Hengkangnya Ismail Rasyid dari bursa calon Kepala BPKS menimbulkan sejumlah tanda tanya. Selain terjadi diakhir proses seleksi, alasannya menghindari conflict of interest juga dinilai tak logis. Sebab, mengapa awalnya dia ikut bertarung?

Walaupun itu hak pribadinya, namun Ismail Rasyid telah mengikuti semua langkah rekruitmen dan proses sejak awal

Teuku Ahmad Dadek Asisten II Pemerintah Aceh dan Ketua Panitia Seleksi Calon Kepala dan Wakil Kepala BPKS.

TAK ada hujan dan badai. Tiba-tiba masyarakat Aceh umumnya dan Sabang khususnya, diterpa satu kabar tak sedap. Ismail Rasyid, CEO PT. Trans Continent, secara sepihak menyatakan undur diri dari pencalonan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

Padahal, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh ini, telah menyelesaikan semua tahapan seleksi. Bahkan, dia digadang-gadang sohib dekat Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai pengganti Razuardi Ibrahim (Plt. Kepala BPKS), saat ini.

"Saya ingin fokus diinvestasi agar bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah untuk percepatannya serta menghindari conflict of interest, apabila saya berada dalam posisi pemerintahan, tentu hal ini sulit saya lakukan," ungkap Ismail Rasyid.

Menurut dia, niat itu telah disampaikan secara lisan pada Nova Iriansyah. “Sudah saya sampaikan secara lisan kepada Plt Gubernur Aceh Pak Nova Iriansyah awal Maret 2020 lalu,” jelas Ismail Rasyid, menjawab konfirmasi media ini, Selasa siang.

Tak lama kemudian, Ismail Rasyid mengirim siaran pers, terkait hengkangnya dia dalam bursa calon Kepala BPKS. Saat ini, dia mengaku sedang berada di Perth, Australia.

Ismail Rasyid menjelaskan kenapa dia mundur. “Hanya ingin fokus pada percepatan pengembangan bisnis dan investasi di Aceh yakni di KIA Ladong, KEK Lhokseunawe dan rencana serta prospek lainnya di Aceh,” sebut dia berdalih.

Pengusaha nasional ini tidak membantah bila dia sangat ingin berpartisipasi langsung dalam pengembangan BPKS yang sudah 20 tahun lebih berjalan. Sebaliknya, pada awal seleksi, kepada tim penguji dirinya menyatakan memiliki pengalaman dan aktivitas bisnis yang berkaitan dan hampir sama dengan aktivitas di BPKS Sabang.

Misal, pola pengembangan maupun rencana pengembangan bisnis serta jaringan kerja yang bisa mendukung pengembangan BPKS Sabang ke depan.

"Dengan alasan itu, saya mengikuti dan melalui proses yang sangat profesional, objektif dan berintegritas, sesuai dengan yang digariskan panitia seleksi hingga tes terakhir di Jakarta," ungkap Ismail Rasyid yang mengaku sedang bernegoisasi bisnis di Australia.

Ismail Rasyid menyatakan, alasan mundur karena mempertimbangkan investasi yang sudah dia tanamkan di Aceh,  terutama di KIA Ladong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Unsyiah di Jakarta dan sekitarnya ini menyatakan, pergerakan KIA Ladong sangat lambat karena basis infrastrukturnya belum memadai dan disiapkan Pemerintah Aceh.

"Maka saya ingin fokus diinvestasi agar bisa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah untuk percepatannya,” ucap dia. Termasuk menghindari conflict of interest bila dia berada dalam posisi di pemerintahan.

Ismail Rasyid juga mengaku sangat bahagia bisa berinvestasi di Aceh dan senang bertemu dengan orang tua serta berbagai saudara di kampung halaman serta bermitra dengan pemerintah.

Baca: Mengendus Nasib Calon Kepala BPKS

Sebelumnya, kehadiran dan kesediaan pemilik PT. Trans Continent ini maju sebagai calon Kepala BPKS memang sempat menimbulkan sejumlah tanda tanya.

Maklum, perusahaan Ismail Rasyid bergerak di bidang multi moda transport, logistics & supply chain dengan core business bidang industri pertambangan, perminyakan, energi serta perdagangan domestik maupun internasional.

Dia memiliki 19 cabang di Indonesia, dua di luar negeri (Perth & Manila) serta jaringan kerja di 80 negara. Perusahaan ini dirintis tahun 2003 di Balikpapan, Kalimantan Timur serta memiliki sekitar 400 karyawan dan 450 unit alat-alat kerja baik ukuran besar, sedang dan kecil.

Jadi, sangat kecil jika dibandingkan posisinya sebagai Kepala BPKS yang hingga kini masih sarat masalah. “Apa ndak salah dia memilih itu, bukankah selama ini dia sudah bergerak secara nyata dalam dunia usaha multi-nasional,” kata Supral, seorang warga Kota Sabang, Selasa petang di Banda Aceh.

Dugaan Supral rupanya benar. Ibarat kapal berlayar, belum tiba di dermaga tujuan, Ismail Rasyid  justeru lebih dulu melempar jangkar.

Itu sebabnya, banyak pihak menggugat keputusan setengah jalan Ismail Rasyid tadi. Sebaliknya, muncul berbagai dugaan bahwa “ada tekanan psikologis” yang dihadapi pengusaha ini. Walau dia sendiri mengaku tak seorang pun bisa menekan dirinya.

“Tidak ada yang bisa menekan saya harus mundur dan saya tidak bisa diatur siapa pun. Saya tidak berubah pikiran. Tapi, pikiranlah yang mengubah keputusan saya,” tegas Ismail Rasyid yang merupakan investor pertama di KIA Ladong Aceh Besar.

Ismail Rasyid bersama Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat meresmikan Groundbreaking di Kawasan Industri Aceh, di Ladong Aceh Besar. Foto: dialeksis.com

Lantas, bagaimana risalah awal Ismail Rasyid pulang ke Aceh dan maju ke gelanggang serta bertarung sebagai calon Kepala BPKS?

Sumber MODUS Indept mengungkapkan. Kehadiran Ismail di Aceh, tak lepas dari peran Zubir Sahim, Direktur PT. Pembangunan Aceh (PA) yang dulu bernama Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA).

“Bagi Zubir Sahim, kesediaan Ismail berinvestasi di Aceh, merupakan “modal awal” dirinya kepada Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Sebab, tugas utama Zubir yang diberikan Nova adalah, menghidupkan dan menumbuhkan iklim usaha dan investasi di Aceh, setelah sempat tidur panjang,” ungkap seorang sumber.

Itu sebabnya, Ismail Rasyid juga dijadikan sebagai stimulus dan pemancing bagi Pemerintah Aceh untuk mengaet pengusaha lokal, nasional maupun internasional lainnya agar mau berinvestasi di Tanah Rencong.

“Setidaknya, kesan yang muncul Zubir Sahim telah berbuat dan berusaha untuk menjalankan misi dan visi Pemerintah Aceh di bawah kendali Nova,” jelas sumber tadi.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Aceh melalui PT. Pembangunan Aceh yang dinahkodai Zubir Sahim memberi konsensi pada Ismail Rasyid di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kabupaten Aceh Besar.

Kawasan ini kabarnya juga menjadi ikon yang digadang-gadangkan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah sebagai lokomotif industri mercusuar di era kepemimpinnya. “Jadi, dua kepentingan tadi bertemu dalam lahan seluas 60 hektar lebih yaitu; KIA Ladong,” sebut sumber itu.

Kepentingan dimaksud adalah, satu sisi Zubir Sahim telah membuktikan bahwa dia mampu membawa pulang investor ke Aceh. “Di sisi lain, Nova pun menjadikan kawasan Ladong sebagai ajang pencitraan bahwa di era kepemimpinannya, dunia usaha dan industri dapat bangkit. Jadi, klop sudah,” ujar sumber yang juga orang dekat Nova Iriansyah ini.

Namun sebut sumber ini, apakah KIA Ladong nantinya akan tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan atau layu sebelum mekar. Sebab, walau tak diungkap secara terbuka oleh Ismail Rasyid, kabarnya dia mulai mengalami pusing tujuh keliling dengan sistem birokrasi yang terjadi pada sejumlah dinas (SKPA) terkait. Sementara, sejumlah biaya telah dikeluarkan.

Nah, lepas dari semua kisah tadi. Mundurnya Ismail Rasyid dari calon Kepala BPKS, ternyata tidak semudah yang dibayangkan banyak pihak. Termasuk Ismail Rasyid sendiri.

Ketua Panitia Tim Seleksi (Pansel) calon kepala dan wakil kepala BPKS Teuku Ahmad Dadek mengaku, hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dari Ismail Rasyid, salah seorang calon Kepada BPKS yang menyatakan mundur dari proses pencalonan.

“Selaku ketua panitia saya belum pernah membaca surat pengunduran diri Pak Ismail Rasyid,” kata Ampon Dadek, begitu dia akrab disapa, saat dikonfirmasi media ini, Selasa siang.

Begitupun kata Ampon Dadek, secara etika Ismail Rasyid sebenarnya tidak boleh mundur dan panitia seleksi tidak pernah memprediksi pengunduran diri peserta. “Walaupun itu hak pribadinya, namun Ismail Rasyid telah mengikuti semua langkah rekruitmen dan proses sejak awal,” jelas dia.

Diakui Ampon Dadek, pihaknya memang tidak membuat aturan yang mengikat, terkait setiap peserta seleksi yang sudah mengikuti proses boleh atau tidak mengundurkan diri.

“Jadi memang, tidak kami buat klausul  bahwa setiap yang sudah ikuti tahapan boleh atau tidak mengundurkan diri,” ujar Ampon Dadek.

Berarti, Timsel hanya memproses dari hasil calon yang tersisa? Tanya media ini. Ampon Dadek menjelaskan. “Ini juga yang menyebabkan kami berpikir untuk menunda pengumuman karena yang dianggap layak setiap posisi ada dua orang. Nah, kalau satunya mundur berarti tinggal calon tunggal,” ungkap dia.

Menurut Ampon Dadek, panitia pansel memilih dua orang tiap posisi. Bila satu mundur, seharusnya yang diajukan nomor tiga.

“Sementara pansel hanya mengusulkan dua kandidat untuk tiap posisi. Berarti menjadi tunggal dan itu perlu kami kaji kembali,” ulasnya.

Ditanya apakah Ismail Rasyid merupakan satu dari dua nominasi sebagai Kepala BPKS dan siapa figur satu lagi. Teuku Dadek mengaku tidak tahu. "Wah, saya hanya panitia bukan penyeleksi. Itu ada tim sendiri," katanya mengelak.

Sebaliknya, Asisten II Pemerintah Aceh ini juga mengakui. “Agak berat memang kita mencari Kepala BPKS yang memenuhi kriteria,” katanya buka kartu.

Jika tak elok disebut resah, bisa jadi Ampon Dadek gundah dengan situasi dan kondisi BPKS saat ini. Bukan tanpa alasan, sejumlah sumber internal di BPKS menceritakan semua kondisi yang terjadi tersebut.

“Jadi gini, soal seleksi itu sudah lama selesai. Memang beredar kabar, ada dua calon kuat Kepala BPKS yaitu, Ismail Rasyid dan Usman Arifin, sementara untuk posisi wakil kepala yang santer di Sabang adalah Islamuddin,” ungkap seorang direktur di BPKS. Karena alasan tak etis, dia minta namanya tidak disebut.

Dia mengaku, kondisi saat ini di BPKS sangat berantakan sekali. Misal, banyak karyawan yang tidak masuk kantor dan semua kegiatan dilakukan di Banda Aceh. “Terkesan, Kantor BPKS di Sabang sudah seperti perwakilan saja,” katanya.

Menurut dia, harapan hadirnya Razuardi Ibrahim sebagai Plt. Kepala BPKS dapat membuat lembaga non struktural ini bisa lebih baik. “Ternyata, masih lebih baik Sayid Fadhil. Dia tinggal di Sabang dan karyawan lebih disiplin,” ungkap sumber tadi. Bisa jadi Razuardi Ibrahim tidak all out, karena posisinya sebagai pelaksana tugas (Plt) bukan definitif.

Soal lelang yang dijalankan ULP misalnya, diakui sumber itu kerap terjadi secara tidak sehat dan semakin membesarka gap antara karyawan dengan staf serta versus direktur dan deputi. Kondisi ini telah terjadi berbulan-bulan.

“Ada karyawan dan staf yang sudah berbulan-bulan tidak masuk, tapi tidak ada sanksi apapun. Alasannya, mereka melakukan lelang paket di Banda Aceh. Inikan aneh, seharusnya pekerjaan itu dilakukan di Sabang,” ujarnya.

Ironisnya, tidak ada surat peringatan atau SP satu pun. Akibatnya, kesenjanganan semakin besar dan tajam. “Mereka sering duduk dan bertemu di salah satu warung kopi, Jalan T. Nyak Makam. Semua di situ, ada deputy, dewan pengawasan dan ULP,” sebut sumber ini.

Harusnya harap dia, jangan tampak ada keberpihakan antara satu pimpinan dengan pimpinan lain terhadap karyawan maupun staf. Namun, para karyawan dan staf tersebut tidak berani bersuara, karena takut kena SP atau penurunan jabatan.

Itu pernah terjadi saat lima staf melakukan protes dan diketahui salah seorang anggota Dewan Pengawas (Dewas). Akibatnya, mereka kena sanksi.

 “Jika bila kondisi ini tidak segera diselesaikan, saya khawatir akan meledak. Ini tugas Kepala BPKS yang baru saya kira,” usul sumber tersebut. Begitu parahkah? Entahlah.***