Penolakan DPRA terhadap jawaban hak interpelasi Plt. Gubernur Aceh. Harusnya menjadi isyarat  dan jawaban tentang dugaan ada yang tidak beres dari sejumlah pembisik di lingkaran Nova Iriansyah. Sadar atau memang sudah kadung termakan jasa dan upeti?

SYAHDAN, tahun 1938. Sepucuk surat Nikolai Bukharin  ditujukan kepada penguasa Uni Soviet, Josef Stalin sesaat sebelum dia dieksekusi.

Isinya hanya sebuah pertanyaan kepada Stalin yang juga teman seperjuangannya; "mengapa engkau menginginkan kematianku?".

Surat itu disampaikan langsung orang kepercayaannya, Lavrenti Beria dan Stalin membacanya tanpa ekspresi.

Cerita itu dikisahkan kembali Svetlana, putri sang diktator dalam film "Stalin".

Selain seorang komunis, Stalin juga sosok yang tidak pernah percaya pada orang lain, bahkan kepada istrinya sendiri.

Di era kejayaannya, mungkin ia seorang politisi yang menganut paham politik 'my closest enemy is my friend close to me'. (musuh terdekat  saya adalah teman saya yang dekat dengan saya).

Bukharin adalah satu dari sekian banyak teman seperjuangan Stalin yang dieksekusi mati.

Teman-teman seperjuangan lain juga dieksekusi sang diktator, justru saat komunisme sedang berjaya pada tahun-tahun itu.

Nasib kawan-kawan seperjuangan Stalin langsung kelam setelah diberi 'cap' melakukan permufakatan jahat alias konspirasi oleh pembisik Stalin. Sebut saja Molotov, Zinoviev, Kamenev, Sergei Kirov, Sergo dan banyak lainnya.

Menarik memang, karena ketidakpercayaan dan mempunyai kebiasaan aneh serta cenderung kejam.

Dia selalu menugaskan seseorang untuk mengawasi anak-buahnya. Tujuannya, memastikan tidak ada konspirasi untuk menjatuhkan dirinya.

Namun, sang pembisik pun diawasi oleh pembisik lain. Yagoda sang pembisik Stalin yang dikenal kejam, akhirnya digeser Yezhov, dan Yezhov akhirnya disingkirkan oleh Beria.

Ironisnya, perasaan tidak percaya seorang penguasa terhadap anak buahnya bukan hanya terjadi di Uni Soviet.

Di negara-negara barat yang lebih demokratis, pemegang tampuk kekuasaan menggunakan media massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM). Bahkan orang-orang di luar struktur untuk mengawasi anak buahnya.

Dalam teori manajemen, orang-orang seperti ini disebut "deep structure" (struktur dalam).

Maklum, mereka bukanlah pejabat resmi atau seseorang yang terlihat dalam struktur organisasi pemerintahan.

Tapi, secara politis mungkin saja orang-orang seperti ini, lebih berpengaruh dari pejabat resmi karena memiliki akses langsung.

Bahkan sering secara efektif mempengaruhi pengambil keputusan.

Di Amerika orang-orang seperti ini dikategorikan sebagai lobbyst atau orang yang mempunyai jaringan dan mampu mempengaruhi kekuasaan.

Nah, dalam perjalanan politik Aceh, ada berbagai sebutan untuk orang dekat penguasa yang juga terjadi dari periode ke periode.

Ada yang menyebutnya; ring satu atau orang kepercayaan.

Tak jelas pula apa yang mendasari hubungan tersebut. Bisa jadi teman kuliah, satu partai politik atau seorang yang memiliki kongsi usaha dengan sang penguasa.

Namun sejarah memperlihatkan sangat powerful sehingga seringkali mempengaruhi kebijakan dan sikap sang penguasa. Bahkan, tak hanya sekedar melalui telepon genggam.

Tapi, apa pun namanya, ternyata pepatah trust no body atau tidak percaya siapapun, tetap berlaku dalam politik kekuasaan, sehingga seorang penguasa, dirasakan perlu mengawasi anak buah lebih ketat.

Lantas, bagaimana dengan para pembisik di sekitar Nova Iriansyah?

Walau tak sama persis tapi wujudnya tetap ada. Di lini pengusaha misalnya, ada sosok M dan R. Dua orang ini dikenal sebagai pengendali sejumlah proyek di Pemerintah Aceh.

Pada sektor profesional dan akademisi, ada figur MT dan ZS, sedang jalur pertahanan politik. Nova diback up sosok; HB, IM, K dan KU.

Lalu, bagaimana di jalur SKPA atau birokrasi? Tentu, ada T, BH dan SA.

Hanya itu? Nanti dulu, untuk urusan pengendalian opini media, ada figur; MD, IP, HS, AK, RA dan TA.

“Ya kalau pengendalian utama tetap berada di tangan istrinya, Diah Erti Idawati dan Yunita Arafah,” ungkap seorang politisi Partai Demokrat Aceh.

Nah, yang jadi soal kemudian adalah, apakah sejumlah figur tadi mampu menjadi “penyelamat” bagi sisa kepemimpinan Nova Iriansyah atau sebaliknya; your enemy is your close friend (musuhmu adalah teman dekatmu?). Untuk menakar secara pasti memang sulit.

Tapi, walau akhirnya diprediksikan mencair juga. Setidaknya pada babak pertama, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah “ditelanjangi” 56 dari 81 anggota DPR Aceh, khususnya dari Koalisi Aceh Bermartabat (KAB).

Ini terkait penolakan jawaban hak interpelasi yang disampaikan Nova kepada wakil rakyat di parlemen Aceh beberapa waktu lalu di Gedung DPRA, Banda Aceh.

Memang, kondisi terburuk itu, sebetulnya sudah diprediksi sejak awal. Tapi, politik tidaklah hitam-putih.

Keputusan akhir sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan anggaran dalam bentuk pokok pikiran (pokir) bagi wakil rakyat, yang tertuang dalam APBA 2021 mendatang.

Inilah jalan win win solution. Bila tidak, kemungkinan terjelek yaitu; pemakzulan!

Tapi, itu pun harus melalui jalan berliku. Salah satunya, di Mahkamah Agung (MA). Selain itu, tentu berkejaran dengan waktu.

“Plt. Gubernur tidak menjawab substansi pertanyaan interpelasi, maka secara hukum dianggap mengakui adanya kesalahan dalam mengambil kebijakan-kebijakan pemerintahan,”  tegas Irfannusir, Juru Bicara Hak Interpelasi DPR Aceh, pada Rapat Paripurna DPR Aceh, Selasa, 29 September 2020 di Banda Aceh.

Penilaian itu disampaikan, terkait postur Anggaran Perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2019, yang dianggap melanggar Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh.

Karena itu, DPR Aceh berkesimpulan. Pemerintah Aceh sangatlah tidak profesional dalam menjawab pertanyaan yang diajukan, karena ada beberapa pertanyaan yang sengaja tidak dijawab.

Kedua, Pemerintah Aceh tidak sistematis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.

Selain itu, juga tidak berurutan sebagaimana mestinya. Bahkan, jauh dari subtansi persoalan yang di pertanyakan dalam interpelasi.

Ketiga, dalam jawaban Plt. Gubernur terhadap hak interpelasi DPR Aceh, juga ditemukan adanya pelanggaran berupa; tidak melaksanakan kewajiban sebagai Gubernur, mengingkari sumpah jabatan, dan melanggar Undang-Undangn Pemerintah Aceh (UUPA) yang mewajibkan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk hadir serta melanggar etika pemerintahan.

Makmur Budiman bersama Irwandi Yusuf.

Keempat, DPR Aceh menolak seluruh jawaban/tanggapan Plt. Gubernur Aceh atas Hak Interpelasi yang diajukan.

"Dan kelima, berdasarkan poin 1, 2, 3, dan 4 tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akan menggunakan haknya lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tutup Irfannusir, disambut aplus dari undangan yang hadir.

Tak lama kemudian, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin meminta Sekwan DPR Aceh, membacakan keputusan dan dilanjutkan dengan pembacaan doa.

Begitu rapat usai, Nova Iriansyah seketika bergegas, meninggalkan ruang sidang dengan langkah cepat.

Raut wajahnya tampak merah. Terkesan ada sesuatu yang menganjal dalam dirinya.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, didampingi tiga wakil ketua, Dalimi, Hendra Budian, dan Safaruddin. 

Lagi-lagi, apakah penolakan jawaban hak interpelasi Nova Iriansyah oleh DPR Aceh, karena sentimen atau karena argumen dan nasihat yang kurang cerdas  serta lugas dari para pembisiknya?

Sebab, dari sejumlah jawaban yang diberikan, semuanya ditolak.

Berbagai argumentasi yang disampaikan, memang memberi kesan dan pemahaman yang terang menderang bahwa, ada skenario (lubang yang sedang digali) oleh orang-orang di sekitarnya, untuk Nova Iriansyah.

Sebaliknya, entah sadar atau tidak, Nova sendiri pun ikut mengali "lubang bagi dirinya sendiri”.

Karena itu, sudah saatnya Nova sadar dan kembali ke jalan “yang benar” dan harus paham betul bahwa; musuhmu adalah teman dekatmu!

Bukankah nasib apes ini pula yang dialami Irwandi Yusuf sebelumnya hingga dia harus menghabiskan hari-harinya di Lapas Suka Miskin Bandung, Jawa Barat?***