Konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, berakhir damai di meja perundingan, 15 Agustus 2005 silam di Helsinki Finlandia. Salah satu butir mendasar adalah; Aceh berhak mengelola sendiri kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi. Lantas, pantaskah “pemuja” Nova Iriansyah mengklaim hasil perjuangan 44 tahun dan sebagai aneuk agam tunggal? Muhammad Saleh menulisnya.

Penjabaran MoU Helsinki tadi tertuang dalam Undang-Undang No:11/2006, tentang Pemerintah Aceh.

Lalu, diperkuat dengan lahirnya PP No: 23 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Bersama Migas di Aceh. Selanjutnya, dibentuklah Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Namun, setelah terjadi perdebatan panjang, akhirnya Aceh harus rela menerima bagi hasil minyak dan gas bumi 30 persen.

Sementara 70 persen lainnya menjadi hak Jakarta alias Pemerintah Pusat. Padahal, MoU Helsinki menyebut; Aceh berhak menguasai 70 persen kekayaan sumber daya alamnya.

Buka kembali Poin 1.3.4 MoU Helsinki. Disebutkan; “Aceh berhak menguasai 70 persen hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alam lainnya, yang ada saat ini dan di masa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial di sekitar Aceh".

Sayangnya, angka itu berubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh. Maklum, ada yang lebih besar, tapi juga jauh lebih kecil.

Pasal 181 UUPA yang ditandatangani Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, 1 Agustus 2006 itu menyebut; dana bagi hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumberdaya alam lain, yaitu: 1. Bagian dari kehutanan sebesar 80 persen. 2. Bagian dari perikanan sebesar 80 persen. 3. Bagian dari pertambangan umum sebesar 80 persen. 4. bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80 persen. 5. bagian dari pertambangan minyak sebesar 15 persen dan 6. bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30 tiga puluh persen.

Pemerintah Aceh juga mendapat tambahan dana bagi hasil dari minyak dan gas bumi, yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, antara lain: a. Bagian dari pertambangan minyak sebesar 55 persen dan b. bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40 persen.

Itu sebabnya, ketika Pemerintah Aceh menuntut jatah 70 persen dari hasil pertambangan minyak dan gas bumi saat penyusunan PP Nomor 23 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

Pemerintah Jakarta justeru berpegang kepada UUPA yang telah sah secara hukum.

Artinya, Aceh telah kecolongan saat UUPA disahkan. Poin 1.3.4 MoU Helsinki pun tak lagi menjadi rujukan.

Akibatnya, dalam PP No. 23 Tahun 2015 yang diteken Presiden Jokowi, 5 Mei 2015. Aceh hanya mendapat bagi hasil 30 persen dari minyak dan gas bumi.

Memang, ada penambahan 15 persen dari pertambangan minyak. Jika dalam UUPA disebut Aceh mendapat 15 persen, maka dalam PP No. 23 Tahun 2015 menjadi 30 persen.

Lapangan migas Blok B di Aceh Utara. Dok. PT Pertamina

Lantas, siapa yang menikmati semua itu? Pantaskah “pemuja” Nova Iriansyah mengklaim hasil perjuangan 44 tahun dan Ketua Partai Demokrat Aceh ini sebagai aneuk agam tunggal?

Untuk menjawab secara pasti tentu butuh waktu dan data yang valid untuk menjabarkan dan memaparkannya.

Namun, jika merujuk pada pemahaman jamak. Semua itu ada, karena perjuangan 30-an tahun lebih Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berakhir dengan lahirnya MoU Damai di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 silam. Maka, sudahkah mereka menikmatinya walau dengan porsi yang amat sangat kecil?

Selain itu, adakah mereka ikut, diajak atau ditanya tentang bagaimana mengelola sumber daya alam (Migas) dan berbagai kemudahan regulasi yang kini diperoleh Aceh?

Logika sederhananya begini. Bila perjuangan GAM hanya dilakukan sebagian besar atau katakanlah 10 persen dari 4 juta rakyat Aceh saat itu. Maka, hasil yang diperoleh Aceh saat ini begitu besar atau setara 100 persen. Selain masalah migas ada juga dana Otsus serta regulasi politik, sosial dan budaya lainnya.

Nah, sekali lagi sudahkah para pejuang GAM beserta keluarganya (janda dan anak yatim) korban konflik, menikmati sedikit (kecil) atau 10 persen saja dari hak dan hasil besar yang kini diperoleh Aceh?

Apakah tak pantas dan salah bila penguasa Aceh saat ini mengajak, bertanya dan meminta mantan petinggi GAM, untuk menempatkan para tenaga profesional di BPMA atau perusahaan Migas lainnya yang saat  ini beroperasi di Aceh?

Jika mereka tak memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni secara internal. Tentu, masih banyak putra-putri Aceh di dalam dan luar negeri, yang bisa diajak pulang untuk mengelolanya. Jadi, bukan semata-mata berdiri dan beralasan pada regulasi normatif.

Belajar dari pengalaman Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias misalnya. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Kepala BRR NAD-Nias, Kuntoro Mangkusubroto, sepertinya sangat paham dengan situasi dan kondisi psikologis paska konflik ini.

Walau mereka sadar, tidak semua SDM mantan kombatan GAM saat itu memiliki keahlian. Namun, tetap saja diberi porsi dan kesempatan untuk mengelola (bekerja) pada level tertentu. Terakhir, Sekretaris BRR dipegang dari kalangan GAM yaitu, Teuku Kamaruzzaman.

Fakta yang terjadi saat ini justeru berbalik arah dan sangat kontra produktif.

Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah justeru menciptakan “kompetisi” bebas dan sangat terbuka.

Termasuk bagi para mantan kombatan GAM untuk mendapatkan kesempatan pada sejumlah paket pekerjaan dari Anggaran Pendapat dan Belanja Aceh (APBA).

Tapi sebaliknya, diam-diam para pungawa yang dekat dengan kekuasaan saat ini, justeru mendapat kesempatan secara leluasa, menguasai setiap rupiah dana APBA.

Sekedar mengulang saja. BPMA pertama sekali dipimpin Marzuki Daham. Dia dilantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, Senin, 11 April 2016.

Kehadiran Kepala BPMA itu, secara langsung dan untuk pertama kalinya mengelola 11 blok Migas yang ada di Aceh.

Dan, semua hak, kewajiban serta akibat yang timbul dari perjanjian KKKS Bagi Hasil Migas antara SKK Migas dan KKKS yang berlokasi di Aceh maupun kontrak lainnya, yang terkait dengan pengalihan kepada BPMA.

Untuk memperkuat organisasi BPMA, 26 Oktober 2017 dilakukan proses seleksi perekrutan calon pegawai BPMA dengan melibatkan pihak eksternal Career Development Centre (CDC) Universitas Syiah Kuala  (Unsyiah) Banda Aceh sebagai panitia pelaksana.

Hingga tahap akhir pengumuman kelulusan pada 28 November 2017, CDC berhasil merekrut 52 orang tenaga profesional untuk bekerja di BPMA. Sebagian pegawai baru ini, mulai bekerja  Juli 2018.

Dan saat itu juga, Azhari Idris, ditunjuk Menteri ESDM, Ignasius Jonan sebagai pelaksana tugas menggantikan Marzuki Daham, yang habis masa jabatan sebagai Kepala BPMA, 27 Juli 2018.

Lalu, 50 pegawai BPMA, diambil sumpahnya tanggal 12 September 2018 di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh oleh Kepala BPMA. Pengambilan sumpah pegawai ini, dihadiri Plt. Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah MT dan Wakil Kepala SKK Migas, Sukandar.

Sebagai pengatur pengelolaan Migas Aceh, BPMA berkantor di Jalan Stadion H Dimurthala Nomor 8, Kota Baru, Banda Aceh. Peresmian kantor ini dilakukan, Senin, 7 Januari 2019.

Pertanyaan kemudian, andai tak ada MoU Damai Helsinki antara GAM dengan Pemerintah Indonesia, adakah semua itu terwujud?

Maklum, pertanyaan dan “gugatan” ini, sekaligus mengingatkan kita pada satu drama Yunani kuno. Judulnya: Ornithes ("Burung") dan Batrakhoi ("Katak"), yang mungkin saja sedang dimainkan para pungawa dan pemuja dari orang-orang dekat Nova Iriansyah saat ini. 

Drama ini memainkan narasi mitis dengan peran penting di hampir setiap genre sastra Yunani.

Meski demikian, satu-satunya buku pedoman mitografi umum yang masih bertahan dari masa antikuitas Yunani tadi hanyalah: Bibliotheke buatan Pseudo-Apollodoros.

Karya itu berusaha mendamaikan kisah-kisah kontradiktif dari para penyair serta menyediakan ikhtisar lengkap mengenai legenda kepahlawanan dan mitologi Yunani tradisional.

Di antara sumber-sumber sastra terawal adalah, dua wiracarita karya Homeros, yaitu Iliad dan Odisseia.

Para penyair lainnya ikut membuat wiracarita yang melengkapi siklus epik, namun sajak-sajak ini hampir keseluruhannya telah hilang. Ada pula kumpulan sajak yang dinamai Himne Homeros.

Tapi, terlepas dari namanya, Himne Homeros tidak punya kaitan langsung dengan Homeros.

Sajak-sajak dalam himne Homeros adalah, paduan suara yang berasal dari bagian lebih awal dari apa yang disebut sebagai Zaman Lira.

Karya Hesiodos lainnya yaitu, Erga kai Hemerai. Ini merupakan puisi didaktik yang bercerita mengenai kehidupan bertani, selain mitos Prometheus, Pandora serta Lima Zaman Manusia.

Hesiodos juga memberi nasihat bagaimana cara supaya dapat berhasil dalam menjalani hidup di dunia yang berbahaya ini, yang oleh para dewa dibuat menjadi lebih berbahaya!

Para penyair Lira sering mengambil tema-tema dari mitologi dan memasukkannya ke dalam sajak-sajak mereka.

Namun mereka menyampaikannya dengan cara yang kurang naratif dan cenderung lebih alusif.

Menariknya, selain digunakan dalam sajak Lira. Tema-tema dalam mitologi Yunani itu juga sangat sentral bagi drama-drama Athena.

Penulis drama tragedi seperti Aiskhilos, Sofokles, dan Euripides, mengambil sebagian besar plot cerita mereka dari mitos-mitos mengenai zaman kepahlawanan dan Perang Troya.

Kisah klasik kuno itu mungkin saja sedang dimainkan para pungawa Nova Iriansyah. Misal, para penasihat khusus (pensus) serta sejumlah aparatur sipil negara (ASN).

Salah satunya Zalsupran yang menjadikan Nova sebagai “pahlawan” dan aneuk agam dengan klaim; keberhasilan dari perjuangan 44 tahun silam.

Atau Nova Iriansyah sendiri sedang meramunya dengan syair puisi dan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dia membacanya, seperti dua puisi sebelumnya?***