Mencair, untuk sementara itulah kata akhir dari perseteruan Bupati versus Wakil Bupati Kabupaten Besar, Mawardi Ali-Tgk Husaini A.Wahab atau akrab disapa Waled Husaini. Ini sejalan dengan kesepakatan atau nota kesepahaman tentang pembagian porsi kewenangan dan koordinasi terhadap tata kelola pemerintahaan, khususnya “jatah” lima kepala dinas, satu kepala badan dan lima Camat di jajaran Kabupaten Aceh Besar dari Mawardi Ali kepada Waled Husaini. Lantas, benarkah semua itu hasil lobi politik Waled Husaini atau “jebakan Batman” dari Mawardi? Wartawan MODUSACEH.CO Muhammad Shaleh menulisnya.

Selama ini Waled berkoar-koar tidak diberi hak dan wewenang untuk mengelola dinas. Apakah dibawah koordinasi Waled kinerja tidak dinas tersebut akan lebih baik atau tidak. Ini pertaruhan dari Waled kepada rakyat Aceh Besar

Sabirin Warga Sibreh, Aceh Besar

Mawardi Ali dan Waled Husaini memang sempat bersiteru secara terbuka di media pers dan media sosial. Bahkan, Waled menuding Mawardi sebagai sosok pemimpin daerah (maaf), zalim dan munafik!

Tudingan sepihak ini ternyata bukan tanpa sebab. Selidik punya selidik, rupanya Waled Husaini mengaku ditinggalkan dan tak diberi peran oleh Mawardi, khususnya “jatah” untuk mengelola sejumlah dinas dan camat. 

Akibatnya, Waled Husaini tersulut emosi dan mencerca Mawardi pada berbagai kesempatan. Termasuk pada ceramah Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

Tapi itu dulu. Entah merasa gerah, kalah atau “pasrah” dengan manuver politik Waled Husaini, Mawardi Ali kabarnya luluh, sehingga memberi kewenangan atau “jatah” lima dinas, satu badan serta lima camat dibawah koordinasi penuh Waled Husaini. 

Bisa jadi sebaliknya, ini adalah “jebakan Batman” dari Mawardi untuk Waled Husaini. Sebab, bila selama ini rakyat Aceh Besar menuding Mawardi one man show  dan “gagal” dalam tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, arah anak panah akan tertuju pada Waled Husaini. Artinya, beban akan terbagi dan terbelah kepada Waled Husaini.

“Ya, selama ini Waled berkoar-koar tidak diberi hak dan wewenang untuk mengelola dinas. Nah, sekarang sudah diberikan Mawardi Ali, diantaranya Dinas Syari’at Islam, Dinas Pendidikan Dayah serta Badan Baitul Mal. Kita lihat saja, apakah dibawah koordinasi Waled kinerja tidak dinas tersebut akan lebih baik atau tidak. Ini pertaruhan dari Waled kepada rakyat Aceh Besar,” kata Sabirin yang mengaku warga Sibreh, Senin lalu di Banda Aceh.

Namun, sejumlah pihak menyebut, Mawardi mundur selangkah, karena dia punya pertimbangan lain. Meredam konflik internal, sebagai modal maju kembali sebagai Bupati Aceh Besar para paruh kedua atau Pilkada 2022 mendatang. 

Itu sebabnya, dia sedikit harus dan terpaksa urut dada dengan aksi dan manuver Waled Husaini. “Termasuk penempatan Bahrul Jamil SSos Msi (saudara Waled Husaini) sebagai Kadis Sosial Aceh Besar. Padahal, Mawardi tidak nyaman dengan Bahrul Jamil atau akrab disapa BJ ini,” ulas Sabirin.

Informasi yang diperoleh media ini dari berbagai sumber menyebut. Kelima dinas tadi adalah, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Kesbangpol Linmas, Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan Dayah. Termasuk Badan Baitul Mal.

Sementara lima Camat yang menjadi “jatah” Waled Husaini untuk mengawasinya adalah, Camat Lembah Seulawah, Suelimum, Jantho, Kuta Cot Glie dan Indrapuri.Masih menurut sumber media ini, pemberian kewenangan dan koordinasi penuh sejumlah dinas dan Camat kepada Waled Husaini tersebut, tak lepas dari kesepakatan lima partai politik pengusung pasangan Mawardi Ali-Waled Husaini pada Pilkada 2017 lalu. Diantaranya PAN (Muchlis Zulkifli), PDA (Tgk Mufadzal Zakaria), Golkar (Muhibuddin), NasDem (Musa Bintang) serta PBB (Firdaus).

“Ya, itu terjadi pada bulan ramadhan lalu. Sebelumnya memang sempat tarik-menarik tapi akhirnya cair juga,” ungkap seorang sumber. Ketua DPD II Partai Golkar Aceh Besar, Muhibuddin alias Ucok Sibreh yang dikonfirmasi media ini beberapa waktu lalu, tak membantah adanya kesepatakan tersebut. 

Dia membenarkan adanya pembagian kewenangan kepada Waled. Ini tertuang dalam nota kesepahaman antara Bupati Mawardi Ali dengan Waled Husaini. Dan semua itu diketahui  koalisi partai politik pengusung pasangan putih ini.

“Semata-mata untuk memberi tugas dan peran, sehingga tata kelola pemerintahan Aceh Besar dapat berjalan harmonis,” kata Ucok singkat.

Ucok berharap, dengan adanya pemberian kewenangan dan koordinasi tersebut, tata kelola pemerintahan Aceh Besar dapat maksimal. “Tentu, semua itu untuk sinergitas dan kemajuan pembangunuan Aceh Besar juga,” tegas dia.

Lepas dari pengakuan Ucok, sejumlah pihak di Aceh Besar menilai, pembagian kewenangan tadi tak lepas dari konflik yang sempat mencuat antara Mawardi Ali dengan Waled Husaini.

Maklum, beberapa waktu lalu, melalui media ini, Waled Husaini mengaku tak diberi peran apa pun dalam tata kelola pemerintahan Aceh. Bahkan tak diajak.

“Masalah saya dan Bupati ada perselisihan tentu benar adanya dan saya tetap berpegang pada prinsip,  yang benar itu tetap benar dan yang salah pasti akan hancur pada satu saat. Sebab, Allah SWT berpesan dalam Al-Qur’an; bermusyawarah lah dalam banyak hal atau kebijakan,” sebut Waled pada media ini, 28 Juli 2019 lalu. Tak tuntas sampai di sini, Waled Husaini juga menuding Mawardi Ali pembohong, berbuat zalim dan munafik.

“Saya sudah cukup bersabar. Mawardi Ali itu pembohong dan pemimpin munafik,” tuding Waled Husaini saat wawancara khusus dengan media ini, 18 Oktober 2019 lalu.

Kenapa Waled Husaini begitu serius dan marah? “Saya pikir dia berubah. Ternyata semakin menjadi-jadi. Saya akan berjihad, melawan kezaliman dia kepada rakyat Aceh Besar. Saya bertanggungjawab dengan apa yang akan saya ucapkan,” kata Waled Husaini dengan suara lantang saat itu.

Puncak kemarahan ini rupanya yang keduakali. Sebelumnya, Minggu, 28 Juli 2019, Waled Husaini juga mengkritik kepemimpinan Mawardi Ali sebagai mitranya ini. Dia mengaku tak dilibatkan dalam berbagai kebijakan, usai memenangkan konstestasi Pilkada 2017.

Begitupun, dengan adanya pemberian kewenangan dan koordinasi penuh dari Mawardi Ali kepada Waled Husaini, banyak pihak berharap tata kelola pemerintahan, khususnya lima dinas serta lima camat tersebut menjadi lebih baik. 

Sekedar mengulang. Mawardi Ali-Tgk Husaini A. Wahab dilantik Gubernur Aceh Irwandi Yusuf sebagai Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar Periode 2017-2022, Senin, 10 Juli 2017, melalui Sidang Paripurna Istimewa, DPRK Aceh Besar, di Gedung DPRK Aceh Besar, Kota Jantho.

“Kita lihat ke depan, apakah Waled Husaini mampu membuat gebrakan dengan lima dinas, satu  badan dan lima camat akan lebih baik dari tiga tahun lalu di bawah Mawardi Ali. Selain dapat meredam konflik internal antara Mawardi Ali dan Waled Husaini yang nyaris menimbulkan “kegaduhan” di masyarakat Aceh Besar selama ini,” ujar Mustafa Ismail (50), seorang warga Sibreh, Kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar, Senin lalu di Banda Aceh.***

Grafis MODUS ACEH.