WAWANCARA EKSKLUSIF

PUSAT MASIH TIDAK JUJUR KEPADA ACEH!

Edisi 26 (04 Juli 2019)
Hiruk-pikuk persoalan gugatan anggota dan lembaga DPRA serta dua komisioner KIP Aceh terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta, ternyata mendapat perhatian khusus dan serius dari Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar. Sebagai tokoh utama perundingan damai (MoU) Helsinki di Finlandia, antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia, 15 Agustus 2006 silam, mantan Perdana Menteri GAM ini mengaku sangat prihatin, terutama terhadap masa depan perdamaian Aceh. “Jakarta tidak fokus dalam merawat damai Aceh,” katanya singkat.

Komentar

Loading...