Berbagai nasihat, saran, dan dukungan, membuat Bupati Kabupaten Bener  Meriah Teungku Sarkawi mempertimbangkan kembali niatnya mundur dari kursi orang nomor satu di kabupaten setempat. Sebelumnya, muncul alasan karena kesehatan dan ingin kembali memimpin pesantren? Namun, beredar kabar ada tekanan dan desakan dari partai politik dan ormas tertentu di dataran tinggi Gayo itu. Tapi, target ini akhirnya meleset dan kandas. Berikut laporan wartawan MODUSACEH.CO, Muhammad Shaleh.

ADA kelompok dan sosok yang kecewa? Itu pasti dan mungkin saja. Makanya, jika muncul keinginan untuk berkuasa di Bener Meriah, sementara bolehlah niat tadi disebut; pupus dan tertunda.

Bahkan, harapan dan keinginan agar Teungku Sarkawi atau akrab disapa Abuya mundur dari Bupati Kabupaten Bener Meriah, juga sudah sirna.

"Jadi, Bapak Bupati ingin mengklarifikasi bahwa beliau bukan batal mundur, tapi sedang mempertimbangkan kembali setelah adanya banyak nasihat, saran, dan dukungan yang beliau terima saat ini," begitu Kepala Dinas Kominfo Bener Meriah Riswandika Putra kepada antaranews.co di Redelong, Kamis.

Suhu politik di dataran Gayo memang sempat panas. Ini sejalan dengan keinginan Abuya Sarkawi,  mundur dari kursi bupati setempat. Itu disampaikan Minggu (25/5/2020) pagi, saat memberi sambutan sebelum shalat Idul Fitri 1441 Hijriah, di lapangan Simpang Tiga Redelong, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

"Kondisi kesehatan beliau semakin hari memburuk, yaitu pada bagian tulang belakang. Sudah dilakukan beberapa usaha sebagai manusia, seperti berobat di dalam dan luar negeri," jelas Kabag Humas Pemkab Bener Meriah Wahidi melalui keterangan tertulis kepada media pers.

Keputusan Abuya yang mengejutkan tadi, akhirnya sampai juga kepada Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

"Secara lisan telah disampaikan kepada Plt. Gubernur Aceh, dan proses administrasi akan dilakukan setelah masuk kerja Idul Fitri," kata Wahidi.

Abuya Sarkawi menjadi Bupati Bener Meriah setelah ditinggalkan Ahmadi (Bupati terpilih) karena terjerat kasus korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awal Juli 2018.

Makanya, mendapat pengakuan tersebut,  membuat masyarakat di Kabupaten Bener Meriah kaget. Maklum, selama ini  Sarkawi memang dikenal sebagai seorang ulama dayah dan pimpinan Pondok Pasantren Bustanul Arifin di Bener Meriah.

Sarkawi memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Bener Meriah pada 2017. Saat itu, dia menjadi wakil bupati berpasangan dengan Ahmadi.

Namun, muncul desas desus, kepemimpinannya mendapat banyak tekanan. Terutama dari partai politik pengusung. Ini terlihat dari desakan untuk segera memproses pemilihan wakil bupati yang ditinggalkan Sarkawi.

Entah karena tak mau kehilangan momentum dan kesempatan.  Ketua DPRK Bener Meriah, Mohammad Saleh (politisi Partai Golkar) berharap, Sarkawi mempertimbangkan kembali keputusan itu.

“Sebagai lembaga legislatif, kami tentu saja berharap bupati mempertimbangkan kembali apa yang beliau sampaikan,” ujar Saleh kepada media pers.

Kata Saleh, apabila keputusan ini sudah bulat, karena kesehatan sebagai pertimbangan utama, dia mendukung penuh rencana tersebut.

Nah, pernyataan terakhir dari politisi Partai Golkar Bener Meriah inilah yang kemudian menuai berbagai tafsir liar di sana.

Simaklah pengakuan Ketua Fraksi Gabungan Gerakan Nurani Nasional (FG-GNN), DPRK Bener Meriah, Edi Zulkifli.

Dia mengungkap, ada surat dari DPRK Bener Meriah untuk Bupati Bener Meriah Tgk H Sarkawi, yang dikirim berdasarkan permintaan dari tiga fraksi.

20200528-sarkawioke

Abuya Sarkawi bersama mantan Bupati Bener Meriah, Ahmadi usai pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bener Meriah Periode 2017-2022 (Foto: lintasgayo.co)

Mereka meminta Ketua DPRK, Mohammad Saleh, agar Sarkawi segera mengirim serta mengklarifikasi pernyataan mundur dari jabatannya tersebut.

Klarifikasi yang diminta menyangkut masalah administrasi, untuk memastikan kalau memang Sarkawi benar-benar mengundurkan diri.

"Memang bunyi suratnya seperti mendesak, namun yang saya fahami itu adalah permintaan klarifikasi saja. Harapan DPRK, dengan adanya surat tersebut kami bisa lebih cepat bekerja," ujar Edi Zulkifli kepada ajnn.net, Kamis (28/5/2020) di Redelong.

Politisi Partai Nasional Aceh (PNA) ini juga mengatakan, mereka harus bergerak cepat. Apalagi saat ini Bener Meriah sedang menghadapi wabah Covid-19. Sehingga pihaknya berpikir kalau Bupati mengundurkan diri, saat ini bukanlah waktu yang tepat.

"Tapi karena dia sudah menyatakan mundur, maka kami harus bekerja secara cepat," ujar Edi Zulkifli.

Lalu, kenapa surat permintaan klarifikasi harus dikirim saat masih suasana lebaran? Edi mengatakan, karena hal itu dipicu oleh bupati sendiri yang terlalu cepat mengambil kesimpulan.

Seharusnya menurut Edi, dalam situasi saat ini, semua pihak harus memikirkan masyarakat Bener Meriah agar aman dari wabah Covid-19 dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

"Kita bisa lihat, semua orang sudah bergerak, jadi seharusnya inilah yang harus dipikirkan. Bukannya mengundurkan diri," ujar Edi.

Berdasarkan alasan tersebut, akhirnya 3 fraksi di DPRK mendesak Ketua DPRK Bener Meriah, mengirimkan surat kepada bupati, guna meminta klarifikasi terkait pernyataannya tadi.

Klarifikasi itu bisa dengan mengirim berkas administrasi dan surat-surat ke sekretariat DPRK.

"Surat tersebut penting, agar kami bisa mengambil langkah langkah selanjutnya. Jadi begitu gambarannya," ungkap Edi.

Edi juga menekankan bahwa, Fraksi GNN sendiri tidak ada kepentingan apapun terkait rencana pengunduran diri Sarkawi.

Dia mengatakan, mereka bukanlah partai pengusung. Fraksi ini diisi 3 partai politik yaitu Partai Hanura (3 kursi), Gerindra (3 kursi) dan PNA 2 kursi.

Sementara partai pengusung pasangan Ahmadi-Sarkawi ketika Pilkada 2017 lalu adalah, Partai Golkar dan PKB.

"Jadi, kalau pun Sarkawi lengser dari jabatannya, yang bakal mendapat keuntungan adalah Golkar. Kami sendiri tidak mendapatkan keuntungan. Niat kami hanya untuk memikirkan daerah ini saja," ujar Edi.

Karena Faktor tersebut, maka fraksinya sangat menyayangkan pernyataan pengunduran diri Abuya tanpa berkoordinasi dengan sejumlah elemen di Bener Meriah, terutama lembaga legislatif

"Sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan di Bener Meriah, memang benar kami meminta bupati segera mengirim surat, agar kami bisa cepat bekerja," ujarnya.

Lantas, apakah memang ada aturan DPRK wajib meminta klarifikasi terkait pernyataan lisannya? Edi mengaku, apa yang diucapkan Sarkawi membuat resah.

Seharusnya dengan kondisi saat ini, Sarkawi berkoordinasi dulu dengan semua stakeholder sebelum mengambil sikap.

"Tanpa koordinasi dengan kami dan stakeholder lain, kok bisa mengundurkan diri," ujar Edi.

Tapi sebelumnya, Ketua DPRK Bener Meriah, Mohammad Saleh ada bertemu dengan Abuya di Pendopo Bupati. Kedatangan politisi partai Golkar ini terlihat sejumlah tamu yang saat itu didominasi para aktifis dan tokoh masyarakat. 

Seperti diwartakan ajnn.net. Salah seorang sumber terpercaya bertanya kepada Sarkawi mengenai maksud kedatangan Saleh. Usai bertanya kepada Sarkawi, sumber tersebut bersama seorang temannya menyampaikan informasi yang mereka peroleh.

Dia bercerita, kedatangan Saleh untuk menyampaikan kondisi pembahasan di DPRK Bener Meriah, terkait tindak lanjut janji Sarkawi untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya pada hari kerja, usai lebaran.

Pertemuan itu terjadi sekira pukul 13.10 WIB, setelah menungu Sarkawi selesai shalat dzuhur dan silahturahmi mereka selesai.

Saleh datang menemui Sarkawi. Lalu, Sarkawi menceritakan hasil pertemuan itu kepada sumber tadi.

"Itu kondisinya, kata Abuya ke saya. Mereka ingin segera mendapatkan surat itu. Sangat kelihatan mereka menginginkan saya mundur, di hari pertama masuk kerja. Mereka sudah membahas surat pengunduran diri saya, ini kan kesannya tidak elok," ujar sumber ajnn.net, menirukan ucapan Sarkawi.

Namun, saat ajnn.net menkonfirmasi hal tersebut kepada Saleh. Politisi Partai Golkar tersebut mengaku, tidak ada pembicaraan khusus terkait dengan surat pengunduran diri Sarkawi.

Menurut Saleh dirinya hanya melakukan silahturahmi biasa. Saleh sempat meminta ajnn.net tidak mempublikasikan pertemuan itu. Menurutnya tidak ada pembicaraan yang spesifik antara dirinya dengan Abuya Sarkawi.

Namun, dua lembar surat berkop DPRK Bener Meriah sudah kadung beredar di tangan para wartawan. Pertama, berasal dari Fraksi Golkar dan kedua dari Fraksi Gabungan Nurani Nasional (F-GNN).

Surat dari Fraksi Golkar, Nomor: 02/F-GOLKAR/V memuat perihal tindak lanjut pernyataan pengunduran diri Bupati Bener Meriah dan surat Nomor: 02/FG-GNN/V, juga tentang perihal penyampaian tertulis surat pengunduran diri Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi.

Kedua surat yang dibuat, Selasa (26/5/2020), ditujukan kepada Ketua DPRK Bener Meriah, Mohammad Saleh. Walaupun narasinya sedikit berbeda namun maksud dari surat tersebut hampir sama.

Surat Fraksi Partai Golkar misal menyebut, Ketua DPRK segera meminta klarifikasi atau surat pengunduran diri dari Sarkawi, sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Fraksi Golkar, pernyataan mundur Sarkawi dihadapan Jamaah Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1441 H atau Minggu 24 Mei 2020 lalu di lapangan Mesjid Agung Babussalam, telah menimbulkan keresahan dan multi tafsir di kalangan masyarakat Bener Meriah.

Surat itu ditandatangani Darwinsyah (Ketua Fraksi) dan Falgunari (Sekretaris). Fraksi Golkar sendiri berasal dari unsur Partai Golkar, NasDem dan Partai Aceh.

Sementara surat Fraksi Gabungan Nurani Nasional F-GNN, sesuai hasil rapat mereka tanggal 25 Mei 2020 menilai. Pernyataan bupati juga berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat Bener Meriah.

Untuk itu Fraksi GNN mendesak agar Ketua DPRK segera meminta Sarkawi, menyampaikan pengunduran diri secara resmi atau tertulis (administrasi), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muncul pertanyaan kemudian, benarkah kehadiran Saleh di pendopo Bupati untuk menemui Sarkawi ada kaitan dengan dua surat tersebut? Inilah yang masih belum terjawab dan menyimpan misteri.

Sebaliknya, lepas dari alasan pengunduran diri tadi, sepertinya Abuya Sarkawi telah berhasil memainkan politik teungku; “memancing” para “harimau” keluar dari sarangnya dengan melawan “tekanan” yang memang terkesan sangat sistematis tersebut.

Mungkin, para pemain politik praktis di DPRK Bener Meriah lupa. Sebelum memimpin Kabupaten Bener Meriah, Abuya Sarkawi telah memegang sejumlah posisi strategis di kota itu. Misal, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bener Meriah dua periode (2004-2009 dan 2009-2014).

Selain itu sosok Sarkawi juga pernah dipercaya menjabat Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bener Meriah (2003-2013) dan Ketua Himpunan Ulama Dayah (HUDA) Bener Meriah 2004-2014.

Jadi, secara basis massa (ummat), Abuya Sarkawi memang memiliki perekat yang kuat.

Nah, bisa jadi, kekuatan inilah yang mungkin kurang dipahami sejumlah partai politik di sana.Termasuk partai pengusung pasangan Ahmadi-Sarkawi yaitu, Partai Golkar.

Abuya Sarkawi merupakan seorang Teungku Dayah. Di Aceh, posisi serta status tersebut, merupakan penentu dari tindakan masyarakat.

Objektifnya, titah mereka tidak hanya didengar terkait dengan wacana ke-Islaman, tetapi juga melebar pada ranah sosial dan politik.

Memang, beberapa riset sosial di Aceh menunjukkan bahwa, pesona kekuasaan ulama dayah sempat mengalami krisis satu dekade di rezim Orde Baru. Namun, paska reformasi 1998 dan terwujudnya MoU Damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Daya getar dan pengaruh politik mereka kembali mampu menggerakkan massa.

Faktanya, jaringan ideologi keilmuan yang dibangun, dikembangkan dan di pelihara melalui pengasuhan terus menerus oleh para teungku dayah.

Diakui atau tidak, telah dengan nyata menjadi modal politik bagi mereka, untuk menggerakkan massa yang solid dan efektif. (Baca: KRISIS AGENSI POLITIK TEUNGKU DAYAH DI ACEH, Nirzalin,    Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Yogjakarta, 2001 dan Jurnal, Jaringan Ideologi Keilmuan dan Modal Politik Teungku Dayah di Aceh/Nirzalin).

Menurut Nirzalin, studi sosial tentang elit agama di Aceh menunjukkan bahwa, keberadaan teungku dayah dalam masyarakat sangat sentral dan menentukan. Posisi itu terkait kapasitasnya sebagai elite agama yang berpengetahuan luas.

20200528-abuya

Foto: lintasgayo.co

Teungku dayah juga berperan sebagai pengajar agama Islam dan dayah sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional masyarakat Aceh, yang merupakan media terpenting dalam proses transformasi keilmuan Islam serta berfungsi sebagai instrumen utama bagi mereka dalam mengukuhkan kewibawaannya.

Selain itu, memperkuat kohesivitas sosial, melakukan tindakan agensi sosial-politik dan tindakan-tindakan keaktoran sosial lain, antara dirinya dengan masyarakat dan dunia luar.

Sebagai pendidik, teungku (ulama) dayah, diakui berpengetahuan luas mengenai ilmu ke-Islaman sehingga diyakini tidak ada anggota masyarakat lain, yang sepadan dengan kapasitas keilmuan dan wawasan mereka.

Karena keyakinan itulah kemudian memposisikan teungku dayah sebagai pemegang otoritas tafsir utama. Bahkan tunggal terhadap perbagai teks ke-Islaman seperti al-Quran dan hadish serta fiqih di Aceh.

Ketergantungan masyarakat sangat besar pada teungku dayah, ditambah justifikasi norma agama dan perbagai tafsir terhadap ajarannya yang mengsakralkan posisi mereka.

Sehingga menempatkan teungku dayah, tampil sebagai agen (aktor) sosial yang sangat berwibawa dengan seruan-seruan mereka yang senantiasa diakui secara fanatif oleh masyarakat  Aceh.

Di sisi lain, realitas masyarakat Aceh sebagai penganut agama Islam fanatik yang menempatkan ajaran-ajaran Islam sebagai satu-satunya basis nilai dan sistem pandangan dunia, telah menjadi material sinergis bagi dominannya kewibawaan teungku dayah di Aceh. Tentu, tidak hanya pada ranah keagamaan tapi juga sosial, budaya dan politik praktis sekaligus.

Faktanya sekali lagi, dalam ranah politik, teungku dayah tidak hanya mampu mempengaruhi dari luar arena bahkan menjadi pemimpin politik atau pelaku politik itu sendiri.

Itu sebabnya, bila para pimpinan partai politik di Bener Meriah paham serta mampu mencermati episode sejarah sosial-politik Aceh yaitu, era kerajaan Aceh Darussalam, Orde Lama dan awal Orde Baru hingga paska reformasi dan terwujudnya MOU Damai  antara GAM dengan Pemerintah Indonesia. Maka, desakan agar Abuya mundur tak akan terjadi dengan begitu mudah.

Sebab, paska MoU Damai, telah memberikan momentum strategis bagi teungku dayah untuk melakukan restorasi atau pemulihan serta mengembalikan kewibawaannya sebagai agensi politik mereka di Aceh.

Dan, realitas itulah yang terjadi saat ini di Kabupaten Bener Meriah. Lihat saja, begitu Abuya “ditekan” untuk mundur. Muncul  sejumlah dukungan dan kekuatan dari ekstra parlemen seperti MPU, ulama HUDA, Rabithah Taliban dan kelompok ada serta kekuatan pemuda lainnya.

Itulah sosok Abuya Sarkawi, yang dengan santun dan bersahaja telah membuktikan kuatnya politik teungku dayah dalam menghalau "tekanan" partai politik nasional serta lokal, yang memang sudah terbiasa bermain politik praktis, jika tak elok disebut; memiliki kencenderungan transaksional. Entahlah!***