Tender Pelabuhan Balohan Dibatalkan

YARA Somasi BPKS dan LPSE Sabang

YARA Somasi BPKS dan LPSE Sabang
dok. MODUSACEH.CO
Penulis
Rubrik

Banda Aceh | Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melakukan somasi kepada Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Said Fadhil, dan Koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Aceh di Sabang. Somasi itu dilakukan berkaitan dengan Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan, yang telah dilakukan tender 16 Oktober 2017, namun akhirnya dibatalkan.

Koordinator YARA, Safaruddin mengatakan. Somasi itu dilakukan kepada Kepala BPKS telah membatalkan proses tender Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan. Padahal, telah dilakukan tender pada 16 Oktober 2017, dan telah berjalan sampai evaluasi penawaran dari 28 November 2017 hingga 6 Desember 2017, dilakukan perubahan 28 November 2017 hingga 11 Dersember 2017 yang kemudian dibatalkan dengan Berita Acara Pelelangan Gagal No:01/BAPG/PKVI-BPKS/2017, 12 Desember 2017 secara sepihak oleh Kepala BPKS dengan alasan peserta lelang tidak dapat memenuhi persyaratan adiministrasi.

Selain itu, kata Safaruddin proses lelang pada saat itu telah memasuki tahapan penawaran, dan ada empat perusahaan yang telah lulus persyaratan administrasi, sehingga masuk sebagai pada tahapan pengajuan penawaran, dan ada empat perusahaan pada saat itu yang mengajukan nilai penawaran yaitu: PT. NINDYA KARYA (Persero), dengan nilai tawaran Rp.187.510.000.000, dan PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO, mengajukan tawaran sebesar Rp.193.780.000.000. Kemudian, PT. HUTAMA KARYA (Persero), dengan nilai tawaran Rp. 205.670.000.000, serta PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN (Persero) dengan tawaran sebesar Rp. 205.130.000.000. “Kami mendapat informasi dan kami lakukan investigasi terhadap informasi tersebut, bahwa ada dugaan intervensi dari pihak lain, terhadap proses pelelangan tersebut sehingga Kepala BPKS melakukan pembatalan proses pelelangan yang sedang berjalan, dan tentu saja ini merugikan banyak pihak, selain rekanan yang telah bersusah payah mengikuti proses pelalangan tersebut, dan berdampak pada kurangnya kepercayaan terhadap BPKS dan Pemerintah Aceh, yang dalam posisi Gubernur Aceh sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang, juga merugikan masyarakat Aceh yang seharusnya lebih cepat dapat menikmati fasilitas pelabuhan Balohan sebagaimana yang telah di anggarkan BPKS, untung pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan Balohan dan hak untuk mendapatkan fasilitas publik, yang baik merupakan salah satu hak asasi manusia yang di jamin oleh konstitusi,” tegas Safaruddin pada media ini, Senin, (26/3/18).

Kata Safaruddin, persoalan ini tidak baik dalam pencitraan Pemerintahan Aceh, yang sedang giat melakukan pembangunan dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, juga telah menegaskan bahwa pemerintahannya saat ini tidak akan meminta fee atau dalam bahasa Aceh disebut; hana cok fee (tidak ambil fee)”. Itu sebabnya, YARA meminta Kepala BPKS, untuk melanjutkan proses pelelangan yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2017 lalu, di mana telah masuk proses penawaran oleh empat perusahaan.

“Kami memberikan waktu dua hari, sejak surat itu kirimkan, dan meminta kepada Kepala BPKS dan Koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Aceh, untuk membatalkan proses tender ulang Pembangunan dan Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan yang di tayangkan pada website www.lpse.acehprov.go.id/eproc/, dengan kode lelang 14190106,” tegas Safaruddin mengakhiri penjelasannya.***

"Pileg dan Pilpres 2019" - tentukan pilihan Anda! -

Komentar

Loading...