Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, mengeluarkan surat tanggal 17 Juni 2020 kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Sebenarnya, surat Nomor: 187/13/MEM.M/2020 itu biasa saja. Sebab, meminta PT. PEMA mengajukan permohonan pengelolaan Migas Blok B di Kabupaten Aceh Utara. Nah, benarkah hasil kerja keras Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah? Berikut laporan Muhammad Shaleh.

Kepala Bidang (Kabid) PLIP, Diskominfo Provinsi Aceh, Zal Sufran, ST, M.Si memang pantas diberi apresiasi bahkan jabatan oleh Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Setidaknya, dipertahankan pada kursi empuk saat ini.

Itu bukan tanpa alasan. Bayangkan, dari ribuan aparatur sipil negara (ASN) di jajaran Pemerintah Aceh.  Hanya Supran yang berani tampil secara terbuka di media sosial (medsos). Ups! Tapi jangan salah. Supran tak menghujat Nova. Sebaliknya, puja puji kepada sang atasannya itu.

“Akhirnya Aceh punya Aneuk Agam. Sekian lama, 44 tahun bukan waktu singkat. Setelah berbagai apresiasi, blok B pun ditangan rakyat Aceh. Perjuangan melelahkan Plt. Gub @niriansyah patut diberi penghargaan. Tentunya dengan dukungan penuh rakyat kepadanya. Hormat kami komanda,” begitu tulis Supran.

Seperti air mengalir, diantara media sosial (medsos) dan media pers (cetak dan siber) berbayar. Sasaran dan tujuanya jelas, memberi apresiasi dan sanjungan kepada Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Ini bukan tanpa sebab. Maklum, dia dinilai sebagai pahlawan dan aneuk agam  (anak laki-laki), karena telah berhasil mengembalikan kewenangan Aceh dan mengelola minyak dan gas (Migas).

Kata dan kalimat pun diramu dengan gaya hiperbola (berlebihan). Ambil contoh, setelah 44 tahun, akhirnya Aceh bisa kelola sendiri Migas Blok B Aceh Utara.

Benarkah? Tentu, ini bergerak lurus dengan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif, tanggal 17 Juni 2020, yang dikirimkan kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Dalam surat Nomor 187/13/MEM.M/2020 itu, PT PEMA diminta untuk mengajukan permohonan pengelolaan Migas Blok B Aceh Utara kepada BPMA. Dan, dalam teknis pengelolaan, juga dibuka kemungkinan pengelolaan bersama dengan PT. Pertamina Hulu Energi NSB (PHE).

Merasa tersanjung, Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh atas doa dan dukungan.

Nova bersyukur, perjuangan keras yang diintensifkan selama dua tahun terakhir telah membuahkan hasil. “Alhamdulillah. Ini hasil perjuangan panjang sejak 1976,” kata Nova, Jumat, 19 Juni 2020.

Dia berharap, hasil yang dicapai saat ini bisa menjadi berkah dan kebanggaan untuk masa depan rakyat Aceh yang lebih baik.

twitter zalsufran

Yang jadi soal, benarkah keluarnya surat dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tadi, karena “kejantanan” atau Aneuk Agam Nova Iriansyah seperti kata Supran? Atau sudah lebih dulu dijajaki dan suarakan para petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seperti Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2012-2017, dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf?

Kedua, benarkah hasil perjuangan keras sejak 1976 atau sejak terwujudnya MoU Damai antara GAM dengan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia yang turunannya termaktub dalama UU No:11/2006, tentang Pemerintah Aceh?

Sekali lagi, sebagai “anak buah” yang mungkin masih butuh posisi dan jabatan, puja puji Supran memang tak salah. Namun, jika terlalu berlebihan, justeru membuat kontra produktif dan ahistoris dengan realitas yang ada.

Rekam jejak digital yang dimiliki media ini mengungkap. Sebenarnya, keinginan agar Blok B Pasee (Aceh Utara) dikuasai dan diserahkan kepada Aceh, telah disuarakan dan perjuangankan Wali Nanggroe Aceh, Gubernur Aceh  dan Muzakir Manaf (Mualem), Ketua KPA/DPA Partai Aceh, sejak 2015 lalu kepada Pemerintah Indonesia (pusat).Terutama melalui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK).

Disusul, Agustus 2016, saat penandatanganan kesepakatan kontrak kerja sama Wilayah Kerja Pengusahaan Migas Blok Pase antara Gubernur Aceh Zaini Abdullah dengan PT. Triangle Energy, selaku operator.

Itulah pertama kali keterlibatan perusahaan daerah dalam pengelolaan minyak dan gas. Ini jelas menjadi sebuah tanda era baru pengelolaan minyak dan gas Aceh. Sebab, dr. Zaini berhasil mendorong Aceh untuk berdiri sama tinggi dengan perusahaan-perusahaan asing dalam pengelolaan minyak.

Melalui satu perusahaan bersama, Aceh memiliki langsung saham 80 persen. Ini artinya, pundi-pundi keuangan Aceh akan bertambah. Karena Aceh akan langsung menerima keuntungan dari hasil kerja sama tadi.

Di lain pihak, perusahaan ini juga menjadi sebuah alat untuk mentransfer pengetahuan yang sangat berguna bagi generasi muda Aceh dalam mengelola sumber daya alam, terutama minyak dan gas.

Tak hanya itu, tiga tokoh utama tadi yaitu, Tgk Malik Mahmud, Mualem dan dr. Zaini Abdullah, merupakan sosok penting dalam mendorong dan melahirkan terbentuknya Badan Pengelola Minyak dan Gas Aceh (BPMA). Ketiganya sepakat mengambil langkah konkrit dan penting untuk mendorong kesejahteraan rakyat Aceh dengan kekayaan alamnya. 

Hanya itu? Nanti dulu. Wali Nanggroe didampingi Ketua KPA/Partai Aceh H. Muzakir Manaf atau Mualem, Wakil Ketua KPA yang juga Sekjend Partai Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar atau Abu Razak, Selasa, 8 Oktober 2019, bertemu Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla di Jakarta.

Pada pertemuan itu, kepada Wapres JK, Wali Nanggroe memaparkan dan meminta pemerintah pusat untuk merealisasikan kekhususan Aceh, seperti tertuang dalam butir-butir perjanjian damai MoU Helsinki tahun 2005.

Poin kewenangan Aceh yang diminta Wali Nanggroe untuk segera diselesaikan diantaranya, mengenai batas Aceh yang belum merujuk pada peta 1 Juli 1956. Pengelolaan pelabuhan dan bandara yang belum diserahkan kepada Pemerintah Aceh. Dan, tak kalah penting soal pengelolaan Migas Aceh, yang masih terkendala dengan peraturan perundang-undangan sektoral.

“Itu bukan masalah, karena kita sudah damai. Setelah tanggal 15 Agustus 2005 tidak ada cerita lagi. Karena negara telah memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam GAM,” kata Jusuf Kalla, menanggapi beberapa poin tadi.

Di akhir pertemuan, Wapres JK mengaku akan melaporkan hasil pertemuan dengan Wali Nanggroe kepada Presiden Joko Widodo. Terutama percepatan soal pengelolaan Migas Aceh.

Begitupun, lepas dari semua proses tersebut, rakyat Aceh kembali mengajukan sejumlah pertanyaan susulan, terkait surat Menteri ESDM tadi. Misal, benarkah informasi yang disampaikan Pemerintah Aceh bahwa setelah 44 tahun berhasil mengambil alih Blok B yang sangat luar biasa itu?

Pertanyaan ini menjadi penting. Sebab, perlu diingat bahwa, bila pengambil alihan ini mengikuti ketentuan PP 23 Tahun 2015, tentang Pengelolaan Bersama Sumberdaya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Harusnya Pemerintah Aceh tidakn membawa dan menyebut rentang waktu sampai 44 tahun. Tapi, cukup sebutkan 5 tahun saja atau sejak PP 23 tahun 2015 disahkan.

Kedua, bila mencermati surat Menteri ESDM,  No. 187/13/MEM.M/2020, tanggal 17 Juni 2020, dengan tegas menyatakan; meminta BPMA untuk memfasilasi PT. PEMA dalam upaya mengajukan “proposal pengambilalihan” kepada BPMA. Syaratnya, mengajukan program kerja, bentuk kontrak kerja sama,  kemampuan teknis dan pendanaan, kemampuan managerial, kemampuan keuangan dan kepemilikan saham.

Nah, soal ketentuan kepemilikan juga tidak boleh main-main, karena PP 23 tahun 2015 mengatur. Kepemilikan saham harus 100 persen dimiliki Pemerintah Aceh. Tentu, semua paham maksud dari PP ini, yang mengunci dengan kalimat 100 persen saham milik Pemerintah Aceh.

Tujuannya, agar dikemudian hari tidak terjadi pengambilalihan dari negara (PT. PHE, BUMD) dan menjualnya kepada negara lain (swasta nasional/pengusaha asing).

Atas ketentuan tersebut, maka muncul  pertanyaan kembali. Apakah PT. PEMA mempunyai kekuatan finansial sehingga mampu mengambil alih Blok B?

Inilah yang juga harus dijawab secara terbuka Pemerintah Aceh dan PT. PEMA kepada rakyat. Bukan sebaliknya, mengiring pencitraan untuk “menciptakan” pahlawan kesiangan.

Sebab, rakyat Aceh hari ini hanya bisa menerka-nerka atas catatan kelam yang ditunjukkan PT. PEMA, terkait hengkangnya PT. Transcontinent di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kabupaten Aceh Besar beberapa waktu lalu. Padahal, perusahaan multi nasional ini milik putra Aceh.

Itu sebabnya, bila ditarik lebih jauh, penyertaan modal Pemerintah Aceh melalui PT. PEMA (saat itu PDPA) pada PERTAGAS selaku pemegang salam utama PT. PAG (Perta Arun Gas), faktanya seperti apa?

Disisi lain, menarik juga bila membaca pernyataan petinggi BPMA bahwa, mereka akan mengevaluasi proposal yang diajukan PT. PEMA dan “membandingkan” dengan proposal yang telah diajukan PT. PHE sebelumnya.

Dalam konteks ini, peran BMPA hanya sebagai “panitia seleksi proposal” saja? Lalu apa kontribusi BPMA yang lahir dari UUPA dan telah membuahkan PP 23 Tahun 2015? Harusnya, BPMA juga menjadi “lembaga penyejuk dan penyelamat” muka petinggi Pemerintah Aceh atas pernyataan yang digadang-gadang sebagai “hasil perjuangan 44 tahun ini”.

Rakyat Aceh sebenarnya rindu mendengar pernyataan dari petinggi BPMA bahwa, mereka memberi dukungan dan akan terus memberikan prioritas kepada PEMA. Baik melalui peningkatan sharing revenue (apabila obsi pengambilalihan oleh PT. PEMA) tidak dilakukan dan memilih obsi akan bekerja sama dengan PT. PHE NSB.

BPMA siap memfasilitasi desain kontrak kerja bagi hasil Blok B antara PT. PEMA dan PT. PHE NSB, yang membuka peluang bagi PT. PEMA untuk dapat mengakuisisi kepemilikan Blok B sampai 100 persen, selama kontrak kerja sama antara PT. PEMA dan PT. PHE NSB berlangsung.

Jadi, silahkan ditilik kembali apa yang disampaikan Menteri ESDM kepada BPMA, terkait surat No. 187/13/MEM.M/2020. Bukankan semua itu merupakan amanat PP 23 Tahun 2015 yang menyatakan; “ditawarkan terlebih dahulu kepada BUMD sebelum dinyatakan menjadi wilayah terbuka?

Kalau itu benar, lalu pertanyaannya adalalah; apa yang spesial dari surat Menteri EDSM, sehingga Pemerintah Aceh sampai mengklaim hasil perjuangan 44 tahun?

Jujur sajalah. Kita semua sedang berhadapan dengan masa-masa sulit Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi yang turun drastis. Termasuk berkurang dan hilangnya dana Otonomi Khusus (Otsus) pada 2027 mendatang.

Harusnya,  pengambialihan Blok B bisa menjadi penawar dan harapan bagi rakyat Aceh. Bukan sebaliknya, “harapan di atas angan-angan kosong”. Ini bergerak lurus dengan kinerja Kepala Dinas (Kadis) ESDM Aceh serta pernyataan dan pujian dari Zal Supran, para penasihat khusus (pensus) dan buzzer “berbayar” yang justeru sedang "mengali lubang” untuk Plt Gubernur Nova Iriansyah.

Sekali lagi, rakyat Aceh berharap “perjuangan 44 tahun”  yang digadang-gadang Nova Iriansyah tidak menjadi mimpi kosong belaka.

Karena itu, Kadis ESDM Aceh harus membuka semua proses yang sedang berlangsung saat ini. Tujuannya, agar rakyat Aceh tidak terus membangun keraguan terhadap Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Lantas, akankah semua itu terjawab sampai batas waktu 14 hari, setelah surat Menteri ESDM kepada BPMA, yang meminta laporan tata waktu pelaksanaan kegiatan tersebut? Kita tunggu.***