Teror granat yang dialami Plt Kepala ULP Pemerintah Aceh Sayid Azhary, Jumat, 20 Maret 2020 malam, sekira pukul 21.15 WIB, membuka kembali ingatan tentang sederet peristiwa serupa di Kota Banda Aceh. Salah satunya, penembakan mobil dinas Kepala Inspektorat Aceh, Syahrul Badruddin, Rabu, 19 November 2014 silam. Jajaran Polda Aceh berhasil mengungkap dan seorang oknum prajurit TNI-AD di hadapkan ke Mahkamah Militer (Mahmil) I Banda Aceh. Nama H. Makmur Budiman SE tercatat sebagai salah satu saksi utama. Benarkah terkait masalah proyek dan haruskah rakyat Aceh kembali mengalami trauma di masa damai, Pak Kapolda Aceh?

Jika dibiarkan, tentu akan terus menjadi pertanyaan di masyarakat, makanya Kapolda harus mengungkap kasus ini, dan saya akan mengawal terus sampai tuntas

H. Nazaruddin (Dek Gam) Anggota Komisi III, DPR RI H (Fraksi PAN)

Kesucian bulan ramadhan 2015 lalu di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sempat ternoda dengan ulah orang tak bertanggungjawab.

Bayangkan, saat umat Islam melaksanakan ibadah, memohon ampun kepada Allah SWT. Ternyata, masih ada pihak yang justru berbuat nista dan menambah dosa.

Masih ingat peristiwa yang menimpa Syamsul Rizal, Kepala Dinas Pengairan Aceh saat itu? Ya, rumahnya di Kompleks Pertanian, Jalan Tgk Tanoh Abee II, Gampong Kota Baro Lampineung, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Jumat, 19 Juni 2015, sekira pukul 19.00 WIB, digranat orang tak dikenal (OTK).

Ketika itu, Syamsul Rizal bersama istri dan anak-anaknya sedang berbuka puasa dalam rumah. Memang, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Tapi, suara ledakan granat tadi, menimbulkan suara menggelegar hingga radius 100 meter.

Akibatnya, dua kaca mobil Toyota Innova BL 321 AA dan Nissan X-Trail BL 233 AA mengalami retak-retak serta tangki mobil bocor. Selain itu, tembok pintu gerbang rumah juga berlubang, kena serpihan granat serta satu unit sepeda motor Mega Pro BL 2006 AG, milik tetangga juga mengalami kebocoran tangki.

Diduga, aksi ini terkait erat masalah lelang proyek di Pemerintah Aceh (APBA 2015). Ada pihak yang tak puas karena gagal memenangkan pekerjaan. Lalu, melakukan teror, mengunakan tangan pihak ketiga, yang disebut-sebut sangat terlatih mengunakan senjata api dan bahan peledak.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh Irjen Pol Drs M Husein Hamidi dan Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol. Zulkifli saat itu mengaku, akan mengusut kasus ini hingga tuntas.

"Sejauh ini masih dalam penyelidikan, baik jenis bahan peledak yang digunakan maupun pelaku yang melakukan pelemparan," kata Kombes Zulkifli saat itu.

Sayangnya, hingga Husein Hamidi purna tugas dan Kombes Zulkifli alih tugas, kasus tersebut tak berhasil diungkap. Padahal, sebelumnya satu prestasi berhasil diukir Kapolda Aceh Irjen Pol Drs M. Husein Hamidi. Ini terkait pelaku penembakan mobil dinas Syahrul Badruddin, Kepala Inspektur Aceh.

Malam itu, Rabu,19 November 2014, sekira pukul 23.00 WIB, satu peristiwa tak disangka menimpa diri dan keluarganya. Mobil dinas jenis Avanza BL 177 JA, ditembak orang tak dikenal (OTK). Mobil ini di parkir dalam garasi rumahnya, Kompleks PU, Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Begitu beranikah si pelaku?

Diduga, penembakan tadi berhubungan dengan tugas dan tanggungjawab yang sedang diemban Syahrul, terkait berbagai temuan tak elok pada pelaksanaan sejumlah proyek yang tidak beres di jajaran Pemerintah Aceh (APBA 2014). Pekerjaan itu dikerjakan salah satu perusahaan, milik pengusaha ternama di Aceh.

Akibat kejadian itu, Syahrul dan keluarga sempat mengalami trauma. Maklum, dua hari sebelumnya atau 17 November 2014, pintu belakang mobil dinasnya, juga ditusuk OTK pakai obeng besar, sehingga berlubang layaknya bekas tembakan. Posisinya persis di bawah lubang bekas tembakan.

Tak terima anak buahnya diperlakukan demikian, Gubernur Aceh saat itu, dr. Zaini Abdullah memberi atensi penuh. Dia meminta Kapolda Aceh Irjen Pol. Husen Hamidi, yang dilantik Kapolri Jenderal Sutarman, Jumat, 28 Februari 2014, di Jakarta, mengusut tuntas peristiwa ini.

Bergerak cepat dan berkoordinasi dengan jajaran Polisi Militer Kodam (POMDAM) Iskandar Muda. Kerja keras penyidik Polda Aceh menuai hasil. Seorang oknum TNI di jajaran Kodam Iskandar Muda (IM), diamankan. Diketahui kemudian, oknum tersebut bernama Serka Suyanto atau akrab disapa Anto.

Pangdam IM, Mayjen TNI Agus Kriswanto saat itu mengakui jika salah satu prajuritnya sebagai pelaku penembakan terhadap Syahrul. “Yang sedang diproses satu orang, tapi karena melibatkan oknum TNI, maka saya tak melihat seorang saja, melainkan secara menyeluruh. Apakah ada yang memanfaatkan institusi TNI untuk kepentingan tertentu atau hanya oknum itu saja,” tegas Pangdam.

Secara tersirat, Mayjen TNI Agus Kriswanto saat itu memberi sinyal adanya oknum sipil yang menjadi dalang di balik peristiwa teror tadi.

Didampingi Kasdam IM, Brigjen TNI L Rudy Polandi. Pangdam mengaku akan menelusuri kasus ini hingga semuanya terungkap. Ia juga mengimbau jangan ada pihak tertentu yang memanfaatkan TNI untuk kepentingan pribadi atau bisnis, baik dalam kasus penembakan mobil maupun kasus lainnya.

“Apa pun kasusnya, jika ada oknum TNI terlibat, akan saya tindak tegas. Saya juga akan membantu pemerintah daerah dan penegak hukum menyelesaikan hal ini,” tegas Pangdam.

Namun, Pangdam membantah informasi yang sempat berkembang bahwa pelaku anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dari unsur TNI. “Yang jelas oknum dari salah satu kesatuan TNI di jajaran Kodam IM,” ujar Pangdam.

Tak lama kemudian, kasus ini pun berlabuh di Pengadilan Militer (Dilmil) I-01 Banda Aceh. Dalam lanjutan sidang, 23 Juni 2015, majelis hakim terpaksa menunda sidang kasus dugaan pengancaman yang dilakukan Serka Suyanto terhadap Kepala Inspektorat Aceh, Syahrul Badruddin SE.

Menariknya, penundaan sidang tersebut, karena saksi tidak hadir. Mereka adalah, Bustami, Ira Purnama Sari dan tercatat nama H. Makmur Budiman SE, salah satu pengusaha ternama Aceh.

Majelis Hakim Letkol CHK Budi Purnomo SH MH (ketua) dan Mayor CHK Asril Siagian SH dan Mayor SUS Dahlan Suherlan SH (anggota), meminta oditur, Mayor PR Sidabutar SH, memanggil ulang ketiga saksi tersebut. “Sidang ditunda hingga Selasa 30 Juni 2015,” kata Budi menutup sidang.

Begitupun, hingga persidangan berakhir dan Serka Suryanto yang didampingi Lettu CHK Dedi Darmadi Hutasoit SH (penasihat hukum) bersidang. H. Makmur Budiman tak juga hadir di persidangan.

Padahal, kesaksiannya saat itu sangat dibutuhkan, karena Serka Suyanto didakwa melanggar Pasal 336, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tentang pengancaman. Selanjutnya, berita media pers, terkait persidangan tadi pun hilang ditelan waktu.

Ironisnya, keberhasilan jajaran Polda Aceh dan keseriusan Pangdam IM dalam mengusut berbagai aksi teror di Kota Banda Aceh. Ternyata, tak menyurutkan niat pelaku dan sang sutradara, untuk terus menebar teror. Diduga, motif dan modus operandinya, tak jauh-jauh dari persoalan proyek dan pemberitaan media pers lokal di Aceh.

Bergeser sedikit ke ranah politik. Rumah pribadi calon Gubernur Aceh, Tarmizi A Karim, di Jalan Todak, Dusun Piranha, Nomor 31, Gampong Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, ditembak orang tak dikenal.

Insiden ini terjadi Rabu (16/11/2016) malam, namun baru gempar sehari kemudian. Penembakan itu terjadi sekitar pukul 19.00 WIB, setelah shalat maghrib. Diduga, tembakan memang diarahkan ke rumah Tarmizi, tetapi hanya mengenai bagian gerbang pintu pagar besi dan meninggalkan sebuah lubang seukuran jempol jari orang dewasa. Proyektil peluru kaliber sekitar 9 mili meter (mm), ditemukan di garasi mobil.

Lagi-lagi, kasus ini tak berhasil diungkap jajaran Polda Aceh yang saat itu di bawah komando Irjen Pol. Rio S Djambak.

Aksi teror bom kembali terjadi dan menimpa Kantor Redaksi MODUS ACEH, Jalan T. Iskandar, Beurawe, Banda Aceh, Sabtu, 30 Juni 2018. Akibatnya, satu dari dua bom rakitan tadi meledak hingga menghancurkan kaca depan dan perangkat kerja lainnya (komputer).

Diduga, aksi ini erat kaitannya dengan pemberitaan media ini, mengenai masalah pribadi yang menimpa dan melilit Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Namun, dugaan itu tak terjawab, karena hingga kini belum berhasil diungkap tuntas jajaran Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh.

Peristiwa ini menambah daftar kekerasan yang dialami media pers cetak dan online ini, setelah peristiwa serupa juga terjadi, Sabtu, 7 September 2013.

Saat itu, Kantor Tabloid Berita Mingguan MODUS ACEH di Jalan T. Panglima Nyak Makam, Gampong Ie Masen Kayee Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, diledakkan OTK dengan bom rakitan.

Infografis MODUS Indepth

Meski berdaya ledak rendah, bahan peledak itu membuat pintu depan kantor yang berlapis baja ringsek dan kaca pembatas ruangan pecah berhamburan. Diduga, aksi teror tersebut erat kaitan dengan pemberitaan media ini, tentang proses lelang proyek di BPKS Sabang, yang melibat seorang pengusaha papan atas di Aceh.

Nah, Jumat, 20 Maret 2020 malam, sekira pukul 21.15 WIB, rumah pribadi Kepala ULP Aceh, Sayid Azhary di Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, juga digranat orang tak dikenal (OTK). Dari dua granat tangan yang dilempar, hanya satu yang meledak. Akibatnya, kaca rumah milik Sayid Azhary pecah, terkena lemparan granat.

Saat kejadian Sayid tidak berada di rumah. Kabarnya, sejak menjadi Plt Kepala ULP, Sayid disebut-sebut mendapat pengawalan dari beberapa oknum aparat keamanan dari satuan intelijen tertentu di Aceh.

Sempat beredar berbagai informasi di media online dan media sosial seperti WhatAspp (WA), pengawalan terhadap Sayid atas inisiatif seorang pengusaha papan atas yang juga sahabat dekat Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Sayangnya, terhadap serangkaian informasi serta kabar yang belum terbukti dan teruji kebenarannya tadi, hingga berita ini diwartakan, redaksi MODUS ACEH, belum berhasil mengkonfirmasi H. Makmur Budiman SE, seorang pengusaha yang juga Ketua Kadin Aceh.

Dihubungi melalui telpon seluler tak diangkat, dikirim pesan singkat (WA), juga tak berbalas. Padahal, penjelasan resmi dari H. Makmur Budiman sangat dibutuhkan media pers cetak dan siber. Sebab, bisa jadi berbagai informasi tadi hanya fitnah belaka.

Sebaliknya, kunci kotak pandora kini berada di tangan Kapolda Aceh Irjen Pol. Wahyu Widada. Semoga sang jenderal mampu mengungkap semua peristiwa teror yang terjadi selama ini di Kota Banda Aceh.***

Anggota Komisi III DPR RI asal Aceh, H. Nazaruddin (Dek Gam) bersama Kapolri Jenderal   Idham Azis  (Foto: Ist)

Anggota Komisi III DPR RI Asal Aceh, H. Nazaruddin (Dek Gam)

Saya Duga Ada Mafia Proyek Bermain

Walau baru setahun menjadi wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Aceh. Anggota Komisi III, DPR RI (Fraksi PAN), H. Nazaruddin atau akrab disapa Dek Gam ini, mengaku prihatin dengan kondisi keamanan yang mulai terusik di Bumi Serambi Mekah. Dia menduga, ada mafia proyek yang bermain?

Raut wajahnya seketika berubah. Terpancar ada keprihatinan yang mendalam, saat ditanya tentang kondisi terkini yang terjadi di tanah kelahiranya, Aceh.

Presiden Persiraja Banda Aceh ini sempat menggugat, mengapa masih ada pihak yang menggunakan cara-cara kekerasan seperti teror, untuk meraih sejumlah proyek atau pekerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh?

“Saya kira, siapa pun pengusaha butuh pekerjaan (proyek) dan itu normal terjadi di negeri ini. Hanya saja, jika ingin menominasi semuanya, lalu menempuh cara-cara teror dan kekerasan. Ini yang saya kira tidak normal,” ungkap Dek Gam, Sabtu malam lalu di Banda Aceh.

Dia menduga, munculnya berbagai praktik tak sehat ini, karena ada peran yang dimainkan para mafia tender proyek di Aceh.

Itu sebabnya, dia meminta Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Aceh Irjen Pol. Wahyu Widada, serius mengusut tuntas dalang dibalik semua peristiwa tadi. Salah satunya, pelemparan granat di rumah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Aceh, Sayid Azhary.

"Jika dibiarkan, tentu akan terus menjadi pertanyaan di masyarakat, makanya Kapolda harus mengungkap kasus ini, dan saya akan mengawal terus sampai tuntas," ujar Dek Gam, Sabtu, 21 Maret 2020 malam di Banda Aceh.

Dia menegaskan, kejadian tersebut juga akan disampaikan langsung kepada Kapolri, apalagi pengungkapan peristiwa ini akan menjadi tugas pertama Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada yang baru saja berdinas di Aceh.

Dek Gam mengaku, dia telah menghubungi langsung Kapolda Aceh untuk meminta kasus tersebut diusut sampai tuntas. “Seharusnya, teror seperti itu tidak boleh terjadi lagi di Aceh. Ia juga menyayangkan masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, mencoba memperkeruh suasana damai yang kini tercipta di Aceh.

"Ini tugas pertama Kapolda Aceh yang baru, kasus ini harus selesai diungkap. Saya yakin Kapolda Aceh mampu mengungkap siapa dalam di balik teror ini. Sudah cukup kasus teror seperti ini, tidak boleh terjadi lagi, masyarakat tidak perlu takut, kita percayakan saja kepada Kapolda Aceh untuk mengusut sampai tuntas," harap Dek Gam.

Dirinya mendukung penuh langkah Kapolda dan Kajati Aceh dalam memberantas mafia proyek dan tender (lelang) di Aceh, yang dinilai sarat masalah.

“Saya mendukung Kapolda dan Kajati Aceh hingga KPK untuk memberantas mafia tender di Aceh yang sudah cukup meresahkan masyarakat Aceh,” tegas Dek Gam saat dikonfirmasi media ini, Kamis malam.

Kata Dek Gam, selama ini dirinya banyak mendapat laporan dari masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha, terkait berbagai dugaan proses tender atau lelang yang tidak sehat di jajaran Pemerintah Aceh.

“Sebagai wakil rakyat dari Aceh dan anggota Komisi III DPR RI, saya wajib mendengar dan menyuarakan aspirasi mereka. Selain itu, dalam berbagai kesempatan, saya meminta kepada Kapolri, Jaksa Agung dan pimpinan KPK untuk memberi atensi khusus kepada Aceh,” ungkap Dek Gam.

“Ayo kita basmi semua, saya yakin Kapolda dan Kajati Aceh sangat profesional dalam menanggani kasus-kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Aceh. Selaku anggota Komisi III DPR RI, saya sangat mendukung, siapa pun orangnya, wajib diberantas. Tentu, dengan tetap menganut azas praduga tak bersalah,” ujar Dek Gam.

Menurut wakil rakyat Aceh dari Daerah Pemilihan (Dapil I) Aceh ini, dirinya mendukung penuh upaya penegakkan hukum tadi. “Kita akan dukung sampai ke Jaksa Agung dan Kapolri bahkan KPK. Banyak masalah di Aceh, seakan-akan, tender belum dimulai tapi pemenangnya sudah ada,” duga Dek Gam.

Masih kata Dek Gam. “Aceh seperti provinsi tidak ada hukum lagi. Saya yakin Kapolda dan Kajati Aceh mampu mengungkap aktor-aktor mafia tender tersebut. Kita dukung full, tegas Dek Gam kembali.

Lantas, siapa yang bermain dibalik semua aksi teror terhadap pejabat daerah dan media pers maupun wartawan di Aceh? Dek Gam mengaku tak mau berspekulasi dan berandai-andai.

Hanya saja katanya, berat dugaan munculnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) gaya baru di Aceh, tak lepas dari permainan yang dikendalikan para oknum pengusaha sebagai pemilik modal.

“Mereka bisa mengunakan tangan siapa saja untuk memuluskan tujuannya. Tapi ini tidak sehat dan dibenarkan secara hukum. Masih ada cara-cara yang lebih elegan dan sesuai aturan serta hukum yang bisa dilakukan,” sebutnya.

Lalu,apa motif dibalik semua itu? “Ya, mungkin saja tamak, ingin menguasai semua proyek APBA. Lalu menghalalkan semua cara. Termasuk mengunakan tangan pihak tertentu sebagai eksekutor,” duga Dek Gam.

Karena itulah, berulang kali Dek Gam meminta Kapolda Aceh dan Kejati Aceh untuk mengusutnya hingga tuntas. “Saat masa reses ini, secara resmi saya akan bertemu Pak Kapolda dan Pak Kajati Aceh. Saya minta diusut dan diungkap sampai tuntas. Masalah ini juga akan saya bawa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri, Jaksa Agung dan pimpinan KPK di Jakarta,” janji Dek Gam. Semoga.***