Pimpinan dan anggota DPRA sepakat, menutup Sidang Paripurna Penyampaian Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019. Selanjutnya, membuka agenda baru; interpelasi terhadap Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Tidak apa-apa, jika pertanggungjawaban ingin disampaikan langsung kepada rakyat, bukan lagi kepada yang mewakilinya. Saya punya 45 ribu lebih konstituen, dan kami siap menghadirkan rakyat

Tgk. Khalili Anggota DPRA (Fraksi PA)

Memang, sejak dilantik 30 September 2019 lalu, anggota DPR Aceh Periode 2019-2024, telah mengagas dan melahirkan sejumlah panitia khusus (Pansus). Namun, belum melahirkan kesimpulan nyata.

Itu sebabnya, ketika rencana interpelasi terhadap Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah bergulir, rakyat Aceh masih menyimpan tanda tanya besar. Serius atau sekedar menabur opini?

"Karena memang tidak ada kepastian dari Pemerintah Aceh, maka stop semua masa paripurna ini," begitu kata Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Tarmizi Panyang, saat melakukan interupsi pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan pembahasan Rancangan Qanun (Raqan) Aceh, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2019, Selasa, 1 September 2020.

Gayung bersambut. "Masa sidang ini kita tutup dan kami menolak Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019,” tegas Muchlis Zulkifli, politisi PAN.

Hari itu, suasana Rapat Paripurna DPR Aceh kembali dihujani interupsi. Penyebabnya, lagi-lagi karena ketidakhadiran Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada rapat paripurna, penyampaian Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019.

"Pihak sana (eksekutif) memang tidak memiliki itikat baik untuk membangun Aceh. Bagaimana mungkin kita membahas pertanggungjawaban jika yang bertanggungjawab tidak mau hadir," ujar Abdurrahman Ahmad, politisi Partai Gerindera.

Itu sebabnya, sikap Nova tersebut, dinilai telah merendahkan dan melecehkan lembaga wakil rakyat.

Pemerintah Aceh sempat meminta untuk penjadwalan ulang pada Jumat, 4 September 2020. Tapi, DPRA tak mendapatkan satu kepastian bahwa Nova akan hadir.

Ketidakhadiran Nova dalam paripurna DPRA, bukanlah yang pertama. Nova juga tak hadir pada masa-masa sidang paripurna sebelumnya. Begitupun, sidang paripurna tetap dilanjutkan dengan penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRA.

Nah, dari sanalah berbagai pendapat muncul. Mulai dari menolak Rancangan Qanun Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2019, penggunaan hak interpelasi, hingga usul penggulingan dan pemakzulan terhadap Nova Iriansyah.

Dari catatan media ini, sedikitnya telah enam kali Nova tak hadir, memenuhi undangan paripurna DPRA.

Anggota DPRA (Fraksi PA) Tgk Khalili menegaskan, sikap Nova Iriansyah yang telah berkali-kali tak pernah menenuhi undangan paripurna, merupakan bentuk ketidakmampuannya dalam  membangun komunikasi yang baik dengan legislatif. "Dan DPRA dalam hal ini dizalimi," tegas Khalili, serius.

Kata Khalili, jika memang Nova tak percaya dengan lembaga legislatif dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBA 2019, maka Nova telah menginginkan untuk berhadapan langsung dengan rakyat.

"Tidak apa-apa, jika pertanggungjawaban ingin disampaikan langsung kepada rakyat, bukan lagi kepada yang mewakilinya. Saya punya 45 ribu lebih konstituen, dan kami siap menghadirkan rakyat," katanya.

Khalili menegaskan, pernyataan itu bukanlah sekedar gertak sambal dan retorika semata.

"Saya tidak main-main, semua sudah terlukai. Saya berharap semoga rakyat yang mendengar tidak melakukan hal yang brutal," sebut wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bireun ini.

Segedang sepenarian, anggota DPRA Iskandar Usman Alfarlaky (Fraksi PA) juga menyampaikan interupsi.

Dia menegaskan, lembaga DPRA tak boleh diobok-obok oleh seorang Plt Gubernur. "Kita di sini 81 orang, mewakili rakyat Aceh," katanya.

Atas sikap eksekutif selama ini, kata Iskandar, telah muncul pandangan di publik seolah-olah DPRA tak menggunakan wewenang dan fungsinya, terutama pengawasan terkait dengan kebijakan Plt Gubernur Aceh yang dinilai sumir.

"Soal dana refocusing Covid-1 yang sebelumnya Rp1,7 triliun, menjadi Rp 2,3 triliun. Kemudian terkait pembahasan KUA-PPAS 2021, Plt Gubernur juga tidak pernah mengirimkan tim untuk rapat dengan DPRA," ungkap dia.

"Kami kira ini adalah pelecehan terhadap lembaga. Kemarin, Plt Gubernur tak hadir di paripurna, tapi dia melantik Kepala BPKS di aula rumah dinasnya," sebut Iskandar.

Itu sebabnya, di tangan Nova Iriansyah sebut Iskandar, Aceh telah salah urus.

"Karena itu, DPRA harus mengambil sikap sesuai perundang-undangan, kita berhak mengajukan hak interpelasi atas kezaliman ini," kata dia setengah emosi.

"Kalau perlu pemakzulan," sambut anggota DPRA Irfannusir (Fraksi PAN) yang juga melempar interupsi. Dia mengaku setuju dengan penggunaan hak interpelasi.

Irfan menilai, DPRA adalah lembaga representasi rakyat. Para wakil rakyat juga dipilih langsung oleh rakyat. Bahkan jumlah konstituennya jauh melebihi pemilih Nova Iriansyah.

"Suara saya memang tidak terlalu banyak, hanya 23 ribu. Tapi ada 81 orang anggota DPRA di lembaga ini. Kalau digabungkan, jauh melebihi suara yang dimiliki saudara Plt itu," tegas dia.

"Karena itu, sangat memungkinkan kita melakukan penggulingan dan pemakzulan terhadap Plt. Gubernur Aceh," tambah Irfan serius.

Sekedar informasi, interpelasi merupakan hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ini sesuai Pasal 27A, Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2003. Namun, ada mekanisme yang harus ditempuh dan lakukan yaitu, sekurang-kurangnya 13 orang anggota dapat mengajukan usul kepada pimpinan untuk menggunakan hak interpelasi tadi.

Lalu, usulan itu disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada pimpinan lembaga dewan dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.

Lantas dibawa dalam rapat paripurna,  setelah usul interpelasi diterima pimpinan dan memberitahukan kepada anggota tentang masuknya usul interpelasi dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh anggota.

Dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), usulan itu dibahas dan kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan usulnya secara ringkas. Pengusul juga memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul interpelasi tersebut.

Dan kemudian, rapat paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.

Nah, selama usul interpelasi belum diputuskan menjadi interpelasi, legislatif (DPRA), pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.

Tapi, pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut, harus ditandatangani semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRA, yang kemudian dibagikan kepada seluruh anggota.

Apabila jumlah penandatangan usul interpelasi yang belum memasuki pembicaraan dalam rapat paripurna dan ternyata menjadi kurang dari 13 orang, maka harus diadakan penambahan penandatangan sehingga jumlahnya mencukupi.

Selain itu, apabila sampai dua kali masa persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak terpenuhi, maka usul tersebut menjadi gugur.

Sebaliknya, apabila usul interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi dewan, maka pimpinan menyampaikannya kepada kepala daerah dan mengundangnya untuk memberikan keterangan.

Terhadap keterangan kepala daerah, diberikan kesempatan kepada pengusul dan anggota lain untuk mengemukakan pendapatnya.

Atas pendapat pengusul dan/atau anggota yang lain, maka kepala daerah memberikan jawabannya.

Keterangan dan jawaban kepala daerah dapat diwakilkan. Tapi, anggota DPRA dapat mengajukan usul pernyataan pendapat.

Jika sampai waktu penutupan masa sidang yang bersangkut ternyata tidak ada usul pernyataan pendapat yang diajukan, maka pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada kepala daerah tadi, dinyatakan selesai dalam rapat paripurna penutupan masa sidang yang bersangkutan.

Yang jadi pertanyaan, sudahkah “mesin interpelasi” itu bergerak dan bergulir di Gedung DPR Aceh atau masih sepi alias seperti dulu dan sebelumnya?

Kabarnya, hingga Jumat sore, sudah ada 50-an lebih dari 81 anggota dewan yang membubuhkan tanda tangannya. Ini berarti sudah melebihi minimal 13 anggota dewan sebagai syarat minimal.

Selain itu, Senin, 7 September 2020 mendatang, seluruh tanda tangan tersebut akan diserahkan kepada Ketua DPR Aceh untuk selanjutnya dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR Aceh.***

Aksi demo GERAM di depan Gedung DPR Aceh, 3 September 2020.

Menanti Bukti, Menguji Nyali DPRA

Bagaimana nasib Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah selanjutnya? Tak ada asap bila tidak ada api. Begitulah kondisi perseteruan antara DPR Aceh versus Pemerintah Aceh dibawah kendali Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Terkini, soal penyerahan RAPBA 2021. Karena dinilai diluar prosedur, maka wakil rakyat di Gedung DPR Aceh ini pun menolaknya.

"Peraturan maupun tata tertib DPRA menyebut, penyerahan dokumen RAPBA harus diserahkan dalam sidang paripurna. Jadi, karena penyerahannya tidak sesuai, maka dokumen RAPBA 2021 sudah kami kembalikan," kata Safaruddin, Wakil Ketua DPRA pada media pers, 2 September 2020 lalu di Banda Aceh.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkap, dokumen RAPBA 2021 dikembalikan, karena Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), juga belum dibahas dan disepakati DPRA bersama Pemerintah Aceh.

"KUA PPAS yang diserahkan beberapa waktu lalu hingga kini belum dibahas dan disepakati. Tiba-tiba, Pemerintah Aceh menyerahkan RAPBA 2021," kata Safaruddin.

Padahal jelas Safaruddin, KUA PPAS merupakan pedoman penyusunan RAPBA. Ironisnya,  bagaimana mungkin pedomannya belum dibahas dan disepakati, langsung ada rancangan APBA.

"Dan ini juga menjadi alasan DPRA mengembalikan dokumen RAPBA 2021. Kami berharap proses penganggaran harus mengikuti prosedur peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada yang dilanggar," kata Safaruddin.

Terkait pembahasan KUA PPAS, Safaruddin mengaku hingga kini belum dibahas antara Badan Anggaran DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Padahal, Badan Anggaran DPRA sudah menyusun jadwal pembahasan.

"Kendala pembahasan karena Tim Anggaran Pemerintah Aceh tidak datang ketika diundang untuk membahasnya. Alasannya pandemi COVID-19. Padahal, DPRA menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap rapat," kata Safaruddin.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh menyerahkan KUA PPAS 2021 yang akan dibahas dan disepakati menjadi pedoman penyusunan RAPBA 2021 kepada DPRA. Komposisinya terdiri dari pendapatan Rp14 triliun dan belanja Rp14,8 triliun.

Jumlah ini turun dibandingkan tahun anggaran 2020 yaitu, Rp15,457 triliun (pendapatan) dan belanja Rp17,279 triliun.

Banyak pihak menduga, sikap “keras kepala” Nova yang nyaris tak menghargai parlemen Aceh tersebut, sebagai kilah dan cara dia mencari alasan agar bisa memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk APBA 2021.

Jika prediksi ini benar-benar terjadi, maka sejarah kelam APBA 2018 terulang kembali. “Ya, kemungkinan besar APBA 2021 akan di Pergub-kan,” duga Zulfadli (Tgk Abang), dari anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, Jumat pekan lalu di Banda Aceh.

Soal polemik antara DPR Aceh versus Pemerintah Aceh memang bukan cerita baru. Tapi, sudah berulang kali terjadi. Dimulai usai dilantik, 30 September 2020 lalu, berbagai perbedaan terus bergulir.

Bermula atau dipicu dari alokasi sejumlah program (proyek pokir) anggota DPR Aceh Periode 2014-2019 dan yang terpilih kembali (incumbent 2019-2024). Mereka berharap agar Nova Iriansyah tidak memangkasnya.

Sebagai bargaining, Nova minta pembahasan dan pengesahan APBA 2020 dilakukan tepat waktu. Gayung pun bersambut, di tengah sisa paruh waktu, palu pun akhirnya diketuk, 25 September 2020 atau lima hari sebelum anggota DPR Aceh Periode 2019-2024 dilantik.

Begitupun, janji tinggal janji hanya mimpi. Nova tak memenuhi kesepakatan itu. Diduga, keberatan Nova Iriansyah karena dipicu terbentuknya Koalisi Aceh Bermartabat Jilid II yang dimotori Partai Aceh (PA) bersama Gerindra, PKS, PAN, PNA, Partai SIRA dan PKPI.

Nova ingin, tidak ada KAB. Tapi keinginan ini meleset. Terakhir, Partai Hanura dan Partai Golkar ikut bergabung. Diprediksikan, Partai NasDem (2 kursi di DPRA) serta PDIP (1 kursi) juga akan menyusul, satu barisan dengan KAB.

Ibarat bara api, kasak kusuk pun mulai terjadi. Terutama soal komitmen alokasi dana aspirasi untuk anggota dewan. Bahkan, setelah terjadi revisi di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Aceh tak juga mau menyerahkan dokumen APBA 2020. Surat Ketua DPRA ditolak mentah-mentan Pemerintah Aceh melalui Sekda Aceh Taqwallah.

Tak tinggal diam, anggota DPR Aceh terutama dari KAB mulai menyusun kekuatan oposisi, menyerang berbagai kebijakan yang dilakukan dan jalankan Nova Iriansyah. Ini ada kaitannya dengan pembentukan panitia khusus (Pansus) proyek Gedung Oncology Rumah Sakit Umum dr. Zaionel Abidin (RSUZA) Banda Aceh.

Ada lagi, penyaluran kredit PT. Bank Aceh Syariah (BAS) Rp83 miliar kepada Makmur Budiman serta pembatalan proyek multy years 2020 senilai Rp2 triliun lebih serta Pansus Pengadaan Barang dan Jasa.

Disusul Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun anggaran 2019 serta hasil audit (LHP) BPK RI terhadap Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019.

Kabarnya ada seribuan temuan yang berhasil dirangkum anggota DPRA, setelah melakukan Pansus terhadap LHP BPK RI. Salah satunya, soal pembangunan rumah duafa, pengadaan alat (sarana dan prasarana) pada Dinas Pendidikan Aceh. Termasuk masalah pembangunan infrastruktur lainnya pada Dinas Pengairan Aceh dan Dinas PUPR Aceh.

Selain itu, penyelesaian persoalan Bendera Aceh yang hingga kini belum ada kepastian politik dari Jakarta. Termasuk kejelasan penggunaan anggaran Refokusing dan BTT untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 di Aceh (sumber APBA) dan regulasi mengenai pengelolaan Blok B Migas Aceh.

Hanya saja, walau ketua dan anggota Pansus sudah dibentuk dan ditetapkan, tapi hasil akhir Pansus ini belum diketahui arahnya. Sebab, hingga kini belum ada tanda-tanda kapan akan diselesaikan. Yang ada hanya rapat-rapat di internal DPR Aceh. "Ya, kami baru pada tahap pembahasan," ujar seorang anggota DPR Aceh, Jumat malam di Banda Aceh.

Terkait soal interpelasi terhadap Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Keputusan pahit itu muncul setelah Nova tak hadir pada Rapat Paripurna Kedua DPRA, tentang penyampaian dan pembahasan rancangan Qanun Aceh terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun 2019, Selasa,1 September 2020.

Entah merasa tak dihargai dan telah dilecehkan, sejumlah anggota DPR Aceh kemudian melemparkan rencana untuk mengunakan hak interpelasi (meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara).

Kabarnya, sudah ada 56 dari 81 anggota DPR Aceh yang membubuhkan tanda tangan, mengunakan hak interpelasinya.

"Secara konstitusi kita akan melakukan interpelasi, bila perlu kita gulingkan Plt Gubernur itu di ruang ini," tegas Irpannusir dari Fraksi PAN dalam interupsinya saat sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin.

Yang jadi soal, akankah rencana itu terwujud atau sebaliknya justeru menjadi kerucut ditelan waktu? Untuk menjawab secara pasti tentu sulit. Sebab, gerakan politik memang penuh klik dan intrik.

Hanya saja, ada realita dan kalkulasi sederhana yang kini dialami Nova Iriansyah. Sosok Ketua Partai Demokrat (PD) Aceh ini tak hanya bergesek dengan DPR Aceh. Tapi juga bersinggungan dengan akademisi, praktisi, internal Partai Demokrat Aceh, bahkan di tubuh birokrasi sendiri.

Jika pun ada loyalis yang masih “setia” di lingkaran kekuasaannya, semua itu karena faktor ekonomi dan jabatan, bukan “rasa cinta” dari keberhasilan memimpin Aceh.

“Jika ada gula pasti datang semut. Tapi begitu gula habis, semut pun akan pergi,” ungkap Tgk H. Khalili, anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh (PA), Jumat pekan lalu di Banda Aceh.

Itu sebabnya, tak sulit rasanya bagi DPR Aceh untuk mengunakan hak interpelasi terhadap Nova Iriansyah. Syaratnya tetap solid dalam satu barusan KAB. Bukan sebaliknya, berjalan sendiri apalagi melalui pintu belakang dan tak kuasa melawan godaan fulus yang juga tak seberapa jumlahnya itu.

Saatnya rakyat Aceh menagih janji dan bukti serta menguji nyali anggota DPRA, melakukan interpelasi terhadap Nova Iriansyah. Kita tunggu! (selengkapnya baca edisi cetak).***