Setelah gagal di Pileg 2014 silam. Hendra Budian kembali mengadu nasib di kontestasi serupa 2019 lalu. Dia terpilih menjadi anggota DPR Aceh Fraksi Partai Golkar (Periode 2019-2024). Nasibnya terbilang mujur. Dia dipercaya sebagai Wakil Ketua DPR Aceh. Tapi, langkah Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Aceh (2016-2021) itu, diperkirakan akan terjerembab di buritan. Maklum, tak masuk dalam Pengurus DPD I Partai Golkar Aceh Periode 2020-2025. Berikut laporan wartawan MODUSACEH.CO, Muhammad Saleh.

Inilah risiko dalam partai politik. Salah melangkah, pasti ada risiko dan konsekwensi

Dalam politik, tak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan. Agaknya, pepatah inilah yang akan menyelimuti hari-hari dan karir politik Hendra Budian berikutnya.

Maklum, walau politisi Partai Golkar Aceh ini memegang seabrek jabatan. Ternyata tak menjamin karir politiknya di partai warisan Orde Baru (Orba) ini bisa tetap langgeng.

Lihat saja, kendati kursi Wakil Ketua DPR Aceh Periode 2019-2024 yang kini didudukinya serta menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bener Meriah, yang ditinggalkan Ahmadi (mantan Bupati Bener Meriah) karena ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus korupsi.

Ternyata, langkahnya untuk kembali menjadi petinggi di Partai Golkar Aceh pupus sudah. Surat Keputusan (SK), Nomor: SKEP-19/DPP/Golkar/IV/2020 DPD I Golkar Aceh Masa Bakti 2020-2025. Nama Hendra Budian, yang pada periode sebelumnya sebagai wakil ketua, justeru  tak tercantum.

Padahal, hampir seluruh anggota DPR Aceh dari Fraksi Golkar masuk dalam “kabinet” kedua TM. Nurlif, hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Aceh, 4-5 Maret 2020 lalu di Hermes Hotel, Kota  Banda Aceh.

Memang, paska Musda tadi sudah sempat beredar sas sus Hendra Budian akan terhempas dari elit Partai Golkar Aceh. Ini bukan tanpa sebab. Kabarnya, Hendra begitu dia akrab disapa, tak mendukung TM. Nurlif untuk maju keduakalinya ke kursi Ketua DPD I Partai Golkar Aceh.

Sebaliknya, Hendra justeru all out  bermain dan mendukung T. Husein Banta yang menjadi rival TM. Nurlif. Bahkan, muncul dugaan, Hendra juga mengalang kekuatan (18 DPD II Partai Golkar) di Aceh untuk memilih T. Husein Banta. Selain menyiapkan berbagai “logistik”. Mereka sempat melakukan pertemuan di Medan, Sumatera Utara.

Rupanya, gerakan dan pola permainan Hendra dengan mudah terbaca dan terlacak Nurlif bersama tim suksesnya.

“Biasa itu, inilah risiko dalam partai politik. Salah melangkah, pasti ada risiko dan konsekwensi,” ungkap seorang sumber media ini di DPD I Partai Golkar Aceh, Sabtu pekan lalu di Banda Aceh.

Kata sumber tadi, sebenarnya sejak awal Nurlif menaruh perhatian serius terhadap Hendra. Ini dibuktikan dengan memasang dia pada nomor urut satu, mewakili Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah pada Pileg 2019 lalu. Termasuk menempatkan dia sebagai Plt. Ketua DPD II Partai Golkar Bener Meriah.

“Semua ini, untuk memuluskan langkahnya ke kursi DPR Aceh. Alhamdulillah berhasil,” sebut sumber tadi.

Puncaknya, Nurlif juga menempatkan Hendra sebagai Wakil Ketua DPR Aceh. Walau saat itu banyak dinamika yang terjadi di internal Partai Golkar Aceh.

Hanya saja, dalam perjalanan berikutnya, Hendra mulai “bergesek” dengan Nurlif. Ini terkait beberapa kebijakan yang dikeluarkan TM. Nurlif yang mungkin membuat Hendra tidak nyaman.

“Dia mulai merasakan ketidak-harmonisan ini akan berakibat fatal bagi kursi Wakil Ketua DPR Aceh. Padahal, Nurlif sudah mengambil risiko dengan menafikan aspirasi kader lainnya seperti Teuku Raja Keumangan (TRK) serta Ali Basrah sebagai Wakil Ketua DPR Aceh,” ujar sumber yang tak mau ditulis namanya ini.

Nah, pada posisi dan kondisi ini, tentu saja tak ada pilihan bagi Hendra Budian. Bertahan dalam gerbong Nurlif tapi tidak pada ring satu atau “melawannya” dengan mendukung T. Husein Banta? Mungkin Hendra Budiman memilih opsi kedua.

“Disinilah permainan itu dimulai dan terjadi. Andai T. Husein Banta terpilih, maka DPD I Partai Golkar Aceh akan dinominasi Hendra dan kami pada posisi kedua, ketiga atau bahkan terdepak keluar. Faktanya, Nurlif terpilih aklamasi, maka Hendra harus rela menerima kenyataan pahit ini,” ulas sumber tersebut.

Pembukaan musyawarah daerah ke XI DPD I Partai Golkar Aceh. Foto: acehimage.com 

Tak hanya itu, disebut-sebut, Hendra Budian juga menjadi mediator untuk merekatkan T. Husein Banta kepada Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, guna “mendapatkan restu” dari Blang Padang (rumah dinas Wakil Gubernur Aceh), Banda Aceh.

Maklum, keduanya berasal dari satu daerah; dataran tinggi Gayo. Namun, walau tak masuk dalam partai pengusung dan pendukung pasangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah pada Pilkada 2017 lalu. Tapi Partai Golkar berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR Aceh.

Koalisi ini dimotori Partai Demokrat dan didukung Partai Golkar, Partai NasDem, PPP, PKB, PDI-P dan PDA. Makanya, hubungan Hendra Budian dengan Nova Iriansyah juga terlihat begitu akrab. “Jadi, klop sudah permainan ini,” kata sumber itu.

Tapi, penggalangan ini rupanya terbaca sejumlah kader militan Golkar Aceh dan DPP Partai Golkar. Intinya, mereka tersinggung dengan dugaan adanya “intervensi” dari pihak luar partai. 

Maklum, walau sejak kelahirannya Partai Golkar tidak memiliki tradisi oposisi terhadap pemerintahan. Namun, tak berarti mereka tunduk dan takluk pada intervensi dari partai politik apa pun.

Akibatnya, DPP Partai Golkar bersikap tegas dan T. Husien Banta urung maju sebagai calon Ketua DPD I Partai Golkar Aceh. Maka, tinggal Hendra Budian meratap nasib.

“Dia sempat menangis saat Nurlif terpilih kembali. Ini pilihan sulit memang. Sebab, awalnya pilihan tidak untuk Nurlif. Kondisi saat itu benar-benar galau. Inilah pilihan terbaik dari yang buruk,” ungkap sumber tersebut.

Benarkah semua asumsi dan praduga tadi? Hingga berita ini diwartakan, wartawan MODUSACEH.CO, Juli Saidi belum berhasil mengkonfirmasi Hendra Budian. Dihubungi melalui telpon seluler dan pesan yang dikirim melalui WhatAspp (WA) pada nomor yang dimiliki redaksi media ini, tidak aktif.

Namun, satu penjelasan singkat disampaikan Hendra Budian kepada media siber atjehwatch.com, Sabtu, 13 Juni 2020 sore. Dia mengaku tidak mempersoalkan dirinya tak masuk dalam kepengurusan baru Pengurus DPD I Golkar Aceh.

Sebagai kader, Hendra menyatakan siap bekerja sesuai amanah partai. “Benar. Namun selaku kader saya tetap bekerja sesuai dengan amanah partai,” ujar Hendra.

Ditanya atjehwatch.com, soal  kemungkinan dirinya ‘dibuang’ karena tak masuk dalam kepengurusan Golkar Aceh. Hendra mengaku tidak pernah memikirkan hal tersebut.

“Saya berpikir positif thiking. Saya melihat kepengurusan sekarang adalah orang orang yang profesional dan terbaik di bidangnya.  Ini justru lebih baik,” kata Hendra berdalih.

Bisa jadi pendapat Hendra Budian benar. Sebab, Pengurus DPD Partai Golkar Aceh kali ini berjumlah 120 orang dan sebagian besar berasal dari kalangan muda. Selebihnya merupakan senior dan perwakilan perempuan.

"Kepengurusan ini komposisinya hampir 60 persen kalangan milenial. Kenapa milenial? Karena sekarang sudah era digital. Generasi milenial ini diharapkan bisa memainkan peran dalam rangka mensosialisasikan program kerja Golkar. Jadi, pengurus Golkar Aceh kali ini didominasi kalangan pemuda," kata TM. Nurlif kepada aceh.tribunnews.com (Serambi Indonesia), Sabtu, 13 Juni 2020.

Hendra Budian

Tak hanya itu lanjut Nurlif. Ada 30 persen dari kalangan perempuan dan 10 persen kalangan senior. "Ada juga mewakili geografis pantai barat, timur, dan tengah. Aspek-aspek itulah yang menjadi pertimbangannya," ungkap Nurlif.

Begitupun, pendapat TM. Nurlif tak semuanya sahih. Terutama pertimbangan geografis dan potensi kaum muda, khusus soal elektabilitas mereka.

Nah, dari data yang dimiliki media ini misalnya tercatat. Ada sejumlah Pengurus DPD I Partai Golkar Aceh saat ini, yang masih kurang beruntung di kursi DPRK maupun DPRA. Bahkan, sudah dua Pileg gagal terus.

Sebut saja T. Alfiansyah, dia dua kali gagal menjadi anggota DPR Aceh dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe. Nasib serupa juga dialami Khalid (Pidie dan Pidie Jaya).

Sementara itu ada nama Syukri Rahmat (Dapil Aceh Besar, Banda Aceh dan Sabang.  Mantan Sekretaris Golkar Aceh ini juga kurang mujur di Pileg 2019 lalu. Disusul HM. Saleh, Ismet, Hj Yuniar, Ammar Fuad, Afdal Khalilullah, Amriko Aritonang serta Marzuki Desky.

Lantas, bagaimana dengan kursi DPRK? Untuk Kota Banda Aceh contohnya, ketokohan T. Rinaldi, M. Taufik Almusawar (dua periode maju sebagai caleg) dan Edi Ahyar, faktanyanya juga kandas alias tak terpilih. Termasuk belasan nama lainnya untuk kursi DPR Aceh maupun kabupaten dan kota di Aceh.

Sementara itu, dari delapan (8) kursi Fraksi Partai Golkar di DPR Aceh, ada enam nama masuk dalam deretan Pengurus DPD I Partai Golkar Aceh Periode 2020-2025. Mereka adalah,  H. Ali Basrah, S.Pd, MM, Muhammad Rizky, Hj. Sartina NA, SE., M.SI, TR. Keumangan, S.H., M.H, Hj. Nurlelawati, S.Ag dan Ilham Akbar, ST. Sementara nama Anshari Muhammad dan Hendra Budian tidak termasuk.

Yang jadi soal, akankah posisi Hendra Budian saat ini, terutama setelah tak masuk dalam Pengurus DPD I Partai Golkar Periode 2020-2025, bergerak lurus dengan hilangnya kursi Wakil  Ketua DPR Aceh?

Dari Pantai Ulee Lheue Kota Banda Aceh, angin sepoi berbisik, sepertinya dalam waktu tak terlalu lama, diduga kursi panas tadi akan beralih kepada TR. Keumangan atau Ali Basrah.

Sebab, sudah memenuhi syarat. Selain meraih suara relatif lebih banyak pada Pileg 2019 lalu. Keduanya juga telah menjadi Pengurus Harian DPD I Partai Golkar Aceh. Begitupun, hanya waktu yang bisa menjawab.

Jadi, bersabarlah Bung Hendra Budian! Inilah permainan politik dan mungkin, itulah jalan terbaik dari Allah SWT.***