Selain menerpa petinggi negara di dunia, virus corona (Covid-19) juga menyerang Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi. Selain itu, ada sejumlah pejabat daerah seperti Bupati dan Wali Kota terkena virus mematikan ini. Namun, mereka berterus terang dengan pandemi yang ia derita. Misal, Bupati Karawang Cellica Nurrachdiana, Wali Kota Bogor, Bima Aria dan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Saatnya Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah bicara terbuka kepada rakyat, agar jangan ada “dusta” di antara kita.
Teror dan ancaman terhadap wartawan kembali terjadi. Kali ini menimpa Hidayat, wartawan indojayanews.com. Diduga dan dia mengaku mendapat ancaman dari H. Makmur Budiman, seorang pengusaha ternama yang juga Ketua Kadin Aceh. Mengaku trauma serta ketakutan, lalu melaporkan peristiwa itu ke Polda Aceh, Sabtu, 21 Maret 2020 malam. Sementara, hingga Senin malam, 23 Maret 2020, H. Makmur Budiman tak bisa dikonfirmasi, terkait pengakuan Hidayat. Lantas, bagaimana ceritanya? Berikut laporan wartawan MODUSACEH.CO, Saiful Haris Arahas.
Teror granat yang dialami Plt Kepala ULP Pemerintah Aceh Sayid Azhary, Jumat, 20 Maret 2020 malam, sekira pukul 21.15 WIB, membuka kembali ingatan tentang sederet peristiwa serupa di Kota Banda Aceh. Salah satunya, penembakan mobil dinas Kepala Inspektorat Aceh, Syahrul Badruddin, Rabu, 19 November 2014 silam. Jajaran Polda Aceh berhasil mengungkap dan seorang oknum prajurit TNI-AD di hadapkan ke Mahkamah Militer (Mahmil) I Banda Aceh. Nama H. Makmur Budiman SE tercatat sebagai salah satu saksi utama. Benarkah terkait masalah proyek dan haruskah rakyat Aceh kembali mengalami trauma di masa damai, Pak Kapolda Aceh?
Setelah sekian lama sepi atau dua tahun pasca peledakan bom di Kantor Redaksi Tabloid Berita MODUSACEH, Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Aksi teror kembali terjadi, Jumat malam, 20 Maret 2020. Kali ini, rumah pribadi Plt Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh Sayid Azhary diledakkan dengan granat tangan orang tak dikenal (OTK). Tak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut, namun memunculkan berbagai tanda tanya dan spekulasi dalam masyarakat, terutama kalangan dunia usaha. Salah satunya, benarkah terkait kasak kusuk proses pelelangan (tender) proyek yang kini berlangsung di Pemerintah Aceh? Berikut Liputan wartawan MODUS ACEH, Saiful Haris Arahas.
Sebagai Ibukota Provinsi Aceh, geliat Kota Banda Aceh tentu tak pernah berhenti dengan aktivitas pemerintahaan dan bisnis. Namun, kepanikan seakan "mewabah", terkait berbagai larangan dan peringatan, saat virus Corona (Covid-19) mulai "menyerang" denyut nadi Kota Gemilang. Kegalauan semakin bertambah ketika kasus demam berdarah dengue (DBD) menduduki posisi tinggi. Berikut Liputan Wartawan MODUS ACEH, Cut Mery.
Pemerintah Kota Sabang berencana segera memfungsikan bangunan Mess Pemko Sabang, Jalan Teungku Daud Beureueh, Kota Banda Aceh. Hotel setara bintang empat dan berlantai tujuh ini, memiliki 125 kamar, berada di atas lahan seluas 9.675 meter persegi. Lantas, bagaimana proses pembangunannya hingga menyimpan misteri keberadaan cagar budaya, Rumah Kapten Cina di lahan tersebut? Berikut Liputan Wartawan MODUSACEH.CO, Saiful Haris Arahas.
Memiliki rumah, merupakan idaman semua orang. Maklum, rumah merupakan kebutuhan dasar bagi keluarga sejahtera. Begitupun, faktor letak yang strategis dan mudah terakses dengan berbagai pusat perkantoran dan perguruan tinggi, menjadi penentu. Termasuk kualitas bangunan dan harga yang terjangkau.
Hengkangnya Ismail Rasyid dari bursa calon Kepala BPKS menimbulkan sejumlah tanda tanya. Selain terjadi diakhir proses seleksi, alasannya menghindari conflict of interest juga dinilai tak logis. Sebab, mengapa awalnya dia ikut bertarung?
Setelah 10 bulan atau sejak tanggal 16 Januari 2019, Ir Razuardi Ibrahim MT memimpin (Plt) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, akhirnya melakukan kocok ulang jabatan tersebut. Namun, hingga kini belum jelas penyelesaiannya.
Persoalan poligami yang dilakonkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali menjadi buah bibir. Ini terjadi setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, menjatuhkan sanksi terhadap 73 PNS dengan hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) alias dipecat. Yang menarik pada ayat 2, dengan tegas dinyatakan; PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Haruskah negara masuk dalam wilayah privat?
Saya hanya ingin mengatakan, apapun pengelolaan anggaran itu sangat penting sekali. Uang Rp17 triliun juga sangat gede sekali, plus APBD yang ada di kabupaten dan kota. Tetapi bagaimana tata kelolanya, bagaimana governornya, apakah APBD itu tepat sasaran, bermanfaat dan dirasakan oleh rakyat? Itu yang masih menjadi tanda tanya, saya ngomong apa adanya”. Presiden RI Joko Widodo. (Kenduri Kebangsaan, Sabtu, 22 Februari 2020 di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh).
