Hingga Senin malam (30 Maret 2020). Berbagai cacian hingga makian, masih diarahkan warganet kepada Jubir Covid-19, Saifullah Abdulgani atau yang akrab disapa SAG. Ini terkait pernyataanya tentang penyediaan lahan kuburan massal bagi korban virus corona (Covid-19). Permintaan maaf, ternyata tak mudah menghapus “trauma psikologis” warga yang masih dilanda galau dan cemas, menghadapi virus mematikan ini. Ternyata, tak mudah memang memilih diksi (bahasa) untuk bicara.

Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Aceh dan publik nasional atas penyataan yang kurang tepat

Saifullah Abdulgani Jubir Covid-19

Lihatlah komentar Dedy Saputra, seorang warganet di Banda Aceh. Pada dinding facebooknya dia menulis.

Berharap saja pada bantuan Allah, komunikasi dengan kepala desa masing-masing, berharap pada kepala Pemerintah Aceh itu, dia sudah menampakkan ketidakmampuannya memimpin kita, kemampuannya menghadapi bencana ini hanya menyediakan tanah kuburan saja. Selanjutnya instruksi-instruksi kepada bupati dan walikot. Mungkin demikianlah defenisi Aceh Hebat menurut dia. Walau hanya demikian, terimakasih kami selaku rakyat. Dan, akhirnya kita merindukan dua putra Aceh yang berani bersama rakyat yang kini juga sudah dibungkam secara politis”.

Tentu, tak hanya Dedy sendiri, masih ada ribuan warganet atau warga Aceh lainnya di berbagai daerah di Indonesia serta luar negeri yang melepaskan sumpah serapah, mengalir begitu deras. Selain itu, tak jelas pula siapa dua putra Aceh yang telah dibungkam secara politis, yang dia maksudkan.

Padahal, Saifullah Agani atau akrap disapa SAG ini, sudah meminta maaf secara terbuka. “Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Aceh dan publik nasional atas penyataan yang kurang tepat,” katanya SAG dalam pernyataan tertulisnya, Minggu kemarin.

Masih kata SAG. “Saya meluruskan bahwa tanah yang dipersiapkan Pemerintah Aceh “bukan kuburan massal” melainkan tanah pemakaman jenazah dari RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh,” jelasnya. 

Faktanya, tak mudah memang menghapus “trauma psikologis” warga yang masih dilanda galau dan cemas, menghadapi virus mematikan ini.

“Saya bisa memaafkan SAG, tapi tidak bisa melupakan ucapannya itu. Sungguh menyakitkan,” ujar Firdaus, seorang pekerja swasta di Banda Aceh pada media ini, Senin petang.

Alasan Firdaus, pernyataan SAG tadi bukan spontan, tapi sudah dipersiapkan secara matang. Itu terlihat dari konsep tertulis yang ada di depannya.

Selain itu sebut Firdaus, SAG bicara tidak atas nama pribadi, tapi mewakili Pemerintah Aceh, khususnya Juru Bicara (Jubir), Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Ini artinya, ada perintah atau setidaknya, apa yang akan disampaikan, telah terkordinasi dengan baik.

“Saya tidak bodoh amatlah, walau tak sehebat SAG, tapi saya alumni S1, Fakultas Dakwah IAIN (sekarang UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Saya belajar soal komunikasi dan media pers,” kritik Firdaus.

Bisa jadi, pendapat Firdaus itu benar. Sebab, dari serangkaian penjelasannya, SAG tampak sadar betul dengan apa yang disampaikannya. Kata kunci dari ucapan Saifullah Abdulgani (SAG) adalah; meski informasi terkait lokasi kuburan massal bukanlah kabar baik untuk disampaikan, tapi hal ini tetap harus diketahui masyarakat. Dia menyebut, hal ini merupakan bukti kesiapan Pemerintah Aceh.

"Satu hal mungkin tidak menyenangkan, tapi saya ingin menyampaikannya, bahwa Pemerintah Aceh sedang menyiapkan tanah untuk lokasi pemakaman jenazah korban virus Corona," kata SAG dalam konferensi pers secara live, Sabtu, 28 Maret 2020 lalu. Dari diksi (bahasa) itu terkesan, virus corona akan menjemput ratusan nyawa rakyat Aceh.

Pada bagian lain, untuk menyakinkan publik soal rencana tadi. SAG pun menegaskan. "Bapak Sekda Aceh, dr. Taqwallah, sudah melihat lokasinya. Mudah-mudahan bisa langsung dalam waktu dekat kita memiliki satu tempat untuk memakamkan jenazah korban virus corona ini," ungkapnya.

Sebatas ini, tak ada yang salah. Tentu, bila dilihat dari perhatian dan persiapan Pemerintah Aceh dalam menanggani korban Covid-19. Bisa jadi, ini salah satu dari sekian aksi nyata yang ingin diperlihatkan Pemerintah Aceh.

Di sisi lain, soal lahan pemakaman, memang relatif sulit di Kota Banda Aceh. Sebab, setiap desa atau gampong berlaku resam (adat gampong). Isinya, hanya warga yang tercatat dan membayar biaya lahan kuburan (meuripe), yang boleh dikuburkan pada lahan desa setempat.

Jumlahnya bervariasi, dari Rp1 juta hingga Rp2 per orang. Karena itu, jika tidak tercatat sebagai warga setempat, memang relatif sulit untuk menguburkannya. Apalagi korban virus corona yang hingga kini masih meninggal trauma bagi warga.

Begitupun, yang dipermasalahkan masyarakat bukan soal lahan. Sebaliknya, pernyataan SAG yang dinilai telah menghilangkan rasa kemanusiaan di ruang publik. Rakyat berharap, kebijakan yang didorong Pemerintah Aceh justeru dapat menjamin keselamatan bukan menuju jalan kematian.

Dok Humas Aceh

Trauma psikologis inilah yang melekat bagi keluarga yang masuk Orang Dalam Pengawasan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

“Coba simak kata SAG; satu hal mungkin tidak menyenangkan, tapi saya ingin menyampaikannya bahwa, Pemerintah Aceh sedang menyiapkan tanah untuk lokasi pemakaman jenazah korban virus Corona. Berarti dia sadar betul dengan ucapannya itu," nilai Firdaus.

Entah itu sebabnya, pernyataan SAG, telah membangkitkan alam bawah sadar seorang keluarga pasien berstatus Orang Dengan Pengawasan (ODP), jika tak elok disebut sebagai bentuk teror baru.

Seperti diwartakan laman atjehwatch.com, Minggu kemarin. Seorang keluarga pasien ODP di Lhokseumawe, dikabarkan sempat pingsang. “Iya benar. Anak anak tanpa sengaja buka berita soal pernyataan itu. Ibu lihat dan kemudian pingsan,” kata Nurmala (27), seorang warga Kota Lhokseumawe, di salah satu grup WhatsApp, Minggu dini hari, 29 Maret 2020.

Kepada atjehwatch.com, Nurmala mengaku merupakan keluarga dari salah satu pasien ODP di Kota Lhokseumawe.

“Abang (ODP-red) saya masih sehat. Namun ibu yang drop karena kekhawatiran dan panik. Saya berharap pemerintah bisa membuat pernyataan yang lebih bijak dalam kondisi seperti sekarang,” tulisnya di WA.

“Kebayangkan perasaan keluarga yang PDP Corona. Apalagi dinyatakan positif seperti di Banda Aceh. Mamak saya saja yang abang masih ODP bisa drop dan langsung pingsan,” ungkap Nurmala.

“Harusnya lebih bijak. Apalagi Jubir jadi orang utama yang menenangkan warga. Jangan malah menyebar teror,” kritik Nurmala.

Memang, dalam kasus tersebut, tak sepenuhnya “anak panah” diarahkan kepada SAG. Sebagai Jubir, tentu dia punya atasan langsung yaitu, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Setda Aceh, dr. Taqwallah. Bisa jadi, apa yang disampaikan SAG, telah mendapat perintah langsung dari pejabat utama Aceh itu.

Hanya saja, yang jadi soal adalah, bagaimana SAG menterjemahkan perintah tersebut dengan bahasa (diksi) yang sejuk serta tidak bias. “Disinilah perlu pengalaman dan disiplin ilmu yang linier. Tidak cukup sekedar membaca buku soal Kehumasan atau media pers dan jurnalistik,” kata Firdaus.

Nah, berdasarkan rekam jejak digital, sebenarnya bukan sekali ini saja pernyataan SAG yang melahirkan polemik di publik. Sebelumnya, dia sempat berbalas pantun dengan Dr. Taufik A Rahim, akademisi dari Universitas Muhammadiyah (Umuha) Aceh dan Ketua Ombudsman Perwakilan Aceh Dr Taqwaddin Husin. Ini terkait soal polemik pelantikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh ketika itu, yang belum berujung.

Dengan lugas dan sedikit “cerdas”, SAG saat itu meminta para pihak tidak menyudutkan Gubernur Aceh dalam polemik tersebut.

"Mestinya akademisi dan intelektual tak asal bicara dan terkesan menyudutkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf soal penundaan pelantikan KIP Aceh Periode 2018-2022," kata SAG pada media pers, 1 Juni 2018.

SAG menilai, kedua pernyataan tersebut dapat menyudutkan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di mata publik. Katanya, Gubernur Irwandi seolah-olah kurang arif dan egois karena menunda pelantikan KIP Aceh yang telah ditetapkan KPU.

“Jadi, bukan perkara kearifan atau egoisme, tetapi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan melanggar sumpah jabatan,” kata SAG, membela sang pemimpin saat itu.

Tak hanya itu, SAG juga sempat “bersiteru” dengan Peneliti Jaringan Survey Inisiatif (JSI) Nasrul Rizal, yang menyatakan seakan-akan Pemerintah Aceh tidak memiliki kepercayaan diri dalam menyikapi kritik yang dilontarkan anggota DPR Aceh Asrizal H. Asnawi, terkait kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Minggu, 16 Juni 2020 di Banda Aceh.

Menurut SAG, Pemerintah Aceh berusaha tidak reaktif dalam menghadapi pelbagai kritik dan menyikapinya secara proporsional. Kritik merupakan unsur penting bagi pemerintahan demokrasi; dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

“Pemerintah Aceh tidak reaktif laksana ‘pemadam kebakaran’, melainkan harus proporsional dan elegan,” katanya, Senin, 17 Juni 2019 di Banda Aceh.

Diakhir pendapatnya ketika itu, SAG pun berucap: jubir harus tangkas menimbang psikologi massa dan efeknya setiap mau berbicara di ruang publik, kata SAG. Inilah yang kemudian disebut Firdaus, SAG telah meludah mukanya sendiri.

“Dia tak sama cakap dengan buat. Sebagai Jubir, sadar atau tidak dia telah memainkan framing politik penguasa yang juga atasnnya. Ini tidak sehat dan terpuji bagi kami sebagai rakyat. Buktinya, dia tidak melihat dari efek yang dia utarakan,” kritik Firdaus kembali.

Benarkah? Entahlah. Tapi, dalam politik, kata Napoleon, "kebodohan" bukanlah cacat. Makanya,  di Indonesia  maupun Aceh, banyak aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS) yang memainkan politik praktis. Tujuannya, bisa jadi untuk mempertahankan posisi, kursi dan kedudukan yang ada pada dirinya.

Dalam kondisi ini, pendapat seorang penulis Skotlandia, Robert Louis Stevenson (1859-1894) mungkin ada benarnya; “politik barangkali menjadi satu-satunya profesi yang tidak membutuhkan persiapan pemikiran yang memadai".

Selain itu, seorang novelis asal Inggris George Orwell juga bilang; “bahasa politik memang dirancang untuk membuat kebohongan terdengar jujur dan pembunuhan terhormat serta memberikan penampilan soliditas angin murni”.

Karena itu, Adolf Hitler berpendapat. “Alangkah beruntungnya penguasa, bila rakyatnya tidak bisa berpikir. Aku tidak perlu berpikir karena aku adalah pegawai pemerintah”.

Lebih tragis lagi, saat rakyat diam ketika kondisi wabah virus corona (Covid-19) yang menyerang Aceh saat ini, itu sama artinya dengan mempercayai pemimpin “busuk” di depan hidung.

Dan itu menyedihkan, seperti kata Charles de Gaulle, Presiden Pertama Perancis: “politisi tidak pernah percaya akan ucapan mereka sendiri, karena itulah mereka sangat terkejut bila rakyat mempercayainya”.

Celakanya, paska kontestasi Pilkada 2017 dan Pileg 2019 lalu, rakyat Aceh berpikir bahwa pemerintah adalah "bawahan mereka" karena rakyatlah sebagai pemegang mandat tertinggi dalam demokrasi.

Padahal, semua itu menjadi semu dan keliru. Sebab, saat kekuasaan dan pemimpin dengan lihai memainkan pencitraan dan sejenisnya dengan akses informasi yang begitu mudah “dibeli” melalui media sosial (medsos) dan media partisan. Semuanya akan berbalik arah.

Berthold Brecht (1898-1956), seorang penyair Jerman, yang juga dramawan dan sutradara teater mengatakan; buta yang terburuk adalah buta politik, dia tidak mendengar, tidak berbicara, dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh, sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan; bahwa ia membenci politik. Si dungu tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya, maka lahirlah anak terlantar, orang miskin, pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi buruk dan rusaknya sistem perintahan serta berjangkitnya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di lingkaran kekuasaan.

Nah, inikah yang terjadi saat ini di Aceh, di tengah wabah virus corona (Covid-19) yang siap “menjemput” kematian bagi siapa saja?***