Senin, 27 April 2020, melalui laman Dialeksis.com, Direktur Aceh Monitoring Judicial Institute (AJMI) Agusta Muktar menyebut. Sudah menjadi rahasia umum, ada oknum polisi di Aceh bermain proyek. Kadang, proyek tertentu yang semua orang tahu bahwa itu proyek oknum polisi! Lantas, Jum’at malam, 1 Mei 2020, kepada laman Indojayanews.com, Agusta Muktar membantah tidak menyebut diksi (bahasa) seperti yang diberitakan Dialeksis.com. Pengakuan serupa juga disampaikan pada MODUSACEH.CO, Senin malam, 4 Mei 2020. “Apa yang diberitakan tersebut tidak sepenuhnya benar,” jelas Penasehat Khusus (Pensus) Gubernur Aceh dan Pengurus Partai Demokrat Aceh ini. Semudah itukah berkelit? Wartawan MODUS ACEH, Muhammad Saleh menulisnya.

Statemennya yang cenderung menyerang, berpotensi mengganggu hubungan antar lembaga, karena bagaimanapun beliau adalah bagian dari tim kerja Plt Gubernur

Imran Mahfudi Praktisi Hukum

IBARAT baru terjaga setelah sempat “tidur pulas”. Nama Aceh Judicial Monitoring Institute (AJMI), kembali menyedot perhatian publik dalam khasanah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh.

Sebaliknya, walau tak sampai menjadi “buah bibir” (top isu) di warung-warung kopi, di Kota Banda Aceh. Tapi lembaga ini bolehlah disebut sempat menyita perhatian sebagian warga Kota Gemilang ini, walau kiprahnya tak setajam beberapa waktu silam.

Tapi, tak ada asap jika tidak ada api. Pernyataan dan pengakuan Direktur Judicial Monitoring Institute (AJMI) Agusta Mukhtar di laman Dialeksis.com, soal ada oknum polisi di Aceh yang bermain proyek. Diakui atau tidak, telah mengusik kinerja jajaran aparat Kepolisian di Aceh, khususnya Polda Aceh.

Maklum, saat ini aparat penegak hukum itu sedang bekerja, melakukan penyelidikan beberapa kasus dugaan korupsi yang ikut menyeret nama pejabat di Aceh. Ini sesuai komitmen Kapolda Aceh Irjen Pol. Wahyu Widada.

"Kasus korupsi, transnasional crime yang menyangkut kekayaan negara pasti jadi perhatian kami," tegas Irjen Pol Wahyu Widada, usai dilantik menjadi Kapolda Aceh, Jumat, 14 Februari 2020 di Mabes Polri Jakarta.

Bergerak cepat, salah satu yang kini menjadi perhatian khusus penyidik Polda Aceh adalah, soal penyaluran kredit Rp83 miliar dari PT. Bank Aceh Syariah kepada Makmur Budiman, pengusaha Aceh yang dikenal sebagai orang dekat Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Kedua, peledakan rumah pribadi Plt Kepala ULP Setda Aceh Sayed Azhary. Ketiga, lelang atau tender proyek multy years di jajaran Pemerintah Aceh, yang diduga juga sarat masalah.

Keempat, munculnya aksi dari Edi Saputra (Edi Obama) bersama Samsul Bahri (Tiyong), dan kawan-kawan di rumah dinas Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah beberapa waktu lalu. Ketua dan anggota tim pemenangan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah ini menuntut Nova bertanggungjawab terhadap hutang Pilkada 2017 lalu, Rp8 miliar pada Edi Obama.

Kelima, lelang alat pelindung diri (APD) dan sembilan bahan pokok (sembako) bagi warga Aceh terkena dampak Covid-19 dengan nilai ratusan miliar rupiah. Diduga, proyek ini pun “dikuasai” orang-orang di lingkaran “Istana” Blang Padang, Banda Aceh.

Terkini, adanya laporan Irsanniadi, seorang pengusaha di Aceh ke Polda Aceh terhadap Aryos Nivada, seorang akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Rabu, 29 April 2020.

Sesuai surat laporan polisi  Nomor: STTLP/137/IV/YAN.2.5/2020/SPKT. Irsanniadi melaporkan dugaan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan Aryos terhadap dirinya.

Sekilas memang tak ada yang aneh dan luar biasa dari pernyataan sepihak dari Direktur Aceh Monitoring Judicial Institute (AJMI) Agusta Mukhtar, yang dilansir laman Dialeksis.com, Senin, 27 April 2020.

Namun, bila dirajut dengan berbagai asumsi, bukan mustahil memunculkan dugaan bahwa, bluffing (mengertak) yang dilakukan Agusta Muktar, bisa jadi untuk mengalihkan berbagai persoalan dan isu yang terus terjadi di lingkaran singgasana Nova Iriansyah.

Asumsi ini tidaklah sulit ditebak. Sebab, dia salah satu anggota Pensus Gubernur Aceh dan Pengurus Partai Demokrat Aceh. Publik kemudian dapat meraba-raba maksud dari pernyataan Agusta. Apalagi, termuat pada laman media siber Dialeksis.com milik Aryos Nivada yang juga Staf Khusus Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

“Saya baru tahu, ternyata Direktur AJMI adalah salah satu Pensus di Pemerintahan Aceh. Statemennya yang cenderung menyerang, berpotensi mengganggu hubungan antar lembaga, karena bagaimanapun beliau adalah bagian dari tim kerja Plt Gubernur. Saya gak tau bagaimana sikap Plt Gubernur menyikapi hal ini, bisa setuju bisa juga tidak, dan kalau tidak setuju mestinya ada klarifikasi dari beliau,” kata Imran Mahfudi melalui akun facebooknya, 1 Mei 2020 sekira pukul 04.43 WIB.

Nah, lepas dari sikap heran Imran Mahfudi atau akrab disapa Boim ini. Agusta Mukhtar rupanya punya penilaian lain. Menurut dia, langkah Kapolri Jenderal Idham Azis menindak oknum polisi yang bermain proyek atau meminta jatah proyek harus dibuktikan, bukan hanya sekedar wacana.

Agusta Mukhtar. Dok. Pribadi.

“Harus ada aksi nyata, perlu tindakan diinternal, kalau institusi polisi sudah bermain proyek, tidak ada lagi independensi dan proses penegakan hukum,” kritik Agusta Mukhtar saat dihubungi Dialeksis.com, Senin, 26 April 2020 di Banda Aceh. 

Diakui Agusta Mukhtar, berdasarkan informasi dari masyarakat, ada terindikasi oknum polisi di Aceh ikut bermain proyek, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota atau mengatasnamakan kesatuan Polri. Tapi, Agusta masih mengunci rapat, informasi masyarakat mana yang dia maksud.

“Sudah menjadi rahasia umum, oknum polisi bermain proyek, kadang ada proyek tertentu semua orang tahu itu proyek oknum polisi,” ungkap Agusta. Disinilah, harusnya jajaran Polda Aceh pro aktif, mensahuti informasi dari Agusta Muktar. Caranya, dengan meminta informasi, sekaligus klarifikasi dari Agusta.

Masih kata Agusta. “Ini harus ditunjukkan secepatnya oleh institusi Polri khusus Polda Aceh, kalau ada oknum polisi dan pihak-pihak yang mengatasnama polisi atau lembaga harus ditindak, siapa orangnya dan siapa dalangnya,” tambah Agusta.

Lebih lanjut Agusta menjelaskan, bila Polri menyediakan layanan pengaduan untuk mendukung pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat, tentu perlu dilindungi. "Polri harus melindungi kerahasiaan identitas pelapor, sepanjang laporan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan benar," usul Agusta.

Saat ditanya terkait para kontraktor yang melibatkan polisi guna memuluskan pengurusan proyek. Menurut Agusta, cara itu kerap terjadi dimana saja. Lagi-lagi, Agusta menyimpan informasi yang menarik untuk diungkap.

“Ada pihak ketiga yang bermain dengan pihak kepolisian, makanya harus ada keseriusan pihak Polri untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum yang bermain proyek, bila tidak ada tindakan sama saja imbauan itu, terjadi pembiaran terhadap oknum polisi,” katanya.

Menurut Agusta, imbauan Kapolri Idham Azis harus disambut baik para Kapolda di seluruh provinsi. Alasannya, ini sebagai upaya Kapolri memperbaiki lembaga penegak hukum itu agar lebih independen.

Sebenarnya, apa yang disampaikan Agusta Mukhtar bukanlah informasi baru. Tapi sudah beredar enam bulan lalu atau Rabu, 13 November 2019. Ketika itu, berlangsung Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forkopimda, di SICC, Sentul, Bogor, Provinsi Jawa Barat. Itu sebabnya, ketika muncul beberapa hari lalu, pernyataan tadi patut menimbulkan tanda tanya.

Saat itu Kapolri Jenderal Idham Azis menyatakan komitmen jajarannya, membantu pengawalan pembangunan di daerah. Idham menegaskan jajarannya tak akan terlibat masalah atau 'permainan' dalam pembangunan di daerah.

"Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, saya ingin beri gambaran di sini, kami Polri bisa jadi rekan Bapak untuk kawal pelaksanaan pembangunan di daerah melalui konsultan yang solutif. Bapak-Bapak harus menggandeng para Kapolres," kata Idham saat memberi paparan.

Makanya, pernyataan Agusta Mukhtar tak bertepuk sebelah tangan. Ibarat pepatah, memberi riak pada air yang tenang. Bahkan, mulai dikaitkan dengan tali temali mengenai sosok dia sebagai penasehat khusus (Pensus) Gubernur Aceh (Dinas Pendidikan Aceh), yang juga Pengurus Partai Demokrat Aceh.

Alasan lain, lagi-lagi, kenapa baru sekarang atau setelah enam bulan berlalu, Agusta Mukhtar atas nama Direktur AJMI Aceh, ngetol menyuarakan penegasan dan komitmen Kapolri tersebut?

Reaksi kemudian muncul melalui sejumlah akun media sosial (medsos) seperti facebook. Warganet meminta Agusta Mukhtar menyebut dan mengungkap secara jelas, siapa oknum polisi di Aceh yang bermain proyek tersebut.

“Ada oknum Polri main proyek berdasarkan informasi dari masyarakat kata Direktur AJMI. Saya kira Polda Aceh perlu mendalami informasi dari AJMI tersebut agar bisa dilakukan pengusutan lebih lanjut, dan saya yakin AJMI pasti punya data masyarakat yang menyampaikan informasi kepada mereka, sehingga AJMI berani menyampaikan hal ini secara terbuka,” tulis Imran Mahfudi, seorang warganet yang juga kader PDIP, 28 April 2020 pada dinding facebooknya.

Namun, gayung tak bersambut, tantangan ini justru dijawab Agusta Mukhtar dengan menuding bahwa pemberitaan Dialeksis.com tidak seluruhnya benar.

"Tapi saya sama sekali tidak menuduh bahwa ada oknum polisi bermain proyek. Itu tidak benar, saya tidak mengatakan hal itu," tegasnya saat dikonfirmasi media ini, melalui saluran telpon seluler, Senin malam pekan lalu.

Begitu mudahkah dia berdalih? Entahlah, yang pasti menurut Agusta Mukhtar, apa yang diberitakan tersebut tidak sepenuhnya benar. Direktur AJMI ini mengaku sama sekali tidak menuduh ada oknum polisi yang bermain proyek sebagaimana diberitakan.

Dikonfirmasi kembali media ini, Minggu malam lalu. Agusta Mukhtar menjelaskan, ia hanya menyampaikan sangat mendukung imbauan Kapolri, terkait masyarakat diminta melapor jika ada oknum polisi bermain proyek. Bukan menuduh.

Diakui Agusta, dirinya sangat mendukung Kapolri melakukan reformasi di tubuh Polri agar institusi penegak hukum itu selalu steril dan tidak ada hal-hal yang merugikan kepolisian, termasuk mengimbau agar tidak ada anggota polisi melanggar hukum.

"Ini sebagai salah satu langkah institusi kepolisian untuk mereformasi internal. Saya juga menjelaskan, jika memang ingin menindak lanjuti imbauan dari Kapolri, maka harus ada mekanisme pelaporan, bagaimana masyarakat melapor, karena ini menyangkut keamanan dan kenyamanan pelapor," jelasnya.

Jika memang ada, lanjut Agusta, maka harus dilakukan oleh seluruh Polda yang ada di Indonesia tak terkecuali Aceh. "Bagaimana skema, itu mungkin Polri harus buat satu skema pelaporan," katanya.

Menariknya, Agusta Mukhtar juga mengklarifikasi bahwa, AJMI tidak pernah menerima laporan dari masyarakat mengenai ada oknum polisi yang bermain proyek. Kata dia, sebagai lembaga independen, pihaknya juga belum pernah menerima ada laporan dari masyarakat terkait hal itu.

"Kami tidak punya kewenangan. Dan saya sendiri sebagai direktur tidak pernah membuka posko pelaporan. Soal ada desas-desus atau kabar umum yang beredar ada oknum main proyek, ini pintu masuk untuk membersihkan institusi Polri melalui imbauan Kapolri, jika memang ada," jelas dia.

Tapi hanya itu Agusta Mukhtar juga mengaku menyesal dengan pemberitaan Dialeksis.com, yang seolah dirinya menuding ada oknum polisi di Aceh yang bermain proyek.

Menurut dia, hal itu membuat dirinya seperti menebar fitnah, padahal ia sama sekali tidak tahu mengatakan seperti diberitakan.

"Saya terkejut karena banyak pihak yang menelpon saya, ternyata beritanya sudah heboh, dan saya baru baca setelah menjadi perbincangan di publik, ternyata ada yang tidak sesuai dalam pemberitaan itu, seolah saya menuduh dan punya data oknum polisi main proyek," bebernya.

Sebab itu, Agusta juga meminta kepada media untuk menyampaikan klarifikasi berita tersebut. "Saya tidak ingin dianggap menebar fitnah, padahal saya tidak punya datanya sama sekali," kata dia, mengakhiri pernyataanya.

Ironisnya, walau mengaku tak seluruhnya menyebut tudingan tadi, tapi hingga kini tidak muncul juga klarifikasi dari Agusta Muktar secara terbuka kepada publik. Muncul dugaan, jangan-jangan Agusta Muktar hanya bermain dadu?

Lantas, apa kata jajaran redaksi Dialeksis.com? Im Dalisah atau akrab disapa Boim, salah satu redaktur media siber itu, tak menjawab konfirmasi media ini melalui telpon seluler dan pesan WhatsApp (WA), Selasa, 5 Mei 2020. Semoga bukan karena dampak bluffing dari Agusta Mukhtar.***