Breaking News

Aturan Non Muhrim Haram Ngopi Semeja

Yang Janggal dari Seruan Bupati Bireuen

Yang Janggal dari Seruan Bupati Bireuen
dok.MODUSACEH.CO
Rubrik

Banda Aceh | Surat edaran atau seruan Bupati Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Saifannur S.sos, kini semakin viral dan menjadi pembicaraan hangat berbagai kalangan. Ini disebabkan, aturan serta seruan tersebut, mengatur standarisasi warung kopi, cafe dan restoran sesuai syariat Islam.

Intinya, ada klaim haram bila pasangan non muhrim duduk satu meja. Memang, aturan itu tidak memuat sanksi. Alasannya, Pemkab Bireuen hanya akan melakukan sosialisasi. "Edaran soal ini sudah ada sejak tahun 2016. Kita sosialisasi, kita dakwah dan imbau terus demi kemaslahatan umat. Belum ada sanksi," begitu kata Kepala Dinas (Kadis) Syariat Islam Kabupaten Bireuen, Jufliwan saat konfirmasi detikcom, Rabu (5/9/2018).

Menurutnya, aturan standarisasi warung kopi hingga restoran ini dibikin untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas di Bireuen. Pemkab Bireuen melakukan pencegah dini agar remaja di sana tidak terjeremus ke dalam perbuatan melanggar syariat Islam.

Benar saja, pada poin sembilan misalnya, Pemkab Bireuen melarang warung kopi melayani pelanggan wanita di atas pukul 21.00 WIB, kecuali bersama mahramnya. Jika perempuan datang bersama keluarga, maka mereka dapat ngopi seperti biasa.

"Aturan keluar malam jam 21.00 WIB itu kan aturan gubernur dulu (masa dr. Zaini Abdullah) kita tindak lanjuti. Edaran ini kita bikin agar masyarakat jadi lebih bagus, jangan sampai mengarah ke pergaulan bebas. Itu arahnya ke sana. Tapi kita tidak buat itu (dalam poin surat edaran)," jelasnya.

Sementara terkait poin ke-13, haramnya laki-laki dan perempuan makan dan minum satu meja kecuali dengan mahramnya. Pemkab Bireuen mengaku hal itu untuk mencegah terjadinya perselingkuhan. Wanita dan laki-laki boleh ngopi semeja asal datang bersama muhrimnya.

"Kalau sama mahramnya tidak masalah, tapi kalau bukan mahram itu haram, karena di dalam hukum syariat itu haram hukumnya," ujarnya. Aturan standarisasi warung kopi ini diteken Bupati Bireuen Saifannur, 30 Agustus 2018. Dalam aturan tersebut, ada 14 poin yang mengatur tentang keberadaan warung kopi. Dari semua poin, poin 9 dan 13 yang menarik perhatian.

Selain dua poin tersebut, dana aturan tersebut juga memuat aturan poin lain berisi tata cara berbusana pramusaji dan warung kopi dilarang mempekerjakan LGBT, waria dan lainnya. Warkop di sana juga diminta menghentikan pelayanan sepuluh menit sebelum azan.  "Jadi tujuan kita untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran syariat, tidak lain," ungkap Jufliwan.

Nah, yang jadi soal adalah bentuk dan format dari surat edaran tersebut. Terkesan seperti surat dari kepala desa (keuchik). Bayangkan, surat tersebut tanpa nomor dan disposisi (paraf) dari pejabat berwenang. Selain itu, pada akhir surat tertulis; mengetahui Bupati Bireuen. Anehnya, sebagai orang nomor satu Bireuen, H. Saifannur langsung membubuhkan tanda tangan walau tanpa paraf serta disposisi oleh pejabat dibawahnya. Misal, asisten terkait.

Lazim terjadi, seruan seperti itu biasanya dikeluarkan bersama Forkompimda yaitu; Bupati, Kejari, Kapolres, Dandim serta Ketua MPU setempat. Lengkap dengan tanda tangan dan stempel dari masing-masing dinas atau instansi.

Itu sebabnya, banyak elemen di Bireuen dan Aceh menilai, keluarnya surat tadi ada indikasi dilakukan sepihak oleh Dinas Syariat Islam Bireuen. Sebaliknya, atau Bupati Bireuen H. Saifannur yang tidak paham dengan tata kelola administrasi pemerintahan yang berlaku.  “Saya tak tahu apa maksud dan tujuan dari surat yang terkesan janggal ini,” kata Adi Djuli, seorang tokoh masyarakat Bireuen pada media ini, Rabu (5/9/2018).

Wakil Bupati Bireuen, Muzakkar A.Gani mengakui adanya surat tersebut. “Ya, kami akan duduk dan pelajari kembali surat seruan tersebut,” jelas Muzakkar saat dikonfirmasi media ini.***

Komentar

Loading...