Breaking News

Belum Terima Ganti Rugi Tanah

Warga Paya Bakong dan Tanah Luas Unjuk Rasa

Warga Paya Bakong dan Tanah Luas Unjuk Rasa
Humas Polres Lhokseumawe
Penulis
Rubrik

Aceh Utara |Sabar itu ada batasnya. Mungkin, itulah prinsip yang dipegang puluhan warga Kecamatan Paya Bakong dan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Selasa (4/10/2017), sekitar pukul 10.00 WIB, mereka mengelar aksi unjuk rasa ke Bank BNI Syariat, Kantor Bupati Aceh Utara dan Kantor DPRK Kabupaten Aceh Utara. Unjuk rasa itu berakhir pukul 12.30 WIB.

Kontributor MODUSACEH.CO di Aceh Utara dan Lhokseumawe melaporkan. Warga menuntut pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten untuk menyelesaikan ganti rugi terhadap penggarap lahan mereka, sesuai dengan kesepakatan bersama, antara pihak (pemerintah dan non pemerintah), untuk tidak mengeluarkan pernyataan dan surat yang tidak berdasar untuk menghambat pembayaran ganti rugi lahan yang menjadi milik masyarakat tersebut.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Hendri Budiman, SH, S.Ik, MH melalui Kabag Ops AKP Ahzan, S.Ik membenar adanya aksi tersebut. Katanya, aksi tersebut menghadirkan sekitar 50 orang pengunjuk rasa yang menyampaikan tuntutan tentang ganti rugi tanah milik 62 masyarakat dalam pembangunan waduk Krueng Keureto yang belum selesai dibayar.

 Itu sebabnya, Kapolres minta pada BNI Syariah Cabang Lhokseumawe untuk melakukan pemindah bakuan dana ganti rugi tersebut kepada pengarap lahan yang telah membuka rekening pada BNI Syariah Lhokseumawe. Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian ganti rugi lahan untuk tidak melakukan hal yang merugikan hak masyarakat. Namun, pihak Bank BNI Syari’ah mengaku tak bisa menjawab tuntutan pengunjuk rasa, karena itu meminta warga untuk meminta kejelasan dari pemerintah daerah tentang persoalan yang sebenarnya.

 Pemkab Aceh Utara diwakili Kabag Pemerintahan Murtala menjelaskan, permasalahan ini sedang dalam proses penyelesaian, karena Pemkab Aceh Utara mendapat surat dari kejaksaan yang menyatakan ada kejanggalan pada surat tersebut. Akibatnya, Pemkab Aceh Utara diminta untuk melakukan pelurusan. Tapi, hingga saat ini kasus tersebut belum sampai ke provinsi. “Karena itu, kami masih menunggu kepastian dan keputusan dari provinsi,” jelas Murtala.

Sementara itu, pihak yang mewakili DPRK Aceh Utara meminta waktu dua minggu pada pengunjuk rasa untuk memanggil Pemkab Aceh Utara, guna melakukan koordinasi, terkait mengapa uang tersebut tidak bisa dicairkan hingga kini. Wakil rakyat itu berjanji akan bekerja penuh, menangani masalah tersebut.***

Komentar

Loading...