Aceh memang akrab dan tak asing bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maklum, ada sejumlah mantan Gubernur Aceh dan Bupati yang berhasil dijerat penyidik dari Gedung Merah Putih ini. Nah, terkait dugaan sejumlah praktik rasuah di Bumi Serambi Mekah, khususnya dana refocusing Covid-19 dan proyek multi years (tahun jamak), adakah yang akan menyusul Irwandi Yusuf ke Suka Miskin?

Bukti-bukti baru itu berupa nama kontraktor, perusahaan dan nomor handphone para pihak yang diduga ikut bermain dalam proses pengadaan barang dan jasa pada tender multiyears, dan tender lainnya yang bersumber dari APBA.

Askhalani Koordinator GeRAK Aceh

SEKILAS, memang tak ada pandangan luar biasa di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, Jalan T. Panglima Nyak Makam No.2B, Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Senin, 7 Desember 2020 lalu.

Suasana tetap teduh dan nyaman, seiring suara azan, memanggil pimpinan, karyawan serta warga sekitar untuk melaksanakan shalat zhuhur berjamaah di Masjid Al Huda, komplek perkantoran tersebut.

Hanya sedikit berbeda, hari itu halaman parkir kenderaan roda empat relatif penuh. Kondisi ini persis saat shalat Jumat yang dilaksanakan saban pekan. “Bang, agak lurus parkirnya biar mudah mobil itu keluar,” kata salah seorang petugas memberi arah.

“Ada tamu ya, banyak mobil yang parkir,” tanya media ini. “Betul Bang, dari Jakarta, pimpinan KPK,” sambung petugas tersebut.

Seketika langkah terhenti. Ada niat memang untuk mencari tahu lebih dalam tentang maksud dan tujuan dari kedatangan penyidik anti rasuah itu ke Aceh. Namun, niat tadi tertunda, karena waktu shalat sudah tiba.

Nah, tak lama kemudian baru terbuka. Ternyata, sedang ada rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, antara Satgas Pencegahan dan Penindakan KPK bersama  BPKP Aceh.

Tim KPK, termasuk Koordinator Wilayah Pencegahan III KPK Aida Ratna Zulaiha, disambut Kepala Perwakilan BPKP Aceh Indra Khaira Jaya, bersama Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi dan Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah.

“Kehadiran KPK ke BPKP merupakan wujud kesinambungan dari kerja sama kedua lembaga dalam pencegahan dan penindakan korupsi yang sudah berjalan cukup lama, dan terus ditingkatkan kualitasnya,” kata Indra kepada media pers di Banda Aceh.

Masih kata Indra. “Rapat koordinasi ini diselenggarakan untuk membahas upaya perbaikan tata kelola anti korupsi di Wilayah Aceh”.

Dia mengaku, ada lima hal penting yang menjadi kesimpulan dalam tertemuan tersebut.

Pertama, KPK dan BPKP Aceh akan mengawal pelaksanaan APBD 2021 khususnya kegiatan yang strategis dan beresiko tinggi terjadinya fraud.

Kedua, BPKP Aceh dan KPK bersama-sama mendampingi pemerintah daerah dalam menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal itu diupayakan untuk mengantisipasi rIsiko pemborosan anggaran dan tidak terjaganya informasi keuangan di Wilayah Aceh.

Ketiga, BPKP Aceh dan KPK akan mendorong dan melakukan pendampingan melalui Probity Audit terhadap proyek–proyek strategis dan bernilai material (cukup besar), serta berdampak sistemik kepada masyarakat Aceh di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Keempat, KPK bersama BPKP Aceh akan melakukan supervisi, sesuai fungsi masing–masing atas Monitoring Control for Prevention (MCP) di Aceh yang masih bernilai rendah.

Termasuk peningkatan kapabilitias Inspektorat di Aceh agar mampu melakukan fungsi assurance dan consulting dalam memberi early warning kepada manajemen pemda agar tidak terlibat dalam praktek korupsi.

Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya berdialog dengan Koordinator Wilayah Pencegahan III KPK, Aida Ratna Zulaiha saat tim KPK melakukan koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Aceh di Kantor BPKP Perwakilan Aceh, Senin (7/12/2020).  Foto: serambinews.com

Terakhir, KPK meminta BPKP untuk melakukan Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) terhadap aset-aset yang bermasalah, mangkrak, dan tidak dimanfaatkan, baik yang terjadi di lingkungan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Di akhir pertemuan, Aida menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada BPKP atas bantuan dan peran yang sudah dijalankan dalam mendukung pemberantasan korupsi terintegrasi di Aceh.

Ia berharap BPKP dapat terus membantu KPK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan penindakan korupsi di Aceh pada masa yang akan datang.

Harapan dan kepercayaan itu disambut baik Indra Khaira. Dia berkomitmen dan berjanji untuk terus membantu KPK dalam melaksanakan fungsi pencegahan serta penindakan sehingga tidak terjadi tindak korupsi di Aceh ke depan.

“Perwakilan BPKP Aceh berkomitmen untuk membantu KPK dalam mengimplementasikan program pemberantasan korupsi terintegrasi. Semua ini kita lakukan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh,” jelas Indra.

Berbeda dengan Kantor BPKP Aceh. Sabtu, 12 Desember 2020, Kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh di Jalan Taman Makam Pahlawan No.1 Ateuk Pahlawan Kota Banda Aceh yang biasa sepi, hari itu mendadak ramai.

Maklum saja, Tim Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan silaturahmi dan diskusi dengan Pengurus Kadin Aceh. Agendanya, masalah pencegahan korupsi.

Tim KPK Berkunjung ke Kantor KADIN Aceh. Foto: mitrapol.com

Ketua Kadin Aceh H. Makmur Budiman, SE mengaku. Pihaknya bersama pengurus, mendorong pencegahan korupsi di Aceh.

Caranya, merangkul semua pelaku usaha untuk menciptakan bisnis yang anti suap dan kongkalikong.

Masih kata Makmur, silaturahmi ini tetap terus terjaga dan pencegahan korupsi serta praktik suap bisa dibasmi bersama-sama. Secara prinsip dunia usaha sebut dia, tidak ada satu pun pengusaha yang mau terjerumus korupsi.

Karena itu, pengurus Kadin Aceh terus bersemangat untuk lebih baik dan bersih dari KKN. Termasuk, mendorong masyarakat dalam pencegahan korupsi.

Semudah itukah? Mungkin saja demikian. Tapi, ibarat pepatah, tak ada asap bila tidak ada api.

Itu sebabnya, kehadiran tim KPK ke Kantor Kadin Aceh, tidak bisa dilihat sebelah mata dan pertemuan biasa.

Bukalah kembali laporan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh ke KPK. Mereka dengan tegas dan lugas mengaku, telah melaporkan sejumlah dugaan praktik korupsi ke KPK. Isinya, terkait 15 alat bukti baru pelaksanaan proyek multiyears Aceh tahun 2020-2022.

Itu sebabnya, GeRAK Aceh meminta KPK melakukan supervisi, penindakan dan penyadapan terhadap pelaksanaan proyek tahun jamak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Melalui suratnya Nomor: 223/B/G-Aceh/IX/2020, GeRAK Aceh juga melampirkan beberapa bukti tambahan dari surat mereka sebelumnya pada 23 Januari 2020.

Kini, sudah 15 alat bukti diserahkan ke KPK, mulai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), MoU hingga nama-nama perusahaan.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan, beberapa alat bukti baru beserta pihak yang diduga kuat ikut serta dalam melakukan kegiatan proyek multiyears tadi sudah disampaikan ke KPK.

Langkah tersebut ditempuh karena GeRAK mencium adanya indikasi yang dapat menimbulkan dampak korupsi sistematik di Aceh.

Kata Askhalani, bukti tambahan yang dikirimkan GeRAK Aceh meliputi materi penyadapan terhadap orang-orang, nama pihak, kontraktor serta nama perusahaan yang ditengarai memiliki keterkaitan dalam program khusus baik itu proyek multiyears maupun kegiatan lain yang bersumber dari APBA.

"Bukti-bukti baru itu berupa nama kontraktor, perusahaan dan nomor handphone para pihak yang diduga ikut bermain dalam proses pengadaan barang dan jasa pada tender multiyears, dan tender lainnya yang bersumber dari APBA. Sudah 15 alat bukti kita berikan ke KPK," ungkap Askhalani kepada wartawan, Selasa, 8 September 2020 lalu di Banda Aceh.

Entah itu sebabnya, banyak pihak menduga. Kehadiran KPK ke Aceh, termasuk ke Kantor Kadin Aceh, ada benang merah dengan laporan GeRAK Aceh. Sebab, bukan tidak mungkin, dari daftar nama yang dilaporkan tadi, justeru ada diantaranya pengusaha, sekaligus Pengurus Kadin Aceh.

Jika benar, tentu saja rakyat sangat berharap ada “kado tahun baru” 2021 dari KPK untuk rakyat Aceh, menyusul Irwandi Yusuf ke Lapas Suka Miskin, Bandung, Jawa Barat. Semoga!***