Bila berhadapan dengan eksternal kampus. Para akademisi Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh dikenal kritis dengan berbagai pendapat keilmuan yang mereka miliki. Eeh, begitu tersangkut masalah internal ( salah satu akademisinya ). Para intelektual kampus itu pun terkesan diam seribu bahasa alias "bermain dua kaki". Kemana lagi rakyat Aceh bisa berharap?

Sebenarnya dari awal Pak Gub sudah tahu masalah ini. Tapi dia mau membahas masalah tersebut asalkan Prof Samsul mau datang dan menemui dia. Soal gengsi saja. Saat ini dia kan Gubernur Aceh

“Berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan”. Begitulah kata atau kalimat penting yang di “umbar” banyak media siber lokal “berbayar”, saat mempublikasi pertemuan dua tokoh penting ini, Sabtu,10 Juli 2021 di Banda Aceh.

Pilihan narasi dan diksi tersebut, tentu tidak asal jadi. Tapi melalui kajian matang dari Biro Humas dan Protokoler Setda Aceh, sehingga foto pertemuan dan materi berita pun berasal dari satu sudut bidikan kamera maupun sumber tadi. 

Mungkin tujuannya baik, ingin memberi kesan kepada publik bahwa “perang” yang sebelumnya sempat memanas di media pers dan media sosial, kini sudah reda serta pulih kembali.

Syahdan, Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng membahas upaya percepatan pembebasan lahan kawasan hutan tanaman industri (HTI) di wilayah Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

“Pemerintah Aceh bertekat untuk mempercepat pembebasan lahan yang nantinya diperuntukkan untuk pembangunan Kampus II Unsyiah,” kata Nova saat itu.

Di sela-sela pertemuan, Nova Iriansyah juga mengaku, dengan percepatan tadi, maka pembangunan kampus II milik Rakyat Aceh itu dapat segera direalisasikan.

Dia menjelaskan, tahun lalu pihaknya sudah menerima Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 300, terkait sejumlah syarat yang harus dipenuhi Pemerintah Aceh, untuk pengalihan lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) kepada Pemerintah Aceh, yang dikonversi untuk pembangunan Kampus II Unsyiah.

Ia mengaku, pengalihan lahan HTI di Neuheun Kabupaten Aceh Besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI kepada Pemerintah Aceh, perlu terlebih dulu diselesaikan beberapa persyaratan oleh Pemerintah Aceh. 

Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Aceh ini, sesuai SK Menteri LHK, salah satunya Gubernur Aceh harus mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM) terlebih dahulu, sebelum menyerahkan lahan tersebut untuk pembangunan. 

“Kita akan segera mengurus segala sesuatu hingga sesuai dengan perintah SK itu. Kita bisa secara resmi menyerahkannya ke Unsyiah dan seingat saya SK itu menyebutkan, kita menyerahkan ke Unsyiah setelah terbit SHM dan penetapan tapal batas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kalau ada pembayaran dalam pengurusan itu, kita akan menggunakan APBA,” kata Nova yang terlihat benar-benar serius atau sekedar basa-basi.

Gayung bersambut. Ketika itu, Rektor USK Prof Samsul Rizal mengaku akan mengawal proses tersebut. Termasuk menerima laporan dari jajaran USK yang terlibat dalam tim percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan kampus II itu, yang dibentuk Pemerintah Aceh.

Itu sebabnya, banyak pihak menilai, ini memang bukan pertemuan biasa, tapi sarat makna. Maklum, terkait nasib perluasan lahan kampus universitas jantong hate (jantung hati) rakyat Aceh. 

Presiden Joko Widodo melalui Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), ada menghibahkan alih fungsi lahan HTI seluas 300 hektar lebih untuk perguruan negeri tertua di Aceh ini.

Hanya saja, pengalihan lahan tadi menjadi terkendala, jika tidak mendapat rekomundasi dari Pemerintah Aceh, yang saat ini dipimpin Nova Iriansyah. Begitupun, terbitnya surat rekomundasi yang diharapkan itu sempat macet, karena komunikasi antara Nova-Samsul mengalami stagnan dan tersumbat.

“Sebenarnya dari awal Pak Gub sudah tahu masalah ini. Tapi dia mau membahas masalah tersebut asalkan Prof Samsul mau datang dan menemui dia. Soal gengsi saja. Saat ini dia kan Gubernur Aceh,” ungkap seorang sumber yang juga orang dekat Nova Iriansyah.

Lalu, berbagai asumsi liar kemudian beredar. Ada yang menyebut, Nova terpaksa “menyerah” saat publik mendesak Rektor USK Prof Samsul Rizal untuk bersikap tegas terhadap status Yunita Arafah (Yuyun) sebagai istri kedua Nova. Sebab, secara aturan negara, tindakan dan perbuatan Yuyun terindikasi menyalahi hukum.

“Kalau soal tudingan lain seperti  dugaan korupsi misalnya. Nova bisa menepis di media pers bahwa dia telah difitnah. Tapi, begitu menyentuh Yuyun, pemimpin “flamboyan” ini langsung luluh,” ungkap seorang kolega dekatnya pada media ini, Jumat malam lalu. Karena alasan etika pertemanan, dia minta namanya tidak ditulis dan sebut.

Kecuali itu, Nova juga menerima banyak masukan bahwa bila dia face to face dengan Prof Samsul Rizal, akan membuat dirinya semakin terpojok. Sebab, selain pernah menjadi dosen di sana, kedua istrinya juga masih berstatus sebagai akademisi USK.

“Yang paling riskan tentu berhadapan dengan para alumni USK di berbagai profesi. Katakanlah saat ini ada beberapa yang pro kepada Nova karena jabatan. Tapi, mayoritas berpihak ke Prof Samsul ketika nama USK disudutkan. Misal, soal kritik dari lingkaran Nova mengenai kualitas guru lulusan USK. Termasuk soal utang belasan miliar kepada Pemerintah Aceh yang dipublikasi salah satu media siber lokal. Toh, Juli 2022 dia juga akan turun dari kursi Gubernur Aceh,” kata sumber tadi memberi isyarat.

Bisa jadi asumsi benar. Alasannya, Gubernur Aceh Nova Iriansyah pula yang mengundang Prof Samsul Rizal untuk bertemu. Ini sesuai surat undangan dari Sekda Aceh, 9 Juli 2021 yang ditandatangani Setda Aceh Taqwallah.

Makanya, Kepala Bagian Humas USK Banda Aceh Chairil mengaku sempat gerah dengan pemberitaan media siber “orderan” Pemerintah Aceh yang memberi kesan seolah-olah Rektor USK datang sendiri ke Pendopo dan abai dengan protokol kesehatan (Prokes) yang kini sedang berlangsung.

“Kami lihat berita beberapa medsos, seolah-olah Pak Rektor datang atas inisiatif sendiri tanpa adanya undangan. Padahal, Pak Rektor bersedia hadir ke sana karena diundang dan ada hal penting yang harus dituntaskan,” ucap Chairil.

Di sudut lain, kabarnya Prof Samsul Rizal pun sempat “berang” dengan berbagai tindakan Nova yang dinilai tak begitu peduli jika tak elot disebut; mempersulit posisi USK Banda Aceh. 

Termasuk berbagai regulasi alokasi anggaran daerah (APBA) yang selayaknya mengalir ke USK. Padahal, Nova dan dua istrinya juga tercatat sebagai akademisi di perguruan tinggi negeri ini. 

Puncaknya, Samsul Rizal kabarnya juga kesal dengan keputusan Nova yang tidak melepas lahan USK di kawasan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh. Padahal, berbagai izin serta hak pelepasan lahan dari Gubernur Aceh sebelumnya, sudah dikantongi USK Banda Aceh.

“Kami memang sempat bertanya dan menduga, mengapa Nova begitu sinis dan alergi dengan nama USK,” ujar seorang dosen Fakultas Kedokteran USK pada media ini, Kamis siang di Banda Aceh.

Entah itu sebabnya, sebagai intelektual kampus bergelar guru besar. Prof Samsul Rizal pun tak kuasa diam, saat melihat berbagai kebijakan Pemerintah Aceh yang dinilai tak elok. Terkini, dia sempat mengkritik mutu lulusan SMK dan SMA yang diterima pada sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia, yang digadang-gadang sarat prestasi.

Mungkin, tak terima dengan kritik tersebut. Lalu, orang-orang di sekitar Nova Iriansyah, termasuk pejabat Dinas Pendidikan Aceh bereaksi. Mengunakan media siber lokal berbayar, menyerang balik Rektor USK Prof Samsul Rizal. 

“Ya, mulai dari menyoal mutu guru lulusan USK yang kurang berkualitas hingga memiliki utang belasan miliar kepada Pemerintah Aceh. Hanya saja, mereka lupa bahwa utang tersebut bukanlah tanggungjawab pribadi Prof Samsul. Tapi milik lembaga yaitu; USK Banda Aceh. Sejujurnya, kami terusik,” ungkap seorang alumni Fakultas Hukum USK Banda Aceh yang kini bertugas di jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh.

Lantas, benarkah Rektor USK Prof Samsul Rizal mengalah? “Ya, untuk kepentingan USK, Prof Samsul mau mengalah dan datang ke Pendopo. Begitupun, tak berarti posisi USK bisa didekte oleh kekuasaan atau pejabat pemerintah Aceh. Kami tetap memposisikan diri sebagai lembaga kritis dan independen,” tegas seorang akademisi di Darussalam, Banda Aceh.

Dia memastikan, sebagai akademisi dan guru besar, Prof Samsul Rizal masih memiliki integritas dalam memimpin perguruan tinggi negeri tersebut.

“Harusnya mereka paham dengan posisi dan kedudukan kampus. Sebagai pusat keilmuan, tentu kami harus mengkritisi bila ada kebijakan pemerintah daerah yang kurang pas dengan realita saat ini. Misal soal kemiskinan,” ujar salah satu dosen Fakultas Ekonomi USK Banda Aceh, Jumat malam pekan lalu. Semoga.***

Tiba di Perut Dikempiskan, Tiba di Mata Dipicingkan 

Menutup keabsahan status pernikahan Yunita Arafah, tak hanya mempertaruhkan integritas personal Prof Samsul Rizal sebagai rektor. Tapi juga Universitas Syiah Kuala (USK) secara kelembagaan.

Tiba di perut dikempiskan, tiba di mata dipicingkan. Eeh, tiba di dada dibusungkan. 

Semoga saja pepatah bijak ini sedang tidak dimainkan Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, Prof Dr. Samsul Rizal M.Eng, terkait status pernikahan Yunita Arafah (Yuyun) sebagai istri kedua Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Bila praktik tak elok ini justeru dilakonkan Prof Samsul hingga akhir jabatannya pada Februari 2022 mendatang. Itu sama artinya dengan dia membuang air dari tempayan, malah terkena muka sendiri.

Maklum, sebagai pusat pendidikan tinggi, selama ini civitas akademi USK memang dikenal kritis dalam mensikapi berbagai masalah sosial, budaya, ekonomi dan hukum yang terjadi di Bumi Serambi Mekah.

Namun, begitu menyentuh persoalan internalnya sendiri. Terkesan lamban alias kura-kura dalam perahu alias pura-pura tidak tahu. “Harusnya Pak Rektor bersikap. Ini untuk memberi kepastian kepada publik tentang kasus Yuyun. Bukan sebaliknya diam dan menjurus pada “permainan politik praktis”, kritik seorang dosen muda di perguruan tinggi negeri ini, Sabtu malam lalu.

Sebelumnya, dua advokat atau praktisi hukum yaitu, Erlizar Rusli, SH.,MH dan M. Arief Hamdani, SH., C.L.A dari Kelompok Advokasi Pembela Rakyat (KAPRa), meminta Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, berani mengambil langkah hukum terhadap Yunita Arafah (Yuyun).

Keduanya menduga, akademisi USK ini telah melakukan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan.

“Dalam PP 45/1990, tentang perubahan PP 10/1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasal 4  menyatakan; dengan jelas. Pertama, Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat atau atasannya,” kata M. Arief Hamdani, SH., C.L.A, didampinggi Erlizar Rusli, SH.,MH pada media ini, Selasa pagi di Banda Aceh.

Kedua kata Arief, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

Selanjutnya atau keempat, permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis, dan kelima, dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap dan mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

“Maka, Pasal 4 tersebut menjelaskan dengan tegas ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS,” tegas Erlizar Rusli yang dibenarkan Arief.

“Yang menjadi pertanyaan publik adalah, sejauhmana Rektor USK Banda Aceh, selaku atasan langsung dari ASN perempuan tersebut (Yunita Afarah), yang berstatus isteri kedua pejabat Aceh ini, berani bersikap dan mengambil langkah hukum terhadap bawahannya yang secara jelas sudah melanggar aturan tentang kewajibannnya sebagai ASN,” kritik Erlizar.

Menurut dia, bila ASN perempuan yang menjadi istri kedua pejabat, maka ASN perempuan tersebut, sebelum menjadi istri kedua pajabat harus mendapatkan izin dari atasan ASN perempuan yang bersangkutan.

“Kami contohkan kalau ASN perempuan tersebut bertugas sebagai USK Banda Aceh, maka izin menikah untuk menjadi istri kedua harus dari atasanya dalam hal ini Rektor USK. Ini berdasarkan Pasal 1 huruf b PP 10/1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pertanyaannya, apakah Rektor USK ada mengeluarkan izin. Ini yang perlu disampaikan kepada publik,” sambung Arief dari Kelompok Advokasi Pembela Rakyat (KAPRa) Aceh.

Nah, yang dikatakan pejabat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Pimpinan Bank milik Negara, Pimpinan Badan Usaha milik Negara, Pimpinan Bank milik Daerah dan Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

“Karena itu, apabila ASN wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat dan apabila terjadi, namun perkawainan tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Maka berdasarkan Pasal 15 PP 45/1990 dapat dijatuhi salah satu hukumannya adalah disiplin berat”.

Tegas Erlizar dan Arief, ini berdasarkan Pasal 7 Ayat 4 PP 53/2012, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Mulai dari, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan bahkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Lantas, sebagai atasan langsuung dari Yunita Arafah, apakah Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng bisa dilaporkan ke ranah hukum? 

“Ya bisa saja. Sebab, apabila dia mengetahui tapi tidak mengambil langkah hukum apapun. Ini sama artinya menyembunyikan sesuatu informasi penting,” tegas Erlizar. 

Itu sebabnya sebut Erlizar, untuk memberi kepastian hukum bagi publik serta Yunita Arafah, pihaknya akan meminta klarifikasi dari Rektor USK. “Ya, kami dari Kelompok Advokasi Pembela Rakyat (KAPRa) akan mengirim surat secepatnya. Ini menjadi penting sehingga tidak berlarut-larut,” ujar dia.

Nah, akankah dua advokat ini konsisten dengan pernyataannya tadi atau hanya sekedar memberi sinyal kepada Rektor USK Banda Aceh? Kita tunggu.***