Soal kiprah dan sepak terjang oknum penasihat khusus Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, memang cerita baru. Bahkan, bila ada gosip di media sosial (medsos) tentang Pensus berkasus gara-gara proyek. Bisa jadi, semua itu muncul karena pertarungan di Blang Padang sedang marak terjadi. Ujung-ujungnya, nama Nova ikut terbawa-bawa. Begitu rawankah? Wartawan MODUSACEH.CO menulisnya.

Kehadiran Pensus berubah wujud menjadi buzzer yang membenturkan lembaga DPRA dengan berbagai kepentingan di daerah. Dan merubah bentuk menjadi makelar

Bardan Sahidi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh

Simak saja yang terjadi beberapa waktu lalu hingga saat. Tak lepas dan kait mengkait pula dengan pembatalan proyek multi years 2020-2022. Termasuk proyek oncology di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.

Rakyat Aceh, tentu saja atau mungkin sedang menikmati dan menyaksikan Game of Thrones (drama fantasi yang diambil dari seri buku karya George RR Martin berjudul 'A Song of Ice and Fire' yang kemudian digarap David Benioff dan DB Weiss). Ironisnya, itulah wajah Pemerintahan Aceh saat ini.

Tentu, rakyat Aceh masih ingat peristiwa pengranatan rumah pribadi Plt. Kepala ULP Pemerintah Aceh, Sayed Azhary beberapa waktu lalu. Motifnya, ada dugaan pengancaman dan intrik sehingga munculkan skandal berindikasi korupsi.

Itu sebabnya, diakui atau tidak, menyusul pula informasi adanya “geng” atau  “mafia proyek” yang bertempur di Pasar Gelap pemerintahan Nova Iriansyah. Dari geng sekitar Tepi Kali, Lingke dan Batoh.

Termasuk, elit birokrat hingga beberapa geng lainnya yang tercatat dalam buku hitam lainnya.

Jadi, ada dugaan penggranatan rumah kepala ULP beberapa waktu lalu, di sebut-sebut hanya percikan kecil dari pertarungan antar geng ini.

Tragisnya, semua itu terkesan tak dapat dikendalikan Nova. Atau sebaliknya, dia membiarkan mereka berbenturan antara satu dengan lainnya.

Lihat saja, dari puluhan anggota Pensus Nova Iriansyah, mungkin hanya beberapa orang saja yang aktif.

Di sudut lain, kebanyakan dari mereka bahkan sama sekali tidak berguna. Hanya masuk kantor tiap satu bulan sekali. Itu  pun jika ada. Lalu, mengambil amprahan gaji. Bila benar demikian, maka dapat dikatakan mereka makan gaji buta.

Selain itu, dari beberapa orang yang aktif, hanya satu atau dua orang yang bekerja dalam arti sebenarnya. Termasuk, ada diantara mereka yang cukup dikenal masyarakat.

Karena itu, mereka benar-benar berguna sebab menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai amanah.

Tiga atau empat orang berikutnya, bisa jadi aktif dengan cara berbeda; sukses membangun citra bahwa mereka dekat sekali dengan Nova Iriansyah.

Tujuannya, untuk meyakinkan sejumlah kepala dinas dan kontraktor (pengusaha) bahwa mereka bisa mempengaruhi proses tender proyek.

Nah, cara-cara seperti itulah, ada beberapa oknum anggota Pensus dengan mudah dapat menarik sejumlah fee dari kontraktor.

Padahal, mereka digaji dari pajak yang saban tahun dibayar rakyat. Angkanya bisa mencapai tujuh juta  rupiah setiap bulan.

Menariknya, sebagian pensus ini tidak perlu masuk kantor dan tanpa perlu bekerja keras untuk memenuhi target-target kerja tertentu.

Lantas apa kerja mereka? Inilah pertanyaan yang hingga kini belum terjawab, walau Bardan Sahidi telah menyentilnya.

Misal, mereka sangat aktif membagikan foto-foto atau poster kegiatan Pemerintah Aceh, khususnya Nova Iriansyah dan istrinya Diah Erti Idawati di akun media sosial mereka.

Menariknya, ketika ada yang bully dari netizen. Alih-alih menjawab, tim pensus ini segera menutup akun facebook mereka, dan menggantinya dengan akun anonim seorang gadis penjual obat kuat atau lari ke twitter, sebuah platform yang tidak laku di Aceh.

Maka untuk kerja seperti ini, Pemerintah Aceh menggaji pensus-pensus tadi, empat hingga tujuh juta setiap bulannya.

Pertanyaan susulan adalah, siapa yang paling tidak diuntungkan dari semua permainan ini? 

Bisa jadi, Nova Iriansyah sendiri. Sebab, citranya sebagai politisi dan kepala deerah, pelan tapi pasti mulai kandas di mata rakyat Aceh.

Yang lebih pahit tentu, nasib rakyat Aceh sendiri, apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang terus meningkat dan tak tahu kapan akan berakhir.

***

Kesal? Bisa jadi demikian. Hari itu, Rabu, 22 Juli 2020. Bardan Sahidi, anggota DPR Aceh dari Fraksi PKS tak kuasa menahan emosi. Suaranya lantang saat memaparkan dan mengungkap peran penasihat khusus (Pensus) Plt.Gubernur Aceh.

“Apa keahlian dan kemampuannya. Tak lebih hanya bagi-bagi kue atau anggaran negara. Selain itu, mengamankan kekuasaan dari dalam dan luar,” kata Bardan Saidi, lantang.

Itu disampaikan politisi asal dataran tinggi Gayo ini, saat memberi tanggapan pada Sidang Paripurna Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Proyek Gedung Oncology RUSDZA Banda Aceh. Penyaluran Kredit PT. Bank Aceh Syariah (BAS) kepada Makmur Budiman serta pembatalan proyek multi years 2020-2022.

Alasan Bardan memang masuk akal. Sebab, kehadiran Pensus tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Aceh yang memberhentikan sekitar 4.227 tenaga kontrak yang ada di seluruh Aceh.

Bayangkan, mulai dari office boy (OB), cleaning service (CS) hingga tukang antar surat dan tenaga lainnya. Padahal sebut Bardan Saidi, mereka menggantungkan hidup dari pekerjaan itu dengan dibayar gaji hanya Rp1,3 juta.

Namun, mereka terpaksa di ‘geser’ dan digantikan dengan anggota Pensus dengan gaji mulai Rp4 juta-Rp7 juta.

Sebelumnya, pendapat itu juga disampaikan secara terbuka dalam Sidang Paripurna DPR Aceh, terkait Pansus pembangunan Gedung Oncology RSUDZA Banda Aceh, kebijakan penyaluran kredit PT. Bank Aceh Syariah kepada pengusaha Makmur Budiman, pengadaan Barang dan Jasa APBA-P Tahun Anggaran 2019.

Termasuk persetujuan pembatalan MoU Multy Years Contract Tahun 2020-2022, yang dipimpin Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin.

Menurut Bardan, anggota Pensus (dari partai politik, mantan aktivis dan wartawan ini), dititipkan pada dinas-dinas.

Ironisnya lanjut Bardan, anggota tim Pensus ini berubah jadi buzzer Pemerintah Aceh. Bahkan, ada yang menjadi makelar proyek.

“Kehadiran Pensus berubah wujud menjadi buzzer yang membenturkan lembaga DPRA dengan berbagai kepentingan di daerah. Dan merubah bentuk menjadi makelar,” kritik Bardan.

Bardan menyebutkan, kinerja tim Pensus tersebut tidak terlihat hingga saat ini. Padahal, mereka di bayar dengan uang rakyat.

“Mereka hanya sibuk update status di facebook dan media sosial lainnya,” ungkap Bardan.

Nah, benarkah penilaian Bardan Saidi dan apa pendapat anggota Pensus Pemerintah Aceh? Sayangnya, beberapa anggota Pensus yang dihubungi media ini, masih menolak untuk memberi tanggapan. Ada apa ya?***