Pemerintah Kota Sabang berencana segera memfungsikan bangunan Mess Pemko Sabang, Jalan Teungku Daud Beureueh, Kota Banda Aceh. Hotel setara bintang empat dan berlantai tujuh ini, memiliki 125 kamar, berada di atas lahan seluas 9.675 meter persegi. Lantas, bagaimana proses pembangunannya hingga menyimpan misteri keberadaan cagar budaya, Rumah Kapten Cina di lahan tersebut? Berikut Liputan Wartawan MODUSACEH.CO, Saiful Haris Arahas.

Karena saya tahu situs cagar budaya dilindungi undang-undang. Makanya tidak kita bongkar dan kita pagar dengan seng. Waktu itu saya selalu berkoordinasi dengan orang Balai Cagar Budaya Aceh

Nizwar ST Mantan Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh Tahun 2013

WALIKOTA Sabang Nazaruddin atau akrab disapa Tgk Agam sumingrah, saat menerima secara resmi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota Banda Aceh Aminullah Usman, SE, Ak di Pendopo Walikota Banda Aceh, Senin, 30 Desember 2019 lalu.

Ini berarti, dalam waktu tak lama lagi, Mess Sabang yang disulap menjadi hotel mewah ini akan beroperasi.

“Ada beberapa tahapan yang harus kita kejar untuk merealisasikan bangunan ini dapat segera dioperasikan sebagai hotel. Setelah tahapan-tahapan itu selesai nanti kita publish lagi,” kata Tgk Agam.

Lantas, siapa pengelola hotel tersebut, apakah Pemko Sabang atau pihak ketiga? Nazaruddin mengaku, pihaknya akan mengikuti sesuai regulasi yang ada. “Kita tidak akan mengangkangi aturan yang ada, Pemko Sabang akan mengikutinya sesuai regulasi yang ada,” ujarnya, gamblang.

Tapi, pembangunan Mess Sabang terlaksana, tak lepas dari peran Zulkifli H. Adam, Walikota Sabang (2012-2017). Awalnya, dia merencanakan pembangunan Mess Pemko Sabang ini berlantai 10. Tapi, hanya terealisasi tujuh lantai.

Dok. MODUS ACEH

Nah, ini merupakan wujud dari janji kampanye politik Zulkifli H. Adam-Nazaruddin (Walikota dan Wakil Walikota Sabang), yang memenangkan kontestasi politik 2012-2017 di Kota Sabang, Provinsi Aceh.

Makanya, begitu terpilih dan dilantik, duet pasangan ini segera mengelontorkan dana Rp600 juta yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Sabang 2012.

Sebagai langkah awal, diplot juga anggaran Rp501 juta lebih untuk pembuatan Detail Engineering Design (DED). Tender atau lelang ini dimenangkan PT. Quantum Design Consultant dengan harga penawaran Rp501.600.000,00.

Berikutnya tahun 2013, Pemerintah Aceh mengalokasikan dana Rp10 miliar dari dana Otsus/APBA 2013, untuk pembangunan Mess Pemko Sabang (tahap I), dengan pagu Rp9.750.000.000.00. Pekerjaan ini dimenangkan PT. Tuah Sejati dengan nilai penawaran Rp9.253.163.000,00.

Lalu pada 2014, Pemko Sabang kembali mengalokasikan dana Rp200 juta dari APBD Sabang untuk review design pembangunan mess itu. Tender tersebut dimenangkan PT. Caixa Consultant dengan harga penawaran Rp197.230.000,00. Ditambah lagi anggaran pengawasan teknis pembangunan mess, Rp300 juta, yang dimenangkan CV. Infra Madya Konsulindo dengan harga penawaran Rp274.340.000,00.

Selanjutnya, Pemko Sabang kembali mengalokasikan dana dari APBD (2014), Rp10 miliar untuk pembangunan tahap II. Tender yang diikuti 34 peserta lelang tersebut, dimenangkan PT. Ramai Jaya Purna Sejati dengan harga penawaran Rp9.521.755.000,00.

Foto: Saiful Haris Arahas

Namun, di tengah jalan, muncul dugaan pembangunan yang dilakukan PT. Ramai Jaya Purna Sejati bermasalah. Ini terkuak setelah Wakil Wali Kota Sabang saat itu, Nazaruddin bersama tim, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pembangunan mess tersebut, Kamis, 16 Oktober 2014.

Menurutnya, proses pembangunan Mess Pemko Sabang yang menyerap dana APBA hingga Rp10 miliar yang dibangun sejak 2013 itu, tidak sesuai yang direncanakan alias asal jadi.

Dia bahkan menyebutkan, banyak potongan besi yang tidak sesuai gambar atau RAB proyek. Misal besi pondasi yang seharusnya diikat 10 sentimeter, menjadi 15 sentimeter. Nazaruddin mengklaim, pembangunan Mess Pemko Sabang dibangun asal jadi, dan banyak yang tidak sesuai spek.

Akibatnya, Januari 2015, proyek pembangunan Mess Pemko Sabang (Tahap II) dihentikan. Kesimpulan Walikota Sabang Zulkifli H. Adam dan tim dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang saat itu, rekanan pelaksana pembangunan mess itu tidak profesional.

Anggota DPRK Sabang Albina, ST ketika itu mengungkap. Proyek pembangunan Mess Pemko Sabang yang dikerjakan PT. Ramai Jaya Purna Sejati, tidak sesuai kontrak kerja. Untuk menghindari kerugian Negara lebih besar, tim memutuskan untuk menghentikan pekerjaan.

Karena penghentian itu, PT. Ramai Jaya Purna Sejati menyurati Gubernur Aceh, dr. Zaini Abdullah dan meminta pertimbangan agar perusahaan ini, dapat melanjutkan pekerjaan pembangunan Mess Pemko Sabang. Alasannya, perusahaan itu mengalami kerugian besar karena telah membeli material dan kebutuhan proyek tersebut.

Tahun 2015, Pemko Sabang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang kembali mengalokasikan dana Rp9,7 miliar dari dana Otsus/APBD 2015, untuk lanjutan pekerjaan tahap III. Tender ini dimenangkan PT. Andesmont Sakti dengan harga penawaran Rp9.234.412.000,00.

Begitu pun, walau pembangunan Mess Pemko Sabang dikerjakan PT. Andesmont Sakti telah dinyatakan selesai 100 persen, tetapi hasil pemeriksaan PPTK, kontraktor pelaksana, dan pengawas lapangan, 10 Maret 2016 menunjukkan hasil. Terdapat pekerjaan persiapan yang tidak layak dibayarkan yaitu internal security, Rp30 juta.

Maklum, segala bentuk fasilitas pengamanan beserta personilnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan merupakan tanggung jawab kontraktor pelaksana.

Tak hanya itu,  terdapat kekurangan volume pekerjaan Rp32.974.856,07. Sebaliknya, terdapat kelebihan pembayaran Rp62.974.856,07 (Rp30.000.000,00 ditambah Rp32.974.856,07).

Kondisi tersebut tidak sesuai Surat Perjanjian (Kontrak), Nomor: 620/02/SP-FPPFU.T/2015, tentang syarat-syarat Umum Kontrak angka 65.2 huruf a poin 3 yang menyatakan. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh menyebutkan, akibat kondisi itu telah membuat kelebihan pembayaran pekerjaan lanjutan pembangunan Mess Pemko Sabang (Tahap III) kepada PT. Andesmont Sakti, Rp62.974.856,07. Itu terjadi karena pengguna anggaran dan PPTK tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Terkait hal itu, panitia penerima hasil pekerjaan dinilai kurang cermat dalam melaksanakan pengujian/pengukuran pada saat serah terima pekerjaan. Dan, konsultan pengawas kurang cermat dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan.

Ironisnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang waktu itu mengaku sepakat untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Caranya,  melakukan pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah. Dan, pihak rekanan telah menyetorkan/mengembalikan kelebihan bayar ke kas daerah.

Kendati  demikian, pada proyek lanjutan pembangunan Mess Pemko Sabang (Tahap IV), yang ditender 25 Desember 2015 (seperti dilansir dari laman lpse.sabangkota.go.id), PT. Andesmont Sakti kembali memenangkan lelang tersebut dengan harga penawaran Rp33.825.000.000,00. Lanjutan proyek pembangunan mess tersebut dialokasikan dari dana Otsus/APBD 2016, dengan pagu Rp33.825.000.000,00.

Selain itu, Pemko Sabang juga mengalokasikan dana untuk pengawasan lanjutan pembangunan (Tahap IV), Rp825.000.000,00. Sumbernya  dari dana Otsus/APBD 2016. Pengawasan proyek lanjutan tersebut dimenangkan PT. Griyatama Indokonsul.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sabang, Faisal,ST, MT, ketika ditanyai perihal kronologis dan jalan panjang pembangunan Mess Pemko Sabang, yang menggunakan metode pembangunan multiyears ini (tahun jamak) mengaku, tidak terlalu tahu dan paham.

Alasan Faisal, karena dirinya pernah dinon-jobkan selama dua tahun. Ia mengaku menjabat pada Dinas PUPR Kota Sabang sejak tahun 2018 dan tidak mengetahui banyak, berkaitan pembangunan Mess Pemko Sabang.

Pengakuan senada juga diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Kota Sabang, Husaini, ST. Malah dia menyebutkan tidak mengetahui sama sekali persoalan pembangunan Mess Pemko Sabang. Karena, saat itu bukan bagiannya di Dinas PUPR Sabang.

“Saya ini baru menjabat sejak dua minggu lalu sebagai Plt. Sebaiknya ditanyakan langsung saja pada Pak Mahmud, beliau Kadis PUPR Kota Sabang saat itu,” katanya pada media ini, Rabu, (18/3/2020).

Ditanyai lebih lanjut soal dibongkarnya situs/bangunan cagar budaya Provinsi Aceh, yaitu Rumah Kapten Cina, di lokasi Mess Pemko Sabang (sekarang). Husaini hanya menjawab singkat. "Nantinya Rumah Kapten Cina akan dirangkai kembali," jelasnya.

Masih kata Husaini. “Disitu kan sudah ada tapak (pondasi) yang dibangun pada pelataran bangunan Mess Pemko Sabang. Nanti akan dirangkai kembali dengan menyerupai seperti wujud aslinya dulu,” katanya.

Di sisi lain, Husaini belum mengetahui kapan rencana akan dimulai pembangunan kembali Rumah Kapten Cina tadi. Menurutnya, kebijakan itu ada pada Walikota Sabang Nazaruddin.

Mantan Kadis PUPR Kota Sabang Mahmud, ST hingga berita ini ditayangkan belum dapat dihubungi. Padahal, telah coba dihubungi melalui tiga nomor telpon seluler yang dimiliki media ini. Ketiga nomor tersebut dalam keadaan tidak dapat dihubungi dan diluar jangkauan. Ada apa?

Foto: Saiful Haris Arahas

Penjelasan singkat justeru diperoleh dari Nizwar ST, mantan Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh Tahun 2013. Dia juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ketika itu.

Menurut Nizwar ST atau akrab disapa Nick ini. Saat dirinya ditunjuk sebagai KPA pembangunan Mess Pemko Sabang (Tahap I), dia tidak dilakukan pembongkaran terhadap situs cagar budaya tersebut.

“Karena saya tahu situs cagar budaya dilindungi undang-undang. Makanya tidak kita bongkar dan kita pagar dengan seng. Waktu itu saya selalu melakukan berkoordinasi dengan orang Balai Cagar Budaya Aceh,” ungkap Nick.

Lanjut Nizwar, ketika itu memang sempat ada wacanana pihaknya untuk membongkar situs tersebut. Namun, Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, memberi syarat. Jika bangunan Rumah Kapten Cina itu dibongkar, maka harus dibuatkan satu gudang khusus yang dilengkapi alat pengatur suhu. Tujuanya,  menjaga keawetan bahan material bangunan tersebut.

Masih kata Nizwar, pihak BPCB Aceh ketika itu memperkirakan harga pembongkaran dan membangun gudang penyimpanan hingga menyediakan alat pengatur suhu, membutuhkan biaya hingga Rp500 juta.

“Maka, dengan banyak pertimbangan waktu itu, akhirnya hingga pembangunan Mess Pemko Sabang (Tahap I) selesai, bangunan Rumah Kapten Cina tersebut tidak kita bongkar,” katanya.

Penelusuran media ini di lokasi pembangunan Mess Pemko Sabang, tidak ditemukan bongkaran bahan material bangunan Rumah Kapten Cina di kawasan tersebut. Muncul pertanyaan, kemana dan dimana material bangunan Rumah Kapten Cina itu berada?

Sebagai informasi, situs/bangunan cagar budaya yang telah dibongkar pada pengerjaan pembangunan Mess Pemko Sabang, adalah Rumah Kapten Cina. Dia seorang mualaf Tionghoa bernama Yu Tin.

Haji Harun Keuchik Leumiek (Buku; Potret Sejarah Banda Aceh) menulis. Rumah tersebut merupakan bangunan lama yang sangat antik dengan arsitektur Tionghoa. Bangunan itu peninggalan kolonial Belanda, dan termasuk dalam situs/cagar budaya yang dilindungi.

Sejalan beralih tangan atau kepemilikan kepada Pemko Sabang, pada bekas rumah dan tanah tersebut telah berdiri gedung Mess Pemko Sabang yang akan difungsikan sebagai hotel. Sehingga nasib situs/bangunan cagar budaya dan sejarah ini pun tak jelas nasibnya. Duh! Semudah itukah?***

Rumah Kapten Cina di Jalan Tgk. Daud Beureueh, tempat dibangunnya Mess Pemko Sabang sekarang.

Selamatkan Cagar Budaya Rumah Kapten Cina

Saatnya Penegak Hukum Bertindak

Penyelamatan Cagar Budaya dan Situs Sejarah dilindungi undang-undang. Siapa saja yang melakukan pengerusakan  dan penghilangan situs/bangunan cagar budaya, dapat dihukum secara pidana. Saatnya aparat penegak hukum bertindak. Adakah yang berani?

Buka kembali Undang-Undang (UU),  Nomor: 11 Tahun 2010, tentang Cagar Budaya. Tegas disebutkan, siapa saja yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan caga budaya, dapat dijerat Pasal 105 jo Pasal 113 Ayat (3). Ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Contoh nyata sudah ada, kasus perusakan bangunan Cagar Budaya (BCB) di Yogyakarta. Ini merupakan kasus pertama tentang perusakan BCB yang diproses hingga ke ranah hukum atau pengadilan.

Terdakwanya, Muhammad Zakaria (36) warga Purwokerto, Jawa Tengah dan R. Yoga Trihandoko (38) warga Kotagede, Yogyakarta. Keduanya divonis bersalah dan denda Rp500 juta, karena merusak  bangunan Cagar Budaya Gedung SMA "17" 1 di Yogyakarta.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Yogyakarta, Jalan Kapas, Selasa (3/2/2015). Kedua terdakwa terbukti bersalah secara sah dengan sengaja melakukan perusakan bangunan Cagar Budaya di Jalan Tentara Pelajar, Bumijo, Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta.

Saat itu, Ketua Majelis Hakim Merry Taat A menyebut, perbuatan kedua terdakwa berakibat hilangnya nilai historis yang tinggi milik bangsa. Keduanya juga tidak mengindahkan SK Gubernur DIY Nomor 210, tanggal 2 September 2010, bahwa bangunan SMA "17" 1 Yogyakarta sebagai BCB.

Atas perbuatannya tersebut, dua orang terdakwa didenda Rp500 juta atau dipenjara selama 12 bulan kurungan.

Perusakan dilakukan dengan menggunakan alat bodem hingga tembok bangunan sekolah dibagian depan diroboh. Padahal, bangunan bersejarah dengan gaya arsitek Jawa-Eropa dan pernah digunakan sebagai markas Ikatan Pelajar Indonesia (IPI), Tentara Pelajar dan Markas Komando Detasemen III Tentara Pelajar (TP) itu menjadi rusak.

Nah, akibat tindakan tersebut mengakibatkan 60 persen bangunan dalam kondisi rusak dan tidak bisa lagi digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

Lantas, siapa yang paling bertanggungjawab dengan posisi dan kondisi Rumah Kapten Cina di Banda Aceh? Pertama, Wali Kota Sabang sebagai pemilik lahan. Kedua, Wali Kota Banda Aceh sebagai pemilik wilayah dan ketiga Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, sebagai wakil pemerintah yang diberi tugas untuk mengawasi dan bertanggungjawab.

Foto: Dok.

Begitupun, media ini belum berhasil melakukan konfirmasi kepada dua pejabat daerah ini. Termasuk kepala dan staf Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh. Kata staf di sana, kedua pejabat tadi sedang tidak berada di Aceh. ‘Bapak sedang tidak berada ditempat,’ kata seorang staf perempuan yang bertugas di bagian umum,   Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Aceh, Selasa, 17 Maret 2020.

Itu sebabnya, aparat penegak hukum segera terjun ke lapangan dan mencari tahu keberadaan Cagar Budaya; Rumah Kapten Cina tersebut. Syukur, jika masih tersimpan rapi pada satu tempat. Sebaliknya, bila raib dan terbang ke luar negeri serta menjadi koleksi para kolektor dunia, tentu rugi besar.

Dugaan ini tidaklah berlebihan. Contoh, Arca Buddha Aksobhya, yang dibuka dengan penawaran senilai Rp 3 miliar, namun gagal dilelang di Balai Lelang Christie's New York. Diduga, Arca itu berasal dari sisi timur Candi Borobudur, Jawa Tengah, Indonesia.

Penawaran sempat dibuka dengan harga US$ 300.000, sekitar Rp 3 miliar. Padahal, barangnya "hanya" berupa arca Aksobhya, Budha sedang duduk bersila dengan kedua telapak tangan di atas paha. Harga selangit itulah yang ditawarkan Balai Lelang Christie's di New York. Namun, sebelum lelang dibuka April lalu, mendadak Balai Chrietie's menundanya, hingga sekarang.

Seperti diwartakan laman gatra.com. Rupanya, seorang kolektor benda antik di Jakarta yang memperoleh katalog lelang, melaporkan rencana penjualan itu ke Pemerintah Indonesia.

Deputi Menteri Urusan Sejarah dan Arkeologi pada Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan lantas meminta lelang dibatalkan. Christie's kemudian menariknya dari daftar lelang, bersama dua benda antik lainnya, yakni kepala Bodhisatwa dari abad IX dari Jawa Tengah dan Arca Brahma berkepala empat peninggalan abad XI dari Jawa Timur

Rumah Kapten China di Selatan Alun-Alun Kota Madiun (2008). Foto: Google

Arca Budha bersila itu diduga berasal dari bangunan sisi timur Candi Borobudur. Bila benda ini asli, pemerintah akan berupaya membawanya ke Indonesia. Rencana ini cukup beralasan, karena Borobudur telah dinyatakan sebagai ''warisan dunia'' yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 1991. Perlindunganya menjadi tanggung jawab dunia internasional, dan siapa pun tak bisa memilikinya.

Kini, ketiga barang antik itu sedang diteliti keasliannya, dari sampel batuannya, baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia. Bila kedua penelitian itu saling mengonfirmasikan keasliannya, benda-benda itu akan ditarik ke Indonesia. Namun, bila palsu, Balai Christie's akan mencampakannya.

Siapa pemilik arca Aksobhya? Menurut Balai Lelang Christie's, arca ini koleksi pribadi Dr. William T. Price, kolektor benda antik asal Amarillo, Texas. Price memang punya hobi mengoleksi benda seni dari Asia. Koleksinya sempat dipamerkan Museum Seni Amarillo, sebelum Christie's menggelar lelang.

Christie's perlu mengetahui lebih jauh asal-usul Aksobhya. Meski sebelumnya balai lelang ini telah melakukan penelusuran, keabsahan kepemilikannya harus jelas untuk menjaga reputasi Christie's. Sebab, menurut hukum Amerika Serikat, bila terbukti memperdagangkan barang curian, balai lelang ini bisa terancam hukuman.

Gawatnya lagi, bila ternyata arca ini palsu akan mencoreng nama baik Christie's sebagai Balai lelang kondang. Lantaran ini, Price kemudian menyomasi Jean Michel Beurdeley, pedagang barang antik di Paris, Prancis, untuk menanyakan riwayat Arca. Michel menjual arca Aksobhya kepada Price pada 1980. Ia menolak jika dagangannya dianggap ilegal.

Arca Aksobhya diakuinya dibeli secara sah dari Indonesia. Saat mengeluarkan benda ini dari Indonesia ia mengaku tak menyalahi aturan imigrasi maupun perlindungan benda cagar budaya. Terlepas dari perseteruan ini, Indonesia sendiri sebenarnya kerepotan menjaga benda cagar budayanya.

Meski telah memiliki Undang-Undang Nomor 5/1992 yang melindungi dan memelihara benda cagar budaya warisan bangsa, arus perdagangan dan penyelundupan benda cagar budaya tak pernah surut. Pencurian benda cagar budaya kerap terjadi di situs bersejarah yang terbuka seperti kawasan candi.

Beberapa tahun terakhir, jumlah benda cagar budaya yang hilang diduga lebih dari yang disampaikan enam Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala yang berada di Batu Sangkar, Jambi, Trowulan, Yogyakarta, Prambanan, dan Makassar.

Dari enam lembaga itu, tercatat telah terjadi 130 kasus pencurian benda cagar budaya pada 1990-2002. Sebanyak 370 benda cagar budaya dinyatakan hilang. Dari seluruh kasus ini, hanya sekitar 20 kasus yang terungkap. Pada tahun-tahun berikutnya, kasus pencurian tetap terjadi meski tak setinggi periode sebelumnya. Pada 2003 tercatat tujuh kasus pencurian benda cagar budaya.

Pencurian terbanyak terjadi pada 1999. Ketika itu, krisis yang memberi tekanan dahsyat pada kemampuan ekonomi memicu orang yang tak bertanggung jawab melakukan pencurian benda cagar budaya. Bagian-bagian candi seperti arca, artefak, dan makara menjadi sasaran empuk. Lebih lagi, pengamanan di area candi tak terlalu ketat. Sebab, jumlah tenaga keamanan yang terbatas dan kawasan candi yang sangat luas membuat para pencoleng arca bebas berkeliaran.

Di candi yang terletak di kaki Gunung Ungaran, Desa Candi, Ambarawa, Kabupaten Semarang itu, sembilan petugas masih dibagi dalam tiga kelompok untuk menjaga kawasan yang begitu luas.

Posisi kebanyakan situs candi yang dekat dengan kawasan permukiman ikut menyulitkan pengawasan. Warga setempat bebas keluar masuk candi, terutama pada kawasan yang masih dalam penelitian atau ekskavasi.

Upaya ini jelas tak bisa mencegah pencurian benda cagar budaya. Harga arca dan benda cagar budaya lain yang tinggi di pasar barang antik dunia membuat orang tergiur meperdagangkannya. Belum lagi tingginya minat para kolektor, terutama asing, terhadap arca di candi-candi kuno di Jawa. Hal ini terlihat dari maraknya lalu lintas benda cagar budaya ke luar negeri.

Dari September 2004 sampai Februari 2005, Bea dan Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan 19 kasus penyelundupan benda cagar budaya yang akan terbang ke luar negeri. Setahun sebelumnya, tercatat 24 benda cagar budaya berhasil ditahan bersama 156 benda budaya lainnya.

Beberapa bandara internasional menjadi pintu rawan penyelundupan benda cagar budaya. Selain Bandara Soekarno-Hatta, pintu rawan lainnya ialah melalui Bandara Ngurah Rai di Denpasar, Bali, dan Bandara Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur.  Bandara Adisucipto, Yogyakarta, juga ditenggarai sebagai pintu keluar benda cagar budaya.

Pemeriksaan dengan sinar-X hanya untuk mengetahui isi paket. Kalaupun diketahui di dalam paket ada yang mencurigakan sulit menentukan apakah barang tersebut asli atau hanya barang kerajinan. Lebih mudah mendeteksi narkoba atau senjata api dibandingkan dengan benda cagar budaya. Ini sulit diketahui, karena petugas di bandara juga tak memiliki kemampuan membedakan benda cagar budaya dengan barang kerajinan antik.

Alhasil, banyak benda cagar budaya Indonesia yang lolos ke mancanegara. Raibnya benda-benda itu lebih banyak terjadi sebelum 1970 ketika penjagaan belum terlalu ketat. Di Candi Borobudur, sebanyak 33 arca dari 504 arca, tak jelas rimbanya. Jumlah ini belum termasuk arca yang tak utuh. Misalnya, tak ada lengannya, tanpa kepala, atau rompal di beberapa bagian.***