Sejak didirikan Pemerintah Kota Banda Aceh 15 Desember 2017 lalu, PT. LKMS Mahirah Muamalah menjadi salah satu pioner Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Aceh. Mengemban misi utama, memutus mata rantai rentenir, menyelamatkan ekonomi umat di Kota Gemilang, Banda Aceh.

Alhamdulillah keberadaan rentenir sudah berkurang. Artinya, dampak kehadiran Mahirah ini sudah memberi manfaat besar bagi pemerintahan Aminullah-Zainal dalam bidang ekonomi

T. Hanansyah Direktur Utama Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah

Tujuan mulia ini sesuai visi serta misi Wali Kota dan Wakil Walikota Banda Aceh Periode 2017-2022, H. Aminullah Usman SE Ak MM-H. Zainal Arifin.

Maklum, persoalan tengkulak memang sudah sangat meresahkan masyarakat.

Itu sebabnya, kehadiran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah, diharapkan mampu menjadi solusi tepat dan nyata dalam pembiayaan usaha warga atau umat Islam di Banda Aceh.

“Ini adalah harapan dan aspirasi warga Kota Banda Aceh yang pertama saya serap dan menjadi salah-satu konsen saya bersama Wakil Wali Kota Zainal Arifin sampai saat ini,” ujar Aminullah, Jumat petang di Banda Aceh.

Menurut mantan Dirut Bank Aceh ini, salah satu cara memutuskan mata rantai rentenir adalah, membantu dan memberdayakan usaha umat atau masyarakat.

Sebab akan berdampak juga pada penekanan angka pengangguran serta kemiskinan di Banda Aceh dan umumnya Aceh.

“Mereka ingin bangkit dengan UMKM dan permodalan. Mereka butuh solusi dan jangan sampai terjebak rentenir lagi. Itu intinya,” ungkap Aminullah.

Tentu tak sulit bagi Aminullah melahirkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah. Sebab, dia telah sukses mengelola Bank Aceh selama dua periode (2000-2010). Semua itu menjadi dasar baginya dalam mendorong dan mendirikan LKMS Mahira Muamalah.

“Ada 80 persen dari pasar di Banda Aceh yaitu Pasar Aceh, Pasar Ulee Kareng, Pasar Setui dan Pasar Darussalam. Kebanyakan warga berurusan dengan rentenir, ini sangat membahayakan dan harus kita putuskan mata rantainya,” tegas Aminullah.

Kata Aminullah, mereka yang mendapatkan kredit dari rentenir sebelumnya mencapai 80 persen. Kini turun drastis setelah hadir LKMS Mahirah.

“Ya, kini jumlahnya menjadi 14 persen dan ini telah kita dilakukan survei sejak awal dan akhir,” ungkap Aminullah.

Masih kata Aminullah. “Makanya sejak saya terpilih, program pertama yang saya lakukan adalah, mendirikan Mahira Muamalah Syariah. Dan berkat izin OJK kita bisa operasikan pada 2018,” tambahnya lagi.

Selain mengandalkan LKMS Mahirah, Wali Kota Aminullah yang juga Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Aceh, bersama para anggotanya turut aktif dalam mengedukasi masyarakat terhadap bahaya ‘Bank 47’ itu.

Solusi ini pun menjadi sorotan nasional. Itu sebabnya, Wali Kota Aminullah sering diminta untuk mempresentasikan inovasinya ini kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya di Indonesia.

Langkahnya pun mampu meraih deretan penghargaan sekaliber nasional, diantaranya Sindo Media, penghargaan predikat Indonesia Visionary Leader (IVL) 2019, yang diserahkan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik pada malam Inagurasi IVL di Lido Lake Resort, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis, 27 Februari 2020 lalu.

Foto Ist.

Gayung bersambut, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Wilayah (Kanwil) Aceh, Aulia Fadhli, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Aminullah.

“Alhamdulillah, saya bisa mengenal tokoh Aceh yang sangat peduli dengan masyarakatnya. Untuk membasmi rentenir, memang sudah menjadi tugas kita bersama dan ini sudah dibuktikan Pak Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman,” kata Aulia Fadhli saat bertemu Aminullah, Kamis, 9 Juli 2020 di Gedung OJK Kanwil Aceh, Jalan Prof Ali Hasyimi, Pango Raya, Kota Banda Aceh.

Aminullah tak sendiri, dia  didampingi Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Weri dan Kabag Humas Setdako, Irwan.

Kata Aulia Fadli, sosok Aminullah telah memberi contoh baik dalam membantu para pedagang di Banda Aceh. Terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan dana, mengembangkan usahanya sendiri, dengan terhindar dari jeratan rentenir.

“Ini bisa ditiru dan diterapkan daerah lain sebagai acuan dalam membebaskan masyarakat dari rentenir dan riba,” kata Aulia Fadhli.

Sebagai lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan, katanya, OJK juga terintegrasi dengan baik selama ini.

“Kita juga kerap berdiskusi terkait perekonomian di Banda Aceh, dengan harapan di masa datang bisa meningkatkan upaya pemerintah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Nah, melalui berbagai kebijakan sebut Aulia, OJK memberi perhatian penuh untuk membebaskan masyarakat dari rentenir, dengan akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat.

“Salah-satu poin akses keuangan itu sudah dilakukan Pak Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dengan mendirikan LKMS Mahira Muamalah Syariah,” kata Aulia Fadli, bangga.

Direktur Utama Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah, T. Hanansyah menyebut. Tiga tahun terobosan pemerintahan Aminullah-Zainal memimpin Kota Banda Aceh, kini Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah dinilai sangat baik.

Penilaian ini berasal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan, Rasio Solvabilitas dan Rasio Likuiditas milik LKMS Mahirah Muamalah mendapatkan penilaian sehat.

“Kami memiliki dua rasio tingkat kesehatan, yaitu Rasio Solvabilitas dan Rasio Likuiditas. Dari Desember 2019 sampai sekarang rasionya sehat. Alhamdulillah, Likuiditas kita banyak dan Rasio Solvabilitas dalam menghasilkan laba juga cukup baik. Ini tergambar dengan Rasio Solvabilitas minimal 110 persen dan Rasio Likuiditas minimal 3 persen,” kata T.Hanansyah (lihat tabel).

Menurut dia, keberhasilan ini tidak terlepas dari kontribusi masyarakat Kota Banda Aceh yang telah mempercayakan keuangannya pada LKMS Mahirah Muamalah.

“Tentu, semua ini sesuai harapan Pak Wali Kota bahwa perusahaan ini harus sudah untung. Alhamdulillah sudah ada nilai positif di laba-rugi,” ujar T.Hanansyah, Jumat petang di Banda Aceh.

Katanya, sejak berdiri pada Mei 2018 lalu, LKMS Mahirah Muamalah hanya memiliki modal awal Rp1,5 miliar.

Kini telah full atau penuh modal yang disetor Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu, Rp4,5 miliar.

Tak hanya itu, perjalanan dua tahun Mahirah Muamalah sudah memiliki aset Rp35 miliar.

“Mengapa dampaknya besar sekali, ini karena antusias masyarakat di gampong-gampong untuk Mahirah sangat baik,” ucap dia.

Kemajuan ini, bentuk keberhasilan dari tiga tahun kepemimpinan Aminullah-Zainal di sektor pembangunan ekonomi masyarakat dalam mengkases modal lebih mudah.

“Dari sisi pemerintahan, struktur pembangunan ekonomi saat ini yang terbesar adalah pedagang UMKM. Kalau UMKM tidak kuat, maka Banda Aceh juga lemah dari segi pembangunan ekonomi. Sebab, berkorelasi dengan tingkat kemiskinan,” ungkap dia.

"Bayangkan jika ada 2000 debitur dan masing-masing merekrut satu (1) orang pekerja saja, maka pengangguran sudah berkurang 2000 orang,” tambah T.Hanansyah.

Selain meningkatkan pembangunan ekonomi, kehadiran LKMS Mahirah Muamalah juga bertujuan untuk memberantas rentenir di Kota Banda Aceh.

Itu telah dibuktikan dengan melakukan penelitian bersama pihak ketiga mengenai keberadaan rentenir. Studi kasusnya di Pasar Peunayong, Ulee Kareng dan Setui.

“Hasilnya Alhamdulillah keberadaan rentenir sudah berkurang. Artinya, dampak kehadiran Mahirah sudah memberi manfaat besar bagi pemerintahan Aminullah-Zainal dalam bidang ekonomi,” jelas T. Hanansyah.

Tak hanya itu, LKMS Mahirah Muamalah merupakan satu-satunya LKM Syariah milik pemerintah di Indonesia dengan sistem syariah.

“LKM memang banyak, ada berbentuk koperasi dan PT, sedangkan kami merupakan PT berbasis syariah,” sebut dia.

Karena itu tak sulit. “Untuk nasabah yang ingin melakukan jasa layanan bisa langsung datang ke LKMS Mahirah Muamalah. Tidak hanya untuk pedagang. Semua layanan keuangan tersedia seperti bayar listrik, bayar PDAM, bayar tagihan dan lainnya di LKMS Mahirah Muamalah,” ajak T. Hanansyah.

Kenapa? “Banyak yang berfikir bahwa LKM ini hanya untuk pedagang saja. Padahal semua fitur pembayaran tagihan ada di kita. One stop shopping,” jelas T. Hanansyah. Semoga.***