Ratusan miliar rupiah, APBA digelontor Pemerintah Aceh untuk Dinas Peternakan Aceh melalui UPTD Inkubator Kader Peternakan (IKP) Saree, Kabupaten Aceh Besar. Hasilnya, disebut-sebut mengecewakan. Sebelumnya, proyek ini sempat menjadi temuan BPK RI Perwakilan Aceh tahun 2017. Saatnya menagih tanggungjawab dan mengevaluasi pejabat Disnak Aceh.

Sudahkah penerapan rekayasa teknologi dan sistem informasi tadi berjalan dengan benar dan baik? Jika sudah, tentu tak mungkin sapi di Sare bisa kurus kering adanya.

Mengejutkan! Mungkin itulah kata yang tepat, mensikapi pemberitaan media pers dan media sosial (medsos) dari warganet, terkait kondisi sapi di UPTD Inkubator Kader Peternakan (IKP) Saree, Desa Sukadamai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Bayangkan, ada ratusan ekor sapi milik Pemerintah Aceh dikabarkan dalam kondisi kurus kering. Bahkan, banyak yang mati. Diduga, karena kurang makan (pakan).

Jika dugaan ini benar, sungguh diluar akal sehat. Sebab, ratusan sapi itu dipelihara Dinas Peternakan Aceh, melalui UPTD Inkubator Kader Peternakan (IKP) Saree. Dananya berasal dari anggaran daerah.

Berbeda bila sapi itu dipelihara atau milik masyarakat, dengan berbagai dalih dan alasan. Misal, soal minus modal atau anggaran, tentu kondisi tersebut dapat dimaklumi.

Nah, entah itu sebabnya, dalam hitungan hari, soal sapi kurus tadi seketika menjadi viral dan memantik berbagai reaksi masyarakat serta aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kondisinya persis seperti lomba hikayat. Ada pihak yang mencibir Pemerintah Aceh melalui Disnak Aceh. Tapi, tak sedikit pula yang membalasnya melalui media sosial (buzzer berbayar).

Bahkan, muncul pula tulisan “pesanan”. Tujuannya, coba mengalihkan isu yang sedang viral. Termasuk menampilkan berbagai foto dan rekaman video sapi gemuk alias sehat.

Tapi apa lacur, masyarakat kadung mendapat saluran informasi pertama tentang sapi kurus dan nyaris mati. Hasilnya, walau ada alokasi anggaran Rp17,8 miliar di Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, untuk pencitraan kerja Pemerintah Aceh.Toh, sejauh ini tak berarti apa-apa.

Lepas dari itu, soal nasib sapi kurang beruntung ini memang bukan cerita baru. Kabarnya, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah sudah menerima kabar miring ini sejak tahun lalu.

Singkat kata, dia pun menegur Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Aceh Rahmandi, untuk memperbaiki kondisi dan kinerjanya, merawat sapi yang berada di dua klaster kandang. Pertama,  kandang sehat dan kedua sapi kurus.  

Klaster pertama merupakan kandang penggemukan untuk jenis sapi Bali. Jumlahnya diperkirakan 30-40 ekor. Kondisi sapi di klaster ini tergolong cukup sehat.

Berjalan sekitar 200 meter dari lokasi pertama, ada klaster pembibitan sapi unggul jenis Peranakan Ongole (PO). Nah, di kandang ini, sekitar 80 persen dari ratusan sapi berada dalam kondisi memprihatinkan.

Sapi-sapi itu terlihat kurus kering. Hanya kulit membungkus tubuhnya. Informasi yang diperoleh media ini dari warga di sana, hampir setiap hari ada sapi yang mati, bahkan mencapai lima ekor per hari.

Itu terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Diduga, karena kekurangan makanan (pakan). Buktinya, saat diberi daun kedondong pagar, gerombolan sapi itu langsung melahapnya. Bahkan, ada satu pohon besar di area kandang kini tidak ada lagi kulitnya. Diyakini, kulit pohon besar tersebut juga dimakan oleh sapi-sapi yang kelaparan itu.

Data dari berbagai sumber.

Ironisnya, peringatan dan teguran Nova Iriansyah, terkesan diabaikan Rahmandi. Akibatnya, potret jelek itu pun muncul kembali.

Sejumlah sumber di Saree mengungkapkan, sapi-sapi yang mati itu dibuang ke perbukitan, di sekitar lokasi peternakan. Belum lagi kondisi tempat peternakan yang jorok hingga mengeluarkan aroma busuk dan menggangu warga sekitar.

Tapi, dugaan ini dibantah Kepala Dinas Peternakan Aceh, drh Rahmandi, M.Si. “Ada yang mati memang, karena beberapa sebab, tapi tidak setiap hari,” sebutnya kepada media ini, Jumat, 5 Mei 2020 malam.

Nah, jika kondisi dan fakta itu benar, tentu bukan persoalan sepele. Sebab,  pengadaan sapi-sapi tersebut sejak 2016, 2017 dan 2018, mengunakan uang negara (APBA). Termasuk, untuk pakan (makanan), biaya perawatan dan lainnya.

Itu sebabnya, aparat penegak hukum harus bergerak cepat, mengusut berbagai aroma tak beres atau dugaan pat gulipat pada “proyek” Dinas Peternakan Aceh ini.

Tentu bukan tanpa sebab. Sejak tahun 2019 misalnya, UPTD tersebut mendapat gelontoran rupiah Rp2.331.350.000,- untuk pengadaan pakan konsentrat. Dan, pengadaan hijauan pakan ruminasia Rp1.808.904.000,- serta pembangunan padang pengembalaan Rp 1.5 miliar.

Selain itu, untuk tahun anggaran 2020, Pemerintah Aceh melalui Dinas Peternakan Aceh, kembali mengalokasikan anggaran untuk pengadaan bibit sapi, Rp88 miliar dan pakan ternak sapi, Rp65 miliar.

Kecuali itu, Pemerintah Aceh sudah menyalurkan anggaran untuk UPTD (2019-2020) Rp158.640.254.000. Tapi, faktanya,  400 ekor sapi di sana dalam kondisi kurus dan tanpa makanan.

Kenyataan kontras tadi memang terkesan ganjil, terutama bila disandingkan dengan misi Dinas Peternakan Aceh yaitu; mengoptimalkan pencegahan dan pengendalian penyakit ternak. Meningkatkan kemandirian produksi daging dan telur yang berkualitas.

Selain itu, meningkatkan kesejahteraan peternak serta melaksanakan reformasi birokrasi di bidang kesehatan hewan dan peternakan. Yang jadi pertanyaan, apa yang sudah dilakukan Disnak Aceh terkait reformasi birokrasi di bidang kesehatan hewan dan peternakan, sementara kondisi di Saree justeru kurus jika tak elok disebut; sakit!

Padahal, kehadiran Disnak Aceh bertujuan, meningkatkan kualitas dan kuantitas bibit ternak. Meningkatkan kapasitas peternak melalui usaha agribisnis peternakan. Memenuhi kebutuhan konsumsi produk peternakan. Memperluas kesempatan usaha dan menciptakan lapangan kerja bidang peternakan dan meningkatkan status kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Hanya itu?  Tunggu dulu. Dalam menjalankan usahanya, Disnak Aceh kabarnya memasang strategi dengan pengembangan kawasan sentral pembibitan sapi potong. Pengembangan industri peternakan rakyat (padang penggembalaan).

Faktanya, sapi kurus di Sare, disebut-sebut karena kurangnya padang penggembalaan. Berikutnya, muncul pengakuan bahwa ratusan sapi tadi mengalami stres sehingga butuh waktu untuk adaptasi. Aneh!

Selain itu, Disnak Aceh juga berfungsi untuk melakukan peningkatan investasi dan kemitraan serta akses sumber pemodalan. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk peternakan yang berdaya saing.

Termasuk, penerapan rekayasa teknologi dan sistem informasi. Penerapan sistem agribisnis peternakan secara terpadu dan utuh. Peningkatan diversifikasi dan pola konsumsi produk pangan asal hewan maupun optimalisasi pemanfaatan sumber daya peternakan spesifik lokasi.

Pertanyaannya, sudahkah penerapan rekayasa teknologi dan sistem informasi tadi berjalan dengan benar dan baik? Jika sudah, tentu tak mungkin sapi di Sare bisa kurus kering adanya.

Untuk memuluskan semua strategi tadi, Disnak Aceh mengaku menerapkan kebijakan internal seperti, peningkatan keterbatasan dalam perumusan kebijakan dan manajemen pembangunan peternakan.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan berdasarkan kewenangan dinas peternakan. Kegiatan pembangunan peternakan berdasarkan skala prioritas pemecahan masalah dan pencapaian tujuan.

Peningkatan koordinasi sinkronisasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah serta peningkatan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pembangunan peternakan. Lalu, bagaimana dengan perumusan kebijakan dan manajemen pembangunan peternakan?

Secara eksternal, Disnak Aceh juga melakukan pengembangan teknologi produksi dan budidaya. Penerapan sistem agribisnis peternakan. Peningkatan produktifitas ternak besar dan kecil. Pengembangan produk peternakan yang berkualitas dan bersaing serta pencapaian kecukupan daging dilakukan melalui kegiatan yang terencana dan terpadu.

Muncul pertanyaan berikutnya, sudahkah pengembangan teknologi produksi dan budidaya berjalan dengan baik? Jika sudah, berapa penambahan sapi baru yang dilahirkan dari perkawinan sapi jantan dan betina yang ada di sana?

Ambil saja angka rata-rata. Jika ada 100 sapi betina, maka setiap setahun dengan asumsi melahirkan satu ekor anak sapi. Maka,  dari 2016 hingga 2019, tentu ada 400 ekor anak sapi yang lahir.

Katakanlah, 200 ekor anak sapi mati karena terserang penyakit, kurang gizi dan faktor lainnya. Sisanya ada 200 ekor. Lagi-lagi, adakah terlahir 200 ekor anak sapi tersebut saat ini?

Nah, semua tugas tersebut, salah satunya dibebankan pada UPTD Inkubator Kader Peternakan.  UPTD ini berdiri, bedasarkan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Nomor 20 Tahun 2009.

Tugas pokoknya,  melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang di bidang inkubasi peternakan, melalui rekruitmen petani peternak. Baik perorangan maupun kelompok melalui kegiatan pemberdayaan kader peternakan.

Tujuannya, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani peternak yang mandiri, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan/keterampilan sumberdaya manusia peternakan dalam usaha agribisnis peternakan. Termasuk memperluas lapangan kerja sehingga dapat memperkecil dampak negatif terhadap masalah sosial generasi muda.

UPTD IKP juga mempunyai fungsi sebagai penyusun program perencanaan di bidang pemberdayaan kader peternakan. Pelaksana urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan. Pemberian keterampilan bagi petani ternak baik perorangan maupun kelompok di bidang pemberdayaan kader peternakan.

Foto IST.

Tak hanya itu, untuk peningkatan kemampuan kader pendamping/fasilitator peternakan. Disnak Aceh memfasilitasi perolehan dan pemanfaatan modal usaha. Melaksanakan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan kader peternakan maupun pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Faktanya, terkait kondisi sapi kurus di UPTD Saree, apakah selama ini sudah dievaluasi dan monitor? Kesannya, tak lebih Disnak Aceh hanya melakukan program “peternakan rupiah”.

Sebenarnya, kondisi tak elok ini sudah pernah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh tahun 2017 lalu.

Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP) menyebut, pengelolaan aset sapi Induk pada Dinas  Kesehatan Hewan Provinsi Aceh, tidak sesuai ketentuan dan berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Temuan itu, berdasarkan LHP BPK RI Nomor 13.C/LHP/XVIII. BAC/06/2017, tanggal 9 Juni 2017.

LHP BPK RI tadi juga mengungkap, Dinas Kesehatan Hewan Aceh (dalam APBA 2016), ada mengalokasi dana untuk pengadaan Sapi Indukan PO PENAS Rp3,9 miliar lebih.

Pekerjaan pengadaan itu dilaksanakan CV. NP. Jumlahnya 300 ekor dan pekerjaanya telah selesai dikerjakan CV. NP serta telah dibayar lunas pada 21 Desember 2016.

Tapi, berdasarkan pemeriksaan fisik pada 22 Mei 2017 bersama rekanan, pengurus barang dan Kuasa Pengguna Anggaran (KUA) diketahui. Dari 300 ekor sapi hasil pengadaan yang dikelola Unit Pelayanan Teknis Inseminasi Buatan (UPTD IB) dan ditempatkan di UPTD Inkubator Kader Peternakan (IKP) Saree, Kabupaten Aceh Besar.

Ada 284 ekor sapi masih hidup, delapan ekor mati serta delapan ekor tidak ada di lokasi. Ironisnya, delapan ekor sapi yang mati ada berita acaranya. Misal, satu ekor mati tanggal 10 Desember 2016.

Sedangkan delapan ekor sapi lain yang tidak berada di lokasi UPTD-IKP Sare, diketahui berdasarkan penjelasan Sekretaris Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh, 25 Mei 2017.

Katanya,  pengadaan Sapi PO PENAS ditujukan sebagai aset dan  dijadikan Sapi Indukan Inseminasi Buatan dan bukan untuk diserahterimakan pada pihak lain serta sebagai sarana pameran menyambut Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS) XV 2017.

Tapi, untuk delapan ekor sapi tadi rupanya sudah diserahterimakan kepada masyarakat per orangan di Desa Peradeu, Kecamatan Pantai Raja, Kabupaten Pidie Jaya.

Celakanya, diduga penyerahkan itu tidak sesuai ketentuan, karena dinas terkait tidak menyimpan berita acara serah terima. Dan yang mengetahui secara pasti terkait penyerahan delapan ekor sapi tadi adalah kepala dinas saat itu, Raihanah. Dia menggantikan M. Yunus.

Berdasarkan konfirmasi BPK RI dengan Kuasa Pengguna Anggaran diketahui (berdasarkan informasi sekretaris dinas tersebut), delapan ekor sapi memang telah diserahterimakan kepada masyarakat di Desa Peurade, Pantai Raja, Kabupaten Pidie Jaya.

Itu diperkuat dengan adanya surat keterangan dari Keuchik Gampong Peurade yang menyatakan, empat orang masyarakatnya, inisial S, MH, I dan T telah menerima delapan ekor Sapi dari Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh.

Atas perbuatan tersebut, diduga daerah rugi Rp106 juta dengan harga per ekor sapi Rp 13 juta lebih. “Dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi pengalihan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah,” tulis BPK RI Perwakilan Aceh ketika itu.

Nah, dari riwayat tersebut, sebenarnya soal karut marut pengelolaan peternakan sapi pada Disnak Aceh sudah berulangkali jadi masalah. Fakta tersebut semakin kontras dengan kondisi terkini? Saatnya aparat penegak hukum mengusutnya.***

Kepala Dinas Peternakan Aceh, drh Rahmandi, M.Si, saat meninjau kondisi sapi di Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Inseminasi Buatan dan Inkubator Kader Peternakan Saree, Aceh Besar, Jumat, (5/6/2020). Foto: baranewsaceh.co

Kepala Dinas Peternakan Aceh, drh Rahmandi, M.Si

Tidak Semua Sapi Kurus Bermasalah

Setelah terungkap kurus dan mati.  Kepala Dinas Peternakan Aceh, drh Rahmandi, M.Si mengaku  akan dilipatgandakan  makanan agar sapi-sapi bernasib kurang baik ini akan normal kembali. Semudah itukah?

Dihubungi Kepala Dinas Peternakan Aceh, drh Rahmandi, M.Si mengaku. “Persediaan pakan hijau masih mencukupi dan akan ditambah porsi makannya 2-3 kali lebih banyak dari porsi biasa agar lebih gemuk dan normal kembali,” katanya saat dikonfirmasi media ini, Kamis pekan lalu.

Menurut dia, penanganan intensif dengan asupan pakan hijau dan pakan konsentrat akan membuat sapi-sapi tersebut normal kembali. “Insya Allah dalam waktu 2-3 bulan ke depan sapi-sapi tersebut akan normal kembali,” jelasnya enteng.

Caranya sebut Rahmandi. “Kita akan memberikan asupan makanan dan gizi yang lebih tinggi porsinya agar sapi-sapi itu normal kembali”.

Masih kata Rahmandi, persediaan pakan hijau masih mencukupi untuk menambah posi makanan sapi-sapi tersebut. Karena itu, pihaknya juga sedang melakukan perubahan anggaran untuk pengadaan konsentrat.

Harga konsentrat saat ini sebut dia, sudah tidak sesuai lagi dengan estimasi saat perencanaan dilakukan. “Maka perlu dilakukan koreksi dan penyesuaian dalam perubahan anggaran,” ungkap dia.

Begitupun, Rahmandi mengaku t ada sejumlah sapi di area karantina Saree terlihat kurus. Itu sebabnya, dia mengapresiasi kritik masyarakat untuk perbaikan kinerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dipimpinnya.

“Kritik itu menjadi cemeti bagi kami dan aparatur Dinas Peternakan Aceh, untuk meningkatkan kinerja dan rajin memonitor kondisi di lapangan, termasuk di area karantina sapi di Saree itu,” ucap Rahmandi.

Dia menjelaskan, luas UPTD Sare sekitar 19 hektar. Di dalamnnya  terdapat 490 ekor sapi, yang menempati beberapa areal dan kandang. Masing-masing kandang beda peruntukannya. “Ini yang perlu kami klarifikasi supaya masyarakat menerima informasi yang utuh dan tidak terjadi bias,” katanya beralasan.

Di sisi areal karantina ada kandang untuk sapi betina indukan. “Jika kita lihat secara fisik, sapi betina ini juga kurus. Jadi, tidak semua sapi kurus itu bermasalah. Sapi-sapi betina indukan justru bermasalah bila kegemukan,” kata Rahmandi.

Nah, terjawabkah semua pertanyaan publik dari penjelasan Rahmandi? Biarlah waktu menjawabnya.***