Kesepakatan bersama Pemerintah Aceh dengan pimpinan DPR Aceh, menghentikan sejumlah lelang proyek APBA 2020, khusus yang tidak terkait langsung dengan penanggulangan wabah virus corona (Covid-19), ternyata masih sebatas kata. Faktanya, hingga 1 April 2020, proses tersebut terus berlangsung. Selain itu, muncul surat edaran Setda Aceh yang diduga untuk “mengamankan kolega”. Benarkah ratusan proyek sudah ada pemiliknya? Semoga tak ada dusta di antara mereka! Berikut Laporan wartawan MODUS ACEH, Muhammad Saleh.

Intinya Pak Gub dan kami berkomitmen untuk fokus, menghadirkan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi bersama

Safaruddin Wakil Ketua DPRA

Senyum sumingrah, terlihat dari wajah ketua dan tiga pimpinan DPR Aceh, saat keluar dari Pendopo Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Senin sore, 30 Maret 2020 lalu.

Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB ini tentu banyak sebab. Maklum, baru kali ini Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, mengundang secara khusus Dahlan Jamaluddin, Safaruddin, Hendra Budian dan Dalimi.

Pokok pembicaraan pun sangat spesial dan tertutup, menghentikan seluruh proses lelang proyek APBA 2020. Terutama, yang tidak terkait langsung dengan penanggulangan wabah virus corona (Covid-19), yang kini melanda Aceh.

"Ya benar, kemarin kita diundang Pak Gubernur di pendopo. Salah satu kesepakatan adalah, menghentikan kegiatan proses tender APBA 2020," kata Wakil Ketua DPRA Safaruddin, Selasa malam di Banda Aceh.

Menurut Safaruddin, eksekutif dan legislatif, sepakat menunda tender proyek APBA 2020, supaya fokus pada upaya penanggulangan Covid-19 di Aceh. "Ya, ini bagian dari tanggungjawab pemerintah untuk hadir, memberikan solusi dan perlindungan kepada warganya," ujar Safaruddin.

Terkait mekanisme penganggaran kata Safaruddin, harus mengikuti petunjuk yang sudah ada soal penanganan Covid-19 dari Pemerintah Pusat. "Intinya Pak Gub dan kami berkomitmen untuk fokus, menghadirkan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi bersama," ujar Safaruddin.

Itu sebabnya, menurut Safaruddin, jika nanti harus dengan jalan APBA Perubahan (APBA-P), maka DPRA menunggu eksekutif mengusulkannya ke dewan.

"Harapan kita, secepatnya bisa diformulasikan bersama, baik soal penanganan medis maupun mempersiapkan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dihitung dengan baik," sebut Safaruddin.

Gayung bersambut, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Pemerintah Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan Teuku Ahmad Dadek, membenarkan adanya keputusan antara Pemerintah Aceh dan pimpinan DPR Aceh, menghentikan sementara proses lelang (tender) sejumlah proyek APBA 2020.

Menurut dia, keputusan itu diambil, setelah melihat kondisi terkini penyebaran wabah virus corona (Covid-19) di Aceh. “Betul, selanjutnya secara teknis kita harus mendiskusikan dengan Jakarta, mengkaji berbagai akibat hukum dari kebijakan ini,” katanya, Selasa malam di Banda Aceh.

Ungkap dia, untuk sejumlah paket lelang yang sedang berlangsung, tetap akan dilanjutkan, apalagi sudah ada proses tawar menawar dan sebagainya.

“Cuma proyek APBA masih banyak di SKPA. Ada sekitar 300-an lebih. Jumlah pastinya saya ngak ingat. Dan itu tidak kita masukkan lagi,” ujar Teuku Dadek.

Regulasi ini pun tidak serta merta, sejalan instruksi Menteri Keuangan, Sri Mulyani. “Ya, yang bersumber dari DAK memang sudah kita suruh tarik semua, walau pun sebagian besar belum ditender. Kita sudah buat surat ke SKPA untuk tarik semua proyek-proyek bersumber dari dana DAK,” ungkap Teuku Ahmad Dadek atau akrab disapa Ampon Dadek ini.

Menurut Ampon Dadek, kebijakan itu sebenarnya diputuskan pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan RI. Langkah ini ditempuh, andai daerah tidak ada uang atau dana yang tidak mencukupi untuk penanganan Covid-19. “Tapi kita ada dana Rp100 miliar lebih dan sudah kita gunakan Rp30 miliar. Jadi, sebenarnya tidak ada masalah,” sebut dia.

Pertemuan Plt Gubernur Aceh dengan pimpinan DPRA. Foto: AJNN

 

Selain itu, Pemerintah Aceh akan merevisi sejumlah dana yang dinilai bisa dialihkan untuk penangganan virus corona di Aceh. Misal, anggaran perjalanan dinas dan pelatihan. “Itu akan kita potong semua, karena tidak boleh dilaksanakan dalam waktu dekat ini,” sebut dia.

Jelas T. Dadek, Pemerintah Aceh akan mengkaji secara mendalam soal efek dan akibat hukum dari pembatalan lelang tadi. Termasuk melakukan konsultasi dengan Dirjen Keuangan Daerah di Jakarta.

“Tadi Pak Gubernur sudah ngomong dengan Dirjen Keuangan Daerah, beliau memberikan pandangan, jangan sampai pembatalan lelang yang sudah jalan akan menimbulkan efek tuntutan hukum dari rekanan. Nanti jadi repot,” jelasnya.

Sayangnya, kesepakatan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama pimpinan DPR Aceh dan penjelasan Teuku Ahmad Dadek, masih tak sesuai cakap dengan bikin.

Buktinya, hingga hari ini, 1 April 2020, proses lelang atau tender jalan terus. Bahkan, terdapat sejumlah paket yang tidak bersentuhan langsung dengan penangganan virus corona di Aceh.

Nah, hasil penelusuran media ini, Rabu sekitar pukul 16.00 WIB, pada laman LPSE Pemerintah Aceh tertera;  ada lelang pembangunan gedung asrama diklat lantai 4, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh dengan pagu Rp 10,9 miliar lebih.

Selain itu, ada juga lelang penyusunan master plan pengelolaan banjir WS.Pase-Peusangan, Kabupaten Bireuen, Dinas Pengairan Aceh dengan pagu Rp 3,9 miliar lebih.

Menyusul, pembangunan rumah sakit rujukan regional Cut Nyak Dhien Meulaboh (lanjutan) dengan pagu Rp34,3 miliar. Termasuk lanjutan pembangunan jembatan Bintah (Tahap III/selesai) di Kecamatan Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya (Rp11,7) miliar.

Ada juga pembangunan Jetty Kreung Sabe di Kabupaten Aceh Jaya (Rp10,4) miliar. Pengadaan dan pemasangan warning light di ruas jalan Lhoksukon-Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara (Rp465,4) juta.

Bahkan, ada juga perencanaan pengembangan infrastruktur pemukiman di Aceh Besar (Rp761 juta).

Data LPSE Aceh.

Lantas, apa kata Ampon Dadek? Dikonfirmasi media ini hingga Rabu malam tak berbalas. Sebelumnya, Ampon Dadek begitu mudah memberi keterangan pada media ini.

Ada apa? Itulah yang jadi tanda tanya besar. Tapi, sumber media ini yang juga orang dekat Plt. Gubernur Aceh mengungkap. Sebenarnya, sejak satu bulan lalu, Nova Iriansyah telah sepakat untuk menghentikan sementara sejumlah lelang proyek yang tidak bersentuhan langsung dengan penanggungalan wabah Covid-19 di Aceh.

Namun, keinginan dan niat baik ini mendapat kendala dari kalangan pengusaha kelas atas yang berada di sekitar dia.

“Mereka mendesak dan menekan Pak Nova agar tidak menghentikan dan terus lanjut. Namun, karena ada desakan berbagai elemen, termasuk anggota dan pimpinan DPRA, akhirnya Pak Nova sepakat untuk menghentikan sementara waktu,” ungkap sumber tadi.

Ironisnya, kesepakatan Nova dengan pimpinan DPR Aceh, ternyata tak berjalan pada level bawah. Misal, Setda Aceh dr. Taqwallah, selaku Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Plt. Kepala ULP Pemerintah Aceh, Sayid Azhary. Lagi-lagi, buktinya lelang terus berlanjut.

Bahkan, tanggal 10 Maret 2020, Taqwallah mengeluarkan surat edaran, Nomor: 602/4612. Isinya tentang; persetujuan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran lingkup pekerjaan bangunan gedung, bangunan sipil dan pekerjaan konstruksi lainnya.

Surat edaran inilah yang kemudian dinilai sejumlah pengusaha di Aceh sangat memberatkan. Bahkan, ada yang tidak masuk akal dan terkesan ingin mematikan pengusaha yang baru tumbuh dan berkembang di Aceh.

“Apa logis, untuk jalan aspal 200 meter misalnya, harus disyaratkan memiliki AMP. Apakah tidak cukup kami bekerjasama dengan perusahaan AMP,” jelas seorang pengusaha, menguggat.

Karena itulah, sejumlah pengusaha tadi menilai, syarat yang dibuat Setda Aceh (surat edaran), hanya untuk melindungi pengusaha tertentu, yang dekat dengan kekuasaan.

Dia menyebutkan, selama ini hanya ada tiga orang dekat Plt. Gubernur Aceh yang menguasai berbagai paket APBA 2020. Misal, Michael (bukan nama sebenarnya), Robinson (bukan nama sebenarnya) dan Cornelis Matius (bukan nama sebenarnya).

“Nah, dibawah mereka juga jaringan pengusaha lain alias satu kelompok. Merekalah yang selama ini membagi-bagikan sejumlah paket besar dan kecil. Termasuk paket penunjukkan langsung (PL). Jika tidak masuk kelompok itu, jangan harap bisa menang,” ungkap sumber yang tidak mau ditulis namanya ini.

Lalu, apa saja diantaranya isi dari surat edaran Setda Aceh tadi? Misal, Misal, Laporan Keuangan/Neraca yang telah di audit Akuntan Publik berserta Opini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas untuk pekerjaan jalan dan jembatan di atas Rp50 miliar. Selain itu, ada dukungan bank 10 persen dari HPS untuk pekerjaan jalan dan jembatan di atas Rp50 miliar.

“Agar persiapan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kegiatan konstruksi dan konsultasi konstruksi, bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta anggaran pemerintah lainnya, di lingkungan Pemerintah Aceh wajib mempedomani Peraturan Presiden Nomor: 16 Taun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019, tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Konstruksi Melalui Penyedia serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait,” tegas Taqwallah dalam suratnya tadi.

Juga harus memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), untuk pekerja bidang ketenagakelistrikan; memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBU JPTL) yang dikeluarkan lembaga sertifikasi badan usaha yang telah diakreditasi Menteri ESDM, dengan bidang usaha: instalasi kualifikasi badan usaha kecil, untuk pekerjaan bidang ketenagakelistrikan.

Sedangkan untuk paket pekerjaan dengan nilai HPS Rp10 miliar, harus melampirkan; (ISO 9001 : 2015; Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001 : 215; Sistem Manajemen Lingkungan, OHSAS 18001 : 2007; Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Tak hanya itu, juga ada penambahan persyaratan teknis penawaran seperti: metode pelaksanaan dengan menjelaskan kendala terhadap RKK untuk item pekerjaan yang menimbulkan potensi kecelakaan kerja

Melampirkann analisa teknis yang harus menggambarkan produktifitas tenaga kerja dan produktifitas peralatan/alat berat, serta jumlah hari kerja untuk menyelesaikan setiap item pekerjaan. Produktifitas tenaga kerja dan peralatan/alat berat, juga harus mengacu pada analisa harga satuan pekerjaan; melampirkan jadwal pelaksanaan pekerjaan, sesuai urutan pelaksanaan untuk setiap item pekerjaan secara teknis dan dapat dikerjakan serta durasi waktu pelaksanaan sesuai dengan hasil perhitungan analisa teknis.

Masih ada, mengisi daftar personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja dan referensi kerja dari pemberi tugas serta surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja dan surat pernyataan bersedia ditugaskan.

Terkait manajemen risiko, harus dijelaskan dan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2014. Termasuk kesesuaian upah tenaga kerja yang digunakan harus, berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh, tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh yang berlaku; Daftar Kuantitas dan harga Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Daftar Harga Upah, Bahan dan Alat, juga harus dilampirkan. Berikut, sejumlah aturan tambahan lainnya yang mengikat.

Semudah itukah? Lagi-lagi surat edaran tadi menuai berbagai praduga dari sejumlah pengusaha (kontraktor) di Aceh. Alasannya, ingin mengamankan dan menyelamatkan rekan (pengusaha) yang dekat dengan penguasa.

Diduga, sejumlah paket tadi sudah ada pemiliknya. Jadi, proses lelang atau tender, hanya akal-akalan saja. “Ya, semua paket itu sudah ada pemiliknya dan diduga, ada yang sudah tarik uang muka. Karena itu, untuk memuluskan praktik pat gulipat tadi, maka dicari dan dibuatlah aturan suka-suka,” ungkap seorang pengusaha di Banda Aceh.

Itu sebabnya, dia mengaku akan mengajukan sanggahan banding bila ada lelang yang tidak sesuai aturan yang ada. “Ada beberapa yang sudah kami sanggah banding. Kita lihat hasilnya beberapa hari ke depan,” tegas sumber tadi.***