Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan; Aceh sebagai Zona Hijau penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia. Namun, dari 23 kabupaten dan kota yang ada, hanya 14 daerah yang menyandang status hijau. Lantas, bagaimana dengan transparansi pengelolaan dana wabah ini?

Jika ditemukan kenaikan kasus Covid-19, gugus tugas di tingkat kabupaten/kota bisa melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

Doni Monardo Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut. Selanjutnya, kepala daerah lah yang memutuskan kapan dan sektor mana saja yang boleh beraktivitas normal di 102 daerah (14 diantara di Aceh) yang dinilai aman (zona hijau) dari Covid-19.

“Ditentukan pejabat di daerah, bupati atau wali kota,” kata Doni dalam konferensi pers yang disiarkan pada akun Youtube BNPB, Sabtu, 30 Mei 2020.

Menurut Doni, Gugus Tugas Covid-19 Pusat akan memberi arahan pada bupati dan wali kota, untuk memastikan pengambilan keputusan melalui forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), komponen masyarakat, dan DPRD.

Gugus Tugas Covid-19 Nasional juga meminta tiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Jika ditemukan kenaikan kasus Covid-19, gugus tugas di tingkat kabupaten/kota bisa melakukan pengetatan atau penutupan kembali.

Doni menjelaskan, bupati dan wali kota juga harus berkonsultasi dan berkoordinasi ketat dengan gubernur. Proses aktivasi juga harus melalui tahapan prakondisi, yaitu edukasi dan sosialisasi pada masyarakat, serta simulasi sesuai sektor yang dibuka.

Doni mengungkap, keberhasilan masyarakat yang produktif dan aman Covid-19, tergantung kedisiplinan dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan. Seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan konsumsi makanan bergizi.

Gayung bersambut. Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menerimanya dengan penuh suka cita. Dia mengklaim kurva kasus positif Covid-19 di Aceh sudah melandai. Menurut Nova, Pemerintah Aceh bekerja lebih awal, terpadu, dan fokus menghadapi kemungkinan terjadinya wabah virus corona.

"Kami mengerjakan apa yang sudah dikerjakan sama seperti daerah lain di Indonesia. Hanya saja di Aceh lebih cepat, terpadu, dan fokus," kata Nova dalam konferensi pers yang ditayangkan dari Graha BNPB, Jakarta, Jumat, 29 Mei 2020.

Ia mencontohkan, Aceh telah memulangkan mahasiswa yang ada di Wuhan, China sejak Januari 2020. Sementara, dua kasus pertama Covid-19 di Indonesia, diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Selain itu, kata Nova, Pemerintah Aceh juga menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan sebelum ada kasus konfirmasi positif di Aceh.

"Kemudian kami di Aceh cepat menyediakan sarana dan prasarana Covid-19. Mulai dari pembukaan posko sebagai pusat informasi, menyiapkan rumah sakit rujukan, dan kebutuhan lainnya untuk penanganan Covid-19 sebelum ada yang terindikasi positif," ujar Nova.

Menurut Nova, Pemerintah Aceh serta pemerintah kabupaten/kota telah bekerja semaksimal mungkin dengan menetapkan kebijakan, terkait protokol kesehatan yang ketat hingga ke desa-desa.

Dia juga menyatakan dukungan publik, khususnya para ulama dan tokoh masyarakat kepada pemerintah sangat kuat. Masyarakat pun dinilai disiplin dan waspada terhadap Covid-19.

"Pemerintah berhasil membangun sistem kesiapsiagaan petugas hingga ke tingkat desa yang dikoordinasikan dinas kesehatan kabupaten/kota, sehingga semua yang dicurigai tidak ada yang lolos hingga terbukti negatif," kata Nova bangga.

Nova mengatakan, dukungan kepada para tenaga kesehatan juga merupakan kunci keberhasilan penanganan Covid-19 di Aceh. Dia menyebutkan, pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada para tenaga kesehatan serta keluarga mereka.

"Dukungan masyarakat kepada tim medis dan paramedis sangat luar biasa. Semua yang terkait kerja para tenaga kesehatan mendapatkan dukungan seluruh masyarakat dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota," ucap Nova. "Berbagai bantuan diberikan kepada mereka, termasuk para keluarga," tegasnya.

Berdasarkan data laporan harian selama 7 hari terakhir, Aceh memang tidak mencatat penambahan kasus baru Covid-19 yang signifikan di Aceh.

Data DInkes Aceh dan Gugus Tugas Covid-19 Nasional.

Pada kurun waktu 22-29 Mei 2020 misalnya, hanya ada penambahan 2 pasien Covid-19. Tanggal 22 Mei 2020, Aceh mencatat 1 kasus baru, sehingga pasien Covid-19 menjadi 19 orang. Selanjutnya hingga 27 Mei 2020, tidak ada penambahan jumlah pasien.

Penambahan kasus baru terjadi lagi pada 28 Mei 2020 sebanyak 1 kasus. Jadi, total pasien Covid-19 saat itu menjadi 20 orang. Berlanjut, 29 Mei 2020, tidak ada penambahan kasus baru. Maka, total pasien Covid-19 di Aceh saat ini 20 orang dengan laporan 1 kasus kematian.

Sebatas ini tentu tidak ada yang salah dari pernyataan Plt.Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Begitu pun, diakui atau tidak, masuknya Aceh dalam zona hijau pandemi virus corona saat ini. Tidak berarti  titik penyebaran virus mematikan berhenti.

Di sisi lain, membuka kembali ingatan publik tentang pengunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA 2020) dalam menanggulangi virus tersebut. Maklum, selain menguras dana daerah (APBA 2020), Aceh juga mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Misal, alat pelindung diri (APD). Belum lagi bantuan dan partisipasi mandiri dari masyarakat seperti masker dan hand sanitaizer.

Sebab, bukan tidak mungkin pengunaan anggaran yang disebut-sebut menjadi prioritas bagi pengadaan perlengkapan dan alat pendeteksi dini serta pengujian menyeluruh, terselip berbagai dugaan penyimpangan. Termasuk pengadaan dan penyaluran sembako.

Selain itu, penguatan tenaga medis yang cakap maupun penyediaan informasi yang lebih rinci dan akurat. Semua itu bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah Aceh mampu mengendalikan wabah virus corona, sehingga tidak menimbulkan kepanikan dan ketidak-percayaan masyarakat.

Itu sebabnya muncul penilaian bahwa, ada beberapa pemerintah provinsi yang dianggap tidak serius dalam menanggulangi penyebaran wabah corona alias Covid-19.

Lihat saja, selama ini, pemerintah juga disebut tidak jujur serta terkesan serampangan dalam menyampaikan data terkait virus ganas yang menyerang penjuru dunia itu.

Muncul penilaian, cara pemerintah daerah menangani wabah virus corona sangat buruk. Setiap pejabat seenaknya mengeluarkan komentar dan kebijakan. Soal penyedian lahan kuburan massal dan kesalahan diagnosa (rapid test dan swab) contohnya.

Selain itu, ada fenomena menarik yang terjadi di Aceh. Sebelumnya, hampir seluruh kabupaten dan kota masuk dalam zona merah, sehingga angka ODP dan PDP terus meningkat. Kondisi ini tentu saja bergerak lurus dengan pencairan anggaran daerah dengan dalih penanggulangan wabah corona dan bantuan sembako serta dana tunai kepada masyarakat yang terkena dampak.

Sebaliknya, begitu Aceh masuk dalam zona hijau, dalam hitungan hari tingkat status ODP dan PDP di Aceh berkurang. Bahkan, ada pasien di Aceh Utara yang semula dinyatakan positif berdasarkan rapid test di RSUD Cut Mutia, Kabupaten Aceh Utara. Lalu, disebut; negatif berdasarkan hasil swab Balitbangkes Aceh (baca: Hasil Rapid Test Berbeda dengan SWAB, Usai Pemakaman, Ternyata Abdullah Manyak Negatif  Covid-19).

Itu sebabnya, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) Misbah Hasan menduga. Ada sejumlah potensi korupsi dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, tak kecuali Aceh. Misal, saat pemerintah menggelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi Covid-19.

"Penggelapan dana bantuan. Bisa saja anggaran-anggaran sudah ditransfer bermasalah di pelaksananya, jumlah bantuan tak sesuai dengan yang diterimakan," ujar Misbah dalam sebuah diskusi online, Kamis, 9 April 2020 lalu.

Selain itu, bisa juga terjadi pungutan liar, hingga dobel pembiayaan akibat data penerima yang amburadul. Apalagi, kata dia, bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah diwajibkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN), yang juga terdapat dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

"Itu pasti ada masalah kalau datanya juga bermasalah, ada orang-orang yang akan dapat dobel dan ada yang malah tidak dapat," katanya.

Misbah mengatakan, sebetulnya pemerintah sudah banyak menerbitkan regulasi dalam hal kebijakan anggaran di masa pandemi Covid-19, dari Instruksi Presiden (Inpres) hingga Surat Edaran (SE).

Sayangnya, kata dia, realokasi anggaran sebesar Rp 405,1 triliun yang dilakukan pemerintah pusat untuk menangani Covid-19, masih sangat kecil atau hanya 3 persen. "Pemerintah kurang serius dalam melakukan realokasi meski banyak yang disisir terutama yang direalokasi banyak yang di bawah 20 persen," kata dia.

Karena itu, pihaknya merekomendasikan agar pemerintah wajib membuat item khusus untuk anggaran Covid-19. Tujuannya, agar penggunaannya menjadi jelas dan dapat dilaporkan secara berkala.  

Sebaiknya kata dia, saat pengumuman rutin terkait perkembangan Covid-19, pemerintah menyertakan besaran dana yang sudah digunakan. Selain itu, pemerintah juga diminta membuat kajian kerentanan sosial secara menyeluruh serta melakukan sinkronisasi kebijakan anggaran pusat dan daerah.

"Pelibatan masyarakat sipil dalam penanganan Covid-19 terutama untuk membuat portal pengaduan terhadap potensi-potensi penyimpangan yang ada di lapangan juga diperlukan," ucap dia.

Lantas, bagaimana dengan Aceh? Rencananya memfokuskan anggaran Rp 1,7 triliun untuk penanganan pandemi virus corona. Dana itu bakal dipakai bila Aceh menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tapi, rencana itu batal terjadi karena Aceh sudah masuk pada zona hijau.

"Dana Rp1,7 triliun itu  berpeluang untuk digunakan sebagai dana penanganan COVID-19 jika terjadi sesuatu," kata Sekretaris Daerah Aceh, Taqwallah dalam keterangannya, Kamis, 7 Mei 2020.

Saat itu, Taqwallah memaparkan rancangan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020, terkait penanganan COVID-19, kepada anggota Badan Anggaran DPR Aceh. Pemaparan dilakukan di Ruang Serbaguna Kompleks DPRA, Selasa, 6 Mei 2020.

Menurut Taqwallah, dana refocusing itu diambil dari penundaan dan pembatalan kegiatan-kegiatan perjalanan dinas, serta kegiatan belanja yang belum berjalan pada setiap dinas atau Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Dana itu katanya, akan dipakai untuk tiga hal yaitu penanganan kesehatan, keselamatan, serta penyediaan jaring pengamanan sosial dan penanganan dampak ekonomi akibat COVID-19.

Taqwallah menyebut, Pemerintah Aceh hingga kini belum menggunakan data refocusing Rp1,7 triliun tadi. Sebaliknya, dana yang dipakai untuk penanganan virus corona selama ini bersumber dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan, Rp118 miliar.

"Kalau nanti kita berlakukan PSBB, maka dana (Rp1,7 triliun) tersebut harus digunakan," jelas Taqwallah.

Selain itu, kata Taqwallah, APBA tahun 2020 sendiri mengalami pengurangan pendapatan Rp1,481 triliun. Kondisi ini terjadi akibat konsekuensi dari perubahan postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan pemerintah pusat untuk menangani COVID-19.

"Seperti kita ketahui sebagian besar pendapatan dalam APBA berasal dari transfer dari pusat," ungkap Taqwallah.

Begitupun, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan anggaran Rp57,5 miliar, untuk mengantisipasi serta penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Aceh.

Dana itu berasal dari alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Nah, menurut data rekapitulasi alokasi BTT Aceh. Total BTT yang dialokasikan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020, Rp 118,8 miliar.

Itu berarti, dana BTT yang masih tersedia Rp61,2 miliar. Penggunaan dana BTT tersebut dikeluarkan dalam tiga tahap. Pertama, anggaran BTT yang dicairkan mencapai Rp33,3 miliar. Pencairannya dilakukan, Senin, 23 Maret 2020, dengan Nomor SPM: 00001/SPM-TU/3.00.03.00/2020.

Anggaran tersebut disalurkan melalui beberapa Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yaitu, Dinas Kesehatan Aceh, Rp10,6 miliar, Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh (Rp6,1 miliar), Rumah Sakit Umum Daerah dr Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara (Rp8,8 miliar).

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, juga mendapat kucuran dana terkait kegiatan patroli yang dilakukan untuk pengendalian penyebaran Covid-19. Anggarannya, Rp5,2 miliar.

Selain itu, Dinas Sosial Aceh dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh, juga menerima dana masing-masing Rp1,2 miliar. Sedangkan pencairan dana BTT tahap kedua dilakukan Kamis, 2 April 2020, melalui Nomor SPM 00003/SPM-TU/3.00.03.00/2020.

Anggaran yang dikeluarkan Rp14,1 miliar ini, alokasi dana BTT tadi diperuntukkan untuk Dinas Sosial Aceh, terkait penyaluran bantuan sembako bagi warga yang terdampak Covid-19 di Aceh. Selanjutnya, melalui SPM Nomor 00034/SPM-TU/3.00.03.00/2020 tanggal 16 April, Pemerintah Aceh kembali mencairkan dana BTT Rp10 miliar.

Pencairan tersebut, diantaranya digunakan untuk pengadaan bantuan beras medium di Dinas Sosial Aceh. Anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp6 miliar. Dana tahap ketiga juga dipergunakan untuk pengadaan masker tahap I, yang diperuntukkan bagi 23 kabupaten/kota di Aceh. Alokasi anggarannya Rp1,5 miliar melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh. Dan, Dinas Perhubungan Aceh juga memperoleh kuncuran dana penangananan dan antisipasi Covid-19, Rp2,5 miliar.

Nah, muncul tanda tanya. Bagaimanakah dana itu digunakan dan siapa yang mengawasinya serta kenapa penggunaan dana rakyat tadi tidak diinformasikan secara terbuka (transparan) kepada publik melalui media pers dan atau sosial?

Memang, dari segi keuangan publik, permasalahan ini telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, dan PP Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Pengaturannya, tentang tanggung jawab para pihak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, menurut UU ini, pemda harus mengalokasikan dana penanggulangan bencana melalui APBD yang memadai.

Pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebenarnya sudah cukup jelas. Maklum, bagaimanapun pemerintah pusat telah menggariskan bahwa skala bencana akan ditangani secara proporsional, sedangkan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama, harus mengalokasikan kebijakan yang memadai dengan tidak semata-mata mengandalkan tindakan dan pembiayaan dari pusat.

Secara umum, manajemen keuangan daerah perlu mengantisipasi masalah ini dalam kerangka kebijakan integral. Setidaknya, tiap daerah perlu merumuskan tindak lanjut dari UU Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana dengan membuat kebijakan yang baik.

Untuk itu, dari sudut pandang manajemen publik, tiap pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, harus mengantisipasi lima  aspek penting, yaitu assessment risiko, pembangunan kapasitas institusi, investasi pada pengurangan risiko, persiapan kondisi darurat dan pengalokasian dana bencana berikut pembiayaannya.

Selain itu, membuat skema perencanaan dan pengunaan anggaran daerah secara lebih fokus dan transparan. Termasuk menyusun rencana aksi berikutnya paska virus corona (Covid-19) untuk Aceh. Terutama membangkitkan kembali usaha kecil dan menengah masyarakat yang sempat terpuruk selama ini. 

Pertanyaannya, sudahkah semua itu berjalan dengan benar? Bila sudah, tentu patut diberi apresiasi namun jika tidak? Bersiaplah untuk berurusan dengan aparat penegak hukum dan Gedung Merah Putih atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. Biarlah waktu menjawabnya.***