Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Yunus 'membocorkan' tiga nama partai politik (parpol) baru yang akan dibentuk Amien Rais yaitu, Partai Amanat Rakyat, Partai Amanat Reformasi, (dan) PAN Reformasi. Sementara itu, loyalis Amien Rais, M. Asri Anas menyebut. Selain DPW PAN Yogyakarta (DIY) yang mendukung PAN Reformasi, ada juga Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku dan Aceh. Benarkah? Berikut liputan tim redaksi yang ditulis wartawan MODUS ACEH, Muhammad Saleh.

Kami harus rapat internal partai dulu, sehingga tidak salah kaprah dan menyakiti salah satu pihak. Ini konflik di pusat dan kami tidak boleh salah langkah,

Awaluddin Ketua PAN Pidie

UJIAN dan cobaan, sepertinya memang masih belum berakhir melanda Partai Amanat Nasional (PAN). Partai politik nasional (Parnas) yang lahir dari rahim gerakan reformasi, 23 Agustus 1998 di Jakarta.

Itu sebabnya, jika tak elok disebut resah, bisa jadi kepala Zulkifli Hasan (Zulhas) yang terpilih untuk periode kedua 2020-2025 sebagai Ketua Umum PAN, mulai pusing tujuh keliling.

Lihat saja, walau dia unggul pada Kongres V PAN 11-12 Februari 2020 di Hotel Clarion, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, hajatan demokrasi itu  sempat sedikit diwarnai kisruh. Dan, cerita tak elok ini rupanya masih berbuntut panjang. PAN diambang terbelah?

Pemicu dan pengerak utamanya sudah jelas yaitu bidan dan pendiri PAN; Amien Rais! "Mungkin tidak berlebihan kalau saya katakan, inilah partai yang menyuguhkan tontonan demokrasi jadi-jadian yang mungkin terburuk selama Republik Indonesia ini. Partai lain enggak ada yang seburuk partai PAN," kritik Amien Rais melalui rekaman video yang ia unggah di akun official Instagram miliknya @amienraisofficial.

Karena itu, dia menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang menyebabkan lebih dari tiga puluh orang luka-luka. "Saya betul-betul mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang hampir sepuluh juta pemilih PAN, bahwa PAN telah menyuguhkan perhelatan nasional namanya Kongres Nasional yang ke-5 itu, yang penuh dengan keonaran. Masha Allah, betul-betul ini telah melukai PAN dari ujung kaki sampai ujung kepala," katanya Selasa, 11 Februari 2020.

Tak butuh waktu lama. Akhir dari konflik dan perseteruan di tubuh partai politik di negeri ini, ujung-ujungnya pasti lahir partai politik baru. Dan, rencana itu pula yang sedang digodok Amien Rais bersama sejumlah pendiri  PAN dan loyalisnya.

Gayung bersambut, paska Hanafi Rais, putra Amien Rais ini mundur dari kader dan Pengurus DPP PAN serta anggota DPR RI. Loyalis Amien Rais, M Asri Anas menyebut. Ada dewan pengurus wilayah (DPW) lain yang mendukung lahirnya PAN Reformasi.

Katanya, mereka tinggal menunggu perintah dari Amien Rais. "Ada Sulawesi Barat, Sulteng (Sulawesi Tengah), Kaltara (Kalimantan Utara), Gorontalo, Maluku dan Aceh. Iya (semua DPW besar) dan DPD semua provinsi juga ada," ucap Asri pada detik.com, Jumat, 13 Maret 2020 di Jakarta.

Asri yakin, jika Amien Rais telah bertitah, maka gerakan PAN Reformasi akan segera terbentuk. Bahkan, mampu membentuk kepengurusan sampai tingkat bawah. "Saya berani katakan, kalau Pak Amien katakan, dua bulan selesai pengurus sampai bawah. Kenapa? Pak Amien itu pendukungnya banyak. Dia punya karisma. Jadi, saya percaya ini bisa lebih besar dari partai induk kalau terbentuk," ucap Asri, yakin.

Asri menyebut, gerakan itu muncul karena ada upaya untuk mengeluarkan Amien Rais dari PAN. Padahal, Amien merupakan salah satu pendiri atau bapak dari PAN.

"Memang ada upaya sistematis untuk menyingkirkan Pak Amien, yang selama ini dianggap jadi benalu di partai. Banyak sekali DPD tidak bicara, ada upaya sistematis singkrikan Pak Amien," ujar Asri.

20200521-amin-rais2
Amien Rais (Foto: minews.id)

Katanya, gerakan PAN Reformasi telah dikonsultasikan dengan Amien Rais. Asri mengaku tidak akan menyampaikan soal PAN Reformasi jika tak berkomunikasi dengan Amien. "Saya harus jawab diplomasi, saya tak mungkin bicara keluar kalau tak ada pembicaraan, ada foto saya rapat, setiap saat saya pertemuan dengan Pak Amien, kemudian kita konsultasi," kata Asri.

Bahkan, Amien, bersama beberapa loyalisnya akan menggugat Kongres Kendari. Mereka merasa ada yang salah dengan proses kongres yang memenangkan Zulkili Hasan. "Minggu depan gugatan hukum terhadap proses kongres. Pak Amien juga ikut gugat," kata Asri.

"Menurut Pak Amien, banyak melenceng dari semangat awal dibentuk PAN. Salah satunya, nggak ada pembahasan anggaran dasar, visi-misi partai. Enggak ada bahas agenda lima tahun, yang ada pokoknya memilih pemimpin umum deh. Pemilihan ketua saja. Kongres tiba-tiba, ujug-ujug harus koalisi dengan pemerintah ya, tanpa syarat. Nggak boleh begitu, masa partai begitu caranya," ucap Asri.

Sebelumnya, isu adanya PAN reformasi semakin mencuat karena tidak masuknya Amien Rais dalam kepengurusan partai periode 2020-2025. Itu sebabnya, DPW PAN DIY menilai, wacana PAN Reformasi adalah respons atas kondisi dalam tubuh partai berlambang matahari ini. DPW PAN DIY memastikan tetap berada di kubu Amien Rais.

Ketua DPW PAN DIY Nazaruddin mengatakan, munculnya isu dualisme PAN karena DPP tidak mengakomodir Amien Rais dalam struktur kepengurusan PAN.

"Gini ya, itu (munculnya PAN reformasi) adalah lontaran pemikiran dan ide menyikapi perkembangan yang ada di DPP (PAN) saat ini. Karena DPP yang sekarang tidak mengakomodir Pak Amien Rais dalam struktur di DPP, sehingga ada yang mengusulkan seperti itu," katanya kepada detikcom, Kamis, 12 Maret 2020.

Nazaruddin menyebut DPW PAN DIY bukan bagian dari gerbong Ketum PAN Zulkifli Hasan. Secara tidak langsung, PAN DIY mendukung adanya PAN Reformasi. "Nah, kalau kita di DIY ini bagian dari yang tidak satu jalur dengan Pak Zul (Zulkifli Hasan). Pokoknya kita ada di barisan Pak Amien," tegasnya.

Lantas, bagaimana arus dukungan kader, politisi, pengurus DPW dan DPD PAN se-Aceh terhadap rencana parpol baru “made in” Amien Rais, akankah mereka berpaling dari Zulhas?

Untuk menjawab secara pasti memang sulit. Apalagi mengkalkulasi arus dukungan politik.  Tentu tidak bisa hitam-putih. Namun, pemetaan sederhana pada Kongres PAN Ke-V di Kendari beberapa waktu lalu, setidaknya bisa dijadikan pendekatan awal. Jika tak elok disebut pecah, parpol berlambang matahari ini pun dikabarkan terbelah.

Sumber MODUSACEH.CO di jajaran DPW PAN Aceh menyebut, dari 23 DPD (pengurus kabupaten dan kota) se-Aceh. Hanya 10 DPD II PAN yang mendukung Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai calon Ketua Umum DPP PAN untuk periode kedua. Sisanya ikut mengusung Mulafchri Harahap yang dimotori Amien Rais.

Menariknya, tiga tokoh PAN asal Aceh seperti Farhan Hamid (mantan anggota DPR RI Fraksi PAN) dan Azwar Abu Bakar (mantan Menteri Kabinet RB-PAN era SBY) dan Muslim Aiyub (mantan anggota DPR RI asal Aceh), juga berpaling dari Zulhas. Ketiganya mengikuti gerbong Amien Rais, mengusung Mulafchri Harahap.

“Ya, kabarnya memang begitu. Kami mendapat informasi terakhir dari tim sukses Bang Zulhas saat itu memang demikian,” ungkap seorang sumber di DPW PAN Aceh, yang juga tim sukses utama Zulhas, Selasa pekan lalu di Banda Aceh.

Kata sumber itu, dari catatan pihaknya, Pengurus DPD II PAN Aceh yang mendukung Zulhas adalah, DPD PAN Bireuen, Pidie Jaya, Banda Aceh, Nagan Raya, Subussalam, Kota Langsa, Simeulue, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tenggara.

Sisanya seperti DPD PAN Pidie, Sabang, Aceh Besar, Aceh Tengah, Benar Meriah, Singkil, Aceh Barat dan lainnya tak ikut mendukung. Termasuk sebagian besar Pengurus DPD PAN Aceh, kecuali T. Hasbullah (Plt Ketum PAN Aceh) yang memang sejak awal all out untuk Zulhas. "Tapi, bisa saja lebih. Sebab, ada yang diam-diam juga mendukung Bang Zulhas," jelas sumber tadi.

Muncul pertanyaan, apakah sikap pro dan kontra pada Kongres PAN Ke-V di Kendari, bergerak lurus dengan minat para kader dan politisi PAN di Aceh untuk bergabung dalam partai politik baru “made in” Amien Rais?

Ketua PAN Kabupaten Bireuen, Ridwan Khalid  menilai. Sosok dan ketokohan Amien Rais tidak akan gegabah dalam membentuk partai baru. Itu telah diperlihatkan saat mendirikan dan melahirkan PAN paska reformasi tahun 1998.

Hanya saja diakui Ridwan Khalid, gagasan dan niat melahirkan parpol baru tersebut, berawal dari hasil kongres di Kendari. “Ada sedikit dinamika politik dalam kongres itu,” kata Ridwan kepada Zulhelmi dari MODUS ACEH, Minggu pekan lalu di Bireuen.

Itu sebabnya, dia menilai bahwa mendirikan dan membentuk parpol baru merupakan hak setiap warga negera. “Tapi saya berharap Pak Amien tidak melakukan ini, apalagi PAN dilahirkan dari tangan beliau, tokoh reformasi,” kata dia.

Ridwan mengaku, apa pun nama partai baru yang dilahirkan Amien Rais nantinya, sebagai kader PAN dia tetap bertahan atau tidak akan hengkang dari PAN yang telah membesarkan namanya selama ini. “Saya tidak mendukung pembentukan partai baru  dan tetap di PAN serta ketua umum saya adalah Zulklifi Hasan,” tegasnya.

Bukan tanpa alasan, Ridwan Khalid berketetapan hati bersama PAN. Menurutnya, PAN sudah menjalankan amanah reformasi. “Walau sampai hari ini belum tuntas. Saya kira barisan inilah yang perlu kita perkuat, apalagi ada Amien Rais dalam PAN,” ujar Ridwan.

Sebut Ridwan Khalid, walau ada riak kecil pada Kongres di Kendari. Namun, usai perhelatan akbar itu, situasi dan kondisi PAN di Aceh sangat kondusif. ”Saya berkomunikasi dengan beberapa teman dan hasilnya bagus. Saya kira mari kita lakukan kembali kegiatan dan konsolidasi partai, dan bagaimana memenangkan partai lebih baik lagi di masa datang,” harapnya.

Soal isu PAN merapat ke pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kata Ridwan Khaled. “Belum tentu. PAN boleh saja mendukung pemerintah kalau sesuai dengan tujuan partai. Kalau tidak, jangan gegabah masuk dalam koalisi pemerintahan Jokowi,” saran dia.

Tentang tawaran  oposisi dari Amien Rais, dia mengaku memang ada. Begitu juga dengan khitah PAN yang dinilai sudah lari dari semangat dan nilai perjuangan reformasi. Menurut Ridwan, PAN tidak lari dari reformasi.

“Cuma saja belum melaksanakan amanah reformasi secara keseluruhan. Ini memang butuh orang-orang kuat dan memiliki power di parlemen dan pemerintahan. Hari ini, PAN memiliki 44 kursi di DPR RI. Untuk memiliki power yang kuat, maka rebut kembali hati rakyat dan kursi di Senayan,” ujar dia.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional, (PAN) Kabupaten Pidie,  Awaluddin mengaku. Pihaknya tetap komit bersama PAN saat ini dan selalu mengikuti arah serta kebijakan dari DPP PAN.

Mengenai persoalan dukungan, pihaknya mengaku akan tetap mendukung siapa saja yang terbaik. “Jika harus ikut salah satu, tentu kami harus melakukan rapat partai. Kami tetap menjaga integritas partai,” ujarnya kepada Amiruddin dari MODUS ACEH, Senin lalu di Sigli.

Masih kata Awaluddin, sebagai pimpinan PAN Kabupaten Pidie, dia belum punya alasan kuat untuk bergabung atau tidak dengan partai yang akan dibentuk Amien Rais. “Kami harus rapat internal partai dulu, sehingga tidak salah kaprah dan menyakiti salah satu pihak. Ini konflik di pusat dan kami tidak boleh salah langkah," jelasnya.

Tegas Awaluddin, pihaknya belum memikirkan persoalan tawaran tersebut. Sebab masih komit dengan PAN saat ini. "Jadi, kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya," ujar Awaluddin.

Dia menyimpulkan, PAN masih menjadi partai reformis dan tidak benar jika PAN keluar jalur reformasi. Selain itu, PAN Aceh masih solid. "Untuk saat ini kita belum memikirkan hengkang dari PAN. Mudah-mudahan konflik di pusat cepat selesai," harap Awaluddin.***

Aceh, Amien Rais dan PAN

Kehadiran dan keberadaan Partai Amanat Nasional (PAN) di Aceh tak lepas dari figur perekat bernama Amien Rais. Sosok Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogjakarta ini, memiliki hubungan emosional yang kuat dengan Aceh. Mulai terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah di Aceh hingga hadir bersama KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan membuka selubung Referendum Aceh di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, 17 September 1999.

HARI itu, Jumat pagi menjelang siang, 17 September 1999. Papan nama ukuran satu kali 80 sentimeter telah dilumuri cat warna hitam.

Entah ulah tangan jahil siapa, tapi yang pasti sejumlah aktivis mahasiswa dan pemuda Aceh yang tergabung dalam Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) protes. Mereka menilai, aksi dan perbuatan provokasi itu sebagai upaya memancing emosi rakyat (massa).

Jarum jam terus bergerak hingga pukul 10.30 WIB. Dengan langkah pelan tapi pasti, deklarator Partai Kebangkitan  Bangsa  (PKB) KH Abdurrahman Wahid  (Gus Dur) bersama pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, menuju papan  nama tadi.

Letaknya  sekitar  10  meter  dari menara depan Masjid Raya Baiturrahman. Didampinggi ribuan aktivis mahasiswa, pemuda dan ulama, Gus Dur tampak menanggis ketika membuka selubung papan betulis: Referendum Untuk Aceh, Berpisah atau Tetap Bersama Indonesia! Acara ini kemudian ditutup dengan doa bersama ribuan umat di masjid.

Ketika itu, kalangan ulama Aceh menganggap,  pelumuran  cat hitam pada papan itu sebagai suatu cobaan dari  pihak yang tidak mengerti persoalan Aceh. Ketua  Himpunan Ulama Dayah Aceh, Teungku Ibrahim Bardan menyerukan masyarakat untuk tidak terpancing dengan aksi tersebut.

Sementara kalangan mahasiswa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan, aksi itu merupakan suatu bentuk teror terhadap konsep-konsep damai yang berkembang dalam masyarakat.

Pernyataan para ulama Aceh yang menuntut diselenggarakannya referendum untuk Aceh, merupakan  pernyataan  paling keras  dalam sejarah perlawanan ulama Aceh saat itu. Ini menunjukkan, para ulama sudah sampai pada  putusan  bahwa  mereka  tidak mungkin berharap penyelesaian yang selama ini diinginkan akan tercapai.

Tiga hari kemudian, dari Jakarta, Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk  Orang  Hilang  dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir menegaskan. Laporan anggota-anggota   Kontras  dari  Aceh menunjukkan  masih berlangsungnya praktik-praktik kekerasan aparat kepolisian  terhadap  warga  sipil. Pada  insiden Minggu (12/9), di Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan misalnya, terjadi razia oleh orang-orang berpakaian sipil yang tidak dikenal. Hasilnya, sembilan  orang hilang  dalam  razia  itu. Tiga di antaranya kemudian ditemukan tewas, dan satu sudah kembali.

"Kami   melihat  bahwa  dalam  konteks  persoalan  ini,  gejala kekerasan  di  Aceh secara simultan  memang masih berlangsung terus. Ini  cermin bahwa  penarikan  Pasukan  Penindak  Rusuh Massa (PPRM) di  Aceh tidak secara langsung berkaitan dengan berkurangnya tindak kekerasan,  atau  mengubah   proses  operasi  yang  berlangsung  di sana, dan hanya mengurangi jumlah konsentrasi pasukan," jelas Munir ketika itu.

Nah, sejak itulah, perhatian sejumlah tokoh dan aktivis HAM nasional tertuju ke Aceh. Salah satu yang kritis adalah Amien Rais. Sebagai Ketua MPR RI, dia mengaku setuju pelaksanaan referendum untuk penentuan nasib sendiri bagi Aceh.

Hanya saja, Amien Rais memberi syarat, pilihan itu sebagai jalan terakhir dan dilakukan dengan melibatkan seluruh rakyat Indonesia. “Walaupun biayanya mahal, tapi itu alternatif terakhir yang dapat memuaskan rakyat Aceh dan bangsa Indonesia,” tegas Amin Rais di Yogyakarta, Sabtu, 31 Agustus 1999.

Tak hanya itu, Amien Rais menyatakan hal ini, juga berkaitan dengan pernyataan Panglima TNI Jendral Endriartono Sutarto, sehari sebelumnya yang lebih memilih perang dari pada jalan dialog. Endriartono ketika itu menegaskan persetujuannya asal diikuti seluruh rakyat Indonesia.

“Aceh itu urusan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya di Mabes TNI, Cilangkap, sehari sebelumnya. Menurut Amien, penyelesaian lewat perundingan dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sudah dilakukan pemerintah bertahun-tahun. Namun perundingan-perundingan itu, kata dia, tidak pernah membuahkan penyelesaian yang maksimal.

Begitupun, menurut Amien, meski dirinya setuju dengan referendum, tetapi hal itu harus melewati prosedur dan persyaratan. Sebelum referendum dilakukan, kata dia, masalah ini harus dirundingkan lagi. Kemudian, harus ditanyakan kepada DPR yang menjadi wakil dari rakyat Aceh. Setelah itu, keputusannya dibawa ke pemerintah pusat untuk digodok secara matang. “Tapi sekali lagi, referendum adalah jalan terakhir jika seluruh jalan yang ada sudah menthok,” tegas dia.

Hasilnya, bagi rakyat Aceh, sosok Amien Rais menjadi idola dan dinilai sebagai tokoh nasional yang paham dengan suara batin rakyat Aceh. Itu sebabnya, sebagai bentuk terima kasih, rakyat Aceh memberi kepercayaan dalam bentuk porsi suara legislatif dan eksekutif kepada kader dan politisi yang diusung PAN untuk kursi DPRK, DPRA dan DPR RI.

Pada Pemilu 1999 misalnya, PAN di Aceh meraih 9 kursi di DPR Aceh dan dua untuk DPR RI. Termasuk diantaranya berhasil unggul dalam kontestasi Pilkada Aceh, baik sebagai Wakil Gubernur Aceh (Azwar Abu Bakar) yang berpasangan dengan Abdullah Puteh (Gubernur Aceh) hingga beberapa bupati dan wakil bupati di Aceh.

Hanya itu? Tunggu dulu. Walau tak lagi memegang jabatan Ketua MPR RI, Amien Rais kembali berpendapat. Katanya, rakyat Aceh berpeluang untuk menentukan nasib sendiri (self determination) pasca pemilu 2009.

Penentuan nasib itu dapat dilakukan dengan syarat partai politik lokal di Aceh mampu meraih 60 persen suara pada Pemilu legislatif 2009. Pernyataan itu diungkap Amien Rais dalam talk show di Warung Kopi Solong, Ulee Kareng, Banda Aceh, Sabtu siang, 22 November 2008.

Menurut Amien, analisis tersebut merupakan pendapat pribadinya setelah mencermati kondisi politik di Aceh menjelang Pemilu 2009. Selain Amien, talk show yang diselengarakan Forum LSM Aceh dan dihadiri sekitar seratusan warga ini, juga menghadirkan Direktur Eksekutif APRC, Yarmen Dinamika, sebagai pembicara pendamping.

Namun Amien tidak menjelaskan secara detail maksud dari pemahaman self determination tadi. Dia juga tidak menyinggung terkait halnya referendum atau negara federal bagi Aceh. Sambil menyeruput kopi hitam dari gelas yang biasa dipakai warga pecandu kopi di kedai tersebut, Amien mengatakan, "Di dunia sekarang ini yang namanya right of self determination masih ada tertera dalam 'United Nations Declaration of Human Right'. Jadi self determination right setiap bangsa itu memang masih tetap hangat," ungkap dia.

"Kalau partai lokal mampu menggalang di atas 60 persen suara, itu artinya ada arah baru bagi Aceh. Tapi apa arah baru itu, terserah partai lokal .Tetapi kalau misalkan suara partai nasional masih gede, jadi saya kira arah ke NKRI masih tetap ada," tambah guru besar Universitas Gajah Mada itu.

Menurut Amien, ada dua kemungkinan yang dapat terjadi dan merubah arah masa depan Aceh. Salah satunya partai lokal diprediksi bakal mendominasi suara di Pemilu Legislatif 2009. Bila parlok mampu meraup 60 persen suara, maka tinjauan untuk self determination berpeluang terjadi.

Namun bila parlok hanya mampu meraih sekitar 35 suara maka, peluang itu sangat kecil dan Aceh masih dalam konteks NKRI. "Jadi ini semacam analisis sederhana dan paling elementer tentang masa depan kita di sini, dan ini adalah pendapat saya pribadi," katanya.

Menurut dia, keberadaan parlok pada Pemilu 2009 dinilai juga berpeluang mengancam keberadaan partai nasional. Meskipun masih dalam batas uji coba sederhana, tapi kata Amien, implikasinya akan sangat besar. "Kalau nanti lebih 60 persen voters di Aceh memberikan preferensi kepada parlok, ini merupakan sinyal kiamat kecil kepada partai nasional. Ini (prediksi-red) bisa ya bisa tidak, tergantung pada perkembangan situasi," ucap dia ketika itu.

Sebaliknya kata Amien, kalau parlok hanya mampu meraih suara di bawah 35 persn, situasi tersebut bisa dikatakan normal. "Jadi istilahnya ini bukan masalah besar," kata tokoh reformasi 1998 itu. Menurut dia, khusus di Aceh, bila parlok mendominasi perolehan suara signifikan dinilai adalah sebuah proses yang positif, artinya akan ada sebuah perubahan bagi masa depan rakyat Aceh.

Tapi, kata dia, kalau apa yang berlaku di Aceh ini juga berlaku di Papua dan Kaltim, maka hal tersebut sudah dipandang sebagai kondisi yang serius. "Saya kira itu merupaan perkembangan yang sudah serius," katanya.

Dia sebutkan, pemilu di Aceh diharapkan bisa berjalan demokratis tanpa menimbulkan konflik horizontal. Karena, katanya, bila ini terjadi maka akan menjadi acaman bagi perdamaian di Aceh. Terlebih lagi, katanya, saat ini diperkirakan masih ada oknum-oknum yang masih berpaham "Acehphobia" (ketakutan pada Aceh) yang kapan saja bisa muncul dan merusak perdamaian yang sudah tertata di Aceh pasca MoU Helsinki.

Hasilnya, lagi-lagi rakyat Aceh masih terpesona dengan sosok dan figur Amien Rais. Didukung dengan masa ideologis yaitu kader Muhammadiyah, PAN di Aceh berhasil mempertahankan 9 kuris di DPR Aceh dan 2 untuk DPR RI.

Begitupun, seiring berjalannya waktu, dinamika politik nasional dan Aceh serta mengendurnya kinerja maupun keberpihakan politisi PAN terhadap nasib rakyat Aceh dan semangat reformasi. Termasuk lahirnya sejumlah partai politik lokal (parlok) di Aceh, PAN tak lagi seberuntung dua kontestasi Pemilu sebelumnya.

Nah, akankah Amien Rais-Isme atau Amien Rais sentris atau apa pun namanya, kembali mampu menuai dukungan dan pengaruh dengan partai politik baru yang akan dilahirkan nantinya pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.***