Setelah 10 bulan atau sejak tanggal 16 Januari 2019, Ir Razuardi Ibrahim MT memimpin (Plt) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, akhirnya melakukan kocok ulang jabatan tersebut. Namun, hingga kini belum jelas penyelesaiannya.

Dia memiliki irisan yang kuat dengan Munawar Liza, salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPKS saat ini

TAK mau berlama-lama. Mungkin, itulah niat tulus, Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) yang juga Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mencari sosok kepala dan wakil kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS), definitif.

Makanya, dia membuka rekrutmen secara terbuka kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri, mengikuti seleksi calon manajemen lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000.

Peluang itu sejalan dengan pemberhentian Sayid Fadhil dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang. Pengumuman tadi disampaikan Sekretaris DKS, Makmur pada awak media pers di Banda Aceh, Rabu, 16 Desember 2019.

"Anggota DKS terdiri dari Walikota Sabang, Nazaruddin dan Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali telah melakukan beberapa kali rapat evaluasi terhadap Sayid Fadhil dan akhirnya sepakat memberhentikannya," kata Makmur ketika itu.

Alasannya? "Hasil evaluasi DKS bukan hanya minim realisasi anggaran. Namun, semua hal termasuk menejerial seperti pergantian atau pengangkatan pejabat BPKS, tanpa sepengetahuan DKS. Padahal, DKS sudah beberapa kali mengingatkan. Tapi, juga tidak berubah," ungkap Makmur.

Sebelumnya, memang sempat muncul kasak kusuk tentang rencana pergantian Sayid Fadhil. Kesimpulan itu dilakukan, setelah rapat Dewan Kawasan Sabang (DKS) yaitu Gubernur Aceh (Plt Gubernur Aceh), Nova Iriansyah, Walikota Sabang, Nazaruddin serta Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, Selasa, 8 Januari 2019 sore di rumah dinas Plt Gubernur Aceh, Blang Padang, Kota Banda Aceh.

Walikota Sabang Nazaruddin atau akrab disapa Tgk Agam, yang dikonfirmasi media ini ketika itu, membenarkan adanya rapat tersebut. “Betul, tadi kami (DKS) ada rapat yang dipimpin Plt Gubernur Aceh Pak Nova,” jelas Tgk Agam.

Masih kata Tgk Agam, pergantian ini sejalan dengan surat rekomendasi yang dia keluarkan. Termasuk dari Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali. Selain itu, ada surat Plt Gubernur Aceh kepada Ketua DPR Aceh. Isinya, pertimbangan. Selanjutnya, Ketua DPR Aceh saat itu, Tgk Sulaiman juga menyatakan persetujuannya.

Nah, dari data yang dimiliki media ini, surat rekomendasi dari Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar saat itu, menyebut satu nama sebagai penganti Sayid Fadhil yaitu, Usman Arifin. Seorang praktisi hukum yang kini sedang menyelesaikan program doktoral (S3) Hukum di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh.

Namun meleset jauh, sebulan kemudian atau 16 Januari 2019, Nova Iriansyah justru menunjuk mantan Sekdakab Aceh Tamiang, Ir. H. Razuardi Ibrahim MT, atau lebih dikenal Bang Esek sebagai Plt Kepala BPKS.

Penunjukkan tadi melalui Surat Keputusan (SK), Nomor: 5515/40/2019, tentang pengangkatan Plt Kepala BPKS yang ditandatangani Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Kamis, 16 Januari 2019.

"Sampai batas waktu yang tidak ditentukan," kata Sekretaris DKS, Makmur Ibrahim saat konferensi pers di Media Center Humas dan Protokol Setda Aceh.

Bergerak maju, Gubernur Aceh selaku DKS kemudian membuka kesempatan untuk merekrut calon kepala dan wakil kepala BPKS. Ini sesuai pengumuman No: 02/TIMSEL/BPKS/2019, tanggal 7 November 2019.

Lalu, keluarlah putusan, Nomor: 515/1728/2019, tanggal 25 Oktober 2019. Nova menetapkan HT. Teuku Ahmad Dadek, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh sebagai Ketua Tim Seleksi dan Fit and Proper Test atau uji kelayakan dan kepatutan.

Tim ini menyebut nama Nova Iriansyah sebagai pengarah, sementara Setda Aceh dr. Taqwallah M.Kes (pembina), Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPKS Adnan Ganto (penasihat) dan Makmur SH, M.Hum sebagai sekretaris. Tapi, minus nama Walikota Sabang Nazaruddin dan Bupati Aceh Besar Mawardi Ali. Padahal, keduanya sebagai anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS).

Anggaran BPKS

Untuk Tim Penguji, juga masih dipercayakan kepada Adnan Ganto (ketua), Prof Dr. Abdi Wahab, Prof Dr. Alyasa’ Abubakar, Mawardi Ismail, Dr. Mirza Tabrani SE, Prof Syahrizal Abbas (akademisi) serta Ir. Zubir Sahim (mantan Kepala BPKS) sebagai anggota.

Muncul nama Zulfikar Syahbudin, Usman Arifin, Fahcrulsyah, Sayuti Malik, Ismail Rasyid, Zamzami, Ridha Amri, Islamuddin, Muhammad Ikhsan, Nasruddin AWL serta Sandra Parulian untuk posisi kepala. Ada nama Faisal Arsofyano, Fauzi Umar, Asrul Abbas dan Agus Salim sebagai calon wakil kepala.

Nah, setelah semua proses seleksi administrasi di Banda Aceh. Dilakukan wawancara di rumah Ketua Dewan Pengawas (Dewas) yaitu Adnan Ganto, Desember 2019 lalu di Jakarta. Namun, hingga kini atau setelah dua bulan lebih berlalu, belum ada hasilnya.

Beredar kabar, kandidat kuat untuk calon Kepala BPKS ada dua nama yaitu, Ismail Rasyid, seorang putra Aceh yang sukses menjalankan usaha perkapalan dan bisnis lainnya. Ada juga nama Usman Arifin, sedangkan calon kuat wakil kepala adalah Islamuddin.

Muncul sas-sus, sosok Ismail Rasyid mendapat dukungan penuh dari orang dekat Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, sementara Usman Arifin, diduga memiliki hubungan emosional dengan salah satu petinggi partai lokal. Termasuk beberapa petinggi militer di Jakarta.

Nama Usman Arifin sebelumnya memang sempat digadang-gadang sebagai pengganti Sayid Fadhil, seiring keluar rekomendasi dari Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar. Tapi kemudian hilang dan lenyap. Namanya diganti Razuardi Ibrahim. Usman pun kembali mengadu nasib, mengikuti seleksi sebagai calon Kepala BPKS.

Lantas, bagaimana dengan Islamuddin yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Kepala BPKS Sabang? Kabarnya dia bawaan dari tim pemenangan (tim sukses) mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. “Dia memiliki irisan yang kuat dengan Munawar Liza, salah satu anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPKS saat ini,” ungkap sumber media ini, Senin malam.

Di sisi lain, tak terima dengan putusan pemecatan, Sayid menggugat Gubernur Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh.

Sayang, gugatan Sayid ditolak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh yaitu, Fandy Kurniawan Pattiradja SH MKn (ketua) dan Azzahrawi SH dan Miftah Chaniago SH (anggota).

Dalam putusan yang dibacakan, Rabu (14/8/2019), majelis hakim menolak seluruhnya gugatan Sayid Fadhil. Sebaliknya, menguatkan keputusan bersama Gubernur Aceh, Wali Kota Sabang, dan Bupati Aceh Besar, selaku Dewan Kawasan Sabang (DKS) soal pemecatan Sayid Fadhil sebagai Kepala BPKS sejak 16 Januari 2019.

Begitu juga dengan pengangkatan Razuardi Ibrahim sebagai Plt Kepala BPKS oleh DKS dianggap sah dan sudah sesuai prosedural, substansial, dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tak patah arang, Sayid melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, Sumatera Utara. Gugatan ditujukan kepada Plt Gubernur Aceh, selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang (DKS) dan Wali Kota Sabang serta Bupati Aceh Besar, masing-masing sebagai anggota DKS, terkait perkara pemberhentiannya dari jabatan Kepala BPKS.

Hasilnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, mengabulkan permintaan banding Sayid Fadhil. Dalam amar putusannya, Nomor 233/B/2019/PT.TUN MDN, tanggal 20 Desember 2019. Majelis menerima seluruh gugatan penggugat Sayid Fadhil dan menolak seluruh eksepsi tergugat dari Dewan Kawasan Sabang (DKS) yaitu Gubernur Aceh, Wali Kota Sabang dan Bupati Aceh Besar.

Putusan PTTUN Medan juga mencabut atau membatalkan surat keputusan DKS tentang pemberhentian Sayid Fadhil selaku Kepala BPKS, Nomor: 515/39/2019 dan Nomor 800/14/2019, sekaligus membatalkan pengangkatan Plt. Kepala BPKS Razuardi Ibrahim.

Pengadilan meminta kepada tergugat atau DKS, segera mengembalikan kedudukan Sayid Fadhil seperti keadaan semula yaitu Kepala BPKS, yang berkedudukan di Sabang.

Melalui web resmi sistem informasi PTUN Banda Aceh disebutkan, pada nomor putusan 233/B/2019/PT.TUN.MDN, majelis hakim yang dipimpin Andy Lukman dan Undang Saepudin serta Kamer Togatorop, telah menerima permohonan banding penggugat/pembanding dan membatalkan putusan PTUN Banda Aceh, Nomor: 6/G/2019/PTUN.BNA, tanggal 14 Agustus 2019.

Selain itu, mewajibkan tergugat I (DKS) untuk mencabut SK bersama serta mewajibkan tergugat II yakni Plt Kepala BPKS Razuardi untuk mencabut SK Gubernur Aceh selaku Dewan BPKS, tentang pengangkatan pelaksana tugas kepala BPKS.

Hakim juga memutuskan mewajibkan pihak tergugat mengembalikan hak dan kedudukan penggugat/pembanding seperti semula. Begitupun, hingga kini tak jelas nasib Sayid Fadhil setelah putusan banding tadi.

Sebab, Gubernur Aceh melakukan upaya hukum berikutnya, mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA). Dan sebatas ini tentu tak soal. Itu sebabnya, rakyat Aceh umumnya dan Sabang khususnya berharap. Proses pergantian dan seleksi tadi benar-benar dapat berjalan sesuai aturan, bukan “pesanan” atau “orderan”.

Dugaan ini sah saja diungkap. Sebab, sudah pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Azhari Hasan didapuk Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai Ketua tim seleksi calon manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Sabang.

Ironisnya, dia justru tak kokoh dalam menetapkan  keputusan hasil seleksi. Entah apa sebabnya, keputusan yang telah dia keluarkan. Eeh, batal dan berganti.

Awalnya, tim seleksi mengumumkan 12 nama untuk jabatan; kepala, wakil kepala, deputi umum, deputi komersil, deputi pengawasan, deputi teknik, diwakili oleh dua kandidat. Sehari kemudian, keputusan itu berubah. Azhari mencabut kembali surat sebelumnya dan mengeluarkan surat keputusan baru. Jumlah peserta dalam keputusan ini pun membengkak.

Tragisnya, nama-nama yang sempat gagal kembali dimunculkan. Misal, dalam surat sebelumnya, hanya nama Salahuddin dan Sayid Fadhil yang tertera. Dalam surat baru, muncul nama Muhammad Ikhsan dan Husnan.

Nah, akankah potret jelek hasil kerja tim seleksi dan fit and proper test Kepala dan Wakil Kepala BPKS yang kini berada di bawah tanggungjawab Teuku Ahmad Dadek terulang kembali? Hingga pukul 21.00 WIB, Senin malam, 17 Maret 2020, media ini tak memperoleh keterangan apa pun.

Dihubungi melalui telpon seluler, dia tak menjawab. Pesan singkat yang dikirim, juga tidak berbalas. Padahal, proses wawancara akhir bersama Ketua Dewan Pengawas BPKS, Adnan Ganto terhadap 15 calon telah berlangsung Desember 2019 lalu di Jakarta.

Lantas, adakah yang disembunyikan Teuku Ahmad Dadek? Ini pun belum ada jawaban. Bila benar, tentu erat kaitannya dengan sosok Kepala dan Wakil Kepala BPKS yang telah dipersiapkan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Artinya, rekrutmen dan proses seleksi hanya formalitas saja.

Jika tidak, tentu akan berjalan sesuai alur, aturan serta mekanisme normal. Begitupun, dari cerita panjang mengenai posisi dan kedudukan Kepala dan Wakil Kepala BPKS selama ini, rasanya belum lepas dari faktor politis penguasa daerah. 

Proses rekrutmen dan penempatan Kepala dan Wakil Kepala BPKS Sabang sejak awal berdiri, tak lepas dari hiruk pikuk dan nuansa politik jika tak elok disebut; bagi-bagi jatah kekuasaan. Sejak dipegang Zubir Sahim hingga saat ini.

Akibatnya, kehadiran BPKS yang diharapkan dapat menjadi stimulus dan lokomotif peningkatan pembangunan dan perekonomian rakyat Sabang. Yang terjadi justru stagnan. Padahal, triliunan dana APBN telah digelontorkan. Namun, pembangunan dan nasib rakyat Sabang tetap saja tak bergerak.***

Pimpinan BPKS

Perjalanan BPKS

Kisah Remora dan Rip Current

Sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 atau sudah berjalan 20 tahun. Manajemen BPKS tak ubah seperti ikan Remora yang bersahabat dengan ikan Hiu dan bermain pada rip current  atau arus tenang di pantai yang mematikan. Sebaliknya, menjadi lahan pekerjaan bagi sebagian orang untuk mencari kehidupan dan penghasilan.

JANGAN dikira arus laut yang tenang dengan sedikit ombak membuat aman dan nyaman. Sebaliknya, membahayakan! Itulah rip current atau arus tenang di pantai yang mematikan.

Dan, tahukah Anda tentang ikan Remora atau orang sering menyebut ikan Tapak Sepatu? Ya, satu jenis ikan di laut yang mencari aman dan mengantungkan hidupnya pada ikan lain. Misalnya, Hiu.

Remora selalu berlindung pada ikan Hiu. Namun, pada kesempatan yang sama, dia pun menyedot “darah” tempat dia berlindung (ikan hiu). Setelah aman, dia pun dengan leluasa melepaskan diri dan kembali mencari “mangsa” berikutnya. Ironis memang!

Dalam ilmu oseanografi, rip current  dikenal sebagai arus balik yang terkonsentrasi pada satu jalur yang memecah zona empasan gelombang hingga melewati zona gelombang pecah. Arus itu terbentuk, jika gelombang datang dan mengempas garis pantai yang berbentuk cekungan.

Data dan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menjelaskan. Orang awam memang mengira aman karena tidak ada ombak, tapi sebenarnya itulah area mematikan. Dan, rip current muncul tidak mudah diterka, apalagi arus ini tidak hanya di tempat tertentu dan itu-itu saja. Melainkan, tergantung dari arah datangnya gelombang laut.

Makanya, banyak orang yang terkecoh dengan laut yang tidak tampak bergelombang di permukaan, namun menyimpan arus kuat di bawah. Makanya, rip current juga dikenal sebagai pembunuh yang sunyi.

Nah, agaknya begitulah gambaran dan nasib BPKS diperlakukan para pengelolanya. Bayangkan, tak kurang Rp 4 triliun lebih dana segar mengalir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Aceh atau BPKS. Mulai 2008 hingga 2020.

Faktanya? Lembaga non struktural yang diharapkan menjadi stimulus dan lokomotif pembangunan untuk Aceh umumnya dan Kota Sabang khusunya, justru tak bergerak maju jika tak elok disebut; stagnan.

Jangan tanya perubahaan nasib dan perekonomian rakyat Sabang. Mereka relatif “buntung” dan yang untung justru para pengelolanya. Mulai dari kepala, wakil kepala hingga deputi dan direktur. Itu sebabnya, “kapal besar” yang diharapkan mampu berlabuh di laut lepas, tapi malah melepas jangkar di  rip current atau arus tenang di pantai yang mematikan.

  Ilustrasi penggeledahan penyidik KPK. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto).
 

BPKS adalah lembaga pemerintah non struktural yang berada di bawah tanggung jawab kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS). BPKS dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua DKS, Nomor: 193/034, tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Ini merupakan pelaksanaan amanat Pasal 5 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000, tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, menjadi undang-undang.

Tugas, fungsi dan wewenang DKS dan BPKS telah diatur dengan jelas dan lengkap.

Lalu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang. Lahirlah Keputusan Gubernur Aceh selaku Ketua Dewan Kawasan Sabang, Nomor: 193/034 Tahun 2001, tentang Pembentukan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Temasuk Peraturan Gubernur selaku Dewan Kawasan Sabang, Nomor: 17 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

Sejumlah regulasi tadi ternyata tak membuat BPKS kreatif dan produktif. Malah yang terjadi kontra-produktif.

Lihat saja tahun 2020. Sedikitnya ada Rp 61 miliar dari Rp 144 miliar lebih anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Selain itu, pagu anggaran 2020 juga lebih sedikit dibandingkan tahun 2019 yang mencapai  Rp 220 miliar.

Kabarnya, pemblokiran terjadi karena ada perencanaan yang diusulkan tidak didukung data dan dasar hukum yang kuat. Selain itu, rata-rata lebih kepada alokasi anggaran untuk pelayanan dan manajemen.

Artinya, secara prinsip masih terjadi kelemahan pada manajemen di BPKS, meskipun anggaran itu masih bisa dibuka setelah perencanaan diperbaiki.

Dari data yang dihimpun media ini melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPKS tahun 2020 terungkap. Jumlah dana yang tidak bisa dicairkan Rp 61.754.070.000. Dana itu terdiri atas belanja barang Rp 18.086.365.000 dan belanja modal Rp 43.667.705.000.  

Muncul dugaan, pemblokiran terjadi karena BPKS tidak mengisi rencana bisnis dan anggaran (RBA) yang dikeluarkan Dirjen Keuangan RI. Bisa jadi, saat pusat sudah memberikan deadline usulan anggaran, tapi BPKS tidak siap dalam perencanaan.

Di sisi lain ada juga dugaan, BPKS memaksa diri, memasukan berbagai usulan anggaran dengan harapan saat dikoreksi akan dilengkapi lagi. Kondisi itulah, membuat Kemenkeu RI memblokir usulan anggaran BPKS. Nah, disinilah muncul asumsi bahwa manajemen BPKS memang sangat lemah.

Akibatnya, tidak mampu melahirkan program pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya Sabang. Sebaliknya, hanya berkutat pada pembangunan kapasitas internal dan penataan aset. Tahun 2020 misalnya, ada Rp 2,5 miliar anggaran untuk penataan aset.

Fakta lain, secara perencanaan pada DIPA 2020 masih bermasalah. Karena itu, diperlukan perubahaan total pada manajemen.

Yang jadi soal, mampukah satu diantara 15 nama kepala dan wakil kepala BPKS Sabang yang terpilih nantinya memperbaiki semua itu? Banyak pihak pesimis, apalagi bila disandarkan pada kompetensi, kualitas dan kapasitas yang ada.

Muncul penilaian bahwa proses rekrutmen yang sedang berproses ini, kurang memperketat soal kapasitas dan kualitas. Termasuk kompetensi dan visi serta misi usaha maupun bisnis yang berorientasi industri serta pariwisata.

Ini terjadi, karena proses rekrutmen yang dilakukan lebih kepada pertimbangan politik alias menjaga keseimbangan antar pemangku kepentingan di Aceh dan Jakarta.

Misal, adanya calon incumbent yang harusnya melepaskan jabatan. Tapi itu tidak terjadi. Buka kembali 15 nama calon yang lolos seleksi. Ada tiga di antaranya petinggi BPKS yang kembali ikut mendaftar. Mereka adalah, Islamuddin ST (Plt Wakil Kepala) yang mendaftar sebagai kepala dan wakil kepala. Fauzi Umar (Deputi Teknik dan Pembangunan) dan Agus Salim SE MSi (Deputi Komersil), masing-masing melamar sebagai wakil kepala.

Nah, ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan yang sangat besar. Apalagi dalam proses seleksi calon bisa memilih dua pilihan jabatan yang akan diikuti (kepala dan wakil kepala). Muncul kesan, mereka hanya mencari kerja.

Akademisi Universitas Abulyatama (Unaya) Aceh Besar, Usman Lamreung MSi juga berpendapat sama. Menurutnya, proses perekrutan calon manajemen BPKS terdapat beberapa kejanggalan, di antaranya tidak mundurnya atau nonaktif calon incumbernt.

Usman Lamreung. Foto: dialeksis.com

"Ini tidak bagus secara etika, tidak fair play. Seharusnya mereka mundur dari jabatannya terlebih dahulu. Seharusnya Tim Pansel mengatur hal ini," kritik Usman Lamreung seperti diwartakan pikiranmerdeka.co, tanggal 31 Desember 2019.

Untuk itu, dia berharap agar pemilihan calon pimpinan BPKS yang baru terbebas dari berbagai intervensi dan tekanan, termasuk intervensi dari calon kandidat dari dalam.  Di sisi lain, dia juga menyayangkan pansel yang membolehkan kandidat memilih dua posisi berbeda sekaligus.

Dia juga mengkritik nama-nama yang diumumkan Tim Pansel yang diketuai Teuku Ahmad Dadek SH. Diantaranya terdapat tiga nama dari unsur pimpinan petahana (incumbent) yang lulus tetapi ketiganya tidak mundur dari jabatannya.

Usman juga menyayangkan Tim Pansel yang mengizinkan kandidat memilih dua posisi berbeda sekaligus.

“Seharusnya seorang kandidat mempersiapkan diri untuk satu posisi tertentu secara sungguh-sungguh. Ini lembaga besar, strategis dan bukan main-main. Lembaga besar BPKS membutuhkan pelaku bisnis yang berhubungan dengan cargo dan kepelabuhanan, bukan sekedar tempat cari nafkah untuk orang yang tidak ahli kemaritiman,” ungkap Usman.

Ia juga mengingatkan, BPKS bukan tempat berbagi kue pekerjaan. Pimpinan BPKS harus benar-benar paham kepelabuhanan, memiliki relasi internasional dan tentu harus lancar berbahasa asing, khususnya Inggris.

Selain itu, Usman menyayangkan DIPA BPKS tahun 2020 banyak kode bintang. Artinya program BPKS 2020 banyak belum disetujui Kemenkeu RI.

“Kalau DIPA 2020 banyak bintang maka dipastikan akan terkendala dalam pelaksanaan. Artinya manajemen yang sekarang kurang becus, tidak paham soal anggaran. Mereka harus dievaluasi,” katanya.

Pada sisi lain, kualitas kerja BPKS selama ini tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di tiga kabupaten: Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang dan Aceh pada umumnya. Padahal usia BPKS sudah 20 tahun.

"Seharusnya manajemen BPKS yang sekarang malu pada rakyat Aceh. Ini malah ada yang bidik dua jabatan sekaligus,” ungkap Usman.

Teranyar, Usman menilai bahwa elite BPKS telah melakukan pembohongan publik. Ini terkait kebijakan mutasi dan promosi (pembenahan di internal) BPKS, yang dilakukan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Razuardi beberapa waktu lalu.

“Itu adalah pembohongan publik. Sebab, apa yang dilakukan Plt Kepala, Plt Wakil Kepala dan Deputi Pengawasan BPKS dalam melakukan mutasi, demosi dan promosi terhadap 42 karyawan tanpa ada uji kompetensi, prestasi dan rekam jejak untuk menduduki posisi yang sesuai dan tepat,” kata Usman Lamreung melalui siaran pers, Kamis 9 Januari 2020.

Menurutnya, proses yang dilakukan adalah like and dislake  sehingga ada karyawan yang tidak pernah masuk kerja namun mendapat kenaikan grade, dibiarkan dan tidak ditindak.

Usman menambahkan, kepemimpinan Razuardi dan Islamuddin di BPKS telah merekrut karyawan baru tanpa proses rekrutmen terbuka.

“Mereka (karyawan baru) ditempatkan di kantor Perwakilan Banda Aceh dengan alasan agar tidak menimbulkan protes publik,” katanya.

Lalu, ada kebijakan Plt. Kepala dan Plt. Wakil Kepala, yang menarik beberapa staf Pemko Sabang untuk diperbantukan di BPKS. Alasannya, untuk percepatan pengembangan kawasan Sabang di bagian SDM. Padahal, sebelumnya  pernah dikembalikan ke Pemko Sabang saat Kepala BPKS dipegang Sayid Fadhil.

Soal rekrutmen, ada beberapa tim asistensi yang tidak jelas tugas dan peruntukan serta out put yang dihasilkan. “Anehnya Deputi Umum tak dilibatkan. Dewan pengawas juga membisu, terkesan seperti ada kongkalikong dengan Bapel BPKS,” kata Usman yang mantan aktivis BRR Aceh-Nias ini.

Tak hanya itu, Plt. Kepala dan Plt. Wakil Kepala BPKS tidak miliki strategi untuk melakukan pembenahan Sumber Daya Manusia internal. Ditambah lagi tidak ada ketegasan masalah kedisiplinan karyawan.

“Saat ini karyawan sangat berani meninggalkan pekerjaaan pada jam kerja tanpa ada sanksi apa pun dari pimpinan. Ini terjadi karena tidak ada ketegasan dan tidak berani menindak karyawan yang tidak disiplin. Akibatnya berimpilaksi datangnya teguran dari lembaga Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK),” ungkap Usman.

Nah, sekali lagi, mampukah  satu diantara 15 calon kepala dan wakil kepala BPKS yang terpilih nantinya membenahi semua persoalan sengkarut di tubuh BPKS? Banyak pihak memang berharap demikian.

Jika tidak, kisahnya akan terulang dan sama persis seperti Ikan Remora yang bersahabat dengan ikan Hiu dan bermain pada rip current atau arus tenang di pantai yang mematikan.

Sebaliknya, menjadi lahan pekerjaan bagi sebagian orang untuk mencari kehidupan dan penghasilan. Bukan justru mengerakkan dan memajukan BPKS, menuju peningkatan dan kemajuan ekonomi rakyat pulau itu khususnya dan Aceh umumnya. Gawat! ***