Tak serta merta tahapan Pilkada Aceh tahun 2022 ditunda karena tidak ada anggaran. Pemerintah Aceh juga mengakui Pilkada Aceh dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Ini terungkap, berdasarkan konsederan dan pasal serta ayat dalam Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 yang kini dalam proses revisi DPR Aceh.

SEHARUSNYA, sepulang rapat kerja (Raker) di Jakarta, Kamis, 1 April 2021 lalu. Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Samsul Bahri langsung pulang ke Desa Bayu, Lhokseumawe, Provinsi Aceh. 

Namun itu tak dilakukan, dia tetap tegar dan kuat menjalankan tugas, memimpin Rapat Pleno KIP Aceh, Jumat malam, 2 April 2021 hingga selesai untuk mengambil sikap terhadap tahapan pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022 mendatang. 

“Kebetulan baru siap raker, seharusnya saya langsung pulang karena mertua saya meninggal dunia. Tetapi saya pimpin rapat, selesai langsung saya pulang,” kata Samsul Bahri, melalui sambungan telepon, Sabtu, 3 April 2022 lalu.

Ketua komisioner KIP Aceh ini mengakui, penyebab KIP Aceh menunda tahapan Pilkada tahun 2022 karena antara KIP dengan Pemerintah Aceh tak kunjung ada kesepakatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau Aceh (NPHD/NPHA).

Sejatinya, penandatanganan NPHD sesuai putusan KIP Aceh Nomor: 1/PP.1.2-Kpt/11/Prov/I/2021, tanggal 19 Januari 2021, itu terhitung sejak 1 Februari 2021 sampai berakhir pada tanggal 1 April 2021.

Namun, kepastian KIP Aceh tak ada anggaran untuk menyukseskan tahapan Pilkada mulai tahun 2021, setelah komisioner penyelenggara even lima tahunan itu, menerima surat Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang ditanda tangan Sekretaris Daerah (Sekda) Taqwallah.

Dalam surat Nomor: 270/6849 tanggal 31 Maret 2021 yang ditujukan langsung kepada Ketua KIP Aceh, memang disebutkan. Pada angka tiga dinyatakan, penandatanganan naskah perjanjian hibah Aceh (NPHA) Pilkada Aceh tahun 2022, masih menunggu kebijakan lebih lanjut.

“Berkenan hal tersebut, terkait pembahasan anggaran dan proses penandatanganan naskah perjanjian hibah Aceh Pilkada Aceh tahun 2022 saat ini, masih menunggu adanya kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah, sesuai peraturan perundang-undangan,” jelas Surat Gubernur Aceh Nova Irinasyah, akhir Maret lalu.

Itu sebabnya, Ketua KIP Aceh Samsul Bahri menegaskan karena penandatangan naskah hibah itu tidak terjadi, maka KIP Aceh mengakui tidak mungkin menjalankan Pilkada Aceh.

Alasan itu pula, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota juga mengatur jika ada gangguan menunda tahapan Pilkada Aceh.

“Secara regulasi jelas soal Pilkada, tetapi karena tidak ada keputusan politik, anggaran pun tidak ada bagaimaimana kita jalankan,” kata Samsul Bahri.

Menurut Samsul, sesuai amanah perundang-undangan, KIP Aceh punya kewajiban untuk melaksanakan Pilkada. Begitu juga Pemerintah Aceh.

“Pemerintah Aceh ada kewajiban menjalankan perintah itu, tetapi mereka tidak menjalankannya,” sebut dia.

Samsul mengakui anggaran untuk Pilkada Aceh tidak dianulir, tetapi memang tidak ditempatkan alias pada pos anggaran bantuan tanggap darurat (BTT).

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fuadri menyebut, ada masalah memang dari pemerintah soal penempatan anggaran Pilkada Aceh. Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, nomenklatur penempatan anggaran tidak dibuka Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta. 

“Ketika nomenklatur ini tidak dibuka, maka secara otomatis anggaran Pilkada itu tidak bisa ditempatkan,” ujar mantan Wakil Bupati Aceh Barat, di Meulaboh, Minggu, 4 April 2021.

Persoalan anggaran Pilkada Aceh itu sudah dari dulu saat finalisasi anggaran yang kala itu masih ada yang mengambang.

“Artinya pada saat konsultasi APBA 2021 sempat juga duduk antara eksekutif, legislatif dengan Dirjen, pihak Kemendagri juga belum berani membuka ruang itu, karena Pilkada ini keputusannya pada tingkat Presiden,” ungkap Fuadri.

Alasan itulah, fulus Pilkada Aceh diambil inisiatif oleh Pemerintah Aceh dan ditempatkan sebagai anggaran cadangan di BTT.

Maka menurut Fuadri, tinggal keputusan politik negara yang masih mengambang. Ini bermakna, mereka (pusat) tidak pernah mengatakan tidak setuju dengan Pilkada Aceh dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang.

Begitupun, anggota Komisi I DPR Aceh dari Fraksi PAN ini mengaku tetap konsisten memperjuangkan Pilkada Aceh sesuai Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006.

Komisi I DPR Aceh kata Fuadri, sudah menemui Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II DPR RI, Kemendagri, Polhukam dan tokoh-tokoh masyarakat Aceh, agar Pilkada Aceh dilaksanakan sesuai UUPA. “Upaya itu sudah kita lakukan,” ujar Fuadri.

Begitupun, Fuadri mengharapkan dalam upaya memperjuangkan UUPA agar Pilkada dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang, pemangku kepentingan, Gubernur Aceh, pimpinan DPRA, Wali Nanggroe, forum komunikasi Pemerintah daerah (Forkopinda) ikut bersama-sama untuk berkomunikasi perjuangkan UUPA. 

Akui Fuadri, level yang dijumpai Komisi I DPR Aceh, baru sebatas Dirjen. “Harapannya, ada delegasi Aceh yang bisa duduk dengan Presiden bicara dengan Presiden dari hati-ke hati bagaimana Aceh ini tetap dapat melaksanakan Pilkada sesuai UUPA,” ajak Fuadri.

Dalimi yang tak lain sahabat Gubernur Aceh Nova Iriansyah juga mengaku sama prinsip yaitu harus mengikuti UUPA yaitu, pelaksanaan Pilkada Aceh lima tahun sekali.

“Tapi semua ini, yang namanya KIP, KPU sejalur. KIP harus tunduk juga kepada KPU,” kata Dalimi, Senin, 5 April 2021.

Melalui sambungan telepon, Wakil Ketua DPR Aceh dari Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, sejauh tidak ada persetujuan KPU, KIP juga tidak bisa jalankan tahapan-tahapan.

“Ketua KPU Ilham Saputra sudah menjelaskan bahwa Pilkada Aceh belum bisa dilaksanakan karena belum ada satu keputusan yang resmi,” jelas Pengurus DPD Partai Demokrat Aceh dibawah kepemimpinan Nova Iriansyah itu.

Koordinator Komisi I DPR Aceh ini, juga mengapresiasi upaya yang dilakukan anggota DPRA dari Komisi I yang berusaha melakukan pendekatan-pendekatan, termasuk ke Jakarta dan menjumpai Komisi II DPR RI, KPU, Kemendagri untuk menjelaskan aturan UUPA Pilkada Aceh lima tahun sekali.

“Tapi kesemuanya ini kita harus tunduk ke Jakarta, kita kan NKRI,” tegas Dalimi.

Namun kata Dalimi, Komisi I DPR Aceh ada koordinator, yang sudah berjalan tak ada persoalan, tetapi eloknya ke depan jangan main sendiri.

Soal anggaran Pilkada, wakil rakyat dari Pidie dan Pidie Jaya itu mengaku, tidak bisa memaksa Pemerintah Aceh untuk menganggarkan. Alasan Dalimi, Gubernur Aceh juga perwakilan Pemerintah Pusat di Provinsi. Karena  itu harus berkoordinasi juga dengan Jakarta.

Tegas Dalimi, Gubernur Aceh juga tak mau kecebur dalam lubang, jika Jakarta belum menyetujui proses Pilkada. Dan, dia juga yakin jika tidak ada persetujuan, Pemerintah Aceh tak berani.

Karena itu, jangan menuding Pemerintah Aceh takut, karena pemerintah ada regulasi. “Yang paling saya tidak suka itu, menyalahkan terus Gubernur, itu yang saya tidak bisa terima. Kita sama-sama, mitra kerja,” kritik Dalimi.

Syahdan, Dalimi justru balik bertanya kepada Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRA, jika pos anggaran pelaksanaan Pilkada belum jelas, kenapa dewan juga menyetujui APBA 2021?

“Coba ditanyakan kepada tim Banggarnya, saya tidak menjawab. Kenapa tim anggaran menyetujui. Anggaran itu juga dievaluasi Kemendagri, apa salahnya di BTT, bolehkan?” sebut Dalimi.

Namun ujar Dalimi, pertanyaannya di tempatkan anggaran pada pos bantuan tangggap darurat, apakah itu ada dijelaskan? “Bahwa BTT sebesar ini di dalamnya ada B,C D, E, misalnya,” kritik Dalimi.

Sambung Dalimi, apalagi dalam pembahasan anggaran tahun 2021, DPR Aceh melakukan lobi khusus. “Saya tidak terlibat pada pembahasan anggaran 2021, ngak tahu ada ini, ngak tahu ada itu,” ungkap Dalimi buka kartu.

Pertanyaan Dalimi itu tentu mendasar, sebab jika tidak ada nomenklatur penempatan anggaran pelakasanaan Pilkada Aceh dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2021, kenapa Wakil rakyat tak bersikap untuk merealisasikan UUPA dalam urusan Pilkada. 

Konon lagi, merujuk Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006, jelas disebutkan Gubernur, Bupati, Walikota memegang jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikot menjadi undang undang, juga mengatur pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/APBA), dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukan hanya itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat tahun 2021, justru menganggarkan anggaran pelaksanaan Pilkada sebesar Rp2 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat, Jani Janan, Senin, 5 April 2021 mengakui, Rp2 miliar anggaran Pilkada Aceh Barat dalam bentuk hibah untuk KIP itu ditempatkan pada Kesbangpolimas setempat. 

Selain itu, Wakil Ketua I DPR Aceh ini berpesan kepada Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, agar rajin-rajin berkomunikasi dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. 

Harapan Dalimi, jangan main berdua saja. Tapi keempat pimpinan itu diikut sertakan. “Jangan berdua-dua. Pimpinan ajak digabung empat-empat, duduk dengan Gubernur, dengan tim Gubernur, bawa komisi,” kata Dalimi, menyentil.

Bukan hanya itu, Komisi I DPRA yang melakukan pendekatan di pusat, menurut Dalimi apa yang disampaikan pemerintah pusat dan DPR RI misalnya disampaikan Pilkada Aceh tahun 2024, maka juga harus sampaikan itu ke Aceh seperti yang di jelaskan di Jakarta. Bukan sebaliknya, didiamkan sendiri.***

Pertemuan Fraksi Partai Demokrat dengan Komisi I DPR Aceh di ruang Fraksi Partai Demokrat, gedung DPR, Jakarta, Rabu 10 Februari 2021. Foto: beritasatu.com

Ada Apa dengan Qanun Pilkada Aceh?

Disaat mentoknya urusan pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh merubah Qanun Aceh  Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Itulah perubahan kedua setelah DPR Aceh periode 2014-2019 merevisi Qanun Aceh nomor 5 tahun 2012.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA Periode 2019-2024 Bardan Sahidi, melalui sambungan telpon, Minggu, 4 April 2021 mengatakan. Revisi Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016, sudah dalam tahapan proses kewajiban fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri.

Draf rancangan qanun (Raqan) atas perubahan Qanun Nomor 12 tahun 2016 itu, sudah dikirim melalui aplikasi e-Perda pada tanggal 16 Maret 2021 lalu.

“Revisi Qanun sudah menunggu resgistrasi dari Kementerian Dalam Negeri,” kata anggota Komisi I DPR Aceh Bardan Sahidi.

Politisi PKS dari dataran tinggi Gayo itu mengatakan, perubahan qanun Nomor: 12 tahun 2016, ada sekitar 25 persen yang direvisi dewan. Menurut Bardan Sahidi, revisi produk hukum lokal ini, ada yang dihapus dan ditambah.

Memang, berdasarkan dokumen yang diperoleh media ini, jika sebelumnya dalam Qanun Aceh Nomor: 12 tahun 2016 pada kosederan mengingat, mencatumkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, dewan periode ini menghilangkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut.

Diduga, Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tersebutlah yang membuat UUPA seperti terkesan dianulir jika tetap merujuk Pilkada Aceh dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024 mendatang.

Tak hanya itu, DPR Aceh dalam melakukan revisi qanun tahun 2021 juga menghapus ayat (1,2, 5, dan 6) yang telah diatur dalam Pasal 101 Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016.

Ambil contoh, ayat (5 dan 6) Pasal 101 sebelum dihapus berbunyi: ayat (5) pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya berpedoman pada peraturan perundang-undang.

Ayat (5) dalam Qanun Aceh nomor 12 tahun 2016, diduga adopsi dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Sebab, pada ayat (6) Qanun Aceh tadi disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), berpedoman pada peraturan KPU-tidak tegaskan KIP untuk Aceh dalam Qanun Aceh sebagai turunan UUPA.

Padahal, sebelumnya Pasal 101 dalam Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 disebutkan KIP bukan KPU. Hal itu terbaca jelas pada Bab X penyelesaian sengketa pemilihan. Pasal 98 ayat (3) disebutkan, KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslih Aceh, begitu juga ayat (4) KIP Aceh tidak disebut KPU dalam Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016.

Itu sebabnya, dugaannya Pasal  101 yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 yang dibahas saat Iskandar Usman Alfarlaky menjabat Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA Periode 2014-2019.

Lampiran penjelasan qanun tersebut, yakni Pasal 101 disebut cukup jelas. Artinya perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 101 ayat (5) bukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), tapi diduga Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Begitu juga ayat (6) karena dalam lampiran penjelasan pasal 101 disebut cukup jelas, maka KPU yang dimaksud adalah KPU yang diatur secara nasional-bukan KPU yang diatur UUPA, yaitu dengan sebutan nama lain (Komisi Independen Pemilihan atau disangkat KIP).

Dugaan DPR Aceh memaksukan turunan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 memang tak ada yang salah, apalagi saat Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 itu dibahas. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, sudah diundangkan pada Juli 2016. Sedangkan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016, diundangkan pada Desember 2016.

Mantan Ketua Banleg DPR Aceh Iskandar Usman Farlaky, Minggu, 4 April 2021 mengatakan, pembahasan Qanun Aceh tersebut, dibahas Komisi I DPRA Periode 2014-2019.

“Kalau tidak salah saya Komisi I, saya ikut juga,” kata politisi Partai Aceh ini, melalui sambungan telepon.

Menurut anggota DPR Aceh yang terpilih kembali pada Pemilu 2019 lalu, alasan DPR Aceh kala itu merubah Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012, untuk menselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Nasional. “Termasuk soal Panwas,” ujar Iskandar.

Saat disinggung urgensi DPRA kala itu memasukan ayat (5 dan 5) Pasal 101 dalam Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016, Iskandar Alfarlaky mengaku kurang paham.

“Coba tanya sama ketua Komisi I dulu. Karena tidak semua kita ingat, sebab legeslasi penuh ada pada Komisi I,” kata Wakil Rakyat Aceh dari Dapil Aceh Timur ini.

Iskandar juga membantah ada sumbangsih qanun yang digodok pada kepemimpinan Banleg kala itu, yang kini menjadi kendala. “Bukan karena regulasi itu kendala," bantah dia.

Bahkan menurut Iskandar, merujuk peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 101 ayat (5) adalah UUPA, begitu juga ayat (6) pasal yang sama, Iskandar beralasan karena KIP hirarkinya itu KPU.

“Merujuk peraturan perundang-undangan, UUPA apakah tidak termasuk peraturan perundang-undangan. Itu persoalan legal drafting, maka tanya ke pembahas,” tegas Iskandar. Alumni IAIN Ar-Raniry itu melanjutkan “Karena KIP hirarkinya itu KPU,” sambungnya.

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016, tentu bukan hanya DPR Aceh saja terlibat, KIP Aceh saat dipimpin Ridwan Hadi juga ikut membahas rancangan qanun tersebut.

Seperti disebutkan pada situs kip.acehprov.go.id, April 2016 dengan judul berita Banleg DPRA bahas Qanun Pilkada. Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi saat itu berpendapat, Qanun Pilkada  yang sedangkan dibahas, disamping Aceh harus mampu mengusul nilai-nilai kekhususan Aceh dalam Pilkada, qanun itu juga harus mampu menjawab konteks kekinian Pilkada yang berlangsung di seluruh Indonesia. 

Lantas bagaimana respon Abdullah Saleh, mantan Ketua Komisi I DPRA Periode 2014-2019? Kepada media ini, Minggu, 4 April 2021 mengaku tidak tahu urgensi dilakukan perubahan Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2012. Sebab yang bahas perubahan qanun tersebut Badan Legislasi (Banleg) yang dipimpin Iskandar Usman Alfarlaky.

“Tapi yang bahas Qanun itu Banleg waktu itu, Iskandar sendiri yang bahas. Bukan saya yang bahas,” lanjut Abdullah Saleh, kala pembahasan qanun tadi, juga ada kesan provokatif tanpa menyebut provokatif seperti apa yang dimaksud mantan politisi PPP Aceh ini. “Bahkan ada kesan provokatif dikit,” ujarnya.

Abdullah Saleh juga merasa setelah mendengar penjelasan Pasal 101 ayat (5 dan 6) terkesan tidak konsisten. “Tidak konsisten ya,” kata Abdullah Saleh.

Begitupun, menyangkut tahapan Pilkada ditunda tidak ada anggaran, itu hanya alasan teknis.

“Bagi KIP mau tidak mau kalau tidak ada anggaran meski mereka tunda, tidak bisa mereka jalankan,” jelas Abdullah Saleh.

Sebut Abdullah Saleh, urusan Pilkada Aceh ada pada pemerintah. Baik Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat. Karena terjadi perbedaan pendapat apakah Pilkada Aceh merujuk Undang-undang Nomor 11/2006 atau UU No: 10 tahun 2016. 

“Kalau Aceh menghendaki yang diatur UUPA yaitu lima tahun sekali. Tapi pemerintah pusat masih bertahan Pilkada di Aceh harus dilaksana serentak secara nasional tahun 2024,” ujarnya.

Itu sebabnya, menurut Abdullah Saleh bisa saja ada pihak yang beranggapan bahwa UUPA seperti dianulir.  Sementara berkaitan dengan Aceh, jika Undang-undang Nomor: 10 tahun 2016 menganulir UUPA, sementara pembahasan undang-undang itu tidak ada konsultasi dengan DPRA.

“Harusnya, setiap UU yang akan diterbitkan Pemerintah Pusat, terkait mengenai Aceh harus dikonsultasikan dengan DPR Aceh karena itu amanah undang-undang,” katanya.

Padahal menurut advokat itu, Undang-undang Nomor: 10 tahun 2016 jelas tersebut, terkait dengan Aceh, jika misalnya Pilkada Aceh serentak dilaksanakan secara nasional, maka harus harus dikonsultasikan dengan DPRA. Sebab, UUPA mengatur lima tahun sekali. 

Dikutip CNN Indonesia edisi, Kamis, 02 Juni 2016, dalam paripurna mengesahkan revisi atas Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Ketua Komisi II DPRA Rambe Kamarulzaman mengatakan, ada dua fraksi yang memberikan cacatan, yaitu Fraksi Gerindra dan PKS terkait anggota dewan cukup cuti. 

Sedangkan terkait syarat dukungan pasangan calon bagi partai politik, terdapat empat fraksi yang memberikan catatan, yaitu Gerindra, Demokrat, PKB, dan PKS.

Itu artinya apa yang diatur UUPA agar tidak dianulir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016, ternyata tidak disuarakan anggota DPR RI asal Aceh. Sebab, berdasarkan berita CNN Indonesia, hanya dua catatan yang disampaikan.

Terkait sikap diam 13 anggota DPR RI asal Dapil Aceh mengenai Pilkada Aceh. Media ini tak berhasil meminta konfirmasi kepada Ketua Forbes Nasir Djamil (Fraksi PKS). Pesan konfirmasi yang melalui WhatsApp (WA) hingga kini tak dibalas. Ada apa?***