Tanggal 15 Agustus 2020 mendatang, usia perdamaian Aceh yang termaktub dalam MoU Helsinki (15 Agustus 2005) berusia 15 tahun. Namun, hingga kini banyak kesepakatan tersebut yang belum terealisasi. Ironisnya justeru semakin teramputasi. Terkini, soal tapal batas Aceh-Sumatera Utara. Akankah ikatan perjanjian damai itu tercerabut satu persatu? Berikut laporan Muhammad Shaleh.

Anehnya sudah melanggar MoU Helsinki dan UU Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh malah berterima kasih kepada pemerintah pusat

H. Fachrul Razi, S.I.P., M.I.P Anggota DPD RI asal Aceh

"Alhamdulillah, setelah 32 tahun tidak tuntas, sekarang sudah terselesaikan. Mudah-mudahan menjadi solusi dan semoga tidak lagi menjadi perdebatan antara beberapa batas wilayah di provinsi kita dengan Sumatera Utara".

Begitu kata Syakir, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh kepada wartawan, Kamis, 11 Juni 2020 di Banda Aceh.

Suka cita Syakir karena alasan, setelah 32 tahun sengketa batas wilayah di dua provinsi ini, dinilai berakhir sudah.

Ini sejalan dengan penetapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap sembilan batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Nah, kesembilan Permendagri itu adalah, Permendagri Nomor 27 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Langkat, dan Permendagri Nomor 28 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan Kabupaten Langkat.

Selanjutnya, Permendagri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Batas Derah Aceh Tenggara dengan Kabupaten Karo, Permendagri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Dairi.

Lalu, Batas Derah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Dairi, ditetapkan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2020. Sementara Permendagri Nomor 33 Tahun 2020, tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Langkat.

Selain itu, ada Permendagri Nomor 34 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Pakpak Bharat, dan Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Pakpak Bharat.

Syakir mengaku mendapat informasi tuntasnya sengketa batas wilayah Aceh-Sumut tadi dari pejabat Direktorat Toponimi & Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Menurut Syakir, persoalan tapal batas di dua provinsi ini terjadi sejak 1988 dan yang menjadi sengketa terletak di Kabupaten Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, serta Kota Subulussalam. Itu sebabnya sebut Syakir, Pemerintah Aceh sangat senang atas tuntasnya persoalan perbatasan tersebut.

"Tuntasnya permasalahan tapal batas di beberapa lokasi tersebut merupakan keberhasilan luar biasa dan langkah baru percepatan penegasan batas Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara," ujarnya bangga.

Tapi, kebanggaan Syakir tak diamini anggota DPD RI asal Aceh H. Fachrul Razi, MIP. Pimpinan Komite I (membidangi masalah politik dan hukum) itu justru menyayangkan adanya keputusan sepihak Pemerintah Aceh mengenai tapal Batas Aceh dan Sumatera Utara.

“Pengesahan tapal batas yang diwakili Pemerintah Aceh melanggar MoU Helsinki dan Ahistoris,” jelas Fachrul Razi melalui keterangan pers, Jumat, 12 Juni 2020.

Kata Fachrul Razi, adanya sikap penerimaan oleh tim Pemerintah Aceh kepada Mendagri, tanpa memahami konteks sejarah dan dinamika hukum kekhususan yang dimiliki Aceh.

“Anehnya sudah melanggar MoU Helsinki dan UU Pemerintah Aceh, Pemerintah Aceh malah berterima kasih kepada pemerintah pusat, bukannya Aceh dirugikan dengan keputusan tapal batas yang tidak sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA,” kritik Fachrul Razi yang dikenal vokal ini.

Itu sebabnya, Fachrul Razi menolak keputusan tersebut karena dirinya sedang memperjuangkan batas Aceh sesuai perjanjian MoU Helsinki, 1 Juli 1956 yaitu, wilayah Aceh termasuk Karo, Deli dan Langkat.

“Kami di DPD RI sedang memperjuangkan revisi UU No 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang dan persoalan tapal batas Aceh dan Sumut agar sesuai dengan MoU Helsinki poin 1.1.4 menyatakan, perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956,” ungkapnya.

Karena itu, Fachrul Razi mengingatkan, persoalan tapal batas adalah masalah serius dan tidak bisa diwakilkan setingkat Kepala Biro Pemerintahan Aceh. Karena, akan berakibat fatal dan hilangnya wilayah Aceh yang telah di klaim Sumatera Utara karena kebijakan pusat.

Tak hanya itu, Fachrul Razi menegaskan. Perbatasan Aceh harus merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Ini sesuai sejarah pada tahun yang sama tertanggal 7 Desember, Pemerintah Soekarno mengeluarkan UU No 24 tahun 1956.

“Semua akan jelas jika pemerintah pusat berani membuka kembali peta Aceh yang merujuk pada perbatasan Aceh tanggal 1 Juli 1956 sesuai MoU Helsinki. Semua harus kembali kepada sejarah bahwa lahirnya UU No 24 tahun 1956, tidak menjelaskan batas Aceh secara spesifik. Namun bisa jadi UU No 24 tahun 1956 dilahirkan untuk menghapus peta 1 Juli 1956. Seperti Bendera Aceh yang kemudian pemerintah mengeluarkan PP No 77 tentang Bendera. Ini menunjukkan sikap paranoid yang terlalu berlebihan,” katanya.

Dia mengatakan jika merujuk pada UU No 24 tahun 1956, perlu dipahami pada saat itu secara sejarah, Indonesia tidak menggunakan UUD 1945. Namun, kata dia, Indonesia saat itu menggunakan UUD Sementara 1950 atau UUD 1950 dengan sistem Republik Indonesia Serikat.

“Saat itu, Aceh dianeksasikan dalam Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Nah, wilayah Aceh dimasukkan ke dalam wilayah Propinsi Sumatera Utara adalah Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan dan Kota Besar Kutaraja,” ujarnya.

Menurutnya, wilayah Aceh itulah yang dijadikan sebagai wilayah yang tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh, dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara, tanggal 29 Nopember 1956.

“Perbatasan Aceh merujuk 1 Juli berada dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berbeda. Indonesia kembali menerapkan UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Artinya, sama saja kita mengakui wilayah Aceh yang hilang selama 32 tahun, ini jelas ahistoris,” tegasnya.

Fachrul Razi menegaskan, merujuk pada sejarah bahwa Negara Kesatuan yang berlaku sampai 1 Juli 1956 adalah Negara-Negara dan Daerah-Daerah yang berada di dalam naungan Republik Indonesia Serikat, yang diserahi dan diakui kedaulatannya pada tanggal 27 Desember 1949. Dari Sumatera adalah Negara Sumatera Selatan dan Negara Sumatera Timur.

Foto IST.

“Sedangkan Aceh tidak termasuk dalam Negara Bagian RIS, yang dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950, ini sejarah yang harus diluruskan. Semua aturan yang disepakati dalam MoU Helsinki harus dieksekusi. Mengapa jika soal Otsus, Pemerintah Aceh  ngotot harus dipenuhi. Giliran tapal batas pura-pura lupa. Padahal sama sama tercantum dalam MoU Helsinki,” kritik Fachrul Razi.

“Gugatan” Fachrul Razi memang sangat beralasan. Setidaknya dia mengirim pesan bahwa MoU Helsinki telah teramputasi di Tapal Batas Aceh-Sumut. Bukan tidak mungkin, satu persatu kekhususan Aceh yang tertuang dalam MoU Helsinki dan turunannya UU No:11/2006, tentang Pemerintah Aceh, “hilang dan pupus”.

“Satu masalah belum selesai seperti Bendera Aceh, kini Jakarta kembali melempar bola panas mengenai tapal batas Aceh-Sumut,” ungkap dia.

Padahal, tanggal 13 Februari 2020, Wali Nanggroe Aceh Ke-X, Tengku Malik Mahmud Al-Haythar bersama Ketua KPA dan DPA Partai Aceh (PA) H. Muzakir Manaf (Mualem) dan sejumlah eks Petinggi GAM bertemu Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta.

Saat itu, Presiden Jokowi didampinggi Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) Moeldoko, Ketua WANTIMPRES Wiranto dan Agung Laksono (anggota Watimpres).

Nah, beberapa langkah usai pertemuan, sejumlah wartawan liputan Istana Negara sudah menunggu. Menanti isi pembicaraan bersama orang nomor satu negeri ini.

"Kami beri masukkan kepada Presiden bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, namun ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah menyelesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik," jelas Teungku. Malik Mahmud.

Pernyataan itu dibenarkan Mualem yang dihubungi media ini secara khusus. “Ya, kami bersama Wali Nanggroe membahas masalah tersebut dengan Bapak Presiden,” ujar Mualem.

"Responsnya bagus. Pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan Presiden supaya memperlajari masalah yang ada. Nanti kita akan duduk bersama, mungkin 3 bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan," ungkap Wali Nanggroe Aceh.

Tindaklanjut pembahasan ini dinilai penting. Sebab, menurut Wali Nanggroe, setelah 15 tahun perdamaian Aceh dengan RI, arah pembangunan dan ekonomi Aceh dinilai belum berjalan maksimal.

Itu sebabnya, Wali Nanggroe dan Mualem berharap, naskah perjanjian antara pemerintah dengan GAM yang belum diselesaikan, dapat segera dituntaskan.

Kepada Presiden, Wali Nanggroe juga mengungkapkan persoalan lain dalam perjanjian MoU yang belum selesai yakni, terkait tanah yang dijanjikan untuk para kombatan. Termasuk soal perekonomian hingga investasi.

"Masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan, dan juga ada masalah pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang harus saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya," jelasnya didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

"Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang nggak sejalan dengan daerah dan pusat. Ini harus diselesaikan," sambung Tgk. Malik Mahmud. Sebatas ini memang tak ada masalah.

Gayung pun bersambut. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, dalam tiga bulan ke depan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim Aceh, untuk menemukan formula agar ada solusi terkait dengan harapan masyarakat Aceh.

“Saya telah menerima instruski dari Presiden untuk memberikan solusi terkait persoalan Aceh. Selain itu  menangani berbagai isu-isu ini, dalam tiga bulan ke depan sudah ada formula-formula yang bisa menjadi solusi,” tambah Moeldoko.

Mewakili Presiden ketika itu, Moeldoko juga menanggapi terkait harapan pembangunan dan ekonomi Aceh yang belum signifikan dalam 15 tahun perjanjian damai antara RI dan GAM.

"Dalam 15 tahun ini, pembangunan Aceh juga tidak signifikan, dan masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh, membuat langkah-langkah," jelas Moeldoko.

Nah, sembilan hari kemudian, harapan 5 juta lebih rakyat Aceh kembali tertumpu kepada Presiden Joko Widodo. Maklum, untuk kesekian kalinya, mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu, mengunjungi Aceh.

Hari itu, Sabtu, 22 Februari 2020. Jokowi datang ke Kabupaten Bireuen, menghadiri Kenduri Kebangsaan yang digagas pengusaha nasional dan tokoh Aceh di Jakarta serta Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh.

Tujuannya, membangun kembali semangat ke-Acehan, ke-Islaman dan ke-Indonesiaan. Selain itu, mempersatukan seluruh elemen masyarakat Aceh, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait ke-Acehan sebagai suatu warna dan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga.

Yang jadi soal, akankah semua harapan, terutama semangat ke-Acehan, ke-Islaman dan ke-Indonesiaan, sebagai suatu warna dan kekayaan Indonesia yang harus dijaga dan dirawat dengan baik, jika MoU Helsinki teramputasi secara sepihak? Apalagi sampai merusak sendi serta komitmen perdamaian yang telah terwujud, 15 Agustus 2005 silam di Helsinki Finlandia.***

Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al Haytar mengadakan pertemuan khusus dengan para mantan kombatan GAM dan para Ketua Komite Peralihan Aceh (Foto: Ist)

Menanti Realisasi Instruksi Presiden Jokowi

Pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono mengkritik tim yang pernah dijanjikan Kepala KSP Moeldoko. Suhendra menilai, tim tersebut belum ada pergerakannya sejak diinstruksikan Presiden Jokowi. Padahal sebut dia, penuntasan poin-poin MoU Helsinki yang belum direalisasikan sangatlah penting.

Rabu, 3 Juni 2020, genap sewindu (10 tahun), deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Dr. Tgk Hasan Muhammad di Tiro wafat. Kepergian almarhum tetap dikenang dan diperingati saban tahun oleh kombatan dan pimpinan GAM yang kini bernaung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) maupun simpatisan lainnya.

Hanya saja, berbeda dengan tahun lalu, peringatan (haul) tahun ini dipusatkan di Kantor Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA). Sebelumnya, kegiatan berdimensi historis-ideologis dan spritualis ini dipusatkan  di Komplek Makam Pahlawan Nasional Tgk Chik Ditiro, Gampong Manggra, Kemukiman Meure, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.

Nah, di sanalah almarhum Hasan Tiro beristirahat untuk selama-lamanya bersama sang kakek, seorang ulama besar dan pejuang tangguh Aceh melawan penjajah Belanda.

Begitupun, peringatan haul tahun ini bukan tanpa makna dan pesan. Wali Nanggroe Aceh ke 10, Tengku Malik Mahmud Al Haytar misalnya, mengajak para pejuang dan segenap rakyat Aceh, melanjutkan cita-cita perjuangan pendiri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) almarhum Dr Tgk Hasan Muhammad di Tiro.

Sementara Mualem menyeru untuk tetap waspada dan siaga, menghadapi berbagai dinamika serta fenomena politik yang terjadi di Indonesia maupun Aceh.  Termasuk upaya pihak tertentu, memecah belah persatuan bangsa Aceh dan merusak perdamaian di Aceh.

“Saya mengimbau kepada para perjuang dan segenap Bangsa Aceh untuk melanjutkan perjuangan yang telah beliau (almarhum Dr Tgk Hasan Muhammad di Tiro) wariskan kepada kita 44 tahun lalu, sehingga suatu saat tercapai cita-cita perjuangan Aceh, Insya Allah”.

Begitu kata Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mahmud Al Haytar dalam amanatnya, memperingati 10 Tahun Wafatnya PYM Tgk Dr. Hasan Muhammad Di Tiro, Rabu, 3 Juni 2020 di Banda Aceh.

Menurut dia, tindakan dan amanah Dr Tgk Hasan Muhammad di Tiro demi kesejahteraan dan kemuliaan bangsa Aceh harus tetap digelorakan, sesuai dengan kesepakatan Damai atau MoU Helsinki, 15 Agustus 2005 silam. Dia menegaskan, perjuangan bangsa Aceh belum selesai sepenuhnya.

“Perjuangan Bangsa Aceh belum selesai. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga beliau (Dr Tgk Hasan Muhammad di Tiro) menjadi ahli surga bersama-sama dengan para syuhada bangsa Aceh di masa lalu. Aaminn ya rabbal ‘alamin,” katanya melalui siaran pers.

Sementara itu, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) H. Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan. Bangsa Aceh jangan pernah lupa sejarah perjuangan panjangnya.

Dan, apa yang dicita-citakan serta disampaikan deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Paduka Yang Mulia (PYM) Almarhum Wali Neugara Aceh Tgk Dr. Hasan Muhammad Di Tiro, telah sampai pada puncaknya.

“Begitupun, kita tetap terus waspada dan siaga dalam menghadapi berbagai dinamika serta fenomena politik yang terjadi di Indonesia maupun Aceh.  Termasuk upaya pihak tertentu untuk memecah belah persatuan bangsa Aceh dan merusak perdamaian di Aceh,” tegas Mualem.

Itu disampaikan Mualem saat memberi sambutan singkat pada Peringatan 10 Tahun Wafatnya PYM Tgk Dr. Hasan Muhammad Di Tiro di Kantor DPA Partai Aceh, Rabu siang di Banda Aceh.

Secara terpisah, kepada media ini Mualem mengajak semua elemen Bangsa Aceh dari berbagai suku, ras, agama dan lintas profesi di Aceh. Khususnya kombatan GAM yang tergabung dalam KPA maupun sayap lainnya (Partai Aceh), untuk bersatu menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Intinya tetap bersatu dan jangan terpecah belah dengan berbagai proganda yang dimainkan pihak tertentu. “Inilah cita-cita sejati dari PYM Tgk Dr. Hasan Muhammad Di Tiro agar Bangsa Aceh bangkit untuk mensejahteraan rakyat,” ujar Mualem.

Menurut Mualem, perjuangan dan cita-cita tulus itu telah dilakukan PYM Tgk Dr. Hasan Muhammad Di Tiro terhadap Bangsa Aceh, puluhan tahun lamanya sehingga hari ini seluruh rakyat telah menikmatinya.

“Bahwa ada yang masih belum sempurna saat ini, itulah tugas kita bersama. Sebagai anak ideologis PYM Tgk Dr. Hasan Muhammad Di Tiro, kita wajib berjuang dan meneruskan cita-cita almarhum,” ucap Mualem.

Karena itu sebut Mualem, tidaklah adil jika kondisi Aceh saat ini, semata-mata dilimpahkan pada Partai Aceh (PA) serta kombatan GAM. “Sementara, syedara tanyo mantong na yang golom sejahtera (sementara, saudara kita masih ada yang belum sejahtera),” ungkap Mualem.

Diakui Mualem, berbagai upaya terus dilakukan pimpinan KPA dan PA untuk mensejahterakan rakyat Aceh, khususnya kombatan GAM. Hanya saja, sistem politik dan kepemimpinan daerah yang berganti, membuat berbagai program pro rakyat tersebut menjadi terkendala.

"Maka jih, uke tanyo mandum beu meusaboh. Bek le cre bre. Pat yang hana pah, ta peupah teuma. Sebago manusia pasti na kelemahan (Makanya ke depan, kita semua waji bersatu.Jangan  lagi tercerai berai. Dimana yang tidak pas akan dikita paskan kembali. Sebagai manusia pasti ada kelemahan)," ajak Mualem.

Kenyataan ini menjadi pertimbangan penting. Sebab, paska terwujudnya MoU Damai antara GAM dengan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Aceh dikelola dan jalankan bersama-sama dengan berbagai elemen bangsa (partai politik) dan rakyat Aceh.

“Kebersamaan ini yang perlu terus kita jaga dan rawat. Sebab, berbagai potensi dan sumber daya alam yang kita miliki, telah dinikmati semua elemen rakyat Bangsa Aceh,” tegas Mualem kembali.

Ambil contoh sebut Mualem, adanya dana Otsus untuk Aceh, lahirnya partai politik lokal serta calon independen maupun sejumlah kemudahaan kewenangan lainnya yang ada. Semua itu tidak dinikmati sendiri oleh para pejuang GAM. Tapi, rakyat Aceh.

“Jadi, sekali lagi saya mengajak seluruh elemen Bangsa Aceh untuk jujur pada sejarah dan kenyataan yang ada. Sebab, apa yang telah kita raih  saat ini, belum sebanding dengan nyawa, darah  dan air mata para syuhada yang telah meninggalkan ribuan anak yatim dan para janda,” ajak Mualem, mengakhiri pendapatnya.

Peringatan 10 Tahun Wafatnya PYM Tgk Dr. Hasan Muhammad Di Tiro juga dihadiri Sekjen DPA Partai Aceh H. Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), Bendahara Umum DPA PA, Tgk Hasanuddin bin Sabon, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin (kader PA) beserta anggota lainnya maupun mantan kombatan GAM dan politisi Partai Aceh.

Nah, seruan untuk melanjutkan perjuangan yang belum selesai ini bukan tanpa alasan. Maklum, faktanya realisasi MoU Helsinki yang tertuang dari UU No:11/2006, hingga kini masih di persimpangan jalan.

Misal, Pemerintah Indonesia telah melahirkan UUPA yang merupakan salah satu kesepakatan utama seperti, pemberian amnesti umum, dana reintegrasi, penarikan pasukan non organik dari Aceh, lahirnya peraturan presiden (PP) tentang Migas, PP Kewenangan, PP Konsultasi serta lainnya.

Nyatanya, ada beberapa point yang belum dilaksanakan sepenuhnya seperti, rekruitmen anggota Kepolisian dan Kejaksaan RI yang harus dikonsultasikan dengan Kepala Pemerintah Aceh dan pembagian Kewenangan Migas Aceh. Termasuk soal tapal batas Aceh-Sumatera Utara yang merujuk pada peta I Juli 1956, sesuai yang diamanahkan dalam poin 1.1.4 MoU Helsinki.

Selain itu, dilakukan audit independent terhadap pendapatan Aceh serta pelaporannya oleh Menteri Keuangan RI. Namun, kewenangan di semua sektor publik itu, juga belum jelas pembagian kewenangannya, antara pusat dan Aceh.

Penyebabnya, ada kemungkinan karena konflik regulasi di tingkat lembaga dan departemen di pemerintah pusat atau lainnya seperti kendala psikologis.

Di sisi lain, hampir semua pasal dalam UUPA telah mengakomodir MoU Helsinki. Namun kewenangan Aceh yang ada dalam UUPA itu pun, hampir semuanya tidak dapat dilaksanakan Pemerintah Aceh, karena ketentuan lanjutannya tetap harus melalui mekanisme Norma, Standar, Prosedur dan Ketentuan Umum yang berlaku secara Nasional dan diterapkan Pemerintah Pusat.

Padahal, jika semua itu dapat direalisasi, tentu mampu mereduksi potensi konflik yang mungkin akan terjadi karena rasa saling tidak percaya diantara Pemerintah RI dengan GAM. Kondisi ini, sekaligus akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Aceh agar ada manfaat yang dirasakan pasca konflik hampir 30 tahun.

Selain itu, isu tidak terimplementasinya MoU Helsinki, akan mengakibatkan timbulnya rasa saling percaya diantara kedua pihak yang pernah berunding. Termasuk masyarakat Aceh akan semakin mengkhawatirkan kondisi yang ada, karena sudah terjadi dua kali priode konflik Aceh dengan pemerintah pusat. Priode DI/TII (1953-1963) dan Periode 1976-2005.

Entah itu sebabnya, pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono, mengkritik tim yang pernah dijanjikan Kepala KSP Moeldoko. Suhendra menilai, tim tersebut belum ada kinerja pergerakannya sejak diinstruksikan Presiden Jokowi. Padahal sebut dia, penuntasan poin-poin MoU Helsinki yang belum direalisasikan sangatlah penting.

Dia juga mempertanyakan alasan belum ada pembahasan tadi karena alasan pandemi Virus Corona (Covid-19). Sebab, setidaknya dengan cara efisiensi work from home serta teleconference bisa membahas poin-poin yang dipersoalkan.

“Instruksi Presiden Jokowi keluar jauh sebelum wabah Covid-19 datang,” ujar Suhendra yang juga termasuk tokoh perdamaian Aceh itu, di Jakarta, Kamis, 6 Juni 2020 di Jakarta.

Dia menjelaskan, setidaknya ada 60 persen butir dalam MoU Helsinki yang sampai sekarang belum terealisasi. Persoalan ini berimbas pada pembangunan Aceh yang masih relatif stagnan. “Antara lain soal suku bunga, migas, dan lain-lain,” katanya.

Padahal, dalam nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) jelas disebutkan: Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka, menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik di Aceh secara terhormat bagi semua pihak, dengan solusi yang damai, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Selain itu, para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.

Itu sebabnya, para pihak sangat yakin hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut, yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca bencana tsunami, 26 Desember 2004 silam, demi mencapai kemajuan dan keberhasilan.

Tak hanya itu, para pihak yang terlibat dalam konflik juga bertekad untuk membangun rasa saling percaya, sehingga Nota Kesepahaman itu memerinci berbagai persetujuan yang dicapai dengan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.

Yang jadi soal adalah, mengapa janji Presiden RI Joko Widodo melalui Kepala KSP Moeldoko,  untuk membahas dan mencari solusi serta formula terhadap berbagai persoalan Aceh pada setiap tiga bulanan hingga kini belum terlaksana? Di sudut lain, tokoh Aceh Surya Paloh mengaku sepakat bahwa Aceh membutuhkan saran baru dan bangkit.

Nah, haruskah Pemerintah Pusat (Jakarta) memadamkan “api” setelah membakar padang ilalang kering karena janji yang tak pasti dan belum terealisasi? Keputusan tentu ada pada Presiden Joko Widodo. Semoga.***