Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2020 Masehi (1441 Hijriah), masih diambang ketidakpastian. Ini sejalan dengan penolakan pembayaran ibadah haji yang dilakukan Kerajaan Arab Saudi. Namun, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama (Kemenag) RI, Nizar Ali memastikan, persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji 2020 terus berjalan. Semoga Allah SWT membuka jalan dan memanggil Calhaj Indonesia dan Aceh.

Saran saya kepada Menteri Agama, berhentilah menunggu keajaiban. Tak seharusnya kebijakan publik yang penting dan genting dirumuskan atas dasar harapan belaka. Segera bikin keputusan, agar para calon jamaah haji kita segera mendapatkan kepastian,

Fadli Zon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia

Pasrah, itulah yang bisa dilakukan Sanusi (70) dan Radhiah (65), salah satu warga Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Suami-istri tersebut mengaku, tak berdaya menghadapi kondisi dunia saat ini.Termasuk di Masjidil Haram (Kota Suci) Mekah dan Madinah, Arab Saudi, yang juga sedang dilanda wabah virus corona (Covid-19).

Akibatnya, keberangkatan mereka menunaikan ibadah haji tahun ini menjadi tidak pasti.

Padahal, Sanusi dan Radhiah telah menanti sejak 15 tahun lalu. Dan tahun ini, keduanya tercatat sebagai calon jamaah haji (calhaj) dari Aceh, yang akan memenuhi panggilan Allah SWT.

“Mau apalagi, pasrah dan berdoa saja, semoga wabah corona cepat berlalu dan kami bisa berangkat, memenuhi panggilan Allah. Labbaik allahumma labbaik. Labbaika laa syariika laka labbaik. Innal hamda wanni'mata laka wal mulka, laa syarikalak (kami memenuhi dan akan melaksanakan perintah Mu ya Allah. Tiada sekutu bagi Mu dan kami memenuhi panggilan Mu,” ucap Sanusi lirih dan diaminkan Radhiah.

Bahkan, mulai Kamis, 19 Maret 2020, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahap satu telah dibuka dan ditutup, 17 April 2020. Lalu, pembayaran tahap kedua dibuka dari 30 April hingga 15 Mei 2020.

Tanpa dia sadari, beberapa bulir air bening, jatuh  dari kelopak matanya. “Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun” (sesungguhnya kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali pada Allah SWT), sambung Radhiah, mengusap air mata.

Tentu, bukan hanya Sanusi dan Radhiah yang kini harap-harap cemas. Tapi, ada 231.000 jamaah lainnya di Indonesia. Termasuk, 4.378 berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Aceh.

Informasi terkini menyebutkan, Arab Saudi sudah menerapkan tambahan waktu lockdown untuk ketiga kota yaitu, Riyadh, Mekkah, dan Madinah pukul 3.00 sehingga pukul 6.00 pagi sejak hari ini (waktu setempat). Sedangkan waktu lockdown (curfews) yang datang yaitu dari pukul 7.00 hingga pukul 6.00 pagi (waktu setempat). Itu sudah diterapkan sejak Ahad, 22 Maret 2020.

Bagi yang tertangkap melanggar akan didenda Rp37,5 juta. Jumlah ini akan naik Rp75 juta, jika kedapatan keluyuran dan masuk penjara. 

Sekedar informasi, besaran biaya perjalanan haji Aceh tahun 2020, Rp Rp31.454.602 per jamaah.  Besaran BPIH ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor: 6 tahun 2020, tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1441H/2020M, tanggal 12 Maret 2020.

Nah, Kuota Haji Aceh  tahun ini 4.378 jamaah dengan rincian, 4.298 jamaah tahun berjalan, 44 jamaah prioritas lanjut usia, 2 pembimbing KBIHU, dan 34 Petugas Haji Daerah (PHD).

Selain itu, Kementerian Agama RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No: 121 Tahun 2020, tentang Penetapan Kuota Haji Tahun 1441H/2020M. KMA ini mengatur kuota haji Indonesia yang berjumlah 221.000. Jumlah ini terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus.

Kuota haji reguler terbagi menjadi tiga, yaitu: 199.518 untuk jemaah haji reguler tahun berjalan, 2.040 prioritas kuota jemaah haji lanjut usia, dan 1.512 untuk kuota petugas haji daerah. Sedangkan kuota haji khusus terdiri dari 15.951 kuota jemaah haji khusus tahun berjalan, 1.375 kuota petugas haji khusus, dan 354 prioritas kuota jamaah haji lanjut usia.

Sesuai Rencana Perjalanan Haji (RPH) yang disusun Kementerian Agama RI, kloter pertama jamaah Haji Indonesia akan masuk Asrama Haji pertama, 25 Juni 2020 dan berangkat ke Tanah Suci, 26 Juni 2020.

Namun, sejak Kamis, 5 Maret 2020 lalu, kerajaan Arab Saudi sudah menutup Masjidil Haram, usai shalat Isya hingga jelang shalat Subuh.

Sementara itu, bagi penduduk Arab Saudi dan warga yang menetap di sana, juga dilarang mendatangi Masjid Nabawi dan Masjidil Haram untuk sementara waktu.

Sebelumnya, memang beredar surat dari Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, 13 Maret 2020. Surat itu ditujukan kepada Menteri Agama RI Fachrul Razi. Isinya, meminta Pemerintah Indonesia agar menunda penyelesaian kewajiban baru terkait musim Haji 1441 H/2020. Itu dilakukan, sejalan dengan penyebaran wabah Corona atau Covid-19.

Dalam surat tersebut, Kedubes Arab Saudi melampirkan surat dari Menteri Urusan Haji dan Umrah Mohammed Saleh T Banten,  kepada Menteri Agama RI.

Intinya meminta Menag RI menginstruksikan Kantor Urusan Haji Indonesia di Arab Saudi, bersabar untuk menyelesaikan kewajiban baru berkaitan haji tahun 1441H/2020M hingga jelasnya wabah Corona (kapan berakhir).

Penyelesaian kewajiban baru dimaksud, masih terkait upaya delegasi Urusan Haji RI di Arab Saudi, untuk melakukan perjanjian kontrak layanan pemondokan dan transportasi (udara dan darat) bagi jamaah Haji Indonesia tahun 1441 H/2020M.

Permintaan ini merujuk perkembangan wabah Corona (Covid-19), serta berdasarkan rekomendasi otoritas kesehatan untuk menerapkan standar kehati-hatian yang tinggi, guna menghalau virus dan penularannya secara regional dan internasional.

Termasuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan untuk memberikan perlindungan maksimal, menerapkan standar keselamatan serta menjaga kesehatan para pengunjung Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Tak hanya itu, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terus mengikuti perkembangan virus dan dampaknya, serta meninjau tindakan pencegahan sesuai dengan perkembangan baru, dan akan menyampaikannya kepada Menteri Agama RI.

Lantas, bagaimana sikap pemerintah Indonesia melalui Kemenag RI? Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali memastikan, persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 terus berjalan di tengah wabah Virus Corona atau Covid-19.

"Persiapan haji terus berjalan, baik di dalam negeri maupun proses pengadaan layanan di Arab Saudi," kata Nizar melalui keterangan tertulis kepada media pers di Jakarat, Kamis, 26 Maret 2020.

Nizar membenarkan, Menteri Agama  RI Fachrul Razi baru-baru ini menerima surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi.

Namun katanya, surat itu bukan terkait penundaan pelaksanaan ibadah haji, melainkan perihal permohonan untuk menunggu dan bersabar dalam menyelesaikan kewajiban hingga kejelasan masalah Virus Corona.

Nizar mengatakan, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Direktur Kantor Urusan Haji Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Husni Busthoji. Dari komunikasi itu, dipastikan, proses penyediaan layanan haji di Arab Saudi tetap dilanjutkan.

Hanya saja proses pembayarannya ditunda. "Saudi melalui suratnya hanya minta agar pembayaran uang muka terkait kontrak layanan ibadah haji 1441H di Arab Saudi ditunda. Sebab, mereka tengah melakukan kebijakan lockdown untuk mencegah wabah Virus Corona atau Covid-19," ujar Nizar.

“Jadi proses penyiapan haji terus berjalan,” katanya. Nizar melanjutkan, saat ini tim akomodasi penyelenggaraan ibadah haji sudah mendapatkan kesepakatan dengan sejumlah penyedia hotel baik di Mekah maupun Madinah.

Bahkan, sejumlah hotel di Madinah juga sepakat untuk sistem sewa full musim. Namun demikian, ia menyebut, seluruh akomodasi itu masih dalam proses pengadaan, belum sampai tahap pembayaran.

“Demikian juga dengan layanan konsumsi dan transportasi. Semuanya masih dalam proses pengadaan, belum pada pembayaran,” kata Nizar.

Di sisi lain, Kementerian Agama masih terus melakukan berbagai persiapan untuk musim Haji 1441 H/2020. Diantaranya, melakukan seleksi petugas haji kloter/non kloter, baik tingkat kabupaten/kota maupun pusat.

Pendapat berbeda datang dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Fadli Zon. Dia meminta Pemerintah Pusat tegas dalam mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2020.

“Saran saya kepada Menteri Agama, berhentilah menunggu keajaiban. Tak seharusnya kebijakan publik yang penting dan genting dirumuskan atas dasar harapan belaka. Segera bikin keputusan, agar para calon jamaah haji kita segera mendapatkan kepastian,” pinta politisi Partai Gerindra ini.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini menilai. Lockdown atau penutupan seluruh wilayah Mekah dan Madinah oleh Pemerintah Arab Saudi sejak beberapa waktu lalu, memicu pembatalan ibadah Umrah dan Haji tahun 2020.

"Melalui suratnya, Saudi meminta agar pembayaran uang muka terkait kontrak layanan ibadah haji 1441H ditunda. Sebab, mereka tengah melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19," ungkap Fadli Zon dalam siaran tertulis pada media pers, Kamis, 26 Maret 2020 di Jakarta.

Dalam surat tersebut, lanjutnya, Kedubes Arab Saudi juga melampirkan surat dari Menteri Urusan Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Muhammad Saleh Benten.

"Meski secara verbal tidak (atau belum?) menyebut pembatalan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Namun menurut saya, surat dari pemerintah Saudi ini secara tersirat telah menyampaikan pesan perkembangan terkini wabah Covid-19. Mungkin akan melahirkan keputusan darurat yang bersifat drastis," ungkap Fadli Zon.

Belajar dari pembatalan izin umrah yang dilakukan secara mendadak oleh Arab Saudi, pemerintah katanya perlu mengambil langkah proaktif. Apalagi, Pemerintah Arab Saudi kini sedang menghadapi lonjakan jumlah orang yang terpapar Covid-19.

Suasana Ka'bah. NET

Misalnya, hingga Rabu, 25 Maret 2020, jumlah orang terpapar di Saudi mencapai 767 kasus. Padahal, sehari sebelumnya, jumlah orang yang terpapar dilaporkan masih berada di angka 562.

"Kemarin, pemerintah Saudi melaporkan kematian pertama akibat virus Corona di negaranya. Bagaimana mereka akan mengatur 2,4 juta jamaah haji di tengah wabah yang cepat sekali menular tersebut," tanya dia.

Karena itulah, pandemi global Covid-19, harus dianggap force majeure. Sehingga, pemerintah Indonesia diminta harus segera membuat keputusan, apakah pemberangkatan jamaah haji tahun 2020 akan diteruskan atau ditiadakan.

Keputusan tersebut katanya perlu dibuat segera, dengan atau tanpa putusan resmi Pemerintah Arab Saudi. Tujuannya, untuk meminimalisir risiko bagi jamaah Indonesia.

Tidak hanya itu keputusan pembatalan ibadah haji tahun 2020, bertujuan untuk meminimalisir kerugian moril dan materil akibat ketidakpastian yang dibiarkan berlarut-larut.

"Sebagai gambaran, tahun ini Indonesia rencananya akan memberangkatkan 231.000 jamaah. Saya membaca, sesuai Rencana Perjalanan Haji (RPH) yang disusun Kementerian Agama, kloter pertama jamaah haji Indonesia akan masuk asrama haji pertama kali pada pada 25 Juni 2020 dan berangkat ke Tanah Suci pada 26 Juni 2020," jelas Fadli Zon.

"Artinya, ini kan tinggal menghitung hari saja. Tapi hingga hari ini kepastian pelaksanaan ibadah haji masih saja dibiarkan menggantung," tambahnya. Tidak adanya kepastian dari pemerintah pusat katanya memicu beragam permasalahan.

Satu di antaranya adalah jemaah haji tetap diminta untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sebab tidak adanya keputusan pembatalan ibadah haji tahun 2020.

"Alih-alih menyusun skenario darurat, saya melihat pemerintah malah meminta agar para jamaah haji segera melunasi BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) 2020," ungkap Fadli Zon.

"Saya cek, jadwal pelunasan tahap pertama telah dimulai sejak 19 Maret lalu, dan akan berakhir 17 April 2020 mendatang. Sementara, pembayaran tahap kedua dibuka dari 30 April hingga 15 Mei 2020," ungkap dia.

"Kementerian Agama sepertinya sama sekali mengabaikan kondisi force majeure yang tengah melanda dunia sejak Januari 2020 lalu. Menurut saya, ini sangat memprihatinkan," ujar Fadli Zon.

Selain itu, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh menyatakan, pemerintah telah meniadakan kegiatan manasik haji untuk meminimalisir penyebaran vorus Covid-19. Namun, rangkaian kegiatan ibadah hajinya sendiri akan tetap mereka teruskan.

"Logikanya di mana? Sensitivitas aparat birokrasi kita terhadap kondisi darurat Covid-19 benar-benar menyedihkan," kritik dia.

Menurut Fadli Zon, terkait kondisi darurat global Covid-19, Indonesia tidak harus selalu menunggu keputusan resmi pemerintah Arab Saudi.

"Kita bisa, bahkan harus segera membuat keputusan sendiri berdasarkan kondisi terkini di dalam negeri serta proyeksi wabah setidaknya hingga dua bulan ke depan," tegas Fadli Zon.

"Nggak usah jauh-jauhlah pertimbangannya," tambahnya. Fadli Zon membuktikan langkah pencegahan penyebaran virus Corona seperti pada pelaksanaan shalat Jumat dan shalat berjamaah.

Para ulama di banyak negara, seperti Mesir, Iran, Saudi bahkan termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri, sudah mengeluarkan fatwa untuk membatalkan salat tersebut. Tujuannya untuk membatasi kontak fisik demi mencegah penyebaran Covid-19.

"Jika ibadah dalam skala kecil saja dianjurkan untuk dibatasi, bagaimana dengan ibadah haji yang skalanya kolosal, melibatkan lebih dari 2,4 juta orang," tanya Fadli Zon.

"Kita semua tentu tak menginginkan ibadah jadi terhalang oleh wabah. Namun, kita sedang berada di tengah kondisi force majeure," tambahnya.  Terkait hal tersebut, dirinya mengusulkan kepada Kementerian Agama untuk berhenti menunggu keajaiban.

Sebab hal terpenting menurutnya adalah, kepastian bagi seluruh jemaah Indonesia. "Saran saya kepada Menteri Agama, berhentilah menunggu keajaiban. Tak seharusnya kebijakan publik yang penting dan genting, dirumuskan atas dasar harapan belaka," ungkap Fadli Zon. "Segera bikin keputusan, agar para calon jamaah haji kita segera mendapatkan kepastian," katanya, mengakhiri.

Berdoalah Calhaj, semoga Allah SWT tetap memanggil. Amin.***

Dari Tha'un Hingga Corona

Inilah Sejarah Panjang Ka’bah Ditutup

Qaramithah Mencuri Hajar Aswad

Pimpinan Qaramithah salah satu sekte syi'ah Islamiyah membunuh jemaah haji yang sedang beribadah dan mengambil bongkahan hajar aswad. Batu mulia ini dikembalikan 22 tahun kemudian di daerah Hajr.

Perselisihan Bani Abad dan Bani Abid tahun 983 Serta Tahun 1257 Penduduk Hijaz Dilarang Berhaji

Selama 8 tahun, muslimin dari Irak dilarang berhaji, dan Tahun 1257 penduduk Hijaz juga diberlakukan larangan yang sama.

Wabah Tha'un

Pada Tahun 1814 sekitar 8.000 korban meninggal dunia akibat wabah Tha'un yang membuat Ka'bah ditutup sementara.

Wabah Epidemi Tahun 1837 dan Kolera Tahun 1846

Pada Tahun 1837 tak ada ibadah haji di tahun ini hingga tiga tahun berikutnya akibat epidemi dan wabah kolera menyebar hingga berimbas pada jemaah haji hingga ibadah ditiadakan dan berulang pada tahun 1850, 1865, dan 1883.

Epidemi Kembali Terjadi pada 1858 yang Menyebabkan Penduduk Hijaz Mengungsi ke Mesir

Epidemi kembali terjadi pada 1858 yang menyebabkan penduduk Hijaz mengungsi ke Mesir. Di tahun 1864, 1.000 peziarah meninggal per hari karena wabah yang sangat berbahaya. Saat itu karantina diberlakukan dengan bantuan dokter yang dikirim dari Mesir.

Kematian Karena Kolera Tahun 1892

Pada Tahun 1892 wabah kolera menyerang saat bertepatan musim haji di mana kondisi bertambah parah setiap harinya sehingga mayat-mayat menumpuk. Kematian meningkat di Arafat, dan mencapai klimaksnya di Mina.

Pada tahun 1895 juga terjadi wabah typus yakni pademi yang mirip demam tifoid atau disentri terindikasi dari konvoi yang datang dari Madinah.

Wabah Meningitis Tahun 1987

Tahun 1987, wabah meningitis yang menyerang Arab Saudi membuat kegiatan berhaji ditutup. Saat itu, sebanyak 10.000 jemaah haji terinfeksi. (sumber: indozone.id)

Wabah Corona 2020

Kerajaan Arab Saudi menutup sementara Ka’bah untuk jamaah umrah. Hingga kini, belum ada kepastian apakah musim haji 1441H/2020M juga mengalami pembatalan atau penundaan.***