Wabah virus Corona (Covid-19) yang melanda dunia, Indonesia dan Aceh, sepertinya tak membuat tensi “konflik internal” para wakil rakyat di DPR Aceh turun. Lihatlah, hingga kini soal Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum juga tuntas. Para pihak saling adu argumentasi, sementara rakyat mulai bosan menyimak narasi, logika serta retorika mereka. Apa yang kalian perebutkan wahai wakil rakyat? Berikut laporan wartawan MODUS ACEH, Juli Saidi yang dirangkum Muhammad Saleh.

Terakhir, sudah ada surat penjelasan Mendagri yang ditanda tangan Dirjend OTDA. Surat itu ditujukan pada kami (ketua) serta disampaikan pada empat fraksi

Dahlan Jamaluddin Ketua DPR Aceh

“Jangankan berpikir nasib rakyat, untuk urusan internal mereka sendiri pun tak becus. Harusnya, di tengah wabah corona saat ini, mereka memberi kesejukkan pada kami (rakyat). Bukan mempertontonkan konflik yang ujung-ujungnya demi kepentingan perut (pribadi) dan partai (kelompoknya) sendiri”.

Itulah kritik pedas dan tajam, keluar dari mulut Bustamam (35), seorang pedagang serabutan di Kota Banda Aceh, yang ditemui dan diminta pendapatnya, Rabu pagi, 25 Maret 2020.

“Saya tak paham politik, tapi tidak juga buta huruf. Saya ikuti melalui berita di koran walau hanya membaca di warung kopi. Sejujurnya, saya kecewa dengan kondisi ini,” ungkap Bustamam.

Aspirasi serupa juga diungkapkan Musliadi (40), seorang pedagang ikan keliling di Kota Banda Aceh. “Harusnya anggota DPRA dan Plt. Gubernnur Aceh Nova Iriansyah peka dengan kondisi dan nasib rakyat saat ini. Sudahlah, saya hanya bisa berharap, mereka memikirkan rakyat kecil, bukan kepentingan perut (pribadi) dan partai (kelompoknya) sendiri,” harap Musliadi.

Masih kata Musliadi. “Bapak-bapak itu enak, gaji dan tunjangan sudah dibayar negara. Makan, minum serta berobat gratis dengan uang rakyat. Sementara kami harus banting tulang, mencari makan sehari saja susah,” ujarnya, setengah memelas.

Memang, apa yang diungkap Bustamam dan Musliadi bukanlah isapan jempol. Ini terkait soal anggota atau komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR Aceh yang hingga kini belum juga reda dan berakhir.

Simaklah, perseteruan antara wakil rakyat yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) yang dimotori Partai Aceh (PA) versus Koalisi Merah Putih (KMP) yang “disponsori” Partai Demokrat (OD) di bawah komando Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Ironisnya, konflik internal tersebut, persis cerita bersambung. Dari satu episode menuju episode berikutnya. Padahal, sudah ada “fatwa” dari Kemendagri (Dirjen Otda) untuk segera mengakhiri perseteruan ini. Tapi, lagi-lagi mentok. Sebab, antara wakil rakyat di KAB dan KMP belum mencapai kata sepakat.

Demo Mahasiswa Aceh di DPRA beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda), Kementerian Dalam Negeri, Drs. Akmal Malik, M.Si, melalui suratnya, Nomor: 170.11/1491/OTDA, tanggal 12 Maret 2020. Pada Huruf C menjelaskan. Bagi fraksi yang belum menugaskan kadernya di komisi atau AKD, segera memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah (PP), Nomor: 12 tahun 2018. Bahkan surat tersebut dengan tegas memberikan batas waktu, paling lambat minggu ketiga, Maret 2020.

Menindaklanjuti surat tadi, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin melalui suratnya, Nomor: 160/704, tanggal 17 Maret 2020, menyurati kembali Fraksi Demokrat, Golkar, PPP, dan PKB-PDA yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Isinya, meminta empat fraksi tersebut, segera mengirimkan nama-nama anggota DPRA untuk dimasukkan dalam AKD. Dahlan Jamaluddin pun dengan tegas memberi batas waktu paling lambat, Jumat, 20 Maret 2020.

Kepada media ini, Selasa, 24 Maret 2020 di ruang kerjanya, DPR Aceh, Banda Aceh. Dahlan Jamaluddin menjelaskan. Bila empat fraksi itu tak mengirim nama-nama anggotanya, maka empat fraksi itu tidak ada dalam AKD DPR Aceh. “Artinya, mereka tidak ada di AKD,” tegas Dahlan.

Namun, Dahlan mengaku masih berpikir positif kepada empat fraksi tadi. Menurut Dahlan, mereka pasti akan mendistribusikan anggotanya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pada UUPA dan UU No: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan PP Nomor: 12 tahun 2018 serta Peraturan Tatib DPRA menegaskan soal pemerataan dan perimbangan dalam pendistribusian anggota dalam AKD DPRA,” kata dia.

Itu sebabnya, Dahlan mengaku semua anggota dewan, wajib untuk masuk dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Alasannya, AKD sebagai media lembaga DPR dalam bekerja, menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang dipilih secara sah dan konstitusional.

“Terakhir, sudah ada surat penjelasan Mendagri yang ditanda tangan Dirjen Otda. Surat itu ditujukan pada kami (ketua) serta disampaikan pada empat fraksi,” ungkap Dahlan Jamaluddin.

Dahlan pun mengaku risau. Diduga ada peran Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Aceh, dibalik absennya empat fraksi tadi, yang masih urung mengirim nama anggotanya.

Menurut Dahlan, dalam kapasitas sebagai Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah juga pembina politik di daerah. “Beliau juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Aceh. Ketika surat Mendagri tidak ditanggapi, ini artinya ada sesuatu dan lain hal yang terjadi. Kami sayangkan sekali,” kritik Dahlan Jamaluddin.

Sejatinya menurut kader Partai Aceh itu, Plt Gubernur Aceh patuh pada atasannya yaitu Kemendagri RI. Dan, DPRA bisa maksimal menjalankan tugasnya sebagai lembaga resprensentasi dari aspirasi rakyat seperti, fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

“Artinya, DPR Aceh sudah berjalan on the track, cuma ada teman-teman kita yang masih belum bergabung dalam AKD. Kita berharap ada keterbukaan dari mereka untuk segera bergabung,” kata Dahlan Jamaluddin, mengajak.

Disinggung soal ajakan Ketua Fraksi PPP untuk duduk setengah kamar. Dahlan dengan tegas mengatakan. Semua proses sudah dilalui. Dalam bernegara sebutnya, DPRA telah menjalankan fungsi kelembagaan, sesuai dengan rujukannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Ngak ada yang lain. Dan, kita juga sebagai wakil rakyat, disumpah untuk taat hukum,” sebut Dahlan.

Itu sebabnya tegas Dahlan, DPR Aceh hanya memiliki dua mekanisme dalam mengambil keputusan. Musyawarah dan mufakat atau voting. “Semua proses itu sudah kita lalui dan sudah berlarut-larut,” tegas Dahlan Jamaluddin.

Karena itu lanjut Ketua DPR Aceh ini, surat penjelasan dari Kemendagri menjadi final dan mengikat. “Maka, semestinya semuanya kita bertindak,” sindir Dahlan.

Tak hanya itu, Dahlan Jamaluddin juga menilai. Dinamika yang selama ini terjadi di DPR Aceh, diharapkan bukan sesuatu yang disengaja. Artinya, ada upaya untuk melumpuhkan lembaga DPR Aceh dalam menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal.

“Saya pastikan, kalau itu persoalannya, DPR Aceh telah berjalan on the track,” tegas Dahlan Jamaluddin.

Akademisi Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Zainal Abidin SH.M.Hum, yang diminta pendapatnya, Selasa sore, 24 Maret 2020 mengatakan. Terhitung sejak dilantik, usia jabatan DPRA Periode 2019-2024, sudah mencapai enam bulan lebih. Sementara soal AKD DPRA masih ada persoalan.

Zainal Abidin. Foto Juli Saidi

Katanya, dalam perspektif hukum setelah dilantik dan mencapai tujuh bulan, maka fungsi dan tugas DPR Aceh, tidak boleh terhambat. “Karena ujung-ujungnya yang rugi rakyat juga,” jelas mantan Komisioner KIP Aceh ini.

Karena itu Zainal berpendapat, komposisi AKD harus diisi sesuai Tata Tertib (Tatib) DPR Aceh. “Yang jadi persoalan, dalam Tatib sangat tegas disebutkan bahwa, komisi ada 6 dan itu harus diisi secara proporsional dan merata,” ujarnya.

Bila prinsip merata, maka pendistribusian anggota DPRA pada komisi-komisi sebanyak 13 orang dan satu komisi ada yang 12 orang. Sedangkan proporsional, tidak diatur secara tegas dalam Tatib DPR Aceh. “Maka, bila peraturan perundang-undangan tidak atur secara tegas, bisa digunakan konsep proporsional system,” tawar dia.

Pendekatan ini dinilai lebih arif dalam menjalankan azas proporsional. Misal kata Zainal, AKD (DPRA) diisi oleh partai politik peraih suara terbanyak pada Pileg 2019 lalu. “Partai politik pemenang atau meraup suara terbanyak, maka dialah yang mengisi lebih banyak di AKD,” ujar Zainal Abidin.

Artinya, pendistribusian nama-nama anggota DPRA dalam komisi-komisi, diisi dari fraksi terbanyak dan seterusnya hingga fraksi yang paling sedikit kursi di DPR Aceh.

“Karena ada penumpukan anggota pada salah satu komisi, makanya Ketua DPR Aceh melihat ada yang tidak sesuai dengan tatib yaitu,  azas proporsional,” jelas Zainal Abidin, Selasa, 24 Maret 2020 di Banda Aceh.

Makanya Zainal berpendapat, ketika Ketua DPRA mengirim surat baru pada fraksi-fraksi di DPRA, maka kebijakan itu memang harus dilakukan kembali. “Artinya, meminta dan tidak perlu dibatalkan. Kalau argumentasinya tidak mengirim nama yang baru dengan alasan tidak ada pembatalan, maka surat lama tidak relevan lagi dalam pandangan hukum,” kata Zainal Abidin, berpendapat.

Karena itu, ketika ada fraksi tidak mengirimkan nama-nama anggotanya (perwakilan fraksi), maka fungsi DPRA tidak boleh stagnan. “Tetap harus jalan dengan posisi yang ada hari ini,” jelas Zainal Abidin.

Terkait adanya surat Ketua DPR Aceh yang meminta fraksi-fraksi mengirim kembali nama anggotanya. Menurut Zainal, itu merupakan sikap proaktif Ketua DPRA. “Tapi bila tidak dihiraukan, maka keputusan yang dibuat pimpinan DPRA menjadi sah, karena Ketua DPR Aceh punya kewenangan,” sebut Zainal.

Soal ada empat fraksi yang tak sejalan dengan surat Kemendagri. Kata Zainal, sebagai perwakilan pemerintah pusat di Aceh, seharusnya seirama dengan langkah-langkah Kemendagri.

“Kemendagri itu pembina politik dan atasan mereka. Dalam etika pemerintahan, tidak baik juga ketika perintah atasan tidak kita laksanakan,” ujarnya.

Sekedar mengulang, kisruh AKD di DPR Aceh mulai berlangsung pada Sidang Paripurna, 31 Desember 2019. Ketika itu, pendistribusian anggota DPRA dari perwakilan fraksi, cenderung menumpuk pada komisi tertentu, terutama Komisi V dan VI.

Akibatnya, sidang paripurna ditunda dan dilanjutkan, 17 Januari 2020. Hasilnya, lagi-lagi, empat fraksi di luar KAB, tak mengirim nama anggotanya untuk dimasukan dalam AKD. Namun, meski Fraksi Golkar, Demokrat, PPP dan PKB-PDA tak mengirimkan nama perwakilan fraksinya, sidang paripurna tetap berlanjut hingga terbentuk anggota-angota komisi, badan legislasi dan badan musyawarah.

Tragisnya, kisruh AKD yang terjadi sejak 31 Desember 2019 lalu, hingga penghujung Maret 2020 masih berlanjut.

Ironisnya, surat penjelasan dari Dirjen Otda, Kementerian Dalam Negeri dan surat Ketua DPR Aceh tadi, tak digubris empat fraksi yang tergabung dalam KMP. Lihatlah, hingga, Selasa, 24 Maret 2020, empat fraksi tadi kompak tak mengirimkan nama-nama anggota DPRA yang diminta.

Sebaliknya, Selasa, 24 Maret 2020 misalnya, empat fraksi KMP yaitu, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Demokrat (PD), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Daerah Aceh (PKB-PDA), justru menggelarkan pertemuan di ruang Fraksi Partai Golkar, Gedung DPR Aceh, Jalan Tgk Daud Bre-eh, Kota Banda Aceh.

Pertemuan ini, dihadiri dua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dalimi (Partai Demokrat) dan Hendra Budian (Partai Golkar).

Kabarnya, pertemuan Selasa, 24 Maret 2020 itu, merupakan lanjutan dari pertemuan pada salah satu hotel di Banda Aceh, Senin, 23 Maret 2020. Namun tak diketahui pasti, apa isi pembicaraan dari pertemuan empat fraksi itu.

Sedikit keterangan justru diperoleh dari Ketua Fraksi Partai Demokrat, HT. Ibrahim. Dia  menyebut, pertemuan tadi terkait hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA, Senin, 23 Maret 2020 lalu. HT Ibrahim mengaku, rapat Banmus tersebut belum bisa mereka terima.

“Kami belum bisa terima hasil rapat Banmus kemarin. Itu yang kami bahas,” ungkap Ibrahim, Selasa, 24 Maret 2020 di Banda Aceh.

Segendang sepenarian, Ketua Fraksi PPP H. Ihsanuddin, Selasa, 24 Maret 2020 mengatakan. Sebelum keluar surat Dirjen Otda (Kemendagri), empat fraksi non KAB, memang sudah pernah dipanggil.

Kala itu sebut Ihsanuddin, pihaknya ingin menjelaskan soal AKD DPR Aceh. Namun wakil rakyat yang tergabung dalam KAB, memprotes keras. Bahkan sebut Ihsanuddin, dari KAB meminta Kemendagri untuk tidak mengintervensi DPRA.

“Dalam pertemuan dengan Mendagri, kami ingin menyampaikan persoalan AKD, tetapi teman-teman di KAB memprotes keras terhadap apa yang kita sampaikan. Mereka minta Mendagri jangan mengintervensi DPR Aceh, permintaan itu sangat keras,” kata Ihsanuddin, buka kartu.

Lalu papar politisi PPP ini, saat itu Dirjen Otda meminta tak ada lagi pembicaraan soal AKD. Namun, mereka berjanji akan mengambil sikap dengan memanggil seluruh atau beberapa komponen secara terpisah.

“Itu yang belum dilakukan, tiba-tiba datang surat, tapi surat itu kami lihat hanya pendapat sebagai pembina partai politik saja. Kami baca dan kami indahkan,” ujarnya, enteng.

Terkait soal AKD, Ihsan begitu dia akrab disapa mengaku. Fraksi PPP tetap mengacu pada apa yang telah mereka serahkan, 31 Desember 2019 lalu.

“Pimpinan DPRA jangan mengintervensi fraksi lah, ini partai politik. Jadi, masing-masing punya tugas dan tanggungjawab. Kami tetap bertahan tentang apa yang telah kami sampaikan,” tegas Ihsanuddin.

Begitupun, Ihsan menawarkan untuk duduk setengah kamar. “Kalau kami lebih berkeinginan untuk duduk setengah kamar bersama teman-teman. Mari kita bicarakan yang terbaik, baru kita ambil kesimpulan bersama,” sebutnya.

Ketua Fraksi Golkar Ali Basrah mengamini pendapat Ketua Fraksi Partai Demokrat dan Ketua Fraksi PPP. Dia mengaku ada menerima tembusan surat Mendagri serta surat Ketua DPR Aceh. “Surat yang ditujukan kepada Fraksi Golkar, Alhamdulillah, Jumat 20 Maret 2020, sudah kita jawab,” kata Ali Basrah, Selasa, 24 Maret 2020.

Menurut Ali Basrah, Partai Golkar melalui surat fraksi yang dipimpinya itu, telah menjelaskan dan menyampaikan usulan nama-nama anggotanya untuk ditempatkan pada AKD, 31 Desember 2019 lalu.

“Sudah kita sampaikan dan kami ulangi lagi bahwa itu tidak bertentangan dengan tata tertib (tatib) DPRA, Pasal 79 ayat 1,2,3. Disitu hanya tertulis kalimat bahwa penempatan alat kelengkapan secara proporsional, itu seimbang,” kata Ali Basrah.

Menurut Ali Basrah, tidak ada dalam Tatib DPRA yang mengatur batas minimal. Itu sebabnnya, Fraksi Golkar berpendapat, tidak lagi mengusulkan nama baru, setelah 31 Desember 2019.

Pendapat berbeda datang dari Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Muchlis Zulkifli yang juga anggota Banmus DPRA. Selasa malam, 24 Maret 2020, melalui sambungan telpon seluler dia menjelaskan. Rapat Banmus DPRA, Senin lalu, membicarakan soal virus corona (Covid-19) yang kini melanda Aceh.

Selain itu, mengenai pengumuman AKD dan pembentukan panitia khusus (Pansus). “Pengumuman AKD dan Pansus akan dilakukan pada rapat paripurna DPRA, Kamis (26/3/2020) besok,” jelas mantan anggota DPRK Aceh Besar ini.

Lantas, selesai “intrik” dan polemik soal AKD yang masih melanda tubuh DPR Aceh? Sayangnya, masih jauh panggang dari api.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRA HT. Ibrahim, usai pertemuan empat fraksi, Selasa, 24 Maret 2020, lagi-lagi dengan tegas mengatakan, tidak menarik surat yang telah dikirim, 31 Desember 2019.

“Kami tidak pernah menarik itu karena surat kami belum pernah dibatalkan dalam sidang paripurna. Dalam aturan mana pun, saya sudah jelaskan karena putusan tertinggi ada dalam sidang paripurna,” kata Ibrahim.

Soal surat Dirjen Otda Kemendagri, Ibrahim mengaku hanya sebagai penjelasan saja. “Sekarang penjelasan menurut kami, tidak ada satu pasal pun yang melanggar tata tertib, maka kami tetap berpedoman seperti yang diajukan pada 31 Desember 2019,” tegas Ibrahim, serius.

Duh! Sampai kapan konflik internal ini berakhir, apa yang kalian perebutkan dan apa tidak malu pada rakyat di tengah wabah corona yang melanda Aceh saat ini?***