Fitur layanan (e-banking) PT. Bank Aceh Syariah (BAS) belum sepenuhnya memiliki keunggulan di sektor teknologi informasi. Akibatnya, Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengultimatum manajemen bank plat merah ini, untuk segera menyesuaikannya hingga akhir 2019. Faktanya? Hingga Juni 2020 belum tuntas. Benarkah Direktur Operasional Bank Aceh Syariah lemah? Atau, gagah mencari untung, tapi gagap terapkan teknologi informasi. Berikut laporan Muhammah Shaleh.

Secara khusus saya berpesan kepada Bank Aceh, paling tidak hingga Desember 2019, sudah established atau mapan dalam penggunakaan teknologi informasi atau IT

Ir. Nova Iriansyah, MT Plt. Gubernur Aceh

Jika ada gangguan pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM), itu sudah biasa terjadi. Kondisi ini juga jamak muncul pada bank pemerintah maupun swasta nasional lain di negeri ini.

Namun, kelemahan itu dapat tertutupi dengan berbagai keunggulan sistem transaksi (e-banking) lain, sehingga nasabah benar-benar mendapat “kemuliaan dan kepercayaan”.

Masih ingat kasus gangguan ATM Bank Aceh Syariah (BAS) di Kabupaten Bireuen awal Mei 2019 lalu? Nah, akibat kejadian ini, nasabah di sana benar-benar direpotkan. Apalagi terjadi pomotongan jumlah saldo di rekening.

Saat itu, Pimpinan Kantor Cabang Pembantu (Capem) Bank Aceh Syariah Bireuen, Hendra Supardi mengaku. Kisah tak elok ini terjadi, karena sedang ada proses perbaikan di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah (BAS), Banda Aceh.

Begitupun sebut Hendra ketika itu, saldo nasbah yang terpotong sudah dikembalikan secara otomatis oleh sistem. Hendra kemudian, minta maaf kepada nasabah Bank Aceh Syariah Bireuen atas ketidaknyamanan dalam bertransaksi.

Sebatas itu tentu tak soal. Tapi, meliriklah lebih dalam. Faktanya, sistem fitur layanan Bank Aceh Syariah (BAS), khususnya e-banking, jika tak elok disebut; “bermasalah” juga masih jauh tertinggal dibandingkan bank sejenis. Misal Bank Jabar Banten (BJB) dan Bank DKI.

“Bayangkan, saat saya bertransaksi di Banda Aceh, kartu ATM Bank Aceh ternyata ditolak sejumlah pusat perbelanjaan. Kata mereka, belum bisa digunakan sebagai debit card,” kata Firdaus, seorang pedagang di Banda Aceh, Senin lalu.

Jangan tanya soal transaksi antara bank di dalam dan luar negeri. Cek Bank Aceh, juga bernasib sama alias tak bisa dicairkan. Sebab, tidak ada kerjasama link antar bank nasional dan internasional.

“Bayangkan, sebelum virus corona terjadi, ribuan warga Aceh setiap bulan berobat ke Penang dan Kuala Lumpur. Andai ada kemudahan tadi, tentu besar manfaat yang dapat diperoleh Bank Aceh, jika kami bisa mengunakan debit card. Termasuk saat menunaikan ibadah haji dan umrah,” ungkap Firdaus.

Berbeda dengan Kartu ATM/Debit Visa Bank BJB. Mereka telah menggunakan teknologi chip dan magnetic stripe, dengan penempatan logo Visa pada kartu tersebut.

Kartu ATM/Debit Visa Bank BJB, dapat digunakan untuk bertransaksi di jaringan Visa di seluruh dunia, pada mesin ATM (Automated Teller Machine) maupun pada merchant yang menggunakan mesin EDC (Electronic Data Capture) berlogo Visa.

Kemudahannya, nasabah dapat memiliki fasilitas Kartu ATM/Debit Visa, setelah memiliki rekening-rekening simpanan tabungan atau giro, yang merupakan simpanan perorangan dalam mata uang rupiah.

Kenyataan ini tentu kontradiktif dengan perkembangan informasi dan teknologi (IT) yang dimiliki PT. Bank Aceh Syariah, yang menuntut perusahaan perbankan ini untuk cepat berubah dan berbenah, khususnya layanan e-banking.

Karena kondisi itu, maka pantaslah jika muncul berbagai kritik bahwa PT. Bank Aceh Syariah memang masih gemar “bermain” di zona aman dan nyaman. Sebaliknya, masih minus inovasi untuk bisa meraih peluang nasabah.

Sekali lagi, di sinilah seharusnya, pimpinan atau manajemen Bank Aceh Syariah, khususnya direktur operasional memiliki tanggung jawab besar, menjawab tantangan dengan program cerdas, sehingga mampu berinovasi dan selalu hadir memberi solusi di tengah kebuntuan tadi.

Nah, entah karena rendahnya mutu serta kualitas informasi dan teknologi (IT) tadi. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah akhirnya bersuara. Dia meminta sistem informasi teknologi (IT) Bank Aceh Syariah (BAS) terus dibenahi dan sudah mapan di penghujung 2019.

Penegasan itu disampaikan Nova Iriansyah, selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Aceh Syariah kepada awak media, usai apel Hari Ulang Tahun Bank Aceh Syariah ke-46, di Kantor Pusat Operasional Bank Aceh, Banda Aceh, Selasa, 6 Agustus 2019 lalu.

“Secara khusus saya berpesan kepada Bank Aceh, paling tidak hingga Desember 2019, sudah established atau mapan dalam penggunakaan teknologi informasi atau IT. Ini memang membutuhkan biaya besar dan kerja keras. Tapi, saya optimis Bank Aceh bisa karena hanya itu cara agar kita bisa berkompetisi secara baik dan berimbang dan tidak tertinggal dengan bank-bank lain,” kata Nova.

Dia juga mengingatkan, seiring kemajuan teknologi dan dinamika yang terus berkembang, sistem pelayanan perbankan juga berubah secara signifikan.

Sebab, ketergantungan masyarakat kepada bank semakin tinggi. Namun intensitas datang ke bank semakin rendah. Makanya, manajemen Bank Aceh harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi.

“Karena sistem e-banking telah banyak mengubah sistem pelayanan menjadi lebih inovatif, efisien dan cepat. Penerapan teknologi informasi untuk mendukung kinerja harus terus diperkuat sehingga pelayanan yang diberikan semakin memanjakan nasabah,” saran Nova saat itu.

Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT melantik Komisaris dan Direksi PT. Bank Aceh Syariah periode 2020-2024 di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh, Senin, 03/02/2020. Foto: Humas Pemerintah Aceh.

Pertanyaannya, sudahkah deadline (batas waktu) dan ultimatum Plt. Gubernur Aceh sudah dijalankan jajaran manajemen PT. Bank Aceh Syariah, khusus Direktur Operasional?

Sepertinya tidak. Pernyataan yang muncul justeru sangat normatif.

“Bank Aceh sangat mengapreasiasi apa yang disampaikan Plt. Gubernur dan Setda Aceh, terkait IT. Apa yg disampaikan, merupakan masukan untuk kemajuan Bank Aceh. Kami terus berupaya melakukan peningkatan kemampuan IT yang dimiliki saat ini,” kata Riza Syahputra, Humas Bank Aceh Syariah, Sabtu pekan lalu.

Menurut Riza, saat ini Bank Aceh sedang mempersiapkan layanan mobile banking. Layanan tersebut dalam tahap uji coba di internal Bank Aceh dan menunggu izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia (BI) untuk bisa dipasarkan.

“Insya allah dalam waktu dekat jika izin tersebut sudah kita dapatkan, layanan mobile banking akan segera kita launching dan bisa digunakan nasabah Bank Aceh,” jelas dia.

Masih kata Riza. “Dengan kehadiran mobile banking nantinya layanan trasaksi perbankan secara digital dan realtime seperti yang diharapkan seluruh stakeholder dan shareholder dapat terjawab,” ulas Riza.

Bisa jadi, Riza lupa bahwa saat ini sudah berjalan enam bulan (Juni 2020) sejak ultimatum yang diberikan Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Desember 2019 lalu.

Terkait kartu ATM Bank Aceh yang ditolak pada sejumlah pusat perbelanjaan. Menurut Riza. "Sebenarnya bukan ditolak, namun kebetulan saja ATM Bank Aceh Syariah belum bisa digunakan sebagai debit card," jelas dia.

“Untuk proses kartu debit ada tahapan proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai regulator. Dan, persyaratan tersebut juga sudah kita sampaikan ke Bank Indonesia (BI) untuk mendapatkan izin. Jadi, saat ini kita tinggal menunggu izin yang dikeluarkan pihak regulator,” katanya kembali berdalih.

Semudah itukah? Inilah yang jadi soal. Sebab, kehadiran bank plat merah ini bukanlah seumur jagung. Bayangkan, 6 Agustus 2020 mendatang, usianya sudah meranjak 47 tahun. Tentu, bukan usia pendek untuk menerapkan informasi teknologi. Lantas, apa yang mereka pikirkan dan lakukan selama ini?

Di sisi lain, aset dan penghasilan bank ini memang terus tumbuh dan berkembang. Lihat saja, hingga periode Juni 2019 misalnya, total aset Bank Aceh Syariah mencapai Rp26 triliun.

Artinya, dalam rentang tiga  tahun terjadi lonjakan aset Rp7 triliun jika dibandingkan tahun 2016 yang berkisar Rp18,9 triliun. Sementara, simpanan pihak ketiga (DPK), hingga Juni 2019 telah mencapai Rp23 triliun, dan saat bersamaan, pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan Bank Aceh mencapai Rp13 triliun.

Soal deviden yang telah dibagikan sebagai kontribusi bagi pendapatan asli daerah mencapai Rp256,6 miliar (tahun 2018). Dan untuk tahun 2019, Bank Aceh menyumbang deviden Rp265 miliar. Terjadi peningkatan Rp5 miliar.

Nah, dari catatan tersebut, maka wajar dan pantaslah jika banyak pihak menyebut; manajemen PT. Bank Aceh Syariah memang gagah dalam mencari untung, tapi gagap dalam menerapkan informasi teknologi. Dan tanggungjawab semua itu berada dibawah kendali Lazuardi, Direktor Operasional Bank Aceh Syariah.

Maklum, tugas seorang direktur operasional adalah, memiliki tanggung jawab terhadap semua kegiatan operasional perusahaan (bank). Mencakup proses perencanaan hingga pelaksanaan operasional. Salah satunya, pengembangan informasi teknologi.

Dalam melakukan tugasnya, direktur operasional sangat berkaitan dengan bidang perusahaan (bank). Selain membantu tugas-tugas direktur utama dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses operasional hingga kualitas produksi. Lagi-lagi, salah satunya layanan e-banking.

Tak kecuali pengembangan kualitas produk maupun karyawan yang terlibat. Salah satunya yaitu itu tadi, percepatan penerapan informasi teknologi di Bank Aceh Syariah.

Lantas, apa kerja Lazuardi selama ini sehingga batas waktu yang diberikan Plt. Gubernur Aceh sampai Desember 2019 hingga kini belum juga terlaksana? Entahlah!***