Proyek jembatan Kilangan di Aceh Singkil dan Jalan Segmen 2 Blangkejeren-Tongra, Kabupaten Aceh Tenggara diduga bermasalah. Kabarnya, aparat penegak hukum sedang “membidik dan melirik” para pejabat penanggungjawab serta aktor pengusaha yang selama ini dikenal sebagai; The Untouchable Man? Berlanjut ke pengadilan atau berhenti di tengah jalan?

Jika ditemukan bukti ada indikasi maka akan dilanjutkan ke proses penyelidikan serta memanggil pihak-pihak terkait

Kombes Pol Winardy Kabid Humas Polda Aceh

IBARAT bangkai, bau tak sedap itu hingga kini masih menebar dan menusuk hidung. Walau berbagai pewanggi ditabur, namun tetap saja tak merubah aroma dan rasa.

Ya, ini terkait dugaan praktik pat gulipat pembangunan (proyek) Jembatan Kilangan di Kabupaten Aceh Singkil yang kini mulai “dibidik” penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh.

Setali tiga uang, dugaan serupa juga terjadi pada proyek Jalan Segmen 2 Blangkejeren-Tongra, Kabupaten Aceh Tenggara, yang mulai “dilirik” penyidik Polda Aceh.

Menariknya, dua paket pekerjaan tersebut, diduga dan kabarnya “dikuasai serta kerjakan” orang dekat Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Bisa jadi, karena itulah arah anak panah mulai mensasar para pejabat penanggungjawab dua proyek tadi.

Misal, ada nama Mawardi ST, (saat itu Kuasa Penguna Anggaran) Dinas PUPR Aceh pada Jembatan Kilangan serta Said Anwar Fuadi, ST, MT (saat itu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan-PPTK)  pada proyek Jalan Segmen 2  Blangkejeren-Tongra, Kabupaten Aceh Tenggara.

Kini, mulai beredar sas sus, Mawardi dan Said sudah dipersiapkan untuk mengisi jabatan baru yaitu, Kepala Dinas PUPR Aceh, sedangkan Said sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh.

Foto Ist.

Ini sejalan dengan hasil seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Aceh 2021. Keduanya masuk dalam kandidat atau calon tiga besar.

“Kemungkinan begitu adanya. Sebab, Mawardi dan Said juga dikenal dekat dengan Rabuddin,” ungkap sumber media ini di jajaran Pemerintah Aceh, Senin pekan lalu di Banda Aceh.

Di sudut lain, sumber media ini mengungkap. Mawardi juga mulai wara wiri ke Gedung Kejati Aceh di Kawasan Batoh, Kota Banda Aceh. Kabarnya, dia sudah beberapa kali dimintai keterangan, terkait proyek jembatan Kilangan di Aceh Singkil.

Nasib serupa juga dialami Said. Dia terpaksa hadir ke Polda Aceh dikawasan Lingke, Kota Banda Aceh. Tujuannya sama, memberi keterangan kepada penyidik mengenai proyek Jalan Segmen 2 tadi.

Begitupun, untuk memastikan dugaan itu, media ini tak berhasil mengkonfirmasi pejabat terkait di jajaran Pemerintah Aceh. Baik melalui Kepala Biro Humas dan Protokol maupun Plt Kadis PUPR Aceh, Mawardi.

Ini sejalan dengan larangan atau instruksi langsung Gubernur Aceh Nova Iriansyah agar seluruh kepala dinas (SKPA) tidak berhubungan dengan media ini dalam bentuk apa pun. Itu sering diucapkan, salah satunya saat Rapim SKPA beberapa waktu lalu di Banda Aceh.

"Ya, maaf Bang, kami diperintahkan seperti itu hingga menutup semua akses," ungkap seorang Kadis kepada media ini, Selasa pekan lalu di Banda Aceh.

Tapi, lepas dari dugaan tadi. Kembali pada soal ada yang tidak beres pada proyek Jembatan Kilangan, memang sempat menjadi perhatian Inspektorat Aceh. Mereka menyurati Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Aceh.

Bukan tanpa sebab, itu terkait laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Aceh terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019.

Data yang diperoleh media ini mengungkap. Telah terjadi Post Bidding pada proses pengadaan pembangunan Jembatan Kilangan, yang sumber dananya berasal dari Otonomi Khusus (Otsus Aceh).

Nah, Post Bidding adalah tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Tapi ironisnya, proyek di bawah tanggungjawab Dinas PUPR Aceh ini, Kuasa Penguna Anggaran (KPA) saat itu Mawardi ST (kepala bidang), justru dengan sangat berani mencairkan anggaran 100 persen. Padahal, proyek belum selesai tapi sudah dilakukan pembayaran.

Entah itu sebabnya, Inspektorat Aceh meminta auditor BPK RI Perwakilan Aceh, melakukan pemeriksaan atas dugaan tindakan diskriminatif Pokja Pemilihan IV dan merekomendasikan adanya sanksi, sesuai dokumen pemilihan Nomor: 02/Dok.Tek/Pokja. IV/PUPR.17/2019, tanggal 25 April 2019. Sasarannya adalah, para pihak yang patut diduga terlibat dengan tindakan diskriminatif tadi.

Tak hanya itu, juga diminta melakukan pemeriksaan atas waktu penyelesaian Jembatan Kilangan (mulai 22-26 Juli 2020 dan 6-10 Agustus 2020 serta 13-17 Agustus 2020). Apakah sesuai kondisi sebenarnya atau tidak. Sebab, ada kaitannya dengan hitungan sanksi denda keterlambatan yang masih harus disetor ke kas negara atau Pemerintah Aceh.

Jembatan Kilangan di Aceh Singkil. Foto: indojayanews.com

Seperti diwartakan sebelumnya, pembangunan Jembatan Kilangan di Kabupaten Aceh Singkil menelan anggaran Rp42,9 miliar, yang bersumber dari APBA 2019. Pekerjaan ini dilaksanakan PT. Sumber Cipta Yoenanda. Nama terakhir (Yoenanda) merupakan pemilik perusahaan.

Diduga, perusahaan ini digunakan Rabuddin, salah satu pengusaha (kontraktor) yang disebut-sebut sebagai orang dekat Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Lantas, apa kesimpulan dari hasil pemeriksaan tim auditor BPK RI Perwakilan Aceh? Pertama, pemeriksaan terhadap dokumen pemilihan yang terdiri dari dokumen kualifikasi dan dokumen tender, menunjukkan bahwa dokumen laporan keuangan PT Sumber Cipto Yoenanda yang tidak ada disampaikan pada form isian kualifikasi dan tidak diunggah pada SPSE.

Data dan fakta ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 30.8 pada dokumen pemilihan serta BAB VIII pada dokumen pemilihan. Disinilah dugaan tindakan diskriminatif sehingga mengakibatkan persaingan tidak sehat dan persengkokolan dalam Tender Pengadaan Pembangunan Jembatan Kilangan terjadi.

Kedua, pelaksanaan dilakukan melebihi dari kontrak. Namun, PPK memberikan kesempatan kepada penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi melalui addendum kontrak sehingga memiliki kesempatan penyelesaian pekerjaan selama 6 (enam) hari kalender dengan denda sebesar 1/1000 per hari dari sisa nilai kontrak.

Ini tercantum dalam dokumen SSKK pasal 68,4 (c) tentang denda keterlambatan. Adapun besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan dan telah disetor ke kas daerah melalui pemotongan langsung pada SPM.

Itu sebabnya, dari hasil pemeriksaan khusus, tim auditor BPK RI Perwakilan Aceh menyebut telah terjadi; post bidding dalam proses Pengadaan Pembangunan Jembatan Kilangan (Otsus Aceh), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh serta pembayaran 100 persen dilakukan sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan.

Gayung bersambut. Entah tak mau kehilangan “sasaran”. Tim penyidik Kejati Aceh akhirnya melakukan penyelidikan. Pelan tapi pasti, pihak PT Sumber Cipta Yoenanda yang beralamat di Jalan Nasional Ds. Baharu Kecamatan Blangpidie-Aceh Barat Daya, juga sudah dimintai keterangan.

Penyelidikan ini berdasarkan surat perintah penyelidikan Kajati Aceh, Nomor Print-02/L.1/Fd.1/01/2021, tanggal 19 Januari 202.

“Benar, kami sedang mendalami dan melakukan penyelidikan terkait kasus ini,” ungkap Kasi Penkum Kejati Aceh, H. Munawal Hadi SH. MH beberapa waktu lalu pada media ini di Banda Aceh.

Kata dia, untuk melakukan penyelidikan proyek tersebut, Kejati Aceh mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dengan Nomor: B-516/L.1/Fd.1/02/2021, perihal bantuan pemanggilan.

Surat tanggal 16 Februari 2021 itu ditandatangani Kajati Aceh, Muhammad Yusuf. Isinya, Kejati memanggil sejumlah pejabat pada dinas basah ini. Termasuk termasuk rekanan proyek dan konsultan pengawas.

Tak mau buang waktu, sejak 22 hingga 24 Februari 2021 dilakukan pemeriksaan secara maraton. Mereka adalah, Mawardi, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rekanan, Konsultan Pengawas, Pokja IV, Ketua Pokja IV, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Aceh.

Lantas, bagaimana dengan dugaan penyelewengan dan indikasi korupsi proyek pembangunan Jalan Segmen 2 Blangkejeren-Tongra? Proyek ini dananya bersumber dari APBA 2018 dan saat itu dibawah PPTK Said Anwar Fuadi ST, MT.

Terkesan jajaran Polda Aceh sejalan dengan Kejati Aceh. Kabarnya, mereka terus mendalami laporan adanya dugaan penyelewengan dan indikasi korupsi pada proyek tersebut.

Itu sebabnya, sejumlah pihak dikabarkan telah dipanggil untuk dimintai keterangan dan membawa sejumlah dokumen terkait paket pekerjaan dengan pagu Rp20 miliar pada Dinas PUPR Aceh ini. 

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy kepada media pers mengungkap. Subdit Tipikor Ditreskrimsus, masih mendalami laporan dari masyarakat ini. Namun, dia belum bersedia menyebut secara rinci mengenai kasus ini.

"Tim Tipikor masih mengumpulkan bahan keterangan dan melakukan validasi data-data sebelum ditindaklanjuti," ungkap Kombes Pol Winardy, Selasa, 2 Maret 2021 lalu di Banda Aceh.

Pengumpulan bahan keterangan atau pulbaket tersebut, menurut Kombes Pol Winardy, dilakukan untuk menvalidkan sumber-sumber data dan singkronisasi terhadap laporan yang dimiliki Subdit Tipikor. 

Kata dia, saat ini proses masih berlanjut dan belum ada pihak-pihak terkait yang diverifikasi. Karena itu, apabila semua data dinyatakan valid, maka akan dilakukan analisa oleh tim Subdit Tipikor. 

"Jika ditemukan bukti ada indikasi maka akan dilanjutkan ke proses penyelidikan serta memanggil pihak-pihak terkait," ungkap dia. Tapi sumber media ini menyebut, Said sudah beberapa kali dimintai keterangan tim penyidik Polda Aceh. 

Lepas dari penjelasan tadi. Hasil penelusuran media ini dilaman LPSE Pemerintah Aceh menyebutkan, proyek ini dipatok dengan pagu Rp20 miliar dan nilai HPS Rp19,9 miliar dan dimenangkan PT. Lembah Alas (LA), perusahaan milik Rabuddin.***

Rabuddin. Foto Ist.

Misteri Sosok Rabuddin

Namanya memang nyaris disebut-sebut. Tapi, hampir dapat dipastikan tak ada yang mengenal sosok ini secara dekat. Kecuali penguasa Aceh saat ini serta beberapa oknum penegak hukum. Begitu sulitkah “menyentuh” Rabuddin? Hingga kini memang masih misteri!

TAK ubahnya (maaf) kentut. Terasa ada tapi terlihat tidak. Begitulah sosok Rabuddin, salah satu pengusaha yang disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Entah terlalu dekat tadi, kabarnya Rabuddin juga mulai merambah ranah birokrasi. Diduga, dia ikut "mengutak-atik" sejumlah posisi pejabat di jajaran Pemerintah Aceh serta sektor swasta lain seperti; Bank Aceh Syariah (BAS).

“Ya, ada tiga direksi Bank Aceh Syariah diduga orangnya Rabuddin,” ungkap sumber media ini di bank plat merah itu. Karena alasan tak etis, dia minta namanya takdi tulis.

Terkini, Rabuddin juga diduga mulai menempatkan sejumlah calon pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Aceh. Dua nama yang mencuat adalah, Mawardi ST yang saat ini sebagai Plt Kadis PUPR Aceh dan akan dikukuhkan sebagai Kadis PUPR Aceh definitif.

Kedua, Said Anwar Fuadi, ST, MT sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Aceh. Nah, jika dugaan ini benar, tentu tak sebatas rumor. Maklum, selama ini Rabuddin memang dikenal dekat dengan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Begitupun, tak jelas kapan keduanya bersahabat dekat sehingga sempat beberapa kali menimbulkan gesekan dengan orang dekat lainnya. Salah satunya, almarhum Ketua Kadin Aceh, H. Makmur Budiman.

Teranyar, nama Rabuddin hingga kini masih menjadi buah bibir. Ini tak lepas dari kiprahnya dalam “menguasai” sejumlah proyek di Pemerintah Aceh. Dua diantaranya adalah, proyek jembatan Kilangan di Aceh Singkil dan Jalan Segmen 2  Blangkejeren-Tongra, Kabupaten Aceh Tenggara, yang diduga menuai masalah.

Seperti diwartakan laman indojayanews.com, 7 Januari 2020, terlihat pengerjaan rangka baja jembatan yang sudah puluhan tahun menjadi impian warga Aceh Singkil, belum selesai.

Para pekerja dan alat berat serta panton masih terlihat bekerja menyelesaikan satu bentang rangka baja lagi penghubung antar abutmen yang belum selesai.

Dilihat dari papan nama proyek, paket pembangunan jembatan kilangan, dengan nilai kontrak Rp 42 milyar lebih, sumber dana APBA 2019, tanggal dimulai 04 Juli 2019 dan selesai 20 Desember 2019, belum rampung 100 persen.

Sebelumnya, pihak perusahaan pelaksana jembatan, Kilangan, Singkil, PT. Sumber Cipta Yoenanda, Agus mengatakan, meski waktu pelaksanaan pembangunan jembatan sudah lewat, pihaknya tetap akan menyelesaikan pekerjaan jembatan sesuai dengan kontrak kerja.

Dikatakan, dari 7 bentang rangka baja jembatan Singkil-Kuala Baru, 2 bentang panjang 50 meter dan 5 bentang panjang 60 meter, sudah selesai 6 bentang.

Selanjutnya Agus mengatakan, dari pemasangan 7 bentang rangka jembatan tersebut, 1 bentang sepanjang 50 meter. "Hanya 1 bentang lagi masih sedang dikerjakan," ungkap Agus.

"Begitu pun terkait dengan keterlambatan penyelesaian pengerjaan tersebut dikatakan, pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak terkait di Provinsi Aceh," ucap Agus.

Agus mengatakan, terlambatnya penyelesaian pembangunan rangka baja jembatan tersebut, dalam pelaksanaannya pihaknya memiliki beberapa kendala diantaranya, kesulitan mendapatkan material yang didatangkan dari Pemko Subulussalam, akibat banjir.

Namun, meski terlambat pihak perusahaan berkomitmen tetap akan menyelesaikan pengerjaan rangka baja jembatan Singkil-Kuala Baru, sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat.

Menurut Agus, dari hasil koordinasi dengan pihak Provinsi Aceh, pihak perusahaan diberi tenggang waktu menyelesaikan pengerjaan rangka baja jembatan paling sampai pertengahan Februari 2020.

Bahkan Agus juga mengaku, dengan melihat kondisi Ibukota Kabupaten Aceh Singkil, merasa tertantang untuk penyelesaian jembatan jalan tembus Singkil-Kuala Baru-Bulusema itu selesai.

"Karena bila jembatan jalan tembus tersebut selesai, selain dapat menghemat waktu jarak tempuh Aceh Singkil-Aceh Selatan, juga dapat membuka keterisoliran masyarakat setempat," jelas dia.

Begitu mudah dan benarkah Rabuddin sulit tersentuh alias The Untouchable Man?

Lagi-lagi media ini tak berhasil mengkonfirmasi pengusaha itu. Maklum, jangankan untuk bertemu langsung, memperoleh nomor telpon selulernya saja amat sangat sulit.

Begitupun, hingga saat ini tim redaksi MODUSACEH.CO terus diupayakan untuk mendapat konfirmasi dari Rabuddin, sehingga berbagai informasi miris tersebut tidak mengarah pada tudingan sepihak dan fitnah.

“Maaf Bang, saya tidak tahu nomor handphone dia,” kata seorang pengusaha di Banda Aceh yang juga dikenal dekat dengan Rabuddin. Gawat!***