dan Fauzi Husin (dr. Zaini Abdullah) serta Razuardi Ibrahim (Plt), yang ditunjuk Nova Iriansyah.

Itu sebabnya, begitu Teuku Dadek menyebut akan melakukan kembali dengan sistem hunting dan head to head, akal sehat masyarakat (publik), kembali mengarah pada sosok yang disukai pimpinan daerah yaitu, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Jika dugaan ini benar, sekali lagi untuk apa dilakukan fit and propertest dari awal? Selain menghabiskan waktu, juga dana serta mempertaruhkan kredibilitas dua nama guru besar. Terutama Prof. Dr. Aliyasa’ Abu Bakar dan Prof. Dr. Abdi A Wahab, yang dikenal sebagai sosok sederhana dan memiliki integritas tinggi.

Hanya itu? Tunggu dulu. Harusnya, sejak awal Dewan Pengawas (Dewas) dan Tim Seleksi memberi batasan agar figur yang ada saat ini di BPKS (level wakil kepala dan deputi), tidak dibenarkan untuk ikut seleksi. Sebab, mereka pasti sudah tahu persis dan paham betul tentang kemampuan mereka selama ini di BPKS.

Dok. MODUS ACEH

"Ini namanya arang habis besi binasa. Begitu panjang waktu seleksi calon managemen BPKS, begitu banyak uang negara yang tersedot untuk proses ini. Hasilnya nihil," kritik Usman Lamreung, seorang akademisi dari Universitas Abulyatama Aceh, Kamis, 2 April 2020.

Melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi media ini, Usman berpendapat. Seharusnya isyarat tidak ada yang memenuhi syarat dari para pelamar sudah diketahui Pansel sejak masa seleksi administrasi, sehingga dapat memperpanjang masa pendaftaran calon.

"Saat seleksi administrasi harusnya diperjelas dan perketat syaratnya. Misal, calon harus menjelaskan biodata diri (CV), punya pengalaman bidang kepelabuhanan atau bekerja sebagai manager di perusahaan perdagangan multinasional minimal 2 tahun, sertifikat cakap berbahasa Inggris, kemampuan lobi mitra kerja, nomor kontak jejaring internasional dan lain-lain. Jika belum ada yang layak, silakan perpanjang masa pendaftaran, sehingga tidak habis energi dan biaya hingga ratusan juta rupiah," ungkap Usman.

Itu sebabnya, Usman mengaku curiga  jika keputusan panitia seleksi ada kejanggalan. “Jangan-jangan, karena ada calon tunggal yang memenuhi syarat dan calon tersebut tiba-tiba menggundurkan diri. Lalu, dibatalkan semuanya dengan dalih tidak memenuhi syarat,” duga Usman.

Sebab kata Usman, sebelumnya sempat tersiar isu ada dua calon kepala dan dua calon wakil kepala yang direkomendasikan tim interview di Jakarta. “Kalau satu mundur seharusnya yang diurutan dua diangkat. Atau kalau memang hanya satu yang memenuhi syarat, jangan paksakan harus dua nama," kritik tokoh Aceh Besar ini.

Kata Usman Lamreung. “Patut dicurigai jangan-jangan setelah pengumuman semua calon manajemen BPKS tidak layak satu pun dan tidak lulus, maka mereka akan membuat mekanisme penunjukkan langsung atau memilih langsung (head to head),” kritik Usman kembali.

Selain itu, mantan pekerja BRR NAD-Nias ini, juga menyorot posisi Plt. Wakil Kepala BPKS, Islamuddin, yang ikut seleksi dengan memasang dua mata (kepala dan wakil kepala). Namun, dia dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat oleh panitia seleksi.

"Logikanya, kalau tidak memenuhi syarat untuk posisi Wakil Kepala BPKS, maka yang bersangkutan harus mundur atau dimundurkan dari jabatan Plt. Wakil Kepala BPKS. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, yang bersangkutan tetap pada jabatan itu, walau secara terbuka panitia sudah menyatakan dia tidak layak di posisi itu," kata Usman sambil mengingatkan bahwa yang bersangkutan masih tersangkut kasus "gaji" ganda di dua lembaga negara.

Lagi-lagi, Usman mengkritik." Dewan Pengawas BPKS harus segera bertindak agar logikanya lurus, tidak zig-zag. Jangan lagi perolok-olok lembaga BPKS dengan tontonan konyol. Malu, kita dilihat generasi muda," ungkap Usman Lamreung.***

Grafis MODUS ACEH.