Breaking News

Diskusi Publik Polemik KIP Aceh

Zainal Abidin: Tak Ada Qanun Mengatur Perpanjangan Masa Kerja Komisioner KIP Aceh

Zainal Abidin: Tak Ada Qanun Mengatur Perpanjangan Masa Kerja Komisioner KIP Aceh
Azhari Usman/ MODUSACEH.CO

Banda Aceh | Praktisi hukum Zainal Abidin, SH, M.Si menegaskan. Tidak ada dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur tentang perpanjangan masa kerja komisioner, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Hal itu diungkapkan Zainal Abidin dalam diskusi publik di Aula Fakultas Hukum Unsyiah Banda Aceh, Darussalam, Banda Aceh, Kamis (7/6/2018).

Sebelumnya, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf enggan meresmikan dan melantik Komisioner KIP Aceh Periode 2018-2023, hasil seleksi Tim Pansel DPR Aceh. Dia berpedoman, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2006 yang menyebutkan. Masa tugas Komisioner KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota bisa diperpanjang jika dalam masa pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sementara, DPR Aceh berpendapat, tidak ada alasan bagi Gubernur Aceh untuk tidak melantik anggota KIP Aceh, karena qanun itu tidak relevan lagi digunakan dan berbenturan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UUPA.

20180607-4166b2d3-fbdd-47ae-ac34-5edbfb2cdaf2

Menurut Zainal Abidin, dalam Pasal 58 ayat 1 Qanun Aceh No.6 Tahun 2016, tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh, yang menjadi rujukan Irwandi Yusuf itu, tidak disebutkan jelas bahwa Komisioner KIP Aceh bisa diperpanjang. Namun, yang bisa diperpanjang itu adalah  secara kelembagaan. “Kalau kelembagaan KIP Aceh itu ada dua, yakni: Sekreteriat KIP yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Komisioner KIP Aceh. Artinya, yang bisa diperpanjang itu secara kelembagaan, kalau tujuh Komisioner KIP ini tidak bisa diperpanjang alias hanya mempunyai masa tugas selama lima tahun sejak pelantikan,” jelas Zainal.

Selain itu, Sebut Zainal Pasal 58 ayat 1 itu dianggab telah kadarluarsa. Sebab, penambahan pasal tersebut didasari pada semangat pembentukan KIP Aceh secara ad hoc tahun 2007 silam. Kini, Komisioner KIP Aceh sudah bersifat permanen diganti dan direkrut lima tahun sekali, ”jadi tidak ada kolerasi lagi pasal ini, sudah error,”ungkapnya.

Sementara, pendapat berbeda disampikan Karo Hukum Sekda Aceh, Dr. Amrizal J Prang. Dia menilai, langkah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk tidak melantik Komisioner KIP Aceh itu sudah tepat. Sebab, jika pelantikan itu dipaksakan akan menimbulkan rekasi dari sejumlah pihak yang akan berujung pada gugatan. Menurutnya, pada Pasal 58 ayat 1 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016, tentang penyelenggaan pemilihan di Aceh, jelas disebutkan. Masa jabatan Komisiner KIP Ach dan Kabupaten dan Kota bisa diperpanjang jika dalam tahapan Pilkada.

”Jadi, jika ada yang menyamakan qanun dengan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) tentu lebih tinggi UUPA. Apalagi, jika dibandingkan dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tentu lebih tinggi. Tapi, pasal dalam qanun ini juga masih berlaku karena belum dicabut,” ungkapnya.

Itu sebabnya, Amrizal meminta DPR Aceh untuk merubah qanun tersebut sehingga proses pelantikan dapat dilakukan segera mungkin. ”Kita juga prihatin dengan kejadian ini, tapi demi kemaslahatan kita semua, silahkan DPR Aceh rubah pasal Pasal 58 ayat 1 Qanun Aceh No.6 Tahun 2016,” harap Amrizal.

Diskusi ini  merupakan digelar atas kerjasama Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP), Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA), dengan  narasumber yang hadir adalah Dr. Amrizal J Prang, Zainal Abidin, dan Kurniawan S, S.H., LL.M, Ketua LKBH Fakultas Hukum Ketua PSIP Universitas Syiah Kuala Banda Aceh serta para pemerhati politik Aceh. Sayang, meski telah diundang, hingga selesai acara ini tidak dihadiri perwakilan dari DPR Aceh.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - yuk ikutan polling-nya! -

Komentar

Loading...